SLIDER

JAKARTA, WARTAPEMERIKSA — Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam KTT SAI20 sukses mengajak lembaga pemeriksa negara-negara G20 untuk menghasilkan 12 poin komunike, yang antara lain berbicara mengenai pemulihan ekonomi global dan SDGs. Komunike KTT SAI20 menyepakati bahwa SAI perlu fokus pada respons pemerintah untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan melanjutkan upaya intensif untuk mencapai Agenda 2030.

“Dalam konteks ini, diplomasi ekonomi selain hubungan diplomatik antarnegara, kami juga mendorong diplomasi ekonomi untuk menjadikan dan mempermudah bertemunya penjual dan pembeli antarnegara. Di situlah SAI20 mengharapkan agar diplomasi ekonomi memberikan manfaat yang semakin optimal kepada setiap negara.”

Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara/Anggota I BPK Nyoman Adhi Suryadnyana ada beberapa hal yang didorong melalui SAI20. Pertama adalah masalah keamanan dan kepastian hukum. Kedua, mengenai langkah-langkah mitigasi atas terjadinya fraud di dalam upaya pemulihan ekonomi global.

Di Tanah Air, kata dia, BPK sesuai dengan UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, memiliki sejumlah peran terkait hal tersebut. Ia menjelaskan, BPK apabila dalam pemeriksaan menemukan adanya unsur pidana, maka BPK melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan paling lama satu bulan sejak diketahui adanya unsur pidana tersebut.

Kemudian, pemeriksa dapat melaksanakan pemeriksaan investigatif guna mengungkap adanya indikasi kerugian negara/daerah dan/atau unsur pidana. Apabila dalam pemeriksaan kerugian negara/daerah terhadap Bendahara ditemukan unsur pidana, BPK menindaklanjutinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun dalam hukum internasional, ketentuan hukum internasional mengatur mengenai peran SAI dalam pencegahan dan pemberantasan Tipikor. Misalnya saja The United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) yang menyatakan bahwa SAI berperan dalam mempromosikan prinsip keterbukaan, transparansi, dan akuntabilitas administrasi public dan berkontribusi dalam budaya good governance di instansi pemerintah.

UNCAC juga menyebutkan usaha pencegahan korupsi dapat tercipta dari kolaborasi antara SAI, instansi penegak hukum dan/atau pemberantasan korupsi, dan publik. “Jadi, kita mendorong bagaimana institusi yang terkait dengan keamanan maupun hukum, dapat menjalankan kinerjanya sebaik mungkin melalui pemeriksaan yang kita lakukan. Tujuannya agar mereka dapat mewujudkan apa yang diinginkan oleh negara dan rakyatnya masing-masing,” ujar dia saat berbincang dengan Warta Pemeriksa di sela pelaksanaan KTT SAI20 di Nusa Dua, Bali, pada akhir Agustus.

Nyoman menambahkan, hal lain yang juga memegang peranan penting dalam sebuah perekonomian adalah biaya logistik. Ia mengatakan, biaya logistik memegang peranan hingga 30 persen dari suatu kegiatan perekonomian. Terkait hal ini, penting bagi sebuah SAI untuk memastikan kinerja instansi yang berkaitan dengan logistik, menerapkannya sesuai standar yang berlaku.

Nyoman mengatakan, BPK juga mendorong diplomasi ekonomi oleh entitas yang berada di bawah AKN I, yaitu Kementerian Luar Negeri. Ia menekankan, konsep dasar dari sebuah perekonomian adalah bertemunya penjual dan pembeli.

“Dalam konteks ini, diplomasi ekonomi selain hubungan diplomatik antarnegara, kami juga mendorong diplomasi ekonomi untuk menjadikan dan mempermudah bertemunya penjual dan pembeli antarnegara. Di situlah SAI20 mengharapkan agar diplomasi ekonomi memberikan manfaat yang semakin optimal kepada setiap negara,” ujar Nyoman.

Nyoman pun menekankan, jika suatu negara bisa mencapai pertumbuhan ekonomi yang solid dan inklusif, maka target-target yang ada di dalam SDGs pun bisa dicapai. Salah satunya mengenai semangat “No One Left Behind” atau tidak ada satu orang pun yang tertinggal.