Sesuai dengan agenda pembangunan nasional Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) ke-2 yaitu mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan perbaikan nutrisi, serta menggalakkan pertanian yang berkelanjutan, dan TPB ke-3 yaitu menggalakkan hidup sehat dan mendukung kesejahteraan untuk semua usia.
Terkait hal tersebut, BPK telah melakukan pemeriksaan kinerja terhadap penanganan stunting.
Selengkapnya, simak infografik berikut.
JAKARTA, WARTAPEMERIKSA — Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Isma Yatun memimpin pertemuan ASEAN Audit Committee (AAC) atau Komite Audit ASEAN ke-48 di Jakarta, Kamis (6/7/2023). Dalam kesempatan itu, Ketua BPK menyampaikan pentingnya kolaborasi dengan organisasi lainnya, seperti ASEANSAI untuk peningkatan kapasitas di bidang pemeriksaan sektor publik.
Ketua BPK mengatakan, mempertahankan dan memperkuat kepercayaan serta keyakinan para pemangku kepentingan ASEAN adalah hal yang sangat penting. “Harapannya, ASEAN akan semakin strategis dan menjadi centre of growth,†kata Ketua BPK.
Pertemuan ini dihadiri anggota AAC dari 10 negara anggota ASEAN dan Timor Leste yang hadir sebagai observer. Kegiatan ini bertujuan untuk mereviu dan menyetujui isu signifikan pelaporan keuangan Sekretariat ASEAN.
Ketua BPK dalam sambutannya mengatakan, dunia telah menghadapi tantangan yang berdampak pada kehidupan organisasi. Pandemi Covid-19 dan krisis multidimensinya telah direspons oleh perbaikan tata kelola di organisasi internasional.
“Kita harus memperhatikan dan mengatasi tantangan tersebut, terutama dalam menjalankan peran dan tanggung jawab kita di AAC,†ujar Isma.
Pada pertemuan ini, AAC diharapkan tidak hanya akan menjalankan peran dan tanggung jawabnya. Akan tetapi, AAC dapat memberikan pandangan dan pertimbangan untuk jaminan laporan keuangan, pengendalian internal, dan tata kelola Sekretariat ASEAN.
“Kita harus memperhatikan dan mengatasi tantangan tersebut, terutama dalam menjalankan peran dan tanggung jawab kita di AAC.â€
Sebagai Ketua ASEAN pada 2023, Indonesia, dalam hal ini BPK, menjabat sebagai chair AAC yang berkewajiban untuk mempersiapkan pertemuan AAC. Komite Audit ASEAN ini diharapkan dapat memastikan transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola yang baik dari Sekretariat ASEAN.
Ketua BPK juga menekankan pentingnya pelaksanaan audit dan pengaturan keuangan Sekretariat ASEAN yang mengacu kepada standar internasional dan penguatan peran dan fungsi Divisi Audit dan Evaluasi Sekretariat ASEAN.
Agenda ini dibuka dengan Consideration of Observations by the Committee of Permanent Representatives (CPR) on the Report of the 47th ASEAN Audit Committee (AAC) Meeting. Acara dilanjutkan dengan kegiatan tindak lanjut atas rekomendasi eksternal auditor pada pertemuan ke-47 yang lalu.
Pada pertemuan ini, dibahas juga Consideration of the TOR for External Auditor, Consideration of the Report of Risk Management of ASEAN Secretariat, dan Consideration of the Reports and Outcome of 2022/2023 Annual Audit Plan, 2023/2024 Annual Audit Plan & Training of the Internal Audit and Evaluation Division (IAED) and Proposed Internal Audit Charter as per External Auditor’s Recommendation.
BPK sebagai bagian dari delegasi Republik Indonesia, menyampaikan usulan untuk peningkatan transparansi dan akuntabilitas Sekretariat ASEANSAI. Usulan itu terutama terkait penentuan auditor eksternal.
BPK mengusulkan amandemen ASEAN Secretariat Financial & Administrative Rules and Procedures (AFARP) untuk memperjelas prosedur penentuan external auditor Sekretariat ASEAN. Delegasi BPK hadir dalam pertemuan tersebut dengan didampingi oleh perwakilan dari Perutusan Tetap Republik Indonesia.
JAKARTA, WARTAPEMERIKSA — Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Agus Joko Pramono menekankan pentingnya peningkatan kualitas data dalam upaya pencapaian target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Dengan data yang berkualitas, maka keputusan dapat diambil berdasarkan bukti yang valid sehingga dalam implementasinya akan memberikan dampak yang optimal dan tepat sasaran.
Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua BPK saat menghadiri United Nations High-Level Political Forum on Sustainable Development dan High-Level Segment (UN HLPF-HLS on SDGs) 2023. Acara diselenggarakan oleh ECOSOC di Markas Besar PBB, New York, Senin, 17-20 Juli 2023.
Wakil Ketua BPK mengatakan, pencapaian target SDGs 2030 sangat menantang karena danya tren yang off-track. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya transformasi dan kerja sama yang baik antara para pihak .
“Sebagai contoh, untuk implementasi SDGs 16, Indonesia meyakini bahwa hanya dengan upaya yang terfokus dan dibarengi adanya kolaborasi, maka capaian SDGs 6 untuk ketersediaan air bersih dan sanitasi bagi semua akan tercapai pada 2030,” kata Wakil Ketua BPK.
Agus Joko Pramono juga menyampaikan arti penting dan peran BPK dalam mengawal pelaksanaan SDGs. Pengawalan ini mulai dari level daerah hingga nasional dan sejalan dengan empat pendekatan INTOSAI.
Pertama, menilai kesiapan pemerintah dalam penerapan SDGs. Kedua, melaksanakan audit implementasi SDGs. Ketiga, berkontribusi dalam implementasi SDGs 16. Keempat, menjadi model dalam transparansi dan akuntabilitas dalam operasional internal.
“Dari sisi kegiatan nonaudit, BPK telah melaksanakan reviu VNR, mempublikasikan laporan keberlanjutan, menginisiasi berdirinya SAI 20, dan membentuk Unit Sentral Koordinasi SDGs,” kata dia.
“Sebagai contoh, untuk implementasi SDG 6, Indonesia meyakini bahwa hanya dengan upaya yang terfokus dan dibarengi dengan adanya kolaborasi maka capaian SDG 6 untuk ketersediaan air bersih dan sanitasi bagi semua akan dapat tercapai di 2030.”
HLPF 2023 mengangkat tema “Accelerating the recovery from the coronavirus disease (Covid-19) and the full implementation of the 2030 Agenda for Sustainable Development at all levelsâ€.
Kegiatan HLPF 2023 ini akan menjadi pre-summit untuk mempersiapkan SDGs Summit yang akan diselenggarakan pada September 2023. Forum ini akan menanggapi dampak dari berbagai krisis yang saling terkait yang dihadapi dunia dan diharapkan dapat menyalakan kembali harapan, optimisme, dan antusiasme untuk 2030 Agenda for Sustainable Development.
Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan tahun 2022. Laporan hasil pemeriksaan disampaikan oleh Anggota II BPK, Daniel Lumban Tobing di Kantor Kemenperin, Jakarta (17/7).
Kemenperin telah meraih opini WTP sebanyak 15 kali berturut-turut. Namun, masih ada beberapa permasalahan yang harus ditindaklanjuti, yaitu adanya kekurangan volume pada tiga pekerjaan konstruksi dan denda keterlambatan yang belum dikenakan. Selain itu, pengelolaan kas oleh bendahara pengeluaran pada dua satuan kerja pada Kemenperin belum sesuai ketentuan.
Anggota II BPK berharap Kemenperin bersama jajarannya mengupayakan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi atas hasil pemeriksaan BPK. Berdasarkan hasil pemantauan atas penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan sampai dengan semester I tahun 2022, terdapat 417 rekomendasi telah selesai ditindaklanjuti, 80 rekomendasi yang masih dalam proses tindak lanjut, dan 8 rekomendasi yang belum ditindaklanjuti.
Kemenperin berkomitmen menyelesaikan seluruh rekomendasi yang diberikan oleh BPK sesuai dengan rencana aksi yang telah disampaikan.
JAKARTA, WARTAPEMERIKSA — Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) turut mengawal proyek besar pemerintah terkait pemindahan ibu kota negara. Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan, terdapat sejumlah hal yang perlu dilakukan agar persiapan pemindahan IKN semakin baik.
Pada semester II tahun 2022, BPK telah menyelesaikan laporan hasil pemeriksaan atas kegiatan persiapan pemindahan ibu kota negara TA 2022. Pemeriksaan dilakukan pada Kemensetneg, Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) dan instansi terkait lainnya di DKI Jakarta dan Kalimantan Timur.
Pemeriksaan BPK menyimpulkan bahwa kegiatan pemberian dukungan anggaran tim transisi di Kemensetneg serta kegiatan persiapan pemindahan ibu kota negara TA 2022 di OIKN telah dilaksanakan sesuai kriteria. Meskipun ada pengecualian atas beberapa permasalahan.
Salah satu permasalahan itu yakni penyiapan dan perencanaan atas kelengkapan regulasi belum dilaksanakan secara memadai dan peraturan turunan UU Nomor 3 Tahun 2022 belum lengkap. “Akibatnya, kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan ibu kota negara belum dapat dilaksanakan dengan optimal,†demikian disampaikan BPK dalam IHPS II 2022.
BPK merekomendasikan kepala OIKN/ketua tim transisi untuk melakukan monitoring atas kelengkapan regulasi secara jelas dalam hal pelaksanaan kegiatan persiapan, pembangunan dan pemindahan ibu kota negara. Kemudian meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait untuk dapat memenuhi kebutuhan regulasi yang perlu segera disusun.
Hasil pemeriksaan BPK selanjutnya adalah pelaksanaan kegiatan persiapan dan pemindahan lbu kota negara oleh tim transisi belum sepenuhnya sesuai peraturan yang berlaku. Ada beberapa permasalahan terkait ini.Â
Pertama, pembagian tugas dan fungsi tim transisi serta tim pendukung belum diatur secara jelas. Kedua, tim transisi dan tim pendukung pelaksanaan tugas tim transisi belum melaksanakan tugas sesuai Kepmensesneg Nomor 105 Tahun 2022 secara menyeluruh. Ketiga, tim transisi belum menetapkan program/rencana kerja dan target secara lengkap.
Permasalahan itu mengakibatkan tujuan pembentukan tim transisi dan tim-tim pendukung pelaksanaan tugas tim transisi berisiko tidak tercapai secara maksimal. Lalu kinerja tim transisi/OIKN tidak dapat diukur karena program/rencana dan target kerja belum ditetapkan secara menyeluruh.
BPK pun merekomendasikan kepala OIKN/ketua tim transisi agar menetapkan uraian tugas dan wewenang untuk setiap jabatan pada tim transisi/tim adhoc lainnya yang mendukung operasional OIKN. Kemudian, menetapkan rencana kerja tim transisi/tim adhoc lainnya yang mendukung operasional OlKN berikut target kinerja dan indikator keberhasilannya.
Selanjutnya, menginstruksikan sekretaris OIKN/tim transisi untuk memonitor pelaporan tim transisi/tim adhoc lainnya yang mendukung operasional OIKN secara periodik. BPK juga menemukan bahwa kesiapan OIKN untuk beroperasi dalam memenuhi mandat UU Nomor 3 Tahun 2022 belum didukung dengan kelengkapan kelembagaan.Â
Ini karena pemenuhan personel OIKN belum lengkap dan belum terdapat Peraturan Kepala OIKN terkait koordinasi pelaksanaan kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan ibu kota negara setelah OIKN beroperasi. Hal ini mengakibatkan operasional OIKN pada akhir tahun 2022 berisiko terhambat.
BPK merekomendasikan kepala OIKN untuk menetapkan peraturan terkait koordinasi atas pelaksanaan kegiatan persiapan dan/atau pembangunan IKN yang dilaksanakan oleh K/L/pemda. Antara lain terkait pengadaan kekhususan oleh K/L/pemda.
Secara keseluruhan, hasil pemeriksaan atas kegiatan persiapan pemindahan ibu kota negara TA 2022 di Kemensetneg, OIKN, dan instansi terkait lainnya mengungkapkan 5 temuan yang memuat 6 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 4 kelemahan SPI dan 2 ketidakpatuhan.
Anggota I BPK, Nyoman Adhi Suryadnyana, juarai kompetisi menembak saat berhadapan dengan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Ketua MPR, Bambang Soesatyo dalam kompetisi menembak ‘Kapolri Cup 2023’ di Lapangan Tembak Senayan, Jakarta Pusat pada Sabtu (15/7).Â
Kompetisi menembak ‘Kapolri Cup 2023’ ini digelar dari 9 hingga 16 Juli 2023. Acara diikuti oleh 1.009 peserta yang merupakan anggota Polri, atlet menembak, hingga masyarakat umum yang bersertifikat.
Perlombaan dibagi dalam tiga kategori, yakni kategori tembak sasaran, tembak reaksi, dan tembak duel plat. Di mana pemenang dalam perlombaan ini bakal mendapat piala, sertifikat, dan senjata. Perlombaan ini diharapkan dapat menjadi ajang mencari atlet menembak, serta dapat meningkatkan keterampilan bagi anggota Polri.
Ada tiga poin penting yang disampaikan oleh BPK tentang pentingnya peran SAI dalam percepatan pencapaian target Agenda 2030 untuk Sustainable Development Goals (SDG). Pertama, terkait penguatan mekanisme oversight. Yaitu dengan menilai kesiapan dan implementasi SDG untuk memberikan assurance atas laporan capaian SDG dan rekomendasi pencapaiannya berdasarkan mandat lembaga pemeriksa di masing-masing negara. “Kedua, sangat penting untuk memiliki kerangka akuntabilitas dan data yang sesuai untuk SDG. Diperlukan suatu sistem pelaporan SDG yang terstandardisasi, terintegrasi, dan efisien dengan memaksimalkan potensi dari transformasi digital. Poin ketiga, menciptakan ekosistem dampak untuk mempertahankan nilai dan manfaat untuk masyarakat,†jelas Ketua BPK, Isma Yatun, saat menjadi pembicara di high-level event peluncuran SDG Report 2023 Special Edition di markas besar PBB New York, Senin (10/7).
JAKARTA, WARTAPEMERIKSA — Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat tahun 2022 kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara, Jakarta, pada Senin (26/6/2023). Dalam sambutannya, Presiden mengatakan, opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK bukanlah suatu prestasi, namun merupakan kewajiban yang harus dilakukan seluruh jajaran pemerintahan dalam penggunaan APBN.
“Kepada bapak menteri dan pimpinan lembaga, saya ingatkan bahwa WTP itu bukanlah sebuah prestasi. WTP itu kewajiban dari seluruh jajaran pemerintahan dalam penggunaan APBN, kewajiban para menteri, dan kewajiban para pimpinan lembaga untuk menggunakan uang rakyat dengan penuh tanggung jawab,” kata Jokowi.
Jokowi pun mengingatkan, bahwa setiap rupiah uang dari rakyat harus dirasakan sepenuhnya oleh rakyat. Ia menekankan pentingnya tertib administrasi, namun yang lebih penting lagi yakni manfaat yang dirasakan oleh masyarakat.
“Perlu saya mengingatkan setiap rupiah uang rakyat harus dirasakan sepenuhnya oleh rakyat. Tertib administrasi itu penting tapi yang jauh lebih penting adalah apa kemanfaatannya untuk rakyat, apa kemanfaatannya untuk masyarakat, apa yang dirasakan oleh rakyat, apa yang dirasakan oleh masyarakat,” jelasnya.
Jokowi bersyukur pemerintah kembali mendapatkan predikat WTP dari BPK pada tahun ini. Ia menegaskan agar pengelolaan anggaran negara harus dilakukan dengan hati-hati. Menurutnya, masih terdapat banyak anggaran yang habis untuk pembiayaan kegiatan birokrasi.
“Ini yang hati-hati, ya. Sudah saya sampaikan beberapa waktu yang lalu, sekali lagi, bukan untuk membiayai proses, bukan untuk membiayai birokrasi. Karena yang saya temukan justru habis banyak di birokrasi,” ujar Jokowi.
Selain itu, Presiden juga meminta agar akuntabilitas dan kualitas belanja terus ditingkatkan. Kualitas belanja pemerintah pusat dan daerah pun perlu dikawal sejak perencanaan. “Ini hati-hati. Dilaksanakan dengan baik, terus dimonitor dan terus dievaluasi, agar lebih tepat sasaran,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua BPK Isma Yatun dalam laporannya mengatakan, pihaknya terus berupaya mendorong pemerintah untuk melakukan upaya efektif dalam menyelesaikan rekomendasi hasil pemeriksaan. Menurut Isma, tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK akan berdampak dalam mewujudkan kesejahteraan bangsa.
“Untuk itu, besar harapan kami agar bapak presiden dapat terus mendorong seluruh menteri dan pimpinan lembaga serta pemerintah daerah segera menindaklanjuti rekomendasi BPK,” ujar Isma.
BPK telah melakukan pemeriksaan PN 7 Penguatan Stabilitas Polhukhankam & Transformasi Pelayanan Publik, dalam hal ini Kementerian Keuangan dan Bappenas.
Hasil pemeriksaan tersebut dapat disimak pada infografik berikut.
NEW YORK, WARTAPEMERIKSA — Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Isma Yatun menegaskan kembali peran penting lembaga pemeriksa (SAI) dalam percepatan pencapaian Sustainable Development Goals (SDG). Hal tersebut dia sampaikan pada saat menjadi pembicara di high-level event peluncuran SDG Report 2023 Special Edition di markas besar PBB New York, Senin (10/7/2023).
“Saya ingin menegaskan kembali peran penting SAI dalam mendukung percepatan pencapaian SDG. Hal ini terlihat melalui fungsinya memastikan pelaporan yang andal dalam implementasi SDG, memberikan penilaian yang objektif, dan mengidentifikasi area untuk perbaikan,†kata dia.
Isma menjelaskan, melalui audit independen, supreme audit institution (SAI) bertindak sebagai katalisator untuk akuntabilitas dan transparansi. Kemudian juga mendorong penggunaan sumber daya yang efektif dan efisien untuk mewujudkan keberhasilan SDG.
Pada kesempatan itu, Isma memaparkan bagaimana BPK berkontribusi nyata melalui pemeriksaan SDG terhadap pendekatan pemerintah dalam implementasi SDG. Termasuk juga serta mendorong kapasitas yang perlu diperkuat untuk implementasi SDG di Indonesia.
“Saya ingin menegaskan kembali peran penting SAI dalam mendukung percepatan pencapaian SDG. Hal ini terlihat melalui fungsinya memastikan pelaporan yang andal dalam implementasi SDG, memberikan penilaian yang objektif, dan mengidentifikasi area untuk perbaikan.â€
Dipaparkan bahwa BPK selalu berkomitmen mendukung percepatan pencapaian target Agenda 2030 untuk SDG. Terkait hal tersebut ada tiga poin penting yang disampaikan oleh BPK.
Pertama, terkait penguatan mekanisme oversight. Yaitu dengan menilai kesiapan dan implementasi SDG untuk memberikan assurance atas laporan capaian SDG dan rekomendasi pencapaiannya berdasarkan mandat lembaga pemeriksa di masing-masing negara.
Kedua, kata Isma, sangat penting untuk memiliki kerangka akuntabilitas dan data yang sesuai untuk SDG. Diperlukan suatu sistem pelaporan SDG yang terstandardisasi, terintegrasi, dan efisien dengan memaksimalkan potensi dari transformasi digital.
“Poin ketiga, menciptakan ekosistem dampak untuk mempertahankan nilai dan manfaat untuk masyarakat,†papar Ketua BPK.
Ketua BPK juga menghargai upaya Pemerintah Indonesia dalam persiapan dan implementasi SDG. Dalam menindaklanjuti hasil audit BPK, pemerintah pun telah memperbaiki desain kebijakan SDG dan mekanisme kelembagaan.
Dengan begitu, dapat selaras dengan rencana pembangunan nasional. Ini dilakukan antara lain, dengan menerbitkan peraturan tentang implementasi SDG di tingkat nasional dan daerah.
