SLIDER

Anggota VII BPK Hendra Susanto mengapresiasi tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan oleh PT Timah Tbk sebesar 94% yang sudah melampaui target BPK. “Melalui pemeriksaan yang dilaksanakan, diharapkan tetap terbangun komunikasi dengan tidak melupakan integritas, independensi, dan profesionalisme,” ungkap Anggota VII BPK dalam entry meeting Pemeriksaan Kepatuhan atas Pengelolaan Penambangan, Pengolahan, dan Penjualan Sumber Daya Mineral Timah Tahun 2021 s.d. Semester I Tahun 2023 pada PT Timah Tbk, Anak Perusahaan, dan Instansi Terkait Lainnya, di Pangkalpinang (28/7).

Mengenai permasalahan pertambangan, Anggota VII BPK mengharapkan pemeriksaan oleh BPK dapat mendorong kapasitas produksi PT Timah Tbk. Pada hari kedua rangkaian kegiatan, Anggota VII BPK melakukan cek fisik fasilitas metalurgi ke PT Timah Tbk. di Muntok, Babel. 

Sejak 2017, BPK  terlibat aktif dalam audit SDGs tidak hanya di tingkat nasional dan regional, tetapi juga di tingkat global. Pada awal Juli 2023, BPK menunjukkan peran SAI dalam pencapaan SDGs pada peluncuran Laporan SDGs 2030, di PBB.

BPK  mengetahui keterlibatan SAI Uganda dalam audit SDGs. Kesamaan pengalaman tersebut dapat dimanfaatkan dalam peningkatan hubungan bilateral antara BPK dan SAI Uganda. Selain topik audit SDGs, “BPK menyambut baik kerja sama pada bidang apapun untuk meningkatkan kinerja SAI dalam mencapai mandat audit,” ungkap Ketua BPK pada pertemuan bilateral dengan SAI Uganda di Jakarta, (25/7). Pertemuan bilateral ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan 5th Meeting of INTOSAI WGEI di Jakarta.

Badan Pemeriksa Keuangan menyebutkan, ada empat hal yang harus diperhatikan Kementerian Pertahanan dan TNI untuk terus memperbaiki pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara. Yaitu, optimalisasi perencanaan anggaran berdasarkan rencana kebutuhan yang cermat, peningkatan kualitas manajemen aset, pengadaan barang dan jasa dilaksanakan dengan cermat, dan optimalisasi peran Aparat Pengawasan Internal (APIP).Anggota I BPK Nyoman Adhi Suryadnyana menyampaikan bahwa tugas BPK tidak berhenti setelah Laporan Hasil Pemeriksaan entitas diserahkan, tetapi akan berlanjut hingga entitas menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan. “Untuk menjamin agar rekomendasi ditindaklanjuti, BPK melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan. Sebab, tindak lanjut rekomendasi, akan mempengaruhi opini LK pada pemeriksaan tahun berikutnya,” ungkap Nyoman Adhi Suryadnyana, saat menyampaikan LHP atas LK Kemhan dan TNI Tahun Anggaran 2022 di Jakarta, Rabu (26/7).

Hasil pemeriksan BPK mengungkapkan masih adanya permasalahan mengenai pertanggungjawaban atas pembayaran bahan bakar minyak (BBM) pada kegiatan tim pokja intelijen satgas saber pungli tidak memadai, yang mengakibatkan pemborosan keuangan negara atas pembayaran BBM. Hal ini disampaikan oleh Anggota I BPK, Nyoman Adhi Suryadnyana kepada Menko Polhukam, Mohhammad Mahfud M.D., di Jakarta, Senin (24/7), saat penyampaian LHP LK Kemenko Polhukam Tahun Anggaran 2022 yang mendapat Opini Wajar Tanpa Pengecualian. 

Anggota I BPK mengharapkan agar beberapa kelemahan yang menjadi temuan, mendapat perhatian dari segenap pejabat Kemenko Polhukam untuk segera diperbaiki dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku. Komitmen entitas untuk mewujudkan akuntabilitas tidak saja diukur dari opini LK tetapi juga komitmen untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK.

Hasil pemeriksaan BPK tidak menemukan permasalahan signifikan yang berdampak pada kewajaran penyajian Laporan Keuangan KPK Tahun Anggaran 2022. “Namun, BPK masih menemukan kelemahan dalam sistem pengendalian intern (SPI) dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang perlu diperbaiki,” ungkap Anggota I BPK, Nyoman Adhi Suryadnyana, saat menyampaikan LHP atas LK KPK Tahun Anggaran 2022 di Jakarta, Senin (24/7).

Pada kelemahan SPI, BPK menemukan permasalahan pengelolaan dan penatausahaan barang rampasan yang belum optimal, dan ketidakcermatan pembebanan belanja barang untuk pengadaan aset tak berwujud. Pada kelemahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, BPK menemukan permasalahan pada pengadaan koneksi internet yang belum sesuai, dan pengadaan peremajaan perangkat network gedung KPK yang terlambat diselesaikan.

BPK meminta KPK menindaklanjuti permasalahan yang menjadi temuan BPK. Pimpinan KPK juga diharapkan dapat mengoptimalkan peran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) melalui kegiatan audit, reviu, evaluasi, asistensi dan advisory untuk perbaikan sistem yang lebih efektif untuk mencegah penyimpangan dan temuan berulang.