WartaBPK.go
  • BERANDA
  • ARTIKEL
    • Berita Terkini
    • BERITA FOTO
    • Suara Publik
  • MAJALAH
  • INFOGRAFIK
  • SOROTAN
  • TENTANG
WartaBPK.go
  • BERANDA
  • ARTIKEL
    • Berita Terkini
    • BERITA FOTO
    • Suara Publik
  • MAJALAH
  • INFOGRAFIK
  • SOROTAN
  • TENTANG
Tuesday, 15 July 2025
WartaBPK.go
WartaBPK.go
  • BPK.GO.ID
  • Tentang
  • Kebijakan Data Pribadi
  • Pedoman Media Siber
  • Kontak
Copyright 2021 - All Right Reserved
Category:

SLIDER

Candi Borobudur sebagai salah satu pariwisata Indonesia (Sumber: IDX)
BeritaBerita TerpopulerBPK BekerjaSLIDER

Ssst… Ini Rekomendasi BPK untuk Menparekraf untuk Tingkatkan Daya Saing Pariwisata

by Admin 1 02/10/2023
written by Admin 1

JAKARTA, WARTAPEMERIKSA — Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah melaksanakan pemeriksaan kinerja atas satu objek pemeriksaan pemerintah pusat terkait kegiatan prioritas peningkatan citra positif di dunia internasional. Pemeriksaan tersebut yaitu efektivitas pemasaran pariwisata Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) tahun anggaran 2021.

Berdasarkan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional 2011 sampai 2025, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011, pengembangan citra pariwisata merupakan bagian dari pemasaran pariwisata. Hal tersebut juga sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) 8, yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua.

Dorong Perbaikan Pembangunan Pariwisata DIY, Ini Rekomendasi BPK

Hasil pemeriksaan BPK mengungkapkan beberapa upaya pemerintah dalam peningkatan citra positif. Upaya tersebut antara lain, Kemenparekraf telah melakukan penyusunan strategi komunikasi pemasaran terpadu untuk dijadikan pedoman dalam melakukan pemasaran pariwisata Indonesia.

Kemenparekraf juga melakukan penyusunan pedoman pengukuran brand awareness untuk mengetahui tingkat awareness wisatawan terhadap brand Wonderful Indonesia. Selain itu, hasil pemeriksaan mengungkapkan 12 temuan yang memuat permasalahan.

Beberapa di antaranya, yaitu pelaksanaan perwakilan promosi pariwisata di luar negeri/Visit Indonesia Tourism Officer (VITO) belum didukung dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) yang disahkan oleh pejabat yang berwenang. Serta belum diperbaharui sesuai dengan kondisi terkini.

Selain itu, penetapan target VITO tidak didukung antara lain oleh kesepakatan target key performance indicator (KPI) yang dituangkan dalam dokumen yang ditandatangani Kemenparekraf dan VITO serta relevansi target KPI VITO dengan scope of work pada SK Penunjukan VITO. Akibatnya, komunikasi pemasaran menjadi tidak sepenuhnya optimal.

Upaya peningkatan daya saing pariwisata melalui Travel and Tourism Competitiveness Index/Travel Tourism Development Index (TTCI/TTDI) belum sepenuhnya memadai. Hal itu di antaranya, yaitu tim kerja lintas sektor yang dibentuk dalam rangka peningkatan indeks TTCI/TTDI, dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya belum sepenuhnya didukung dengan NSPK yang memadai. Khususnya dalam hal pemutakhiran data TTCI/TTDI.

“Hasil pemeriksaan BPK mengungkapkan beberapa upaya pemerintah dalam peningkatan citra positif. Upaya tersebut antara lain, Kemenparekraf telah melakukan penyusunan strategi komunikasi pemasaran terpadu untuk dijadikan pedoman dalam melakukan pemasaran pariwisata Indonesia.”

Mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan serta monitoring dan evaluasi. Tim kerja lintas sektor juga belum berfungsi optimal dan eksistensinya belum sepenuhnya dilakukan pembaharuan secara berkelanjutan.

Kemudian, pelaksanaan koordinasi lintassektor dalam pengolahan dan pemutakhiran data TTCI/TTDI belum mencakup semua indikator di dalam dashboard indikator penguatan sektor pariwisata (IPKN) dan TTDI belum terintegrasi. Pelaporan hasil koordinasi strategis lintassektor dalam pengelolaan indeks TTCI/TTDI tidak mencantumkan program-program yang akan dilakukan untuk meningkatkan indeks TTCI/TTDI berikut dengan target pencapaian dan hasil pencapaiannya.

Kemudian, tidak memuat progres penyelesaian tindak lanjut dari rencana aksi yang telah disepakati dari hasil rapat koordinasi strategis lintas sektor yang telah dilakukan, serta tidak memuat progres penyelesaian pemutakhiran data yang dilakukan oleh kementerian/lembaga terkait. Selain itu, tidak terdapat mekanisme monitoring dan evaluasi terhadap tindak lanjut rencana aksi hasil rapat koordinasi strategis lintassektor pada 2021 dan 2022. Akibatnya, upaya peningkatan daya saing pariwisata menjadi kurang optimal.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif agar menginstruksikan Deputi Bidang Pemasaran untuk menetapkan NSPK yang mutakhir. Ini mengatur penyelenggaraan VITO secara komprehensif mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, serta monitoring dan evaluasi.

Periksa Sektor Pariwisata, BPK Sampaikan Sejumlah Rekomendasi

Kemudian, menetapkan perjanjian kinerja dengan VITO yang secara jelas mengatur hak dan kewajiban dan target KPI beserta penjelasan detail lainnya yang terkait sesuai scope of work. Selain itu, perlu memerintahkan subkoordinator VITO untuk segera menyempurnakan perjanjian kinerja VITO sesuai dengan scope of work dan melakukan monitoring dan evaluasi secara tepat waktu.

Menparekraf juga perlu membentuk tim kerja lintas sektor secara konsisten dengan pembagian tugas dan fungsi yang jelas pada struktur organisasi tim kerja lintas sektor dan membentuk sekretariat untuk meningkatkan kinerja tim kerja lintassektor dalam rangka peningkatan indeks TTCI/TTDI. Selain itu, perlu juga memerintahkan tim kerja lintassektor untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai yang telah ditetapkan.

02/10/2023
0 FacebookTwitterPinterestEmail
Ketua BPK Isma Yatun.
BeritaBerita TerpopulerBPK BekerjaSLIDER

Ketua BPK: Sekretariat ASEAN dan ASEANSAI Bisa Perkuat Kolaborasi

by Admin 1 27/09/2023
written by Admin 1

JAKARTA, WARTAPEMERIKSA — Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Isma Yatun mengatakan, pandemi Covid-19 dan krisis multidimensi telah direspons dengan peningkatan tata kelola di berbagai organisasi internasional. Menurutnya, hal ini perlu mendapat perhatian yang cermat.

Hal itu disampaikan Isma pada saat membuka the 48th ASEAN Audit Committee (AAC) Meeting yang diselenggarakan pada 6 Juli 2023. Dalam sambutannya, Isma menyampaikan, ACC harus mampu untuk menjawab tantangan dalam memenuhi peran dan tanggung jawabnya.

BPK Ajak Lembaga Pemeriksa di ASEAN Tingkatkan Kapasitas

“Dalam pertemuan yang penting ini, saya berharap bahwa pertemuan kita tidak hanya untuk menjalankan peran dan tanggung jawab, tapi juga untuk memberikan pandangan dan pemikiran terhadap pemeriksaan laporan keuangan serta pengendalian intern dan tata kelola yang lebih baik dari Sekretariat ASEAN,” kata Isma.

Menurut Isma, AAC perlu memperhatikan perkembangan terkini dalam pelaporan keuangan dan proses audit, terutama di organisasi publik. Hal ini termasuk standar akuntansi publik internasional, standar audit internasional. Termasuk standar internasional supreme audit institutions (SAI) dan best practices dalam laporan keuangan dan pemeriksaannya di tingkat organisasi internasional.

Dia menilai, AAC perlu mempertimbangkan pembaruan terhadap terms of reference (TOR) yang dimiliki serta memperkuat audit internal dan fungsi evaluasinya. Hal ini untuk memperbaiki akuntabilitas Sekretariat ASEAN dan menjaga independensi pemeriksaan.

Pemilihan pemeriksa eksternal, menurutnya, juga perlu memperhatikan standar internasional dan praktik terbaik. Rotasi terhadap pemeriksa eksternal menjadi penting untuk menjaga standar dan praktik terbaik tersebut.

“Dalam hal ini, kita perlu mempertimbangkan peran SAI negara anggota ASEAN dalam mewujudkan transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola Sekretariat ASEAN yang lebih baik,” ujarnya.

Cerita Deg-degan Tim BPK di Balik Ajang SAI20

Salah satu tantangan yang dihadapi saat ini adalah terbatasnya sumber daya. Menurut Isma, para anggota perlu mencari cara salah satunya dengan menggenjot kolaborasi di dalam organisasi serta entitas di ASEAN.

“Kerja sama dan kolaborasi Sekretariat ASEAN dan ASEANSAI dalam peningkatan kapasitas dan berbagi pengalaman bisa diperkuat,” ujarnya.

27/09/2023
0 FacebookTwitterPinterestEmail
Ilustrasi konflik moral (Sumber: Freepik)
BeritaBerita TerpopulerBPK BekerjaSLIDER

Bagaimana Mencegah Konflik Moral di Tempat Kerja?

by Admin 1 26/09/2023
written by Admin 1

JAKARTA, WARTAPEMERIKSA — Moralitas sangat diperlukan dalam hubungan kerja dan biasanya menjadi bagian dari budaya organisasi. Kualitas moralitas di tempat kerja dapat ditingkatkan melalui pendidikan dan pengetahuan.

Mengingat pentingnya moralitas di lingkungan kerja, Bincang ECC edisi Agustus mencoba mengulas mengenai konflik moral di tempat kerja. ECC dalam ulasannya yang diterima Warta Pemeriksa menekankan, diperlukan pelatihan yang berkelanjutan agar moralitas yang kuat terbentuk dan membudaya di tempat kerja.

ECC BPK Sediakan Penanganan Khusus Pegawai

Moralitas, kesadaran diri, disiplin diri, dan manajemen diri sangat diperlukan oleh setiap karyawan saat melayani pekerjaan di tempat kerja. Moralitas adalah kunci sukses untuk terjadinya kerja sama, komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi di tempat kerja.

Jelas, setiap orang di tempat kerja harus bisa berbagi fungsi dan peran agar pekerjaan besar menjadi lebih ringan. Saat moralitas tinggi, setiap karyawan dapat dengan bahagia dan gembira saling membantu agar tujuan dan pelayanan dapat terwujud sesuai harapan.

Nilai moral yang bersifat pribadi harus menyesuaikan diri dengan nilai moral yang dibuat oleh perusahaan. Jadi, nilai-nilai moral yang diutamakan dalam perusahaan haruslah menjadi sesuatu yang wajar bagi setiap karyawan.

Bila karyawan diam-diam lebih mengutamakan nilai-nilai moral dari apa yang mereka yakini di luar keyakinan perusahaan, maka akan terjadi konflik yang berdampak pada hilangnya tujuan moralitas yang diharapkan oleh perusahaan.

Nilai-nilai perusahaan dan kode etik perusahaan bertujuan untuk tidak mengembangkan sudut pandang tentang apa yang benar dan apa yang salah dari persepsi masing-masing orang. Jadi, moralitas di tempat kerja tidak bersumber dari sudut pandang seseorang, tetapi bersumber dari kode etik dan aturan kerja yang dimiliki oleh perusahaan.

Sifat moralitas itu relatif atau tidak mutlak, karena bisa bersumber sesuai keyakinan dan tradisi masing-masing kelompok. Tetapi di tempat kerja, sumber moralitas haruslah satu, yaitu dari kode etik tertulis yang ditetapkan oleh manajemen.

Ini harus menjadi kesepakatan dari setiap karyawan sejak mereka pertama kali masuk ke dalam perusahaan. Setiap perusahaan/organisasi memiliki kode etik masing-masing, namun demikian ada beberapa etika di tempat kerja yang berlaku secara umum.

Bagaimana Membangun Ketahanan Psikologis dalam Bekerja?

Contoh-contoh etika di tempat kerja secara umum adalah sebagai berikut:

1. Tepat waktu

2. Disiplin

3. Bertanggung jawab

4. Berpakaian rapi

5. Jangan libatkan masalah pribadi di tempat kerja

6. Hindari membicarakan atasan

7. Hormati semua rekan kerja

8. Menjadi pribadi yang fleksibel

9. Jangan pernah memotong pembicaraan

10. Tidak gugup

Ternyata, Employee Care Center BPK Makin Aktif pada Masa Pandemi

Pengertian konflik dan konflik moral

Terdapat berbagai macam prinsip etika yang berkembang dalam kehidupan kontemporer, seperti utilitarianisme, deontologi, etika hak asasi manusia, etika lingkungan, dan etika profesional. Setiap prinsip etika memiliki kelebihan dan kekurangan dalam penerapannya, sehingga diperlukan penilaian yang seksama dalam memilih prinsip etika yang tepat untuk diterapkan dalam suatu situasi.

Konflik moral sering terjadi dalam kehidupan kontemporer, baik dalam lingkungan kerja, kehidupan pribadi, maupun dalam konteks sosial dan politik.

Konflik moral dapat disebabkan oleh perbedaan nilai atau prinsip etika yang berbeda antara individu atau kelompok, serta situasi yang kompleks dan sulit dipahami (Ar Rasyid, dkk., 2023). Tantangan dalam kehidupan kontemporer menuntut individu untuk memiliki pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip etika dan kemampuan untuk menerapkannya dalam situasi yang kompleks.

Beberapa tantangan etika yang dihadapi dalam kehidupan kontemporer, antara lain, adanya perkembangan teknologi yang cepat dan  berdampak pada hak privasi dan keamanan, isu-isu lingkungan dan kesehatan, serta masalah korupsi dan kecurangan dalam berbagai sektor.

Menurut Taquiri dalam Newstorm dan Davis (1977), konflik merupakan warisan kehidupan sosial yang boleh berlaku dalam berbagai keadaan akibat daripada berbangkitnya keadaan ketidaksetujuan, kontroversi dan pertentangan di antara dua pihak atau lebih pihak secara berterusan.

Menurut Gibson, et al (1997: 437), hubungan selain dapat menciptakan kerja sama,hubungan saling tergantung dapat pula melahirkan konflik. Hal ini terjadi jika masing-masing komponen organisasi memiliki kepentingan atau tujuan sendiri.

Kurang Energik dalam Bekerja? Jangan-Jangan Anda Burnout

Beberapa contoh masalah etika di tempat kerja:

1. Kejujuran dan integritas

2. Konflik kepentingan

3. Pelecehan

4. Diskriminasi

5. Pencurian dan penipuan

6. Privacy

Masalah etika di tempat kerja terjadi ketika muncul situasi yang mengharuskan orang yang terlibat membuat keputusan tentang apa yang benar atau salah. Terlepas dari seberapa besar atau kecilnya masalah ini, mereka dapat dengan cepat meningkat jika dibiarkan.

Jika perusahaan memiliki standar etika yang tinggi, berarti mendukung lingkungan yang dibangun atas dasar kepercayaan dan kejujuran. Ini juga berarti mengikuti hukum dan peraturan yang diperlukan.

Kenali dan Cegah Praktik Perundungan di Tempat Kerja

Berikut adalah beberapa contoh dilema etika yang dapat terjadi di perusahaan:

– Seorang karyawan mempertimbangkan apakah akan menyimpan perlengkapan kantor untuk penggunaan pribadi

– Seorang karyawan mengambil penghargaan dan pujian untuk pekerjaan rekan kerja lainnya

– Manajer meminta karyawan untuk berbohong tentang sesuatu terkait pekerjaan mereka

– Atasan secara terbuka menunjukkan lebih suka pada satu orang karena mereka masih berkerabat

– Seorang karyawan menggunakan Bahasa kasar terhadap rekan kerja dan supervisor mereka.

Cara menghadapi dilema etika di tempat kerja

o Melakukan analisis risiko

o Berkaca pada pelatihan yang telah didapatkan

o Reviu panduan perusahaan

o Mengacu pada peraturan yang berlaku di industri

o Mempercayai insting sendiri

o Berbicara dengan orang yang bersangkutan

o Meninggalkan situasi tersebut sepenuhnya

26/09/2023
0 FacebookTwitterPinterestEmail
MAJALAHSLIDER

Warta Pemeriksa Edisi Agustus 2023

by Achmad Anshari 26/09/2023
written by Achmad Anshari

Indonesia kembali mendapatkan kesempatan untuk mendapat perhatian dunia di kancah internasional. Belum lama ini, Indonesia memegang Presidensi Group of 20 (G20), forum kerja sama 20 ekonomi utama dunia. Kini, Indonesia mendapatkan kesempatan untuk menjadi Ketua ASEAN 2023.

Keketuaan Indonesia di ASEAN 2023 mengusung tema “ASEAN Matters: Epicentrum of Growth”. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melalui tugas dan fungsinya, turut membersamai tekad Indonesia sebagai Ketua ASEAN 2023 untuk menjadikan ASEAN sebagai pusat pertumbuhan dunia.

Redaksi mengangkat isu ini sebagai liputan utama karena tema yang diusung Keketuaan Indonesia di ASEAN 2023 sangat relevan dan dibutuhkan dalam kondisi saat ini. Walau ekonomi dunia sudah mulai pulih dari dampak pandemi Covid-19, masih banyak tantangan lain yang tak kalah berat, mulai dari konflik geopolitik maupun ekonomi.

Selengkapnya dapat disimak di Warta Pemeriksa Edisi Agustus 2023.

26/09/2023
0 FacebookTwitterPinterestEmail
BeritaBerita TerpopulerSLIDER

BPK Terpilih sebagai Ketua Organisasi Lembaga Pemeriksa Sedunia 2028-2031

by Achmad Anshari 25/09/2023
written by Achmad Anshari

BUSAN, WARTAPEMERIKSA – Pertemuan ke-59 Pengurus Organisasi Lembaga Pemeriksa se-Asia atau Governing Board Asian Organization of Supreme Audit Institutions (GB ASOSAI) memutuskan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI sebagai tuan rumah Konferensi Internasional Lembaga Pemeriksa sedunia atau International Conference of Supreme Audit Institutions (INCOSAI) pada tahun 2028, yang merupakan periode regional Asia. Tuan rumah INCOSAI dimaksud menandai Keketuaan BPK pada Organisasi Lembaga Pemeriksa sedunia atau International Organization of Supreme Audit Institutions
(INTOSAI) Tahun 2028 – 2031.

BPK Tekankan Kontribusi Audit Transisi Energi


Hasil Pertemuan ke-59 GB ASOSAI tersebut akan disahkan pada ASOSAI Assembly ke-16 di India Tahun 2024. Keketuaan BPK pada organisasi lembaga pemeriksa sedunia tersebut merupakan yang pertama kali sejak INTOSAI didirikan tahun 1953. INTOSAI merupakan organisasi lembaga pemeriksa negara-negara sedunia yang bersifat otonom, independen, dan non-politis yang bertujuan mendorong tata kelola sektor publik dengan memperkuat peranan lembaga pemeriksa untuk membantu meningkatkan kinerja pemerintah yang transparan, akuntabel dan kredibel serta memberikan manfaat bagi publik di masing – masing negara.


Saat ini, INTOSAI memiliki 195 anggota penuh (full member), 5 anggota rekanan (associate member), dan 2 anggota terafiliasi (affiliate member). BPK menjadi anggota penuh INTOSAI sejak 1968. Keketuaan 2022-2025 saat ini dipegang oleh regional Amerika (SAI Brazil), dan keketuaan 2025-2028 oleh regional Afrika (SAI Mesir).

25/09/2023
0 FacebookTwitterPinterestEmail
IHPS II 2022InfografikSLIDER

Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

by Achmad Anshari 22/09/2023
written by Achmad Anshari

Terkait pelindungan pekerja migran Indonesia, BPK telah melakukan pemeriksaan terhadap Kementerian Luar Negeri, Kementerian Ketenagakerjaan dan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Selengkapnya ada pada infografik berikut.

22/09/2023
0 FacebookTwitterPinterestEmail
Berita FotoSLIDER

Bertemu Delegasi SNAO, BPK Jajaki Kerja Sama SNAO-ASEANSAI

by Achmad Anshari 21/09/2023
written by Achmad Anshari

Swedish National Audit Office (SNAO) dan BPK mendiskusikan rencana kerja sama dengan ASEANSAI. Ada beberapa bidang kerja sama yang dapat dilaksanakan antara ASEANSAI dengan SNAO. Dalam bidang pelatihan, diharapkan SNAO dapat berperan untuk mereviu model pelatihan serta sebagai narasumber ahli. 

Dalam hal knowledge sharing, SNAO diharapkan dapat menjadi Subject Matter Expert (SME) di beberapa program knowledge sharing committee (KSC), serta memberikan pelatihan bagi trainer untuk mengorganisasi program KSC online. Selain itu, bidang kerja sama lain yang diharapkan adalah mengenai Renstra. ASEANSAI mengharapkan keterlibatan SNAO dalam pengembangan mid-term review, penyiapan Renstra dan rencana implementasinya (2026-2029), serta revisi Monitoring and Evaluation System (MES).

“Kerja sama tersebut diharapkan dapat memperkuat kapasitas pada level strategis dan kemampuan SAI di kawasan ASEAN,” sebut Sekretaris Jenderal BPK selaku Head of ASEANSAI Secretariat. Pertemuan antara SNAO dan BPK sebagai Sekretariat ASEANSAI berlangsung di Ruang Sekretariat ASEANSAI, Kantor Pusat BPK, Jakarta, pada Selasa (19/9).

21/09/2023
0 FacebookTwitterPinterestEmail
IHPS II 2022InfografikSLIDER

Pemeriksaan Kepatuhan atas Penyediaan Tenaga Listrik dan Tarif Tenaga Listrik

by Achmad Anshari 20/09/2023
written by Achmad Anshari

Pemeriksaan ini dilakukan sebagai upaya BPK mendorong pemerintah dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) ke-7 menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan dan modern untuk semua.

Selengkapnya dapat disimak melalui infografik berikut.

20/09/2023
0 FacebookTwitterPinterestEmail
BeritaBerita TerpopulerBPK BekerjaSLIDER

Ini Peran BPK Mendukung Visi Indonesia Emas 2045 Menurut Menko Perekonomian

by Admin 1 19/09/2023
written by Admin 1

JAKARTA, WARTAPEMERIKSA — Peran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai auditor eksternal dianggap sangat penting untuk mewujudkan visi nasional ke depan. Hal ini sejalan dengan berbagai upaya transformasi dan reformasi yang saat ini dilakukan pemerintah dalam menyokong visi Indonesia Emas.

“Peran BPK sangat penting dalam mendukung visi nasional ke depan. Perbaikan tata Kelola, akuntabilitas, evaluasi, dan monitoring keuangan dan transparansi menjadi hal penting agar tercipta Masyarakat yang adil, maju dan berdaulat dan makmur,” kata Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto dalam Rapat Kerja Pelaksana BPK tahun 2023 di Jakarta, belum lama ini.

Capaian Opini WTP LKKL dan LKPD Lampaui Target RPJMN

Saat ini, kata dia, pemerintah memiliki target visi Indonesia Emas 2045. Melalui visi tersebut, Indonesia ditargetkan akan masuk dalam jajaran negara berpendapatan tinggi (high income) pada 2045.

Untuk itu, Indonesia ternyata telah memiliki bekal. Berdasarkan data terakhir, menurut Airlangga, pertumbuhan RI pada kuartal II/2023 telah mencapai 5,17%. Selama tujuh kuartal terakhir pertumbuhan Indonesia selalu berada di atas 5%. Hasil ini membuat Indonesia kembali menjadi negara berpendapatan menengah ke atas

“Pada akhir tahun ini diharapkan pendapatan per kapita kita mencapai 4.700 dolar AS dan pada tahun depan diperkirakan 5.500 dolar AS per kapita,” ungkap dia.

Pencapaian ini turut didukung oleh peningkatan daya saing berturut-turut IMD World Competitiveness Ranking yang naik 10 tingkat, dari 44 ke 34. Posisi ini lebih baik dari Jepang yang 35, India 40, Filipina 52, dan Brasil 60.

“Berbagai lembaga pemerikatan prestasi juga mempertahankan status investment grade rating bagi Indonesia dan kinerja dengan inflasi yang rendah. Maka ini menunjukan bahwa perekonomian berada pada jalur yang benar,” ucap dia.

“Nah untuk mencapai high income country di kisaran 2038 sampai 2041, pertumbuhan per tahun 5% tidak cukup. Jadi kita butuh tumbuh 6-7%, namun salah satu yang menjadi catatan, yaitu ICOR (incremental capital output ratio).”

Selain itu, menurut dia, indikator sosial sudah membaik. Contohnya tingkat pengangguran turun menjadi 5,45 pada Februari 2023. Kemudian rasio gini atau ketimpangan pun juga turun ke 0,39 pada Maret 2023 dan tingkat kemiskinan menjadi 9,4%.

Demikian pula kemiskinan ekstrem yang sempat ke angka 5,8 persen. Kini turun menjadi 1,12 persen. Prospek ekonomi juga terlihat dari indeks konsumsi di atas 100. Kini kita di level optimis, yaitu di 123,5.

Rasio utang luar negeri masih di angka 29,3 persen dan cadangan devisa sebesar 137,7 miliar dolar AS. “Nah kita juga melihat fundamental ekonomi. Ini menjadi landasan yang baik untuk target-target ke depan. Di antara negara-negara lain, kita lihat pertumbuhan kita hanya di bawah Filipina dan Uzbekistan dan tingkat inflasi juga relatif rendah,” ungkap dia.

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, sasaran yang ingin dicapai Indonesia pada 2045, yakni memiliki PDB nominal sebesar 9,8 triliun dolar AS. Atau menjadi 5 besar PDB dunia dengan GNI per kapita 30.300 dolar AS.

Kemudian porsi penduduk middle income sebesar 80 persen. Sementara kontribusi industri manufaktur pada PDB ditingkatkan dari saat ini 19% menjadi 28%, dan penyerapan 25,2% tenaga kerja.

BPK Terus Kawal Program Nasional, Ini Bentuknya

“Nah untuk mencapai high income country di kisaran 2038 sampai 2041, pertumbuhan per tahun 5% tidak cukup. Jadi kita butuh tumbuh 6-7%, namun salah satu yang menjadi catatan, yaitu ICOR (incremental capital output ratio),” ucap dia.

Saat ini, ICOR Indonesia masih terlalu tinggi, yaitu 7,6%. Dengan kata lain, investasi masih belum optimal. Sepatutnya, kata dia, angka ini ada di kisaran 6-7%.

19/09/2023
0 FacebookTwitterPinterestEmail
IHPS II 2022InfografikSLIDER

Penguatan Sistem Antikorupsi

by Achmad Anshari 19/09/2023
written by Achmad Anshari

BPK telah melakukan pemeriksaan kinerja atas penguatan sistem antikorupsi.

Selengkapnya, dapat disimak pada infografik berikut.

19/09/2023
0 FacebookTwitterPinterestEmail
Newer Posts
Older Posts

Berita Lain

  • Transformasi Digital Dorong Efisiensi Keuangan Negara
  • Selamat! Ini Dia Pemenang Kuis WartaBPK.Go!
  • Sampaikan Hasil Pemeriksaan, BPK Rekomendasikan IMO Perkuat Manajemen Aset dan Anggaran
  • Menggagas Masa Depan Keuangan Daerah: Momentum Efisiensi dan Arah Baru Kebijakan?
  • Membangun BPK dengan Langkah “SUPER”
  • BPK.GO.ID
  • Tentang
  • Kebijakan Data Pribadi
  • Pedoman Media Siber
  • Kontak

@2021-2022 - Warta BPK GO. Kontak : warta@bpk.go.id

WartaBPK.go
  • Home
WartaBPK.go

Recent Posts

  • Transformasi Digital Dorong Efisiensi Keuangan Negara

    11/07/2025
  • Selamat! Ini Dia Pemenang Kuis WartaBPK.Go!

    10/07/2025
  • Sampaikan Hasil Pemeriksaan, BPK Rekomendasikan IMO Perkuat Manajemen...

    10/07/2025
  • Menggagas Masa Depan Keuangan Daerah: Momentum Efisiensi dan...

    09/07/2025
  • Membangun BPK dengan Langkah “SUPER”

    08/07/2025
@2021-2022 - Warta BPK GO. Kontak : warta@bpk.go.id