Monday, 14 July 2025
Copyright 2021 - All Right Reserved
Category:

SLIDER

BeritaBerita TerpopulerBPK BekerjaSLIDER

BPK Kembali Ditunjuk Menjadi Pemeriksa Eksternal Organisasi Maritim Internasional

by Admin
written by Admin

WARTA PEMERIKSA — Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI kembali ditunjuk menjadi pemeriksa eksternal Organisasi Maritim Internasional (International Maritime Organization/IMO) untuk periode 2024-2027. Penunjukan ini berlangsung dalam sidang Majelis IMO ke-33 yang digelar di Main Hall, Kantor Pusat IMO, London, Inggris, Jumat (1/12/2023).

Sekitar 175 negara anggota menghadiri sidang majelis tersebut dan secara bulat memutuskan menunjuk kembali BPK sebagai pemeriksa eksternal IMO, termasuk di dalamnya, World Maritime University (WMU) dan International Maritime Law Institute (IMLI) tahun 2024-2027.

Sebelumnya, BPK RI telah menjadi pemeriksa eksternal IMO,  termasuk WMU dan IMLI pada periode 2020-2023. “Selama periode tersebut, BPK telah melakukan pemeriksaan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai independensi, integritas, dan profesionalisme serta menerapkan standar tertinggi untuk menjaga kualitas audit.

BPK RI juga telah memberikan rekomendasi yang ditujukan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas manajemen IMO,” kata Anggota I BPK Nyoman Adhi Suryadnyana, pada Sidang Majelis IMO.

Nyoman menegaskan bahwa BPK RI akan terus meningkatkan kualitas pemeriksaan demi mendukung IMO dalam meraih visi dan misinya.

Penunjukan kembali BPK sebagai Pemeriksa Eksternal IMO dilakukan dengan  mempertimbangkan pengetahuan dan pengalaman BPK sebagai pemeriksa eksternal lembaga internasional saat ini dan sebelumnya, yaitu pada International Atomic Energy Agency (2016-2021), IMO (2020-2023) termasuk di dalamnya WMO dan IMLI, serta World Intellectual Property Organization (2024-2029).

Terbaru, BPK juga terpilih menjadi pemeriksa eksternal pada Inter-Parliamentary Union (2023-2025). Dengan peran sebagai pemeriksa eksternal berbagai lembaga internasional, BPK juga dipercaya menjadi Ketua Panel Pemeriksa Eksternal PBB atau Chair of UN Panel of External Auditors (2022-2023).

Penunjukan kembali tersebut menunjukkan kepercayaan dunia internasional atas kapasitas dan kapabilitas BPK RI untuk melakukan audit laporan keuangan dan kinerja organisasi internasional.

Pada hari yang sama, Indonesia juga terpilih sebagai anggota Dewan IMO pada Kategori C untuk periode 2024-2025. Kedua prestasi ini semakin mengukuhkan posisi dan eksistensi Indonesia di dunia internasional.

0 FacebookTwitterPinterestEmail
BeritaBerita TerpopulerBPK BekerjaSLIDER

Semakin Diakui Dunia, BPK Terpilih Menjadi Pemeriksa Eksternal Organisasi Parlemen Dunia

by Admin
written by Admin

JAKARTA — Kapasitas Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai lembaga pemeriksa semakin diakui di kancah internasional. BPK kembali terpilih menjadi pemeriksa eksternal. Kali ini giliran Organisasi Parlemen Dunia atau Inter-Parliamentary Union (IPU) yang memilih BPK menjadi pemeriksa eksternal untuk periode 2023-2025. 

Penunjukan tersebut berdasarkan Keputusan Executive Committee IPU yang disampaikan kepada Ketua BPK Isma Yatun melalui surat oleh Secretary General IPU, Martin Chungong, pada Selasa (28/11).

IPU adalah organisasi internasional yang membawahi parlemen-parlemen di negara anggota, yang didirikan pada tahun 1889 di Paris, Perancis. Saat ini, Kantor Pusat IPU berada di Jenewa, Swiss. Selain itu, IPU memiliki kantor tetap di New York, USA dan Vienna, Austria. IPU saat ini memiliki 179 negara anggota.

Pada prosesnya, BPK mengajukan proposal pencalonan sebagai kandidat pemeriksa eksternal IPU. Pengajuan proposal ini dilakukan dengan mempertimbangkan pengetahuan dan pengalaman BPK sebagai Pemeriksa Eksternal lembaga internasional saat ini dan sebelumnya, yaitu pada International Atomic Energy Agency (2016-2021), International Maritime Organization (2020-2023) termasuk di dalamnya World Maritime University dan International Maritime Law Institute, dan World Intellectual Property Organization (2024-2029). BPK juga dipercaya menjadi Ketua Panel Pemeriksa Eksternal Perserikatan Bangsa-Bangsa atau Chair of UN Panel of External Auditors (2022-2023).

Dengan terpilihnya BPK menjadi Pemeriksa Eksternal IPU, BPK akan segera menjalankan mandat tersebut dan menggantikan pemeriksa eksternal sebelumnya, yaitu Comptroller and Auditor General of India (CAG India). Hal ini juga semakin meningkatkan kapasitas dan kredibilitas BPK serta memperkuat kepercayaan pemangku kepentingan terhadap BPK.

IPU memiliki tujuan untuk mempromosikan perdamaian melalui diplomasi dan dialog antar parlemen. IPU memiliki visi untuk mewujudkan dunia di mana setiap suara dihitung, serta demokrasi dan parlemen untuk pelayanan rakyat serta perdamaian dan pembangunan.

Adapun misi IPU, antara lain, untuk mempromosikan tata kelola demokratis, lembaga dan nilai-nilai, bekerja dengan parlemen dan anggota parlemen untuk mengartikulasikan dan merespons kebutuhan dan aspirasi rakyat.

0 FacebookTwitterPinterestEmail
BeritaBerita FotoSLIDER

BPK Tekankan Peran Penting SAI dalam Mendorong Ekonomi Hijau

by admin2
written by admin2

SAI memainkan peran penting dalam mendorong ekonomi hijau dengan memastikan penggunaan sumber daya publik yang efisien, transparan, akuntabel, dan efektif dalam inisiatif pembangunan lingkungan dan berkelanjutan. Melalui pemeriksaannya, SAI dapat membuat rekomendasi kepada pemerintah dan pembuat kebijakan untuk meningkatkan desain dan implementasi program lingkungan dan keberlanjutannya untuk mengarahkannya pada penggunaan sumber daya yang lebih baik dan pencapaian tujuan ekonomi hijau. 

Hal itu dipaparkan Wakil Ketua BPK, Hendra Susanto dalam pembukaan pelatihan berjudul Training on Auditing SDGs: Energy Transition As Part of Green Economy yang berlangsung di Badiklat PKN Bali (28 November – 1 Desember 2023). Dengan sokongan dari INTOSAI Working Group on Environmental Audit, BPK mengadakan diklat berskala internasional ini sebagai bentuk upaya dukungan BPK untuk tercapainya agenda SDGs 2030.

0 FacebookTwitterPinterestEmail
BeritaSLIDERVideo

Selenggarakan Audit Transisi Energi, BPK Jadi Role Model bagi SAI Negara Lain

by admin2
written by admin2

BPK berkomitmen mendukung implementasi Sustainable Development Goals (SDGs). Hal tersebut diwujudkan melalui penyelenggaraan pelatihan berskala internasional tentang audit SDGs dengan fokus transisi energi sebagai bagian dari green economy di Balai Diklat Pemeriksaan Keuangan Negara Bali dari tanggal 27 November sampai dengan 1 Desember 2023. Pelatihan ini sekaligus menunjukkan BPK memegang peranan penting sebagai role model dalam pemeriksaan transisi energi. Hasil audit BPK mengenai lingkungan, energi terbarukan dan perubahan iklim menjadi bahan rujukan dan masukan bagi dunia internasional melalui SAI negara lain.

Saksikan selengkapnya pada video berikut.

0 FacebookTwitterPinterestEmail
Ilustrasi ekonomi hijau (sumber: freepik)
BeritaBerita TerpopulerBPK BekerjaSLIDER

ANAO Apresiasi Komitmen BPK terhadap Ekonomi Hijau 

by Admin 1
written by Admin 1

JAKARTA, WARTA PEMERIKSA — Ekonomi hijau menjadi (green economy) salah satu isu yang menjadi perhatian Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).  Upaya BPK untuk terus mengawal ekonomi hijau tersebut pun mendapat apresiasi dari Australian National Audit Office (ANAO).

Senior Director ANAO Josh Francis yang menjadi salah satu subject matter expert (SME) dalam pelatihan audit kinerja yang digelar BPK mengatakan, memiliki spesialisasi dan pengalaman dalam audit ekonomi hijau, perubahan iklim, dan energi.

Apresiasi Inisiatif BPK, ANAO: SAI Bisa Berbagi Pengalaman

Josh mengatakan, ekonomi hijau dan perubahan iklim merupakan sektor penting pada masa depan. “Saya rasa kita memiliki peluang dan kesempatan untuk melihat pendekatan yang dilakukan SAI terkait bidang-bidang tersebut,” kata Josh kepada Warta Pemeriksa, belum lama ini. 

Josh mengatakan, ada framework di dunia internasional dalam hal pelaporan penurunan gas rumah kaca.  Setiap negara, kata dia, sebenarnya melaporkan berdasarkan kerangka kerja yang sama. 

“Kita bisa membahas seperti apa peran SAI untuk mengembangkan pendekatan dan standar untuk mengaudit pelaporan gas rumah kaca tersebut.” 

Kunjungi BPK, ANAO Bahas QA Review Terkait IAEA

Josh pun mengapresiasi seminar pemeriksaan kinerja ekonomi hijau yang sempat digelar BPK pada Juni.  Menurut dia, penyelenggaraan seminar itu menunjukkan bahwa BPK ingin menjadi pemimpin dalam pemeriksaan kinerja ekonomi hijau. 

“Ini merupakan kesempatan luar biasa bagi kami untuk bekerja sama dan menjadi mitra dalam mengawal ekonomi hijau serta perubahan iklim. Menurut saya, semakin kita meningkatkan kemitraan, maka semakin kita dapat memahami risiko bersama.”

0 FacebookTwitterPinterestEmail
BeritaBerita TerpopulerBPK BekerjaSLIDER

12 Negara Ikuti Pelatihan Audit SDGs yang Digelar BPK

by Admin
written by Admin

WARTA PEMERIKSA – Badan Pemeriksa Keuangan menyelenggarakan pelatihan internasional tentang audit Sustainable Development Goals (SDGs) dengan fokus transisi energi sebagai bagian dari green economy. Pelatihan yang digelar di Balai Diklat Pemeriksaan Keuangan Negara Bali pada 27 November-1 Desember 2023 ini diikuti 28 peserta yang berasal dari 12 negara.

Pelatihan audit berskala internasional ini merupakan wujud komitmen BPK untuk mendukung implementasi tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs). Wakil Ketua BPK Hendra Susanto saat membuka pelatihan tersebut menekankan bahwa green economy merupakan aspek penting dalam kerangka SDGs yang lebih luas. Pertumbuhan ekonomi hijau didorong oleh investasi publik dan swasta dalam kegiatan ekonomi, infrastruktur, dan aset yang memungkinkan pengurangan emisi karbon dan polusi, peningkatan efisiensi energi dan sumber daya, serta pencegahan kerugian keanekaragaman hayati dan ekosistem.

Pergeseran paradigma menuju ekonomi hijau yang memerlukan peralihan dari bahan bakar fosil ke sumber energi terbarukan, seperti tenaga surya, angin, dan tenaga air, sangat penting untuk pelestarian lingkungan. Penerapan ekonomi hijau juga merupakan kebutuhan untuk mengatasi perubahan iklim dan mengurangi emisi gas rumah kaca, memberikan keamanan energi dan menjamin masa depan yang lebih berkelanjutan dan adil bagi semua orang.

“SAI (supreme audit institution) memainkan peran penting dalam mendorong ekonomi hijau dengan memastikan penggunaan sumber daya publik yang efisien, transparan, akuntabel, dan efektif dalam inisiatif pembangunan lingkungan dan berkelanjutan,” kata Hendra.

Hendra memaparkan peran tersebut di hadapan 28 peserta yang berasal dari 12 negara, antara lain, Brazil, Cina, India, Irak, Kuwait, dan Arab Saudi. Para peserta merupakan auditor di SAI negara masing-masing.

BPK RI menyelenggarakan pelatihan ini sebagai platform peningkatan kapasitas, membantu komunitas SAI meningkatkan kemampuan audit dalam konteks transisi energi, dengan harapan dapat berkontribusi dalam membangun komunitas auditor yang lebih kuat.

Penyelenggaraan pelatihan internasional ini menunjukkan BPK RI memegang peranan penting sebagai role model dalam pemeriksaan transisi energi. Hasil pemeriksaan yang telah dilakukan BPK RI tentang audit lingkungan, energi terbarukan, dan perubahan iklim menjadi bahan rujukan dan masukan bagi dunia internasional melalui SAI negara lain.

0 FacebookTwitterPinterestEmail
InfografikSLIDER

Kiprah BPK di IMO

by admin2
written by admin2

Pada 30 November 2019, BPK RI terpilih menjadi external auditor IMO. Indonesia mengungguli Italia dan Inggris, yang bersaing sebagai kandidat external auditor IMO untuk periode 2020 – 2023 pada sidang IMO Assembly ke 31 di Markas Besar IMO, London, Inggris. terpilihnya Indonesia sebagai eksternal auditor IMO menunjukkan kompetensi BPK semakin diakui secara internasional serta menggambarkan unggulnya diplomasi Indonesia.

Selengkapnya dapat disimak pada infografik berikut.

0 FacebookTwitterPinterestEmail
Ilustrasi pemeriksaan BPK (Sumber: Freepik)
BeritaBerita TerpopulerBPK BekerjaSLIDER

Ini Tantangan BPK dalam Lakukan Pemeriksaan Kinerja

by Admin
written by Admin

JAKARTA, WARTA PEMERIKSA — Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bekerja sama dengan Australian National Audit Office (ANAO) melaksanakan program pelatihan pemeriksaan kinerja.  Senior Director ANAO Michael Commens menilai ada sejumlah tantangan yang dihadapi BPK dalam melaksanakan pemeriksaan kinerja. 

Tantangan itu karena para auditor BPK berlatar belakang sebagai auditor laporan keuangan. Dia mengatakan, audit kinerja bisa serupa dengan audit keuangan. Akan tetapi, sejatinya ada perbedaan dalam hal persyaratan audit hingga keterampilan yang dibutuhkan untuk melaksanakan pemeriksaan kinerja secara efektif.

“Dan menurut saya itulah salah satu tantangan yang dihadapi BPK,” kata Michael kepada Warta Pemeriksa, belum lama ini. 

ANAO Dorong Rekomendasi Berdampak pada Audit Kinerja BPK

Tantangan lain BPK adalah mengenai jangka waktu pemeriksaan. Michael mengungkapkan, pemeriksa ANAO memiliki jangka waktu pemeriksaan kinerja yang lebih lama dibandingkan pemeriksa BPK.

Pemeriksa ANAO biasanya melakukan audit lapangan dan penulisan laporan selama enam bulan. “Kemudian, dilakukan peninjauan laporan selama beberapa bulan lagi sebelum kami menerbitkan audit kinerja,” kata Michael.

Menurut Michael, sejumlah hal itu yang menjadi tantangan besar bagi BPK dalam melakukan pemeriksaan kinerja.

“Tantangan lain BPK adalah mengenai jangka waktu pemeriksaan.”

“Jika Anda hanya mempunyai waktu yang singkat, maka Anda harus benar-benar menargetkan dan mengerahkan sumber daya agar mereka memberikan nilai maksimal dari audit. Dan itu adalah sesuatu yang telah kami kerjakan secara konsisten dengan tim di BPK, baik tahun lalu maupun tahun ini,” kata Michael.

Dia menekankan, kerja sama BPK dan ANAO adalah untuk memberikan perspektif ANAO mengenai pelingkupan audit hingga memanfaatkan waktu dan sumber daya yang terbatas. “Dengan keterbatasan itu, kita harus menghasilkan audit yang bernilai dan memberikan rekomendasi yang bermanfaat serta berdampak,” ujar Michael.

0 FacebookTwitterPinterestEmail
Ilustrasi pemeriksaan BPK (Foto: Freepik)
BeritaBerita TerpopulerBPK BekerjaSLIDER

Pemeriksaan Kinerja Berikan Nilai Tambah untuk Entitas

by Admin 1
written by Admin 1

JAKARTA, WARTA PEMERIKSA — Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bekerja sama dengan Australian National Audit Office (ANAO) melaksanakan program pelatihan pemeriksaan kinerja. Pelatihan ini digelar untuk terus memperkuat pemeriksaan kinerja oleh BPK.

Senior Advisor ANAO untuk BPK Kristian Gage menekankan, pemeriksaan kinerja penting untuk terus diperkuat. Sebab, pemeriksaan kinerja dapat memberikan nilai tambah bagi masyarakat, parlemen, pemerintah, maupun stakeholders lainnya.

“Melalui pemeriksaan kinerja yang dilakukan, BPK dapat menambah tujuan strategisnya untuk memberikan dampak dan mendukung parlemen dalam melaksanakan tanggung jawabnya. Selain itu, dapat mendukung transparansi dan akuntabilitas pemerintah dalam menjalankan program.”

“Peningkatan transparansi dan akuntabilitas pemerintah dapat ditingkatkan melalui pemeriksaan kinerja,” kata Kristian saat wawancara dengan Warta Pemeriksa, belum lama ini.

Pelatihan pemeriksaan kinerja ini menghadirkan tiga subject matter expert (SME) dari ANAO.  Ketiga SME tersebut adalah Kristian Gage, Senior Director ANAO Michael Commens, dan Senior Director ANAO Josh Francis. Mereka memberikan pelatihan kepada tim pemeriksaan kinerja BPK yang terpilih. Pelatihan digelar pada periode Agustus-Desember 2023.

Kristian menambahkan, pelatihan pemeriksaan kinerja oleh ANAO bukan pertama kali dilakukan, melainkan sudah digelar sejak beberapa tahun terakhir.

“Melalui pemeriksaan kinerja yang dilakukan, BPK dapat menambah tujuan strategisnya untuk memberikan dampak dan mendukung parlemen dalam melaksanakan tanggung jawabnya. Selain itu, dapat mendukung transparansi dan akuntabilitas pemerintah dalam menjalankan program,” kata Kristian.

SAI Bekerja Sama untuk Perkuat Pemeriksaan Kinerja Ekonomi Hijau

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), BPK memiliki kewenangan yang antara lain untuk melakukan pemeriksaan kinerja. Pemeriksaan kinerja adalah pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara yang terdiri atas pemeriksaan aspek ekonomi dan efisiensi, serta pemeriksaan aspek efektivitas.

BPK melaksanakan pemeriksaan kinerja pengelolaan keuangan negara dengan maksud mengidentifikasi dan menemukan permasalahan yang ada pada pengelolaan kegiatan entitas yang diperiksa. Selanjutnya, BPK dapat memberikan rekomendasi yang berguna untuk meningkatkan kinerja entitas.

Dalam melakukan pemeriksaan kinerja, selain menilai aspek ekonomi, efisiensi, dan efektivitas (3E), pemeriksa juga menguji sistem pengendalian intern serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Tujuan pemeriksaan kinerja adalah menilai aspek ekonomi, efisiensi, dan/atau efektivitas program/kegiatan. Dalam menilai aspek efektivitas, pemeriksaan bertujuan mengukur sejauh mana suatu program/kegiatan mencapai tujuannya. Dalam menilai aspek ekonomi dan efisiensi, pemeriksaan bertujuan mengukur apakah suatu entitas telah menggunakan sumber dayanya dengan cara paling produktif dan hemat dalam mencapai tujuan program/kegiatan.

Manfaat pemeriksaan kinerja yang dilakukan secara objektif dan sistematik menggunakan berbagai macam bukti, untuk menilai secara independen terhadap kinerja program/kegiatan entitas yang diperiksa.

BPK Dukung Peningkatan Dampak Pemeriksaan Kinerja Terhadap Ekonomi Hijau

Pemeriksaan kinerja menghasilkan informasi yang berguna untuk meningkatkan kinerja suatu program/kegiatan, dan memudahkan pengambilan keputusan bagi pihak yang bertanggung jawab dalam mengawasi dan mengambil tindakan koreksi.

Pemeriksaan kinerja juga bermanfaat untuk meningkatkan pertanggungjawaban publik. Hasil pemeriksaan kinerja dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) yang memuat temuan, simpulan, dan rekomendasi.

0 FacebookTwitterPinterestEmail
BeritaBerita TerpopulerBPK BekerjaSLIDERVideo

Di Hadapan Sekjen PBB, Ketua BPK Sampaikan Hal-Hal Penting Ini

by Achmad Anshari
written by Achmad Anshari

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Isma Yatun sebagai Ketua Panel Eksternal Auditor Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bertemu dengan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guteres di Markas Besar PBB di New York, Amerika Serikat, Selasa (22/11/2023). Pertemuan itu membahas sejumlah hal, seperti pengelolaan risiko dari situasi konflik hingga pendanaan perubahan iklim.

Selengkapnya, dapat disimak pada video berikut.

0 FacebookTwitterPinterestEmail
Newer Posts
Older Posts
@2021-2022 - Warta BPK GO. Kontak : warta@bpk.go.id