JAKARTA, WARTAPEMERIKSA – BPK telah melaksanakan reviu atas Pelaksanaan Transparansi Fiskal, Kesinambungan Fiskal Jangka Panjang Pemerintah dan Kemandirian Fiskal Pemerintah Daerah Tahun 2018 dan 2019. Ada 4 level penilaian, yaitu Belum Mandiri, Mandiri, Menuju Kemandirian, dan Sangat Mandiri. Berikut adalah klasifikasi kondisi kemandirian fiskal.
JAKARTA, WARTAPEMERIKSA – BPK telah melaksanakan reviu atas Pelaksanaan Transparansi Fiskal, Kesinambungan Fiskal Jangka Panjang Pemerintah dan Kemandirian Fiskal Pemerintah Daerah Tahun 2018 dan 2019.
Dari 542 pemerintah daerah, hanya satu daerah yang berhasil mencapai level “Sangat Mandiri,” yakni Kabupaten Badung di Provinsi Bali dengan Indeks Kemandirian Fiskal (IKF) mencapai 0,8347.
JAKARTA, WARTAPEMERIKSA – Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2015-2019 antara lain memuat mengenai tren defisit anggaran negara dalam lima tahun terakhir. Terlihat bahwa defisit anggaran selalu mengalami perubahan setiap tahunnya.
Angka defisit tertinggi terjadi pada 2019 dengan nilai mencapai Rp348,65 triliun. Jika dibandingkan dengan pendapatan domestik bruto (PDB) Indonesia ketika itu, maka angka tersebut setara dengan 2,20 persen.
Dalam lima tahun terakhir, persentase defisit anggaran terhadap PDB tertinggi terjadi pada 2015. Ketika itu, persentase defisit anggaran berada di level 2,59 persen dengan angka defisit mencapai Rp298,5 triliun.
JAKARTA, WARTAPEMERIKSA – Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kepada pemerintah daerah selama 5 tahun terakhir mengalami peningkatan. Pada 2014, persentase opini WTP mencapai 47 persen. Sedangkan pada 2018 meningkat menjadi 82 persen.
JAKARTA, WARTAPEMERIKSA – Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) terus mengalami peningkatan. Hal ini dapat dilihat dari semakin tingginya persentase capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Sejalan dengan itu, jumlah LKPD yang meraih opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) maupun Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) mengalami penurunan.
JAKARTA, WARTAPEMERIKSA — Badan Pemeriksa Keuangan telah melakukan pemeriksaan kinerja terkait peningkatan kualitas pembelajaran melalui penguatan penjaminan mutu pendidikan dan implementasi kurikulum 2003 tahun ajaran 2016/2017-2018/2019. Hasil pemeriksaan BPK, antara lain, menyatakan bahwa pemerintah belum optimal dalam menerapkan pembelajaran sesuai dengan Kurikulum 2013.
JAKARTA, WARTAPEMERIKSA – Ada sejumlah temuan yang diungkap Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam pemeriksaan kinerja terkait pengeloalan dana bidang kesehatan dalam mendukung pelayanan kesehatan dasar tahun 2018-semester I 2019. Salah satu temuan itu, yaitu pengelolaan dana alokasi khusus (DAK) fisik bidang kesehatan oleh Kemenkes dalam mendukung pelayanan kesehatan tidak memadai.
JAKARTA, WARTAPEMERIKSA — Badan Pemeriksa Keuangan melakukan pemeriksaan kinerja terkait pelayanan pendaftaran tanah tahun 2018-semester I 2019. Salah satu permasalahan yang ditemukan BPK adalah proses pelayanan pendaftaran tanah belum sesuai dengan Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan (SPPP).
JAKARTA, WARTAPEMERIKSA – Badan Pemeriksa Keuangan melakukan pemeriksaan atas pengelolaan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dan perizinan mineral dan batu bara tahun 2016-2018. BPK menyimpulkan pengelolaan PNBP dan perizinan minerba telah sesuai kriteria dengan pengecualian.
JAKARTA, WARTAPEMERIKSA – Hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan menunjukkan, pengelolaan BTD, BDN, dan BMN tahun 2017-triwulan II tahun 2019 tidak efektif. Salah satunya karena tidak tersedianya sistem informasi yang andal untuk menatausahakan BTD, BDN, dan BMN.
