WartaBPK.go
  • BERANDA
  • ARTIKEL
    • Berita Terkini
    • BERITA FOTO
    • Suara Publik
  • MAJALAH
  • INFOGRAFIK
  • SOROTAN
  • TENTANG
WartaBPK.go
  • BERANDA
  • ARTIKEL
    • Berita Terkini
    • BERITA FOTO
    • Suara Publik
  • MAJALAH
  • INFOGRAFIK
  • SOROTAN
  • TENTANG
Thursday, 17 July 2025
WartaBPK.go
WartaBPK.go
  • BPK.GO.ID
  • Tentang
  • Kebijakan Data Pribadi
  • Pedoman Media Siber
  • Kontak
Copyright 2021 - All Right Reserved
Category:

Berita Terpopuler

SAI20
BeritaBerita TerpopulerBPK BekerjaSAI20SLIDERSorotan

SAI20 Ajak Anggotanya Kawal Akuntabilitas Pascapandemi

by Admin 1 11/04/2022
written by Admin 1

JAKARTA, WARTAPEMERIKSA – Pandemi Covid-19 sudah menjadi tantangan global. Seluruh negara di dunia terpapar dan dampaknya menjalar ke berbagai sektor. Anggota Tim Substansi Pembentukan SAI20 Nico Andrianto mengatakan, kebijakan pascapandemi menjadi penting agar seluruh negara bisa pulih secara bersama-sama.

Kepada Warta Pemeriksa, Nico menyampaikan, upaya percepatan pemulihan dari krisis tersebut menjadi salah satu alasan SAI20 perlu dibentuk. Hal ini untuk memperkuat upaya echoing fungsi SAI sekaligus mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi dan pencapaian target sustainable development goals (SDGs). Berikut petikan wawancaranya.

Bagaimana keterlibatan BPK dalam SAI20?

BPK adalah inisiator pembentukan SAI20. Sebagai troika, Presidensi Indonesia tentu saja mempertimbangkan pandangan Italia sebagai presiden G20 sebelumnya dan India sebagai presiden G20 berikutnya dalam pembentukan EG yang baru seperti SAI20.

BPK juga menjalin komunikasi dan meminta masukan dari BPK negara-negara anggota G20 yang terdiri dari negara maju maupun berkembang. BPK pun berharap inisiatif SAI20 ini akan dilanjutkan oleh presiden G20 berikutnya dan akan terus berkelanjutan.

Apa saja upaya yang dilakukan BPK untuk memaksimalkan perannya dalam penyelenggaraan SAI20?

BPK mengundang masukan dari SAI negara-negara G20. Hal ini agar seluruh SAI menangkap maksud dan tujuan pembentukan SAI20. Proses ini juga untuk memastikan isu yang kita usung selaras dengan kepentingan negara-negara anggota G20 yang terdiri dari negara maju maupun negara berkembang, dengan tingkat maturitas dan mandat SAI yang berbeda-beda.

Hal itu juga diperlukan untuk meningkatkan kepemilikan mereka terhadap SAI20. Sebagai inisiator SAI20 tentu saja peran BPK sangat signifikan karena menentukan setting agenda dan isu yang diusung pada masa presidensi Indonesia di G20.

Apa saja yang akan didorong BPK dalam SAI20?

BPK mendorong agar SAI bisa menjadi mitra pemerintah dalam upaya pemulihan perekonomian pascapandemi melalui fungsi-fungsi oversight, insight, dan foresight. SAI negara-negara G20 yang tergabung dalam SAI20 dapat mendorong governance dan menegakkan akuntabilitas meski di tengah pandemi. SAI20 juga dapat menjadi wahana bertukar pengalaman mengenai pemeriksaan atas program dan upaya pemerintah dalam mendorong pemulihan ekonomi pasca Covid-19.

SAI20 juga bisa menyuarakan hasil-hasil WG di INTOSAI atau asosiasi SAI internasional lainnya mengenai upaya pencapaian target-target SDGs. Momentum G20 memang menyuarakan pembangunan berkelanjutan, sustainable finance, energi hijau, transformasi digital, dan lainnya. Hal itu bisa diwujudkan melalui kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, NGO, termasuk peran signifikan SAI di dalamnya.

Upaya echoing atas kedua isu tersebut tentu memiliki dampak signifikan. SAI dari negara-negara G20 merepresentasikan sekitar 2/3 penduduk global, 75 persen perdagangan internasional, dan 80 persen PDB dunia.

Apa hasil yang diharapkan dalam penyelenggaraan SAI20?

Inisiasi SAI20 diharapkan menjadi pendorong bagi pemulihan ekonomi global dan pencapaian kesejahteraan masyarakat dunia seperti digambarkan dalam pencapaian target-target SDGs. BPK berharap SAI20 bisa menjadi wahana pendorong peran signifikan SAI negara-negara anggota G20 agar memaksimalkan peran-peran insight dan foresight dengan tetap menjalankan peran oversight-nya dalam rangka lebih memberikan value and benefit kepada pemangku kepentingan mereka.

Pandemi Covid-19 sudah menjadi tantangan global. Seluruh negara di dunia terpapar dan dampaknya menjalar ke berbagai sektor. Dengan pengalaman BPK yang sudah menerbitkan strategic foresight, tentunya kita ingin membagikan pengalaman kepada SAI negara lain.

Posisi strategis G20, selain skala ekonomi, wilayah, dan populasi yang dilingkupinya juga bisa menjadi wahana untuk kerja sama global dalam rangka mengurangi ketertinggalan vaksinasi, penetrasi digital, mendorong implementasi konsep one health atau isu-isu pembangunan yang signifikan lainnya.

Negara-negara maju perlu bekerja sama dengan negara-negara berkembang untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan di dunia. SAI20 bisa turut mendorongnya melalui mandat dan tugasnya.

Pandemi Covid-19 sudah menjadi tantangan global. Seluruh negara di dunia terpapar dan dampaknya menjalar ke berbagai sektor. Dengan pengalaman BPK yang sudah menerbitkan strategic foresight, tentunya kita ingin membagikan pengalaman kepada SAI negara lain.

Selain itu, SAI negara maju yang sudah melakukan foresight dan bahkan lebih maju bisa juga membagikan pengalamannya kepada anggota yang lain melalui forum SAI20.

Tentu itu adalah hal yang ideal. Kita juga memahami mandat SAI masing-masing negara berbeda-beda. Ada yang bisa melaksanakan foresight dan tidak. Namun, setidaknya ini bisa menjadi momen sharing pengalaman sehingga seluruh negara ini bisa lebih tangguh menghadapi tantangan ke depan.

G20 ini adalah forum negara-negara dengan PDB terbesar di dunia. G20 lahir juga karena banyak krisis yang terjadi dan memang tidak bisa ditangani oleh satu negara. Harus bekerja sama. Krisis dalam bentuk apa pun perlu ditangani secara bersama-sama di level global.

Begini Proses Pembentukan SAI20 oleh BPK

Bagaimana menurut Anda dampak penyelenggaraan SAI20 dengan peningkatan peran BPK terkait transparansi dan akuntabilitas keuangan negara di Indonesia?

Sebenarnya, dengan keaktifan dan keikutsertaan BPK di ajang internasional itu akan memberikan kepercayaan diri bagi personel BPK itu sendiri. Itu mempertegas bahwa BPK memang eksis di level internasional.

Sebelumnya, kita juga sudah memeriksa IMO, memeriksa IAEA, dan ada juga beberapa personel BPK yang ditugaskan di IDI. Hal itu diharapkan menjadi jembatan BPK untuk lebih menjangkau dunia internasional. Dengan pergaulan internasional yang baik, diharapkan BPK bisa mendapatkan berbagai ide-ide atau pemikiran di bidang pemeriksaan sektor publik.

Peran aktif BPK dalam asosiasi internasional tentu saja tidak boleh melupakan tugas utamanya sebagai SAI yang memberikan value and benefit bagi masyarakat Indonesia melalui fungsi-fungsi oversight, insight, dan foresight serta selalu relevan terhadap kebutuhan pemangku kepentingan. Melalui pergaulan internasional, BPK justru dapat memperoleh hal-hal positif yang dihasilkan oleh SAI negara-negara maju atau negara lainnya. Pelajaran yang diperoleh bisa diterapkan di negara kita.

Pengalaman SAI negara lain seperti Amerika Serikat (GAO), Inggris (NAO) atau negara lainnya dalam menjalankan fungsi insight dan foresight bisa menjadi masukan bagi BPK yang sedang memperkuat fungsi insight dan pada 2021 menghasilkan strategic foresight pertama. BPK yang modern dan maju tentu akan menghasilkan produk-produk yang lebih berbobot serta memenuhi ekspektasi para pemangku kepentingan.

Maka, akuntabilitas yang lebih substansial dan pada level yang semakin tinggi dari sekadar pemeriksaan administratif bisa diwujudkan. Sehingga muncul pemahaman bahwa kebutuhan transparansi tata kelola keuangan negara menjadi semakin tidak bisa ditawar-tawar.

11/04/2022
0 FacebookTwitterPinterestEmail
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI mencatat beberapa permasalahan signifikan yang harus menjadi perhatian Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/PUPR (Ilustrasi).
BeritaBerita TerpopulerBPK BekerjaSLIDER

Ini Temuan Signifikan BPK Terkait Kementerian PUPR

by Admin 1 08/04/2022
written by Admin 1

JAKARTA, WARTAPEMERIKSA – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyampaikan beberapa temuan signifikan yang terkait dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Temuan itu berasal dari dua pemeriksaan kinerja dan satu pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) pada semester II tahun 2021.

Sebelumnya, BPK melakukan pemeriksaan kinerja atas Penyediaan Infrastruktur Air Minum dan Air Limbah Domestik Berbasis Masyarakat Tahun 2020 s/d Semester I Tahun 2021. BPK juga melakukan pemeriksaan kinerja atas Pembangunan dan Pengelolaan Jalan Tol Lingkar Luar dan Penyediaan Infrastruktur Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) untuk Mendukung Transportasi Perkotaan Berkelanjutan Tahun 2019 sd Semester I 2021 di Kementerian PUPR dan Kementerian ESDM.

Selain itu, BPK melakukan PDTT Kepatuhan atas Pengelolaan Belanja pada Program Pembangunan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP) atau Food Estate TA 2020 sd Triwulan III 2021 pada Kementerian PUPR. Penyerahan laporan hasil pemeriksaan (LHP) tiga pemeriksaan tersebut dilakukan oleh Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara/Anggota IV BPK Isma Yatun kepada Menteri PUPR, M Basuki Hadi Muljono pada Kamis (31/3/2022).

Isma pun menyampaikan beberapa temuan signifikan dari ketiga LHP tersebut. Dalam pemeriksaan kinerja atas penyediaan infrastruktur air minum dan air limbah domestik berbasis masyarakat, BPK menemukan beberapa permasalahan.

Temuannya antara lain ketidaklengkapan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) dalam kegiatan tersebut. Perencanaan belum sepenuhnya disusun berdasarkan data/informasi yang memadai. Kemudian terdapat pemda yang belum merealisasikan komitmen sharing dana atau kontribusi terhadap program Pamsimas pada 204 desa. Terdapat pula 324 pemerintah desa yang belum merealisasikan kontribusinya.

BPK juga mengungkapkan permasalahan terkait pemeriksaan kinerja atas pembangunan dan pengelolaan jalan tol lingkar luar dan penyediaan infrastruktur KBLBB untuk mendukung transportasi perkotaan berkelanjutan. Permasalahan yang disampaikan antara lain mengenai pembangunan jalan tol lingkar luar pemerintah pusat dan daerah yang belum selaras dan terintegrasi.

Pengelolaan dan Pengendalian Pencemaran DAS Citarum Belum Efektif

Kemudian pemerintah belum pernah melaksanakan evaluasi terhadap kinerja dan kontribusi jalan tol lingkar luar Jakarta terhadap pengurangan beban lalu lintas di dalam kota.

Sedangkan mengenai PDTT kepatuhan belanja atas program food estate Kementerian PUPR, BPK mengungkapkan permasalahan adanya kesalahan perhitungan volume dan progres pekerjaan. Kemudian ketidaksesuaian spesifikasi dan perhitungan kebutuhan alat dan bahan dalam analisis harga satuan pekerjaan (AHSP) dengan kondisi sesungguhnya.

Permasalahan lain adalah belum optimalnya koordinasi Kementerian PUPR dengan Kementerian Pertanian. Khususnya dalam kegiatan pembangunan atau pengembangan food estate dari program food estate di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Provinsi Kalimantan Tengah.

Pada kesempatan tersebut, Isma berharap agar Menteri PUPR beserta jajarannya segera menindaklanjuti rekomendasi BPK yang dimuat dalam LHP tersebut. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 20 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

08/04/2022
0 FacebookTwitterPinterestEmail
Gedung BPK
BeritaBerita TerpopulerBPK BekerjaSLIDER

Ini Salah Satu Fungsi Global SAI20 Menurut BPK

by Admin 1 07/04/2022
written by Admin 1

JAKARTA, WARTAPEMERIKSA – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berinisiatif membentuk Supreme Audit Institutions 20 (SAI20) sebagai bagian dari Presidensi G20 Indonesia. Kepala Seksi Perencanaan Strategis I Direktorat Perencanaan Strategis dan Manajemen Kinerja BPK Asrarul Rahman mengatakan, salah satu tujuan dibentuknya SAI20 adalah untuk membangun kemitraan global dengan berbagai pemangku kepentingan.

Asrarul mengatakan, SAI20 bertekad memberikan kontribusi terhadap komunitas G20. “Caranya dengan menyediakan dan mempromosikan tata kelola yang baik dan akuntabel berdasarkan mandat, peran, dan fungsi SAI,” kata Asrarul dalam sebuah diskusi terkait SAI20, belum lama ini.

Dia menambahkan, SAI20 juga bertujuan mempromosikan kolaborasi antara SAI di negara-negara G20 dan pemangku kepentingan lainnya. Khususnya untuk memberikan kontribusi pengawasan, wawasan, dan pandangan ke depan untuk mendorong tata kelola ekonomi yang akuntabel. Terutama tiga fokus utama peran SAI, yaitu insight, oversight dan foresight.

Selain itu, SAI20 mendorong pengembangan platform untuk memperkuat peran SAI sebagai mitra negara-negara anggota G20 dalam menanggapi isu-isu global. Tidak hanya sebagai pemeriksa, SAI juga bisa berposisi sebagai mitra atau partner negara dalam menghadapi isu global.

“Tujuan tersebut menghasilkan kebijakan untuk menetapkan posisi sebagai mitra strategis dan konstruktif pemerintah dan melaksanakan tujuan di bawah isu-isu prioritas yang diusulkan,” ucap dia.

07/04/2022
0 FacebookTwitterPinterestEmail
BeritaBerita TerpopulerBPK BekerjaSAI20SLIDERSorotan

Ini Ajakan SAI20 Terhadap Lembaga Pemeriksa

by Admin 1 06/04/2022
written by Admin 1

JAKARTA, WARTA PEMERIKSA – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berinisiatif membentuk Supreme Audit Institutions 20 (SAI20) sebagai bagian dari Presidensi G20 Indonesia. SAI20 mengusung dua prioritas utama penyelenggaraan, yaitu mengakselerasi pemulihan ekonomi pascapandemi serta mendukung implementasi SDGs.

Hal tersebut sejalan dengan tema yang diusung Indonesia sebagai Presidensi G20, yaitu “Recover Together, Recover Stronger”. “Selain itu sejalan, dengan tiga program prioritas G20, yaitu arsitektur kesehatan global, transformasi ekonomi digital, dan transisi energi yang berkelanjutan,” kata Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Internasional (KSI) BPK Selvia Vivi Devianti dalam diskusi ke-16 Accounting and Auditing Discussions Series (AADS) dengan topik “What is SAI20? (Supreme Audit Institution 20)”, belum lama ini.

Diskusi tersebut diselenggarakan Biro KSI yang mengundang beberapa narasumber. Turut diikuti pula oleh Pemeriksa Madya BPK Tjokorda Gde Budi Kusuma, Kepala Seksi Perencanaan Strategis I Direktorat Perencanaan Strategis dan Manajemen Kinerja BPK Asrarul Rahman, dan Kepala Seksi Evaluasi dan Pelaporan Pemeriksaan Kinerja II Direktorat Evaluasi dan Pelaporan Pemeriksaan BPK Nico Andrianto.

Vivi mengatakan, SAI20 juga mengajak lembaga pemeriksa di bawah G20 berbagi pengalaman dan best practices dalam kelompok kerja dan engagement group di bawah Presidensi G20. Selain itu, yang diprioritaskan adalah percepatan pemulihan ekonomi. Sehingga Indonesia dapat mencapai perekonomian yang tangguh dan berkelanjutan serta mendukung implementasi SDGs.

Kepala Seksi Perencanaan Strategis I Direktorat Perencanaan Strategis dan Manajemen Kinerja BPK Asrarul Rahman mengatakan, SAI20 adalah bagian dari engagement group yang ada dalam Presidensi 20. Ia mengatakan, pandemi Covid-19 telah memberikan tekanan ekonomi, fiskal, dan sosial ke semua negara di dunia.

Hal ini mengharuskan semua negara untuk bertindak dalam mengatasi krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya. “Negara di dunia khususnya anggota G20 membutuhkan kerja sama dan kolaborasi untuk mengatasi hal ini, terutama untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas,” katanya.

Ia menambahkan, SAI20 sebagai wadah pertemuan dan kerja sama antarlembaga pemeriksa anggota G20 wajib memberikan kontribusi kepada para pemimpin G20. Terutama di bidang transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola yang baik.

Selain itu, berbagi pandangan, pengetahuan, dan best practice. Khususnya dalam menghadapi tantangan pandemi saat ini dan pemulihan ekonominya serta meningkatkan implementasi SDGs. “Apalagi PDB (GDP) anggota G20 menguasai 90 persen perekonomian dunia,” ucap dia.

06/04/2022
0 FacebookTwitterPinterestEmail
Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Agung Firman Sampurna
BeritaBerita TerpopulerBPK BekerjaSLIDER

Wow, BPK Apresiasi Pemerintah, Ini Alasannya

by Admin 1 05/04/2022
written by Admin 1

JAKARTA, WARTAPEMERIKSA – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyampaikan penghargaan dan apresiasi kepada pemerintah. Apresiasi ini karena meski masih dalam kondisi pandemi Covid-19, pemerintah berhasil menyelesaikan penyusunan LKKL, LKBUN, dan LKPP tahun 2021 unaudited tepat pada waktunya.   

Hal tersebut dikemukakan oleh Ketua BPK Agung Firman Sampurna dalam kegiatan entry meeting Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2021 yang dilaksanakan secara daring dan luring pada Rabu (30/3/2022).

LKPP adalah pertanggungjawaban pelaksanaan APBN yang dihasilkan dari proses konsolidasi LKKL dan LKBUN. Sebagai laporan keuangan konsolidasian, kualitas LKPP dipengaruhi oleh kualitas LKKL dan LKBUN.

“Sejak diberikan pertama kali pada 2005, opini LKPP terus mengalami perbaikan. Perbaikan opini LKPP ini tentunya tidak terlepas dari kualitas LKKL dan LKBUN yang juga mengalami sejumlah perbaikan. Antara lain ditunjukkan dengan jumlah LKKL dan LKBUN yang memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP), setidaknya dalam lima tahun terakhir,” kata Agung.

Dalam pemeriksaan LKPP tahun 2021 ini, pelaksanaan dan pertanggungjawaban program PC-PEN, termasuk pemenuhan kebutuhan pendanaannya, masih menjadi salah satu fokus pemeriksaan. BPK mengharapkan pemerintah telah melakukan upaya perbaikan dalam pelaksanaan dan pertanggungjawaban program PC-PEN. Misalnya terkait beberapa permasalahan yang menjadi temuan pemeriksaan LKPP tahun 2020.

Agung menjelaskan, pemerintah perlu melakukan penyesuaian pada catatan atas laporan keuangan (CaLK) LKPP, LKKL, dan LKBUN tahun 2021. Ini dilakukan dengan menyajikan informasi tambahan mengenai realisasi anggaran belanja yang dikaitkan dengan capaian output. Khususnya yang menjadi bagian dari program prioritas nasional (PN) dan program PC-PEN.

Hal ini sebagai perwujudan transparansi dan akuntabilitas atas implementasi kebijakan money follow program. Kemudian redesain sistem perencanaan dan penganggaran yang telah diimplementasikan sebelumnya.

BPK Telisik Lima Risiko dalam Pemeriksaan LKKL

Pada pemeriksaan LKPP tahun 2021, BPK juga akan melaksanakan reviu pelaksanaan transparansi fiskal, reviu kesinambungan fiskal, dan reviu kemandirian fiskal pemerintah daerah. Selain itu, BPK akan melakukan reviu atas Laporan Kinerja Pemerintah Pusat (LKjPP) dan neraca sumber daya alam yang disusun oleh pemerintah. Hal ini untuk meningkatkan kualitas hasil reviu pelaksanaan transparansi fiskal.

Kegiatan entry meeting pemeriksaan LKPP tahun 2022 dihadiri juga oleh para Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara BPK dan para pejabat eselon I. Kemudian beberapa pejabat struktural dan fungsional, kelompok kerja (pokja) pemeriksaan dan tim pemeriksa LKPP. Sedangkan dari pemerintah dihadiri oleh menteri keuangan serta beberapa menteri dan wakil menteri.

05/04/2022
0 FacebookTwitterPinterestEmail
Food estate (Ilustrasi/Sumber: pertanian.go.id)
BeritaBerita TerpopulerBPK BekerjaSLIDER

Berikut Beberapa Kesimpulan BPK Terkait Program Food Estate Kementan

by Admin 1 04/04/2022
written by Admin 1

JAKARTA, WARTAPEMERIKSA – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyampaikan beberapa kesimpulan terhadap program pengembangan kawasan sentra produksi pangan/food estate yang dijalankan Kementerian Pertanian (Kementan). “Program tahun anggaran 2020 sampai dengan triwulan III 2021 dilaksanakan tidak sesuai dengan peraturan dalam semua hal yang material,” kata Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara/Anggota IV BPK RI, Isma Yatun saat penyampaian laporan hasil pemeriksaan (LHP) kepada Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo, beberapa waktu lalu.   

Dia menjelaskan, BPK telah melakukan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) atas Perencanaan, Pelaksanaan, dan Monitoring Evaluasi Program Pembangunan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP)/Food Estate tahun anggaran 2020 sampai dengan triwulan III 2021 di Kementerian Pertanian serta instansi terkait lainnya. Hasil pemeriksaan BPK pun menemukan permasalahan signifikan.

Permasalahan pertama, kata dia, perencanaan kegiatan pembangunan KSPP/food estate belum berdasarkan data dan informasi yang valid. Bahkan, belum sesuai dengan perencanaan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) serta sistem budi daya pertanian berkelanjutan.

Berkontribusi untuk Negeri Lewat BPK

Permasalahan kedua, terkait pelaksanaan kegiatan survei, investigasi, dan desain (SID), ekstensifikasi, dan intensifikasi pembangunan KSPP/food estate di Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Pulang Pisau. Dijelaskan, kegiatan yang dilaksanakan dengan swakelola belum sesuai ketentuan.

“Ketiga, penetapan lahan lokasi pembangunan KSPP/food estate belum sesuai ketentuan,” kata Isma.

Menurut dia, PDTT ini merupakan pemeriksaan tematik nasional atas Prioritas Nasional 1. Yaitu memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan. Khususnya terkait program prioritas 3 tentang ketersediaan, akses, dan kuantitas konsumsi pangan.

“BPK melakukan pemeriksaan ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK),” ungkap Isma. n

04/04/2022
0 FacebookTwitterPinterestEmail
Gedung Kementerian Pertanian (Sumber: pertanian.go.id)
BeritaBerita TerpopulerBPK BekerjaSLIDER

Ini Potensi Hambatan Kementan Terkait Produksi Padi dan Jagung 

by Admin 1 01/04/2022
written by Admin 1

JAKARTA, WARTAPEMERIKSA – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memperingatkan adanya potensi hambatan yang di akan dihadapi oleh Kementerian Pertanian (Kementan). Hal tersebut terkait dengan efektivitas peran kementerian untuk meningkatkan produksi padi dan jagung guna mewujudkan kemandirian pangan. 

“Jika tidak melakukan upaya perbaikan untuk menanggulangi permasalahan yang ditemukan di atas, maka Kementerian Pertanian akan mengalami hambatan dalam meraih efektivitas perannya untuk meningkatkan produksi padi dan jagung guna mewujudkan kemandirian pangan,” kata Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara/Anggota IV BPK RI, Isma Yatun saat penyampaian laporan hasil pemeriksaan (LHP) kepada Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo, beberapa waktu lalu.

Sebelumnya, BPK telah melakukan pemeriksaan terkait kinerja Peran Kementerian Pertanian untuk Meningkatkan Produksi Padi dan Jagung dalam Memenuhi Kebutuhan Sampai Tingkat Provinsi/Kabupaten Guna Mewujudkan Kemandirian Pangan Tahun Anggaran 2018 sd 2020 di Kementerian Pertanian serta instansi terkait lainnya. Hal ini dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Dikatakan, Kementerian Pertanian telah melakukan berbagai upaya/capaian positif untuk meningkatkan produksi padi dan jagung dalam memenuhi kebutuhan sampai tingkat provinsi/kabupaten untuk mewujudkan kemandirian pangan.

Akan tetapi, hasil pemeriksaan menunjukkan masih terdapat permasalahan signifikan yang harus menjadi perhatian kementerian untuk segera diperbaiki.

Ini Catatan BPK dalam LHP Semester II 2020 untuk Kementerian Pertanian

Permasalahan itu antara lain, Kementerian Pertanian belum secara optimal menyusun anggaran bantuan benih dan pupuk komoditas padi dan jagung. Kemudian belum dapat mengukur dampak bantuan benih dan pupuk dalam meningkatkan produksi padi dan jagung.

Permasalahan kedua, Kementerian Pertanian belum dapat menggambarkan pemenuhan kebutuhan sampai dengan provinsi/kabupaten dalam pemantauan pengelolaan sistem distribusi pangan. Ketiga, Kementerian Pertanian belum mengelola, menganalisis, dan mengimplementasikan sistem informasi pangan dengan tertib.

Pemeriksaan kinerja atas Peran Kementerian Pertanian untuk Meningkatkan Produksi padi dan Jagung dalam Memenuhi Kebutuhan Sampai Tingkat Provinsi/Kabupaten Guna Mewujudkan Kemandirian Pangan merupakan pemeriksaan tematik nasional atas Prioritas Nasional 1. Tema tersebut yaitu memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan, khususnya pada program prioritas 3 tentang ketersediaan, akses, dan kuantitas konsumsi pangan.

01/04/2022
0 FacebookTwitterPinterestEmail
Gedung Kementerian Pertanian (Sumber: Kementerian Pertanian)
BeritaBerita TerpopulerBPK BekerjaSLIDER

Ini Kelemahan Kementan Terkait Penyakit yang Berasal dari Hewan

by Admin 1 31/03/2022
written by Admin 1

JAKARTA, WARTAPEMERIKSA – Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pertanian (Kementan) diminta untuk mengatasi beberapa kelemahan. Khususnya terkait wabah penyakit terhadap manusia yang berasal dari hewan yang berdampak nasional/global.

Hal tersebut disampaikan Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara/Anggota IV BPK RI, Isma Yatun saat penyampaian laporan hasil pemeriksaan (LHP) kepada Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo, beberapa waktu lalu.    

“Kelemahan-kelemahan tersebut, apabila tidak segera dibenahi, dapat mempengaruhi efektivitas kesiapan Kementerian Pertanian dalam mendukung penguatan kapasitas sistem kesehatan nasional untuk mencegah, mendeteksi, serta merespons penyakit zoonosis dan antimicrobial resistance yang berasal dari hewan, untuk meminimalisasi dampak buruk bagi kesehatan manusia,” kata Isma.

Dia menjelaskan, kelemahan-kelemahan itu antara lain, Kementerian Pertanian belum memiliki peran yang diatur secara jelas dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional. Dengan begitu, mengakibatkan pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan Kementerian Pertanian terkait kegiatan mencegah, mendeteksi, dan merespons wabah penyakit termasuk dalam pendekatan one health belum optimal.

Kelemahan kedua, kementerian belum menetapkan kebijakan dan regulasi terkait indikator/target pencapaian dalam pengendalian antimicrobial resistance (AMR). Dengan begitu, mengakibatkan kasus kesehatan hewan, khususnya AMR, belum ditangani secara totalitas.

Kelemahan ketiga, kementerian belum optimal meningkatkan dan memperkuat pelaksanaan sistem kesehatan hewan nasional melalui percepatan penerapan Otoritas Veteriner. Baik di tingkat nasional, kementerian/lembaga, dan pemerintah daerah.

“Sehingga mengakibatkan penyakit zoonosis dan AMR tidak menjadi perhatian dalam pengelolaan sistem kesehatan hewan nasional maupun sistem kesehatan nasional,” kata Isma.

Pengelolaan dan Pengendalian Pencemaran DAS Citarum Belum Efektif

Dia menjelaskan, kelemahan-kelemahan ini ditemukan saat BPK melakukan Pemeriksaan Kinerja atas Kesiapan Kementerian Pertanian dalam Mencegah, Mendeteksi dan Merespons Wabah Penyakit pada Manusia yang Berasal dari Hewan yang Berdampak Nasional/Global. Pemeriksaan ini dimaksudkan dalam mendorong realisasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang selaras dengan implementasi Sustainable Development Goals (SDGs) target 3.d yaitu, “Memperkuat kapasitas semua negara, khususnya negara berkembang tentang peringatan dini, pengurangan risiko, dan manajemen risiko kesehatan nasional dan global.”

Dia menilai, Kementerian Pertanian memang telah melaksanakan berbagai upaya untuk meningkatkan kesiapan dalam mencegah, mendeteksi, dan merespons wabah penyakit pada manusia yang berasal dari hewan. Terutama dampak penyakit zoonosis dan resistensi antimikroba terhadap risiko kesehatan masyarakat.

“Akan tetapi, hasil pemeriksaan BPK menunjukkan masih terdapat permasalahan yang harus menjadi perhatian pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pertanian, untuk segera diperbaiki,” ujar Isma.

31/03/2022
0 FacebookTwitterPinterestEmail
BeritaBerita TerpopulerBPK BekerjaSLIDER

Ada Aturan yang tak Sesuai, Ini Rekomendasi BPK kepada KLHK 

by Admin 1 30/03/2022
written by Admin 1

JAKARTA, WARTAPEMERIKSA – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyatakan, pelaksanaan pengendalian dan pengawasan penggunaan kawasan hutan tanpa izin bidang kehutanan di KLHK tidak sesuai aturan yang berlaku. Aturan tersebut yakni Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Kemudian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Kesimpulan tersebut merupakan hasil pemeriksaan DTT atas Pengendalian dan Pengawasan Penggunaan Kawasan Hutan Tanpa Izin Bidang Kehutanan pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang dilakukan oleh BPK pada semester II 2021. Pemeriksaan tersebut dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK.

Kesimpulan tersebut didasarkan pada permasalahan signifikan yang ditemukan. Permasalahan itu antara lain, terdapat perkebunan sawit dalam kawasan hutan tanpa izin bidang kehutanan seluas ±2,91 juta hektare (ha).

BPK Soroti Kelemahan Pemantauan Limbah B3 di KLHK

Kedua, terdapat pertambangan dalam kawasan hutan tanpa izin bidang kehutanan seluas ±841,79 ribu ha. Ketiga, terdapat bukaan lahan kawasan hutan tanpa izin oleh perusahaan lain yang bukan pemegang izin usaha pertambangan seluas ±402,38 ha.

Terakhir, terdapat kegiatan lain seperti permukiman, areal pertanian atau sawah, tambak perikanan, dan lahan terbuka dalam kawasan hutan lindung dan hutan produksi tanpa izin bidang kehutanan seluas ±3,75 juta ha. Kemudian, berada dalam kawasan hutan konservasi seluas ±866,77 ribu ha.

“Atas permasalahan tersebut BPK antara lain merekomendasikan, pertama mengidentifikasi subjek hukum dan memproses penyelesaian sesuai ketentuan yang berlaku. Kedua, menyusun roadmap penyelesaian penggunaan kawasan hutan tanpa izin,” kata Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara/Anggota IV BPK Isma Yatun kepada Menteri KLHK Siti Nurbaya dalam acara pernyerahan LHP DTT Pengendalian dan Pengawasan Penggunaan Kawasan Hutan Tanpa Izin Bidang Kehutanan di KLHK serta instansi terkait lainnya pada Jumat, 25 Maret 2022.

30/03/2022
0 FacebookTwitterPinterestEmail
BeritaBerita TerpopulerBPK BekerjaSAI20SLIDERSorotan

Begini Proses Pembentukan SAI20 oleh BPK

by Admin 28/03/2022
written by Admin

JAKARTA, WARTAPEMERIKSA – Presidensi G20 Indonesia memberikan kesempatan bagi BPK untuk semakin meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan. BPK pun mengambil inisiatif mendirikan Supreme Audit Institution 20 (SAI20) guna merangkul SAI dari negara anggota G20 dalam pencapaian hal tersebut. Anggota Tim Substansi Pembentukan SAI20 Asrarul Rahman mengatakan, inisiatif tersebut bertujuan untuk semakin menggaungkan dan menyuarakan bahwa SAI punya peran yang sangat penting dalam pandemi ini. Berikut petikan wawancaranya.

Seperti apa proses pendirian SAI20 dan bagaimana proses keterlibatan Anda dalam Tim Substansi Pembentukan SAI20?

Saya dilibatkan sekitar Maret atau April 2021. Ketika itu, Sekjen (Sekretaris Jenderal BPK) meminta Kaditama Revbang (Kepala Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi, dan Pengembangan Pemeriksaan Keuangan Negara) untuk mengusulkan personel yang dapat bergabung dalam tim substansi pendirian SAI20. Saya dilibatkan sebagai salah satu penyusun issue note, yang merupakan semacam proposal pendirian SAI20.

Kenapa mendirikan? Karena memang belum pernah ada SAI20 sebelumnya. Sebagai latar belakang, SAI20 adalah salah satu engagement group (EG) yang merupakan salah satu komponen dari presidensi G20. EG ada di setiap tahun presidensi suatu negara. Dalam G20 itu ada komponen atau unsur yang mewakili pemerintah yakni finance track dan di situ ada bank sentral dan kementerian keuangan. Kemudian ada pula sherpa track yang mengawal isu-isu di luar keuangan. Sementara itu, EG adalah elemen dari G20 yang merepresentasikan pihak-pihak di luar pemerintah. Sebelum Presidensi Indonesia di G20 sudah ada banyak EG seperti Youth20 dan Women20.

Kapan tepatnya muncul inisiatif untuk membentuk SAI20?

Inisiatif untuk mendirikan SAI20 itu muncul dari Wakil Ketua BPK Agus Joko Pramono. Yang saya ketahui, pada akhir 2020, ada pertemuan Wakil Ketua BPK dengan Kementerian Luar Negeri (Kemlu) dalam rangka koordinasi terkait kegiatan internasional. Saat itu, Kemenlu menyampaikan rencana presidensi Indonesia pada G20 di tahun 2022, dan mewacanakan BPK untuk membentuk EG baru yang beranggotakan Supreme Audit Institution (SAI) negara-negara anggota G20. Wakil Ketua BPK merespons baik wacana tersebut, dan memberikan arahan agar tim pendirian SAI20 itu bisa dibentuk.

Setelah tim terbentuk, tahap pertama pekerjaan adalah menyusun issue note seperti yang telah saya sampaikan tadi. Saya bersama beberapa staf BPK lain tergabung di dalamnya. Secara garis besar, tim pendirian SAI20 dibagi menjadi dua bagian. Pertama, yakni tim project management dan tim substansi. Tim substansi ini yang mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan substansi pendirian SAI20 dan isu strategis. Sementara itu, tim project management itu semacam event organizer yang bertanggung jawab atas jalannya acara dan menjalin komunikasi dengan pihak-pihak terkait.

Berkolaborasi Tingkatkan Akuntabilitas Melalui SAI20

Seperti apa proses penyusunan issue note?

Penyusunan issue note melalui proses yang cukup panjang. Wakil Ketua BPK juga terjun langsung dan bahkan beliau juga yang memimpin rapat. Beliau juga memberikan kritik-kritik yang membangun kepada kami dalam penyusunan issue note versi awal. Kemudian, issue note itu dikirimkan oleh Biro Humas dan KSI kepada Kemlu untuk dimintakan pertimbangan. Kemlu lebih paham terutama dalam diksi diplomasi dan lain sebagainya.

Issue note itu kemudian dimatangkan berbulan-bulan dan memang bukan proses yang pendek. Setelah issue note dianggap sudah jadi, kemudian dikirimkan ke SAI negara anggota G20. Jadi, kita menyampaikan bahwa kita ingin mendirikan SAI20 yang belum pernah ada sebelumnya.

Kita menjaring bagaimana respons SAI lainnya. Di saat yang bersamaan, kami juga melakukan pendekatan dan memberikan advokasi kepada SAI lain agar mereka menerima inisiatif ini dengan tangan terbuka. Advokasi dan pendekatan itu dilakukan secara bilateral pada akhir 2021.

Ketika itu, waktu tim subtansi diagendakan oleh tim project management untuk bertemu dengan SAI sejumlah negara seperti Jepang, Argentina, Meksiko, dan lain-lain. Kami berdiskusi dan bertukar pikiran serta meyakinkan mereka. Tentunya, ada pertanyaan-pertanyaan yang muncul seperti kenapa harus mendirikan SAI20. Hal itu yang coba kami jawab.

Apa saja agenda SAI20?

Pada tahun ini direncanakan akan ada agenda-agenda besar. Hal itu mulai dari technical meeting (TM) yang sudah digelar pada Januari lalu di Bali. Kemudian, kita akan melaksanakan senior official meeting (SOM) pada Mei 2022 dan summit pada Agustus 2022. Dalam TM itu tim substansi terlibat cukup signifikan karena kami mempersiapkan seluruh materi dan substansi apa yang akan dibicarakan. Secara garis besar, tim substansi dibagi menjadi tiga subtim. Pertama adalah subtim rules and procedures. Itu semacam AD/ART-nya SAI20.

Kemudian, subtim kedua dan ketiga membahas isu-isu prioritas. SAI20 mengajukan dua isu prioritas yang menjadi bahan diskusi atau objek diskusi di setiap event. Pertama, mengenai akselerasi pemulihan ekonomi pascapandemi. Kemudian, yang kedua adalah bagaimana SAI bisa mendukung implementasi SDGs. Kita semua mempersiapkan itu secara detail seperti menyiapkan chair’s note atau bahan untuk pemimpin rapat nanti akan berbicara apa, responsnya seperti apa, dan lain-lain.

28/03/2022
0 FacebookTwitterPinterestEmail
Newer Posts
Older Posts

Berita Lain

  • Majalah Warta BPK Edisi April 2025
  • Transformasi Digital Dorong Efisiensi Keuangan Negara
  • Selamat! Ini Dia Pemenang Kuis WartaBPK.Go!
  • Sampaikan Hasil Pemeriksaan, BPK Rekomendasikan IMO Perkuat Manajemen Aset dan Anggaran
  • Menggagas Masa Depan Keuangan Daerah: Momentum Efisiensi dan Arah Baru Kebijakan?
  • BPK.GO.ID
  • Tentang
  • Kebijakan Data Pribadi
  • Pedoman Media Siber
  • Kontak

@2021-2022 - Warta BPK GO. Kontak : warta@bpk.go.id

WartaBPK.go
  • Home
WartaBPK.go

Recent Posts

  • Majalah Warta BPK Edisi April 2025

    16/07/2025
  • Transformasi Digital Dorong Efisiensi Keuangan Negara

    11/07/2025
  • Selamat! Ini Dia Pemenang Kuis WartaBPK.Go!

    10/07/2025
  • Sampaikan Hasil Pemeriksaan, BPK Rekomendasikan IMO Perkuat Manajemen...

    10/07/2025
  • Menggagas Masa Depan Keuangan Daerah: Momentum Efisiensi dan...

    09/07/2025
@2021-2022 - Warta BPK GO. Kontak : warta@bpk.go.id