Berita Foto

Badan Pemeriksa Keuangan menyebutkan, ada empat hal yang harus diperhatikan Kementerian Pertahanan dan TNI untuk terus memperbaiki pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara. Yaitu, optimalisasi perencanaan anggaran berdasarkan rencana kebutuhan yang cermat, peningkatan kualitas manajemen aset, pengadaan barang dan jasa dilaksanakan dengan cermat, dan optimalisasi peran Aparat Pengawasan Internal (APIP).Anggota I BPK Nyoman Adhi Suryadnyana menyampaikan bahwa tugas BPK tidak berhenti setelah Laporan Hasil Pemeriksaan entitas diserahkan, tetapi akan berlanjut hingga entitas menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan. “Untuk menjamin agar rekomendasi ditindaklanjuti, BPK melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan. Sebab, tindak lanjut rekomendasi, akan mempengaruhi opini LK pada pemeriksaan tahun berikutnya,” ungkap Nyoman Adhi Suryadnyana, saat menyampaikan LHP atas LK Kemhan dan TNI Tahun Anggaran 2022 di Jakarta, Rabu (26/7).

Hasil pemeriksan BPK mengungkapkan masih adanya permasalahan mengenai pertanggungjawaban atas pembayaran bahan bakar minyak (BBM) pada kegiatan tim pokja intelijen satgas saber pungli tidak memadai, yang mengakibatkan pemborosan keuangan negara atas pembayaran BBM. Hal ini disampaikan oleh Anggota I BPK, Nyoman Adhi Suryadnyana kepada Menko Polhukam, Mohhammad Mahfud M.D., di Jakarta, Senin (24/7), saat penyampaian LHP LK Kemenko Polhukam Tahun Anggaran 2022 yang mendapat Opini Wajar Tanpa Pengecualian. 

Anggota I BPK mengharapkan agar beberapa kelemahan yang menjadi temuan, mendapat perhatian dari segenap pejabat Kemenko Polhukam untuk segera diperbaiki dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku. Komitmen entitas untuk mewujudkan akuntabilitas tidak saja diukur dari opini LK tetapi juga komitmen untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK.

Hasil pemeriksaan BPK tidak menemukan permasalahan signifikan yang berdampak pada kewajaran penyajian Laporan Keuangan KPK Tahun Anggaran 2022. “Namun, BPK masih menemukan kelemahan dalam sistem pengendalian intern (SPI) dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang perlu diperbaiki,” ungkap Anggota I BPK, Nyoman Adhi Suryadnyana, saat menyampaikan LHP atas LK KPK Tahun Anggaran 2022 di Jakarta, Senin (24/7).

Pada kelemahan SPI, BPK menemukan permasalahan pengelolaan dan penatausahaan barang rampasan yang belum optimal, dan ketidakcermatan pembebanan belanja barang untuk pengadaan aset tak berwujud. Pada kelemahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, BPK menemukan permasalahan pada pengadaan koneksi internet yang belum sesuai, dan pengadaan peremajaan perangkat network gedung KPK yang terlambat diselesaikan.

BPK meminta KPK menindaklanjuti permasalahan yang menjadi temuan BPK. Pimpinan KPK juga diharapkan dapat mengoptimalkan peran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) melalui kegiatan audit, reviu, evaluasi, asistensi dan advisory untuk perbaikan sistem yang lebih efektif untuk mencegah penyimpangan dan temuan berulang.

Anggota I BPK, Nyoman Adhi Suryadnyana, juarai kompetisi menembak saat berhadapan dengan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Ketua MPR, Bambang Soesatyo dalam kompetisi menembak ‘Kapolri Cup 2023’ di Lapangan Tembak Senayan, Jakarta Pusat pada Sabtu (15/7). 

Kompetisi menembak ‘Kapolri Cup 2023’ ini digelar dari 9 hingga 16 Juli 2023. Acara diikuti oleh 1.009 peserta yang merupakan anggota Polri, atlet menembak, hingga masyarakat umum yang bersertifikat.

Perlombaan dibagi dalam tiga kategori, yakni kategori tembak sasaran, tembak reaksi, dan tembak duel plat. Di mana pemenang dalam perlombaan ini bakal mendapat piala, sertifikat, dan senjata. Perlombaan ini diharapkan dapat menjadi ajang mencari atlet menembak, serta dapat meningkatkan keterampilan bagi anggota Polri.

Ada tiga poin penting yang disampaikan oleh BPK tentang pentingnya peran SAI dalam percepatan pencapaian target Agenda 2030 untuk Sustainable Development Goals (SDG). Pertama, terkait penguatan mekanisme oversight. Yaitu dengan menilai kesiapan dan implementasi SDG untuk memberikan assurance atas laporan capaian SDG dan rekomendasi pencapaiannya berdasarkan mandat lembaga pemeriksa di masing-masing negara. “Kedua, sangat penting untuk memiliki kerangka akuntabilitas dan data yang sesuai untuk SDG. Diperlukan suatu sistem pelaporan SDG yang terstandardisasi, terintegrasi, dan efisien dengan memaksimalkan potensi dari transformasi digital. Poin ketiga, menciptakan ekosistem dampak untuk mempertahankan nilai dan manfaat untuk masyarakat,” jelas Ketua BPK, Isma Yatun, saat menjadi pembicara di high-level event peluncuran SDG Report 2023 Special Edition di markas besar PBB New York, Senin (10/7).

Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Agus Joko Pramono, menjadi pembicara utama dalam kuliah umum di Universitas Diponegoro, Semarang, Jawa Tengah, Senin (29/5). 

Kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka meningkatkan pengetahuan publik terhadap tugas dan peran BPK, khususnya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi (tipikor).

Wakil Ketua BPK menyampaikan, tugas BPK tidak hanya memeriksa keuangan, namun lebih dari itu, yakni memeriksa tata kelola keuangan negara untuk memberikan rekomendasi, pendapat, dan pertimbangan. 

BPK juga mendorong pencegahan korupsi dan percepatan penyelesaian ganti kerugian negara, serta melaksanakan tata kelola organisasi yang transparan dan berkesinambungan agar menjadi teladan bagi institusi lainnya.

Anggota VII BPK, Hendra Susanto, melakukan Supervisi Tim Pemeriksa PT Kilang Pertamina Internasional di Refinery Unit (RU) V Balikpapan, Kalimantan Timur, pada Rabu (24/5).

Pada kesempatan tersebut, Hendra menyampaikan harapannya, antara lain adanya komitmen untuk bekerja sama dalam tugas masing-masing, serta menjaga agar jadwal pemeriksaan Pengelolaan Pendapatan, Biaya, Dan Investasi Pada PT Kilang Pertamina Internasional dan Instansi Terkait Lainnya yang telah ditetapkan dapat dipenuhi secara tepat waktu.

Dilansir dari instagram @hendrasusanto149, Hendra menyampaikan perihal kunjungannya ke salah satu Projek Strategis Nasional, Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan. “Sebuah project karya anak bangsa untuk menjamin pasokan BBM dalam negeri, agar Negara kita bisa mandiri di sektor energi dan juga untuk menjaga Energy Security kita. Dengan kunjungan ini saya mendorong agar penyelesaian project ini dapat tercapai tepat waktu dan dengan tetap menjaga efisiensi pembiayaannya,” ujar Hendra.