Berita Foto

Ketua BPK, Isma Yatun, dan Wakil Ketua BPK, Hendra Susanto berkesempatan hadir pada peresmian beroperasinya Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), di Stasiun KCJB Halim, Jakarta Timur (2/10). 

Menurut Presiden, KCJB merupakan bentuk komitmen pemerintah Indonesia dalam modernisasi transportasi massal di Tanah Air yang efisien, ramah lingkungan, dan terintegrasi dengan moda transportasi lainnya maupun dengan TOD (transit oriented development).

KCJB yang diberi nama Whoosh adalah layanan kereta api berkecepatan tinggi di Indonesia dan Asia Tenggara dengan kecepatan 360 km per jam. BPK telah melakukan pemeriksaan terkait pembiayaan proyek KCJB. Pemeriksaan yang dilakukan merupakan bagian dari pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2022 yang hasilnya telah disampaikan kepada DPR, DPD, dan Presiden. Pemeriksaan dilakukan sebagai bentuk nyata komitmen BPK untuk mengawal keuangan negara.

“BPK telah menyusun Kerangka Strategi Pencapaian SDGs yang mengadopsi empat pendekatan International Organization of Supreme Audit Institutions (INTOSAI),” ungkap Wakil Ketua BPK, Hendra Susanto. Strategi disusun dengan mempertimbangkan tantangan global dan laporan SDGs Edisi Khusus pada Agustus 2023 yang menunjukkan bahwa kemajuan SDGs berada di luar jalur.  

Strategi tersebut adalah mengkaji kesiapan nasional untuk SDGs dimana BPK merekomendasikan Pemerintah untuk menanamkan prinsip “No one left behind” dalam kebijakannya; melakukan audit kinerja SDGs dengan rekomendasi untuk memperbaiki kerangka hukum dan kebijakan; menilai dan mendukung Tujuan SDGs 16 dan 17, khususnya terkait dengan lembaga yang efektif, transparan, dan akuntabel; serta menjadi organisasi teladan dalam transparansi dan akuntabilitas. BPK merupakan SAI pertama yang menerbitkan Laporan Keberlanjutan dan mengkaji Voluntary National Report (VNR).

Kerangka strategi tersebut dipaparkan Hendra Susanto, saat menjadi Keynote Speaker dalam konferensi internasional the 8th Sriwijaya Economics, Accountings and Bussines Conference (SEAB) 2023 bertema “Business and Economics Post-Pandemic: Recovery, Digitalization, and Sustainability”, di Palembang (28/9).

Swedish National Audit Office (SNAO) dan BPK mendiskusikan rencana kerja sama dengan ASEANSAI. Ada beberapa bidang kerja sama yang dapat dilaksanakan antara ASEANSAI dengan SNAO. Dalam bidang pelatihan, diharapkan SNAO dapat berperan untuk mereviu model pelatihan serta sebagai narasumber ahli. 

Dalam hal knowledge sharing, SNAO diharapkan dapat menjadi Subject Matter Expert (SME) di beberapa program knowledge sharing committee (KSC), serta memberikan pelatihan bagi trainer untuk mengorganisasi program KSC online. Selain itu, bidang kerja sama lain yang diharapkan adalah mengenai Renstra. ASEANSAI mengharapkan keterlibatan SNAO dalam pengembangan mid-term review, penyiapan Renstra dan rencana implementasinya (2026-2029), serta revisi Monitoring and Evaluation System (MES).

“Kerja sama tersebut diharapkan dapat memperkuat kapasitas pada level strategis dan kemampuan SAI di kawasan ASEAN,” sebut Sekretaris Jenderal BPK selaku Head of ASEANSAI Secretariat. Pertemuan antara SNAO dan BPK sebagai Sekretariat ASEANSAI berlangsung di Ruang Sekretariat ASEANSAI, Kantor Pusat BPK, Jakarta, pada Selasa (19/9).

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas LKBUN Tahun 2022 atas Laporan Keuangan Bagian Anggaran Belanja Subsidi (BA 999.07), BPK menemukan dua permasalahan Belanja Subsidi di Kemen PUPR. Pertama,  Penyaluran subsidi perumahan Tahun 2022 berindikasi tidak sepenuhnya tepat sasaran. Kedua, Pengelolaan subsidi selisih bunga/margin kepada debitur KPR bersubsidi yang klaim asuransinya telah dibayar asuradur (penanggung atau perusahaan asuransi) belum memadai.

“BPK berharap kepada Menteri PUPR beserta jajarannya untuk segera menindaklanjuti rekomendasi BPK yang dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan”, tutur Anggota IV BPK dalam acara penyampaian hasil pemeriksaan LK Kemen PUPR Tahun 2022 dan LK Bagian Anggaran Belanja Subsidi (BA 999.07), di Bogor (8/8). Lebih lanjut, Anggota IV BPK mengingatkan Sekjen dan Irjen Kemen PUPR untuk melaksanakan upaya maksimal untuk memperbaiki pengelolaan keuangan negara.

Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi), menyampaikan bahwa kepemimpinan ke depan sangat menentukan masa depan Indonesia. Seorang pemimpin juga membutuhkan dukungan dan kerja sama dari seluruh komponen bangsa. Jokowi berterima kasih kepada antara lain Pimpinan Lembaga Tinggi Negara, para ulama, para tokoh agama, kepada guru, tenaga kesehatan, dan awak media, aparat pemerintah, dan TNI/Polri, serta kepada seluruh lapisan masyarakat yang telah memberikan dukungan selama ini.

“Kontribusi Badan Pemeriksa Keuangan juga sangat signifikan dalam mendorong pertanggungjawaban anggaran serta perbaikan berkelanjutan Program Prioritas Nasional”, ungkap Jokowi dalam pidato di sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR dan DPD di Jakarta (16/8).

Jokowi juga menyampaikan bahwa banyak peluang besar di masa depan yang harus diraih Indonesia untuk menuju Indonesia Emas 2045. Konsistensi reformasi struktural, terutama sinkronisasi dan penyederhanaan regulasi, kemudahan perizinan, kepastian hukum, dan pencegahan korupsi menjadi modalitas bangsa Indonesia untuk meraih kemajuan.

Kompetensi yang harus dimiliki oleh pemimpin adalah kepemimpinan visioner dan transformasional. “Jadilah pemimpin yang responsif, menginspirasi, sekaligus suportif sehingga tercipta inovasi dan kreativitas yang pada akhirnya menjadi kunci dari transformational leadership and organization’s long-term success dalam akselerasi institusi pada era of digital disruption”, ujar Ketua BPK, Isma Yatun.

Dalam pengarahan Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) dan Latsar CPNS Tahun 2023, serta Penutupan Latsar CPNS Golongan II Tahun 2023 di Badiklat BPK, Jakarta (4/8), Ketua BPK juga menekankan pentingnya melandasi setiap langkah dengan nilai dasar BPK. Tugas dan tanggung jawab selama bekerja di BPK adalah bagian dari pengabdian tanpa batas untuk bangsa dan negara. 

Anggota VII BPK Hendra Susanto mengapresiasi tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan oleh PT Timah Tbk sebesar 94% yang sudah melampaui target BPK. “Melalui pemeriksaan yang dilaksanakan, diharapkan tetap terbangun komunikasi dengan tidak melupakan integritas, independensi, dan profesionalisme,” ungkap Anggota VII BPK dalam entry meeting Pemeriksaan Kepatuhan atas Pengelolaan Penambangan, Pengolahan, dan Penjualan Sumber Daya Mineral Timah Tahun 2021 s.d. Semester I Tahun 2023 pada PT Timah Tbk, Anak Perusahaan, dan Instansi Terkait Lainnya, di Pangkalpinang (28/7).

Mengenai permasalahan pertambangan, Anggota VII BPK mengharapkan pemeriksaan oleh BPK dapat mendorong kapasitas produksi PT Timah Tbk. Pada hari kedua rangkaian kegiatan, Anggota VII BPK melakukan cek fisik fasilitas metalurgi ke PT Timah Tbk. di Muntok, Babel. 

Sejak 2017, BPK  terlibat aktif dalam audit SDGs tidak hanya di tingkat nasional dan regional, tetapi juga di tingkat global. Pada awal Juli 2023, BPK menunjukkan peran SAI dalam pencapaan SDGs pada peluncuran Laporan SDGs 2030, di PBB.

BPK  mengetahui keterlibatan SAI Uganda dalam audit SDGs. Kesamaan pengalaman tersebut dapat dimanfaatkan dalam peningkatan hubungan bilateral antara BPK dan SAI Uganda. Selain topik audit SDGs, “BPK menyambut baik kerja sama pada bidang apapun untuk meningkatkan kinerja SAI dalam mencapai mandat audit,” ungkap Ketua BPK pada pertemuan bilateral dengan SAI Uganda di Jakarta, (25/7). Pertemuan bilateral ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan 5th Meeting of INTOSAI WGEI di Jakarta.