JAKARTA, WARTA BPK– Dalam kegiatan Orientasi Calon Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia (RI), Anggota I BPK Nyoman Adhi Suryadnyana mendorong para Pimpinan Perwakilan RI agar tidak hanya fokus pada fungsi diplomasi dan perlindungan WNI. Ia menyampaikan pentingnya perhatian terhadap tata kelola dan akuntabilitas keuangan, khususnya temuan berulang di Perwakilan RI.
Dalam paparan pada acara yang digelar di Kantor Kementerian Luar Negeri (29/7), Anggota I BPK mengungkap ada temuan yang kerap berulang, di antaranya pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang belum optimal, serta kendala dalam proses pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan BMN di luar negeri. Temuan lainnya mencakup ketidaktertiban dalam pengelolaan kas dan pertanggungjawaban belanja, serta penatausahaan Barang Milik Negara (BMN) yang belum akurat dan mutakhir.
