Monday, 14 July 2025
Copyright 2021 - All Right Reserved
Category:

Berita Terpopuler

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (Sumber: setkab.go.id)
BeritaBerita TerpopulerBPK BekerjaSLIDER

Agar Cepat Tindak Lanjuti Rekomendasi BPK, Pemprov DKI Luncurkan Aplikasi

by Admin 1
written by Admin 1

JAKARTA, WARTAPEMERIKSA — Pemprov DKI Jakarta meluncurkan sistem pengawasan menggunakan aplikasi Jakarta Pengawasan (Jakwas). Aplikasi ini dapat digunakan untuk mempercepat penyelesaian rekomendasi laporan hasil pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap kinerja keuangan Provinsi DKI Jakarta.

“Saya menginstruksikan agar seluruh perangkat daerah memanfaatkan sistem ini secara optimal. Sehingga penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK lebih efektif dan efisien. Kami yakin sistem yang dibuat ini memberi manfaat lintas generasi. Sehingga sesuai dengan tagline kita bahwa WTP jadi budaya Jakarta akan terus dipertahankan.”

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan peluncuran sistem pemantauan tindak lanjut LHP BPK itu bertujuan untuk mempercepat penyelesaian tindak lanjut laporan BPK dan upaya mewujudkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) sebagai budaya. Anies juga langsung menginstruksikan jajarannya untuk segera mengalokasikan sumber daya pemprov untuk fokus menindaklanjuti LHP-BPK.

“Ini tentang makro manajemen dan seberapa besar sumber daya dialokasikan untuk ini. Ini semua tentang kemauan. Maka dari itu segera alokasikan sumber daya yang cukup, baik orang dan waktu, lalu dedikasikan pertemuan khusus, lakukan kick off, rumuskan time frame, dan eksekusi dengan baik,” ujar Anies di Balai Kota Jakarta, belum lama ini seperti dilansir dari Antara. 

Anies merasa yakin dengan adanya sistem ini. Karena dia merasa jajarannya merupakan pribadi yang kreatif dan memiliki komitmen tinggi dalam mencapai target hingga level jajaran di bawah.

“Saya bersyukur ketemu banyak pribadi pekerja keras dan berkomitmen mengeksekusi sesuai rencana. Dari pribadi itu juga ada leadership yang baik dan turun terus ke jajaran di bawahnya,” tuturnya.

Dengan adanya sistem Jakwas ini, Anies berharap dapat membantu pegawai Pemprov DKI untuk dengan cepat dan tepat dalam menyelesaikan seluruh LHP-BPK. Aplikasinya pun bisa dikembangkan terus pada masa depan sehingga memberi manfaat lintas generasi.

“Saya menginstruksikan agar seluruh perangkat daerah memanfaatkan sistem ini secara optimal. Sehingga penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK lebih efektif dan efisien. Kami yakin sistem yang dibuat ini memberi manfaat lintas generasi. Sehingga sesuai dengan tagline kita bahwa WTP jadi budaya Jakarta akan terus dipertahankan,” ucapnya.

Ini Pesan BPK untuk Gubernur Anies Baswedan

Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta telah merancang sistem informasi tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan yang dapat diakses melalui platform Jakarta Pengawasan atau Jakwas. Ada dua subsistem dalam Jakwas, yakni Simantab untuk memantau tindak lanjut rekomendasi BPK dan Simantul untuk memantau tindak lanjut rekomendasi aparat pemeriksa internal pemerintah (APIP).

Melalui sistem ini, OPD akan bisa mengetahui rekomendasi dan status penyelesaian tindak lanjut secara real time. Dengan begitu, diharapkan target 95 persen penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK tercapai.

0 FacebookTwitterPinterestEmail
Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo (Sumber: polri.go.id)
BeritaBerita TerpopulerBPK BekerjaSLIDER

Dapat 9 WTP, Ini Komitmen Polri

by Admin 1
written by Admin 1

JAKARTA, WARTAPEMERIKSA – Kepolisian Republik Indonesia (Polri) berkomitmen untuk mempertahankan wajar tanpa pengecualian (WTP) yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hingga saat ini, Polri telah sembilan kali mendapatkan opini WTP. Opini WTP terakhir diberikan atas laporan keuangan tahun anggaran 2021.

Untuk itu, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menyatakan, akan berkomitmen selalu transparan dan akuntabel dalam pemanfaatan dan penggunaan keuangan negara sehingga bisa dipertanggungjawabkan.

“Tentunya ini menjadi komitmen kami. Untuk tahun-tahun berikutnya kami akan melaksanakan komitmen terkait dengan pemanfaatan dan penggunaan keuangan negara secara transparan dan akuntabel dan bisa dipertanggungjawabkan,” kata Sigit seperti dilansir dari Antara dalam konferensi pers acara taklimat akhir pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan tahun anggaran 2021 di Mabes Polri, Jakarta, belum lama ini.

Untuk mempertahankan komitmen itu, kata jenderal bintang empat tersebut, Polri akan melaksanakan apa yang menjadi tugas pokok institusi. Termasuk program-program untuk mengawal kebijakan pemerintah dan mendorong pemasukan atau penambahan terkait dengan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) melalui penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

“Mengawal kebijakan pemerintah dalam menjaga pertumbuhan ekonomi, menjaga agar APBN tetap bisa berjalan dengan baik di situasi yang ketidakpastian ini dengan mengawal berbagai strategi, transformasi ekonomi,” kata Sigit.

Mantan kabareskrim Polri itu mengatakan semua upaya itu dilaksanakan sesuai dengan rekomendasi yang diberikan BPK. Hal itu sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam penggunaan keuangan negara sesuai amanat undang-undang.

“Terima kasih atas opini yang telah diberikan kepada kami. Kami akan terus melakukan perbaikan untuk tahun-tahun ke depan,” kata Sigit.

Sementara itu, Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara/Anggota I BPK RI Nyoman Adhi Suryadnyana menyebutkan bahwa perolehan predikat WTP sembilan kali berturut-turut yang diterima Polri merupakan suatu prestasi dari institusi negara. Menurut dia, predikat ini bukan hadiah dari BPK.

Akan tetapi, kerja keras Kapolri beserta seluruh jajaran dalam melaksanakan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara akuntabel dan transparan. Dia pun berharap Polri bisa mempertahankan predikat ini, mengingat institusi tersebut selain mempunyai tugas pokok utama mengamankan, mengayomi dan melindungi masyarakat.

Selain itu, juga punya fungsi tambahan yang memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan negara bukan pajak (PNBP). “Kepolisian RI adalah suatu institusi yang memberikan pengaruh yang signifikan terhadap laporan keuangan pemerintah pusat secara keseluruhan,” kata dia.

0 FacebookTwitterPinterestEmail
Gedung Kementerian Keuangan/Kemenkeu (Sumber: kemenkeu.go.id)
BeritaBerita TerpopulerBPK BekerjaSLIDER

Ini Respons Pemerintah Soal Temuan BPK dalam LKPP 2021

by Admin 1
written by Admin 1

JAKARTA, WARTAPEMERIKSA – Pemerintah menanggapi 27 temuan pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2021 yang tidak mempengaruhi kewajaran penyajian laporan keuangan. Atas hal itu, pemerintah menyatakan tetap berkomitmen menindaklanjuti rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tersebut.

“Pemerintah tetap berkomitmen, sehingga pengelolaan keuangan negara akan menjadi semakin berkualitas pada masa mendatang,” kata Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dalam Rapat Paripurna DPR yang dipantau secara daring di Jakarta, beberapa waktu lalu seperti dilansir dari Antara.

Tindak lanjut yang akan dilakukan pemerintah, antara lain berkaitan dengan temuan penentuan kriteria program PC-PEN 2021 dan pelaporannya terhadap LKPP. Pemerintah akan menetapkan kriteria atau program yang menjadi bagian dari program PC-PEN dan mengoptimalkan implementasi mekanisme pelaporannya dalam laporan keuangan.

“Selanjutnya, akan dilakukan penyempurnaan kebijakan akuntansi terkait transaksi perpajakan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).”

Sri Mulyani menambahkan, pemerintah juga akan memutakhirkan sistem pengajuan insentif wajib pajak dan menetapkan pedoman pelaporan realisasi insentif dan fasilitas perpajakan. Hal itu terkait dengan temuan pengelolaan insentif dan fasilitas perpajakan tahun 2021. 

Pemerintah, kata dia, juga akan menindaklanjuti temuan kebijakan akuntansi yang belum mengatur pelaporan secara akrual transaksi pajak atas penyajian hak dan kewajiban negara. Untuk itu, pemerintah menugaskan tim gugus tugas agar berkoordinasi dengan Komite Standar Akuntansi Pemerintah (KSAP) dalam percepatan penyelesaian Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) terkait.

“Selanjutnya, akan dilakukan penyempurnaan kebijakan akuntansi terkait transaksi perpajakan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP),” ujarnya.

Pemerintah pun menindaklanjuti temuan penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban belanja pemerintah. Terkait itu, pemerintah akan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia pengelola keuangan dan meningkatkan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan anggaran.

Selain itu, juga meningkatkan peran aparat pengawasan intern pemerintah (APIP). Khususnya dalam memitigasi risiko ketidakpatuhan, ketidaktercapaian hasil, ketidaktepatan sasaran, dan penyimpangan dalam pelaksanaan anggaran.

Sri Mulyani juga menjelaskan tindak lanjut terkait temuan sisa dana investasi pemerintah dalam rangka program Pemulihan Ekonomi Nasional (IPPEN) PT Garuda Indonesia dan PT Krakatau Steel. Terkait itu, pemerintah telah mengembalikan sisa dana IPPEN Garuda Indonesia sebesar Rp7,5 triliun ke kas negara.

Selain itu, pemerintah juga telah melakukan evaluasi atas corrective action plan Krakatau Steel dalam rangka memenuhi key achievement indicator (KAI). Lalu mengembalikan sisa dana IPPEN jika hasil evaluasi menunjukkan Krakatau Steel tidak dapat memenuhi KAI.

Pemerintah juga akan melakukan inventarisasi atas piutang macet yang belum daluwarsa penagihan sampai dengan Juni 2022. Kemudian mengembangkan sistem informasi dan pengawasan ketetapan pajak yang akan kedaluwarsa penagihan. Hal ini terkait dengan temuan piutang pajak macet yang belum dilakukan tindakan penagihan yang memadai.

Ini Cara Kemenkeu Kejar Target Penyelesaian Tindak Lanjut dari BPK

Menkeu melanjutkan, pemerintah akan menyelaraskan ketentuan mengenai dana Tapera pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 tahun 2020 dengan ketentuan dalam UU APBN. Kemudian menyusun kebijakan akuntansi terkait pengelolaan dana FLPP. Hal ini sebagai tindak lanjut temuan perlakuan dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Sementara itu, dengan temuan belum disajikannya kewajiban jangka panjang atas program pensiun pada neraca, pemerintah telah memerintahkan Tim Gugus Tugas untuk berkoordinasi dengan KSAP. Tim diminta untuk segera melakukan finalisasi dan menetapkan PSAP tentang imbalan kerja.

Selanjutnya, pemerintah akan melakukan identifikasi upaya hukum lain yang masih mungkin dilakukan sebagai bentuk pemantauan atas putusan hukum inkracht. Hal ini sebagai tindak lanjut untuk temuan kelemahan penatausahaan putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (inkracht). Sedangkan untuk pengalokasian anggaran pembayaran kewajiban putusan hukum inkracht, pemerintah akan mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku.

0 FacebookTwitterPinterestEmail
Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (Sakti)
BeritaBerita TerpopulerBPK BekerjaSLIDER

BPK Dukung Optimalisasi Sakti

by Admin 1
written by Admin 1

JAKARTA, WARTAPEMERIKSA – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mendukung implementasi penggabungan aplikasi dan database keuangan di tingkat satuan kerja dalam Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (Sakti). Kepala Biro Keuangan BPK, Edy Susila menjelaskan, aplikasi tersebut merupakan sistem yang mengintegrasikan proses perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, serta pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja negara pada instansi pemerintah yang merupakan bagian dari sistem pengelolaan keuangan negara.

“Diharapkan terdapat proses elaborasi untuk sinkronisasi aplikasi Sintag dan aplikasi Sakti sehingga terpenuhi single entry data.”

Pelaksanaan Sakti mulai digunakan untuk proses perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, serta pertanggungjawaban APBN tahun anggaran 2022. Hal itu sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem Sakti.

“Sejak awal 2022 semua K/L wajib terintegrasi dengan aplikasi Sakti,” ujar Edy kepada Warta Pemeriksa, beberapa waktu lalu.

Edy menilai, terdapat beberapa manfaat penggunaan aplikasi Sakti dalam menunjang penerapan good governance, yaitu operasional pengelolaan keuangan negara yang lebih efektif melalui satu aplikasi untuk satu siklus keuangan negara. Mulai dari penganggaran sampai dengan pelaporan. Selain itu, terdapat efisiensi sumber daya, baik sumber daya keuangan berupa anggaran maupun nonkeuangan. Konsolidasi data APBN K/L juga lebih cepat dengan transaksi bersifat real time dan seluruh pengguna Sakti pada seluruh tingkatan organisasi mengakses database yang sama.

“Peningkatan kualitas laporan keuangan K/L melalui penggunaan basis akuntansi akrual pada Sakti meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah yang transparan dan konsisten sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan,” ungkapnya.

Edy menyoroti terdapat sejumlah kekurangan dari aplikasi Sakti yakni kendala perlambatan akses ke dalam aplikasi. Akses yang lambat sering terjadi terutama pada awal bulan ketika seluruh satker di Indonesia melakukan realisasi belanja pegawai secara bersamaan.

Masalah lain yang dihadapi Biro Keuangan adalah Sakti dan aplikasi tagihan internal Sintag belum bisa diintegrasikan sehingga pengguna harus melakukan dua kali input. “Hal ini menyebabkan proses pelayanan pencairan tagihan melambat dengan volume transaksi yang besar terutama pada user tunggal bendahara pengeluaran,” ujarnya.

Big Data Dapat Perkuat Foresight BPK

BPK pun sebagai satker pengguna akan berupaya menyelaraskan pelaksanaan transformasi teknologi informasi sehingga dapat memanfaatkan Sakti secara optimal. Hal ini mengingat Sakti telah ditetapkan sebagai sistem pengelolaan keuangan negara oleh Kementerian Keuangan.  

Meski begitu, BPK mendorong Kementerian Keuangan untuk mengembangkan Sakti guna memenuhi kebutuhan pengelolaan anggaran oleh K/L. “Diharapkan terdapat proses elaborasi untuk sinkronisasi aplikasi Sintag dan aplikasi Sakti sehingga terpenuhi single entry data,” ujarnya.

0 FacebookTwitterPinterestEmail
Australian National Audit Office (ANAO) berkesempatan berdiskusi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tentang gender policy. Diskusi dengan topik "gender policy-women in leadership" dilakukan secara tatap muka di kantor pusat BPK di Jakarta, belum lama ini.
BeritaBerita TerpopulerBPK BekerjaSLIDER

Ssst… ANAO Juga Bahas Soal Kebijakan Gender di BPK

by Admin 1
written by Admin 1

JAKARTA, WARTAPEMERIKSA – Australian National Audit Office (ANAO) berkesempatan berdiskusi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tentang gender policy. Diskusi dengan topik “gender policy-women in leadership” dilakukan secara tatap muka di kantor pusat BPK di Jakarta, belum lama ini.   

Ini merupakan tatap muka pertama setelah selama dua tahun menggelar pertemuan virtual karena pandemi Covid 19. Pada kesempatan ini, selain kebijakan gender, Group Executive Director Professional Services and Relationships Group ANAO Jane Meade berdiskusi dengan BPK mengenai Corporate University dan quality assurance review.

“Dampak positif kesetaraan gender di tempat kerja antara lain adalah lingkungan kerja yang saling menghormati dan lebih aman. Kemudian peningkatan keterlibatan dan kesejahteraan karyawan serta peningkatan inovasi dan produktivitas.”

Diskusi soal gender melibatkan juga kepala bagian dan kasubbag dari Biro SDM. Termasuk peserta training “Inclusive and Transformative Leadership” dan mentees “Women in Leadership Mentoring”.

Pada kesempatan itu, Kepala Bagian Jabatan Fungsional Telviani Savitri menyampaikan mengenai kebijakan terkait gender policy di BPK. Dia menjelaskan mengenai komposisi pegawai BPK yang cukup seimbang antara pria dan wanita. Baik dari segi jumlah, jabatan (auditor dan nonauditor), tingkat pendidikan, maupun jenjang jabatan.

Namun demikian, lanjutnya, celah yang cukup besar terlihat dari komposisi level manajerial (struktural). Penerapan gender policy di BPK dilakukan berdasarkan peraturan pemerintah dan kebijakan internal BPK.

“Secara umum, gender policy di BPK mengedepankan prinsip sistem merit, mengakomodasi penyandang disabilitas, dan mengoptimalkan manajemen sumber daya manusia yang efektif,” ungkap dia.

Pada kesempatan itu, Group Executive Director Professional Services and Relationships Group ANAO Jane Meade berbagi pengalaman penerapan gender policy di lembaganya. Dia katakan, ada beberapa cara ANAO menerapkan gender policy.

BPK Sampaikan Strategi Hadapi Pandemi kepada ANAO

Pertama, melalui Diversity Contact Officer Committee. Ini merupakan pegawai-pegawai yang telah dilatih untuk dapat membantu pegawai lain dalam masalah yang terkait pekerjaan. Seperti diskriminasi, pelecehan, serta memberi masukan kepada ANAO terkait kebijakan dan layanan gender policy. Kedua, adanya Diversity and Inclusion Strategy 2021-2023. Ketiga, penerapan Employee Assistance Program (EAP), yaitu layanan konseling bagi pegawai dan keluarga.

“Dampak positif kesetaraan gender di tempat kerja antara lain adalah lingkungan kerja yang saling menghormati dan lebih aman. Kemudian peningkatan keterlibatan dan kesejahteraan karyawan serta peningkatan inovasi dan produktivitas,” ungkap dia. 

0 FacebookTwitterPinterestEmail
Australian National Audit Office (ANAO) berdiskusi mengenai "quality assurance (QA) review on financial audit report of International Atomic Energy Agency" (IAEA) dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), beberapa waktu lalu. Diskusi dilakukan secara tatap muka di kantor pusat BPK di Jakarta.
BeritaBerita TerpopulerBPK BekerjaSLIDER

Kunjungi BPK, ANAO Bahas QA Review Terkait IAEA

by Admin 1
written by Admin 1

JAKARTA, WARTAPEMERIKSA – Australian National Audit Office (ANAO) berdiskusi mengenai “quality assurance (QA) review on financial audit report of International Atomic Energy Agency” (IAEA) dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), beberapa waktu lalu. Diskusi dilakukan secara tatap muka di kantor pusat BPK di Jakarta.

Ini merupakan tatap muka pertama setelah selama dua tahun menggelar pertemuan virtual karena pandemi Covid 19. Pada kesempatan ini, selain quality assurance review, Group Executive Director Professional Services and Relationships Group ANAO Jane Meade juga berdiskusi dengan BPK terkait Corporate University dan gender policy.

“ANAO memakai standar akuntansi internasional yang sama yang diadopsi oleh berbagai lembaga internasional.”

Pertemuan quality assurance review dilakukan dengan tim reviu Inspektorat Utama yang dipimpin oleh Inspektur Utama I Nyoman Wara yang didampingi oleh pejabat Inspektorat Penjaminan Keyakinan Mutu Pemeriksaan (PKMP), yaitu Kepala Bidang PKMP I, Satrio Hadi Nugroho. Kemudian pemeriksa madya AKN III, Siti Zubaidah yang bertindak sebagai pengendali teknis tim reviu LK IAEA dan tim reviu atas LK IAEA yang dipimpin oleh ketua tim Hendri Syukri.

Dalam sambutannya, Nyoman Wara menyampaikan apresiasi kepada ANAO atas kesediaannya menjadi mitra yang secara konsisten dan terus menerus memberikan dukungan. Khususnya dalam pengembangan dan peningkatan penjaminan mutu hasil pemeriksaan di BPK. Hal ini pun sejalan dengan permintaan sekretaris jenderal BPK untuk memastikan audit LK IAEA periode 2015-2021 telah sesuai dengan standar internasional yang berlaku.

“Selain itu, diharapkan juga diperoleh lesson learned selama proses pemeriksaan untuk selanjutnya akan menjadi materi handover kepada auditor eksternal IAEA berikutnya, yaitu SAI India,” kata Nyoman Wara. 

Dia pun berharap ANAO dapat memberikan masukan terkait pelaksanaan reviu Itama atas pemeriksaan IAEA. Dengan begitu, reviu dan penjaminan mutu atas pelaksanaan audit atas LK IAEA dapat memberikan keyakinan yang memadai. Hal ini sebagai bentuk pertanggungjawaban atas mandat yang diberikan selama menjadi eksternal auditor IAEA selama enam tahun.

Pada kesempatan itu, Group Executive Director Professional Services and Relationships Group ANAO Jane Meade juga menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada BPK. Khususnya tim Itama yang telah berbagi pengalaman dan pengetahuan sebagai reviewer pemeriksaan laporan keuangan lembaga PBB. Apalagi mengingat ANAO belum pernah memiliki pengalaman tersebut.

BPK Kembali Gelar Pelatihan dengan ANAO, Ini 6 Poin Pembahasannya

Meskipun begitu, kata dia, dalam melakukan reviu proses pemeriksaan ANAO juga menggunakan standar pemeriksaan internasional. ANAO memakai standar akuntansi internasional yang sama yang diadopsi oleh berbagai lembaga internasional. Termasuk organisasi internasional di bawah PBB yang mengacu kepada ISSAI 140 tentang quality control of SAIs yang diterbitkan oleh INTOSAI.

Jane Meade juga memberikan penjelasan mengenai praktik-praktik yang dilakukan di ANAO terkait penilaian elemen tanggung jawab kepemimpinan atas kualitas pemeriksaan dalam berbagai level dan tingkatan tanggung jawab. Termasuk mengaitkannya dengan penilaian kinerja individu dari pemeriksa yang terlibat. Kemudian penyampaian hasil QA kepada publik yang disampaikan melalui website ANAO yang bisa diakses oleh publik secara transparan dan lengkap.

0 FacebookTwitterPinterestEmail
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Australian National Audit Office (ANAO) kembali mengadakan seminar bilateral secara tatap muka di Jakarta pada 23-24 Juni 2022. Ini merupakan tatap muka pertama setelah selama dua tahun menggelar pertemuan virtual karena pandemi Covid 19.
BeritaBerita TerpopulerBPK BekerjaSLIDER

BPK-ANAO Gelar Pertemuan Tatap Muka Pertama Sejak Pandemi

by Admin 1
written by Admin 1

JAKARTA, WARTAPEMERIKSA – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Australian National Audit Office (ANAO) kembali mengadakan seminar bilateral secara tatap muka di Jakarta pada 23-24 Juni 2022. Ini merupakan tatap muka pertama setelah selama dua tahun menggelar pertemuan virtual karena pandemi Covid 19.

Pada kesempatan ini, Group Executive Director Professional Services and Relationships Group ANAO Jane Meade berdiskusi dengan BPK mengenai berbagai hal. Mulai dari Corporate University, quality assurance review, dan gender policy.

“Badiklat BPK benar-benar seperti sebuah universitas yang memiliki segala fasilitas yang dibutuhkan untuk membuat siapapun yang belajar merasa nyaman dan betah belajar.”

Pada agenda kunjungan hari pertama, Kamis 23 Juni 2022, Jane Meade didampingi oleh Senior Advisor ANAO untuk BPK Kristian Gage melakukan pertemuan dengan Badiklat PKN. Mereka mempelajari mengenai BPK Corporate University (CorpU). Pada kesempatan ini, delegasi dari ANAO disambut oleh Plt Kepala Badiklat PKN Dwi Setiawan Susanto yang turut didampingi oleh Kepala Pusat Perencanaan dan Penyelenggaraan Diklat PKN Juska Meidy Enyke Sjam.

Dwi Setiawan dalam paparannya menjelaskan mengenai perkembangan dan perubahan yang terjadi di Badiklat PKN BPK. Badiklat, menurutnya, telah bertransformasi dari tempat pendidikan dan pelatihan pegawai pada 1996 hingga menjadi The Excellence Learning Center (ELC) pada 2015. Kemudian akhirnya menjadi BPK Corporate University (CorpU) pada 2021.

“BPK CorpU dibangun tidak hanya sebagai strategi pembelajaran. Akan tetapi juga sebagai budaya organisasi BPK yang diarahkan untuk menyatukan proses bekerja, belajar, dan berbagi,” kata dia.

Delegasi ANAO juga mengikuti office tour untuk melihat semua fasilitas dan sarana-prasarana pembelajaran yang ada di Badiklat. Jane Meade pun mengaku terkesan dengan kelengkapan fasilitas ruang akademik. Dia juga menyampaikan kekagumannya atas kelengkapan fasilitas pendukung, seperti sarana olah raga dan rekreasi.

“Badiklat BPK benar-benar seperti sebuah universitas yang memiliki segala fasilitas yang dibutuhkan untuk membuat siapapun yang belajar merasa nyaman dan betah belajar,” kata dia.

Antisipasi Hal ini, ANAO Gelar Dialog dengan BPK

Kemudian pada 24 Juni 2022, pertemuan bilateral kedua SAI dilanjutkan di kantor pusat. Terdapat dua sesi diskusi yaitu “quality assurance review on financial audit report of International Atomic Energy Agency” (IAEA) dengan tim reviu Inspektorat Utama pada sesi pagi. Kemudian dilanjutkan dengan diskusi mengenai “gender policy-women in leadership” dengan pejabat Biro SDM dan pegawai terkait pada sesi siang.

0 FacebookTwitterPinterestEmail
Fientje Maritje Suebu (Sumber: Kemlu.go.id)
BeritaBerita TerpopulerBPK BekerjaSLIDER

Kisah Dubes Fientje Hadapi Stereotip Perempuan Papua

by Admin 1
written by Admin 1

JAKARTA, WARTAPEMERIKSA – Fientje Maritje Suebu adalah duta besar perempuan pertama asal Papua yang bertugas untuk negara sahabat. Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh untuk Selandia Baru merangkap Kepulauan Cook, Niue, Samoa, dan Kerajaan Tonga itu memiliki kisah perjuangan untuk bisa mencapai posisi kariernya saat ini.

Dengan latar belakang anak ketua adat di Papua dan perempuan, Fientje berupaya mendobrak berbagai tantangan dengan mengedepankan kerja keras. Kepada Warta Pemeriksa, Fientje juga membagikan beberapa pesan kepada para perempuan untuk bisa terus maju ke depan. Berikut petikan wawancaranya.

“Pesan saya kepada para perempuan, giatlah belajar, gapailah cita-cita, ukir prestasi, dan tetap jaga semangat juang yang tinggi untuk meraihnya. Yang membatasi dirimu hanyalah dirimu, bukan orang lain.”

Bagaimana perjalanan karier Ibu hingga akhirnya menjadi duta besar RI untuk Selandia Baru?

Perjalanan karier saya sebagai PNS diplomat itu diawali ketika bergabung dengan Kementerian Luar Negeri pada 1986. Saat itu, namanya masih Departemen Luar Negeri. Selama kurang lebih 36 tahun menjalankan tugas sebagai PNS diplomat, selain bertugas di sejumlah unit di Kementerian Luar Negeri, saya juga berkesempatan ditugaskan di beberapa negara, antara lain di Zimbabwe, Belgia, India, Kanada, dan kini di Selandia Baru.

Penempatan saya sebelum di Selandia Baru adalah di KBRI New Delhi, India. Saya ditugaskan di sana untuk kedua kali pada 2018 dan dipercayakan menjadi wakil duta besar RI untuk India. Kemudian, pada 12 Januari 2022, saya dilantik oleh Presiden Joko Widodo sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh untuk Selandia Baru merangkap Kepulauan Cook, Niue, Samoa, dan Kerajaan Tonga.

Ibu adalah perempuan pertama asal Papua yang menjadi duta besar Indonesia untuk negara sahabat. Bagaimana Ibu memandang prestasi tersebut?

Tentunya atas penunjukkan ini saya merasa bahagia dan bersyukur. Saya juga bangga bahwa bisa mencapai posisi ini, sebuah posisi yang menjadi impian bagi banyak diplomat. Mencapai posisi puncak dalam karier diplomat ini merupakan suatu kehormatan untuk saya.

BPK Dorong Pegawai Perempuan? Berikut Ini Penjelasannya

Dengan latar belakang berasal dari Papua dan seorang perempuan, bagaimana Ibu menghadapi tantangan tersebut hingga mencapai posisi karier saat ini?

Yang jelas, tantangan dan kendala itu adalah stereotip atau pandangan umum terhadap orang asli Papua. Itu tantangan pertama. Kemudian, yang kedua adalah waktu untuk bersama dengan keluarga. Karena sebagai diplomat itu kerjanya hampir 24 jam. Tentu itu tantangan untuk kami juga.

Untuk menghadapinya, kita harus menunjukkan bahwa seseorang itu tidak dinilai berdasarkan penampilan luarnya saja atau berdasarkan kondisi sosial ekonomi daerah asalnya. Saya selalu berupaya untuk memberikan yang terbaik, bekerja sesuai aturan, dan menyelesaikan tugas dengan sebaik mungkin.

Terkait waktu bersama keluarga, saya mencoba menyeimbangkan dengan meluangkan waktu cuti untuk jalan-jalan bersama keluarga. Dalam penempatan saya di Belgia dan Kanada, kami menyempatkan untuk roadtrip ke beberapa negara tetangga. Kami juga berupaya pada akhir pekan untuk bisa berkumpul bersama keluarga atau di hari libur lainnya.

Siapa tokoh atau orang yang berperan dalam keberhasilan Ibu saat ini?

Pihak yang sangat berperan mendukung saya adalah keluarga, secara khusus yaitu orang tua saya. Walaupun saya dibesarkan dalam keluarga Ondoafi (ketua adat), saya adalah anak Ondoafi, itu sangat kuat dengan adat istiadat dan budaya patriarki. Akan tetapi, bapak saya memandang bahwa pendidikan sangat penting bagi masyarakat. Beliau juga sangat mendorong masyarakat dan kami anak-anaknya untuk terus belajar menimba ilmu.

Beliau menanamkan kerja keras sejak dini. Saya rasa ini menjadi dorongan untuk terus bekerja dan berusaha sebaik mungkin. Setelah saya berkeluarga, dukungan suami dan anak-anak juga memberi semangat baru untuk saya.

Melihat kondisi perempuan Indonesia saat ini, apakah menurut Ibu semangat Kartini sudah terwujud dengan baik di Tanah Air kita?

Saya rasa semangat Kartini itu sudah cukup terasa di Indonesia. Semangat Kartini itu memberdayakan perempuan. Harapan bahwa perempuan bisa mendapatkan kesempatan yang setara dengan laki-laki dan saya rasa kondisi saat ini sudah cukup baik.

Tentu masih banyak pekerjaan rumah kita untuk memastikan bahwa semangat dan impian Kartini dapat terwujud. Mengenai persamaan pendidikan perempuan harus diperlakukan setara dan mendapatkan hak yang sama itu masih perlu terus diperjuangkan.

Isma Yatun, “Kartini” Pertama yang Menjabat Ketua BPK

Apa masalah terbesar perempuan Indonesia yang dihadapi saat ini?

Seperti kita lihat, walaupun zaman sudah semakin modern, banyak perubahan, dan perempuan menduduki posisi-posisi strategis, namun tidak kita pungkiri dalam berbagai aspek kehidupan sosial masih banyak perempuan mengalami ketidakadilan gender. Perempuan sering tidak diuntungkan jika dibandingkan dengan laki-laki. Kalau menurut saya, solusinya yakni kita perlu berkomunikasi. Komunikasi dengan berbagai pihak dan seluruh komponen bangsa.

Apa harapan Ibu terhadap perempuan Indonesia pada masa yang akan datang?

Semoga perempuan Indonesia dapat terus maju, berkembang, berdaya, dan memberikan dampak positif bagi banyak orang. Berkaca dari Selandia Baru, di mana saya saat ini bertugas, negara ini banyak memberikan kesempatan luas kepada perempuan dan keluarga.

Kebijakan-kebijakan dikeluarkan dengan tetap mengetengahkan perlindungan terhadap perempuan. Karena sistem tersebut sudah berjalan baik di sini sehingga dapat kita lihat bahwa Selandia Baru cukup maju dalam kepemimpinan perempuannya. Perempuan berdaya dalam institusi negara seperti gubernur jenderal, perdana menteri, anggota parlemen, menteri-menteri, dan jabatan tinggi lainnya. Saya juga berharap perempuan Indonesia dapat terus percaya diri dan menjadi yang terbaik serta bangga dan tetap menjaga budaya Indonesia.

Efektivitas Pengelolaan Pelayanan Nikah atau Rujuk

Apa pesan Ibu untuk perempuan-perempuan di Indonesia?

Pesan saya kepada para perempuan, giatlah belajar, gapailah cita-cita, ukir prestasi, dan tetap jaga semangat juang yang tinggi untuk meraihnya. Yang membatasi dirimu hanyalah dirimu, bukan orang lain. Tetap ingat untuk tetap baik dan rendah hati.

0 FacebookTwitterPinterestEmail
BeritaBerita TerpopulerBPK BekerjaSLIDER

Realisasi Penerimaan dan Belanja APBN 2021 Sama-Sama Lebihi Target

by Admin 1
written by Admin 1

JAKARTA, WARTAPEMERIKSA – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun anggaran 2021. Berdasarkan LKPP audited, realisasi pendapatan dan belanja negara sama-sama melebihi target yang ditetapkan.

“Realisasi belanja pemerintah pusat yang melebihi anggaran disebabkan oleh realisasi belanja barang sebesar 146 persen dari anggaran, realisasi belanja subsidi sebesar 138 persen dari anggaran, dan realisasi belanja bantuan sosial sebesar 108 persen dari anggaran. Pelampauan atas belanja tersebut dijelaskan pada catatan atas laporan keuangan.”

Ketua BPK Isma Yatun menyampaikan, realisasi pendapatan negara dan hibah senilai Rp2.011,34 triliun. “Jumlah itu mencapai 115 persen dari target anggaran pendapatan yang ditetapkan dalam UU APBN tahun 2021 yang sebesar Rp1.743,64 triliun,” kata Ketua BPK saat menyerahkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) atas LKPP 2021 kepada DPR RI pada pertengahan Juni.

Realisasi pendapatan dan hibah tersebut diperoleh dari realisasi penerimaan perpajakan sebesar Rp1.547,84 triliun atau 107 persen dari target Rp1.444,54 triliun. Kemudian, diperoleh dari realisasi penerimaan negara bukan pajak senilai Rp458,49 triliun atau 154 persen dari target senilai Rp298,20 triliun. Lalu realisasi penerimaan hibah sebesar Rp5,01 triliun, atau 555 persen dari target senilai Rp0,9 triliun.

Adapun dari sisi belanja, kata Ketua BPK, pemerintah melaporkan realisasi belanja negara tahun 2021 sebesar Rp2.786,41 triliun atau 101,32 persen dari anggaran belanja yang ditetapkan dalam UU APBN tahun 2021 senilai Rp2.750,03 triliun. Realisasi belanja negara tersebut terdiri atas realisasi belanja pemerintah pusat sebesar Rp2.000,70 triliun atau 102 persen dari anggaran belanja yang ditetapkan. Kemudian, realisasi transfer ke daerah sebesar Rp713,85 triliun (98,67 persen dari target) dan realisasi dana desa sebesar Rp71,85 triliun atau 99,80 persen dari anggaran yang ditetapkan.

“Realisasi belanja pemerintah pusat yang melebihi anggaran disebabkan oleh realisasi belanja barang sebesar 146 persen dari anggaran, realisasi belanja subsidi sebesar 138 persen dari anggaran, dan realisasi belanja bantuan sosial sebesar 108 persen dari anggaran. Pelampauan atas belanja tersebut dijelaskan pada catatan atas laporan keuangan,” kata Ketua BPK.

Meski Pandemi, Tapi Kualitas LKPP Terus Meningkat

Dengan realisasi pendapatan negara dan hibah serta realisasi belanja negara tersebut, maka realisasi defisit anggaran tahun 2021 senilai Rp775,06 triliun. Jumlah itu sebesar 77 persen dari target yang ditetapkan dalam UU APBN Tahun 2021.

Adapun terkait opini LKPP, BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas LKPP tahun 2021 dalam semua hal yang material sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Opini WTP atas LKPP tahun 2021 tersebut didasarkan pada opini WTP atas 83 laporan keuangan kementerian negara/lembaga dan 1 laporan keuangan bendahara umum negara tahun 2021 yang berpengaruh signifikan terhadap LKPP tahun 2021.

0 FacebookTwitterPinterestEmail
BeritaBerita TerpopulerBPK BekerjaSLIDER

Wow, Pemerintah Mampu Tekan Defisit APBN

by Admin 1
written by Admin 1

JAKARTA, WARTAPEMERIKSA – Pemerintah berhasil menekan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021. Defisit APBN yang terpaksa diperlebar sejak 2020 sebagai respons atas pandemi Covid-19, mampu ditekan hingga ke level 4,57 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

“Realisasi defisit anggaran tersebut mencapai 4,57 persen dari PDB atau lebih rendah dari target defisit anggaran dalam UU APBN TA 2021, yakni 5,70 persen dari PDB.”

Ketua BPK Isma Yatun menyampaikan, defisit anggaran tahun 2021 sebesar Rp775,06 triliun atau 77 persen dari target yang ditetapkan dalam UU APBN tahun 2021. Hal itu disampaikannya pada saat penyerahan laporan hasil pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun anggaran 2021 kepada DPR RI pada pertengahan Juni lalu.

“Realisasi defisit anggaran tersebut mencapai 4,57 persen dari PDB atau lebih rendah dari target defisit anggaran dalam UU APBN TA 2021, yakni 5,70 persen dari PDB,” kata Ketua BPK.

Ketua BPK menyampaikan, realisasi defisit anggaran tahun 2021 juga lebih rendah dibandingkan dengan realisasi defisit anggaran tahun 2020. Pada 2020 atau pada tahun pertama pandemi Covid-19, defisit anggaran tercatat mencapai 6,14 persen dari PDB. Jika dinominalkan, angka defisit anggaran 2020 mencapai Rp947,7 triliun.

Defisit anggaran 2021 sebesar Rp775,06 triliun diperoleh dari realisasi pendapatan dan hibah yang sebesar Rp2.011,34 triliun. Sementara belanja negara tahun 2021 sebesar Rp2.786,41 triliun.

Ini 6 Permasalahan LKPP Terkait Penanganan Covid-19

Terkait pembiayaan tahun 2021, pemerintah melaporkan realisasi pembiayaan senilai Rp871,72 triliun atau 87 persen dari anggaran pembiayaan yang ditetapkan. Realisasi tersebut terdiri atas realisasi pembiayaan dalam negeri senilai Rp881,62 triliun dan realisasi pembiayaan luar negeri senilai minus Rp9,91 triliun.

0 FacebookTwitterPinterestEmail
Newer Posts
Older Posts
@2021-2022 - Warta BPK GO. Kontak : warta@bpk.go.id