Thursday, 10 July 2025
Copyright 2021 - All Right Reserved
Author

admin2

BeritaBPK BekerjaOpiniSLIDERSuara Publik

Menggagas Masa Depan Keuangan Daerah: Momentum Efisiensi dan Arah Baru Kebijakan?

by admin2
written by admin2

Oleh: Akhmad Saputra Benawa, Pemeriksa pada BPK Perwakilan Prov. Lampung

Pemerintah Pusat berupaya melakukan penghematan besar terhadap APBN tahun 2025. Hal ini merupakan bagian dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, dengan target efisiensi mencapai Rp306,7 triliun yang terdiri dari pemangkasan belanja Kementerian/Lembaga sebesar Rp256,1 triliun dan penyesuaian transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp50,6 triliun.  Upaya ini mencerminkan semangat reformasi fiskal nasional. Namun, hal tersebut tentu mengundang pertanyaan: seperti apa pengaruhnya bagi pemda? Dan bagaimana sebaiknya pemda merespons kondisi ini?

Meningkatkan Literasi Keuangan di Tengah Kebijakan Efisiensi

Langkah efisiensi fiskal oleh pemerintah pusat menegaskan bahwa tata kelola keuangan kini menjadi kebutuhan mendesak, bukan lagi sekadar opsi. Saat negara dituntut berhemat, pemda pun perlu lebih bijak dalam mengelola keuangan. Dampaknya bersifat langsung: potensi inflasi, persaingan kerja meningkat, serta layanan publik yang mungkin menurun. Dalam konteks ini, pemda perlu mendorong literasi keuangan berbasis data dengan memanfaatkan sumber resmi, seperti LHP BPK, Kaleidoskop Anggaran K/L dari Dirjen Perbendaharaan, data keuangan daerah dari BPS, serta publikasi instansi berwenang lainnya.

Respons Bijak: Perencanaan Keuangan Daerah yang Strategis

Keberhasilan pembangunan nasional sejatinya tak lepas dari keterlibatan aktif antara pemerintah pusat, pemda, dan masyarakat. Sinergi antara ketiganya merupakan kunci utama. Pemerintah Pusat salah satu kebijakannya telah mengesahkan PP Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional, yang bertujuan menyelaraskan hubungan keuangan antara pusat dan daerah. Beberapa ruang lingkup dalam regulasi ini antara lain: sinergi kebijakan fiskal, pembiayaan utang daerah, pembentukan Dana Abadi Daerah, serta kolaborasi pendanaan. Beberapa langkah implementatif yang dapat ditempuh pemda untuk menyelaraskan kebijakan fiskalnya dengan pusat antara lain:

  1. Integrasi Perencanaan dan Penganggaran

Pemda diwajibkan menyelaraskan dokumen KUA-PPAS dengan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal KEM-PPKF (KEM PPKF) nasional. Ini menuntut TAPD untuk aktif mengikuti pembahasan lintas kementerian dan menyinkronkan dokumen RPJMD dengan RPJMN. Selain itu, penganggaran perlu didasarkan pada proyeksi pendapatan yang realistis (berdasarkan tren penerimaan tahunan), bukan sekadar untuk pemenuhan aspirasi politik, tetapi untuk menjaga stabilitas ekonomi dan belanja yang berdampak langsung ke masyarakat serta mempertimbangkan kebijakan untuk mempersempit defisit anggaran daerah. Kolaborasi dengan Dirjen Perimbangan Keuangan (DJPK), Dirjen Anggaran (DJA), DJPb dan Bappenas diperlukan guna menyesuaikan proyeksi dan realisasi keuangan secara berkala.

  1. Penetapan Batas Defisit dan Pengelolaan Utang

Dengan menetapkan batas maksimal defisit APBD dan pinjaman daerah, pemda perlu melakukan kajian kelayakan atas proyek yang hendak didanai dengan utang, serta menetapkan plafon pembiayaan melalui mekanisme yang transparan dan akuntabel. Seluruh pinjaman daerah harus disetujui DPRD dan disesuaikan dengan kemampuan fiskal agar tidak membebani keuangan daerah di masa depan.

  1. Penguatan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD dan Konsistensi Bagan Akun Standar (BAS)

Data keuangan daerah harus terintegrasi dengan SIKD dan mengikuti struktur BAS secara konsisten. Pemda juga didorong mengembangkan platform digital untuk menjaring aspirasi dan permasalahan masyarakat lintas sektor sebagai dasar penyusunan anggaran yang tepat sasaran dan berbasis kebutuhan riil. Seluruh isu yang teridentifikasi harus terhubung dalam basis data yang menjadi rujukan utama dalam pengambilan keputusan, baik di tingkat OPD maupun kepala daerah. Penyediaan data keuangan, kinerja, dan transaksi pun wajib disajikan secara real-time, akurat, dan sesuai ketentuan yang berlaku.

  1. Pemantauan, Evaluasi, dan Skema Insentif

Melalui pemantauan digital, pemerintah pusat dapat mengevaluasi kepatuhan daerah terhadap kebijakan fiskal nasional. Daerah yang patuh dan berkinerja baik berpeluang menerima insentif fiskal, sedangkan yang tidak memenuhi kriteria dapat dikenai sanksi berupa pemotongan transfer. Oleh karena itu, penguatan sistem evaluasi internal berbasis indikator kinerja sangat penting untuk menunjang transparansi dan akuntabilitas daerah. Monitoring terhadap Key Perfomance Indicator (KPI) fiskal dan indikator kinerja daerah dapat digunakan hasilnya untuk pengendalian internal dan sebagai alat negosiasi insentif.

  1. Pembentukan Dana Abadi Daerah (DAD)

Kebijakan mengenai DAD masih tergolong baru, namun potensinya besar dalam menopang keuangan jangka panjang. Daerah dengan kapasitas fiskal memadai dapat membentuk DAD melalui perda, dengan sumber dana seperti SILPA atau lainnya. Pengelolaan DAD harus hati-hati dan dilakukan oleh lembaga resmi seperti BUD atau BLUD, serta diinvestasikan pada instrumen yang aman dan berkelanjutan.

  1. Sinergi Pendanaan dan Kemitraan

Pemda perlu menjajaki berbagai bentuk kerja sama, baik dengan sektor swasta maupun organisasi lingkup pengusaha dan masyarakat, untuk memperluas basis pembiayaan pembangunan. Di tengah kebijakan efisiensi, pendekatan kolaboratif menjadi alternatif penting untuk memastikan keberlangsungan layanan publik dan program prioritas.

Referensi:

0 FacebookTwitterPinterestEmail
BeritaBPK BekerjaSLIDER

Membangun BPK dengan Langkah “SUPER”

by admin2
written by admin2

WARTA BPK–Akhsanul Khaq, Anggota III Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), adalah sosok yang tidak asing dalam dunia pemeriksaan keuangan negara. Dengan pengalaman lebih dari tiga dekade, pria yang memulai kariernya sebagai pemeriksa di BPKP ini telah menorehkan banyak prestasi dan kontribusi signifikan bagi BPK. 

Melalui dedikasi, profesionalisme, dan visi yang tajam, Akhsanul Khaq terus berupaya memajukan BPK sebagai lembaga yang transparan, akuntabel, dan adaptif terhadap tantangan zaman.

Sebagai Anggota III BPK yang membidangi Direktorat Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara III, Akhsanul Khaq memiliki visi untuk memajukan BPK melalui inovasi yang ia sebut sebagai SUPER. Konsep ini terdiri atas lima elemen, yaitu Sinergi, Unggul, Profesional, Empati, dan Rampak.

Dalam wawancara dengan Warta BPK belum lama ini, Akhsanul Khaq menjelaskan terkait Sinergi. Ia menyampaikan bahwa  BPK harus bersinergi dengan berbagai pihak terkait dalam melakukan pemeriksaan. 

“Misalnya, dalam pemeriksaan di Kementerian Komunikasi dan Digital, BPK dapat memfasilitasi Focus Group Discussion (FGD) dengan melibatkan berbagai kementerian dan lembaga terkait,” kata Akhsanul Khaq dalam wawancara dengan Warta BPK, belum lama ini. 

Elemen kedua adalah Unggul. Akhsanul menjelaskan, BPK harus unggul dalam melaksanakan tugas pemeriksaan,baik pemeriksaan keuangan, kinerja, maupun pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Hal ini memerlukan pembangunan kapasitas pemeriksa yang terus-menerus

Elemen selanjutnya adalah Profesional. Akhsanul menjelaskan, profesionalisme harus menjadi landasan dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil oleh BPK.

Selanjutnya adalah Empati. Akhsanul mendorong semua insan BPK memiliki 

empati terhadap sesama pegawai, baik pemeriksa maupun pejabat fungsional lainnya. “Ini sangat penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang harmonis,” kata Akhsanul.

Sedangkan elemen terakhir adalah Rampak. BPK harus bergerak secara harmonis dan seragam, mencerminkan kebersamaan dan kesatuan dalam mencapai tujuan.

Akhsanul menegaskan bahwa BPK memiliki peran krusial dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Menurutnya, BPK harus tanggap terhadap isu-isu publik, agile dalam merespons dinamika yang terjadi, dan mampu memberikan solusi atas permasalahan yang ditemukan selama pemeriksaan. 

Selain itu, BPK juga harus adaptif terhadap perkembangan teknologi dan kebijakan pemerintah, 

serta mampu berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah, legislatif, dan yudikatif.

Oleh karena itu, BPK tidak bisa bekerja sendiri. Kolaborasi dengan berbagai pihak sangat penting untuk mewujudkan visi pemerintah, termasuk menuju Indonesia Emas 2045.

0 FacebookTwitterPinterestEmail
BeritaBPK BekerjaSLIDER

Warta BPK: Nama Baru, Semangat yang Sama

by admin2
written by admin2

JAKARTA, WARTA BPK –  Untuk memperkuat strategi komunikasi kelembagaan dan meningkatkan daya jangkau publikasi kepada pemangku kepentingan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan transformasi pada dua produk medianya, Majalah Warta Pemeriksa resmi berganti nama menjadi Warta BPK, sementara platform digitalnya kini diperkenalkan dengan identitas baru sebagai WartaBPK.Go.

Perubahan nama ini bukan sekadar kosmetik, tetapi mencerminkan upaya BPK dalam mempertegas identitas kelembagaan, menyederhanakan komunikasi publik, serta menyelaraskan isi publikasi dengan misi utama lembaga.

Dari “Pemeriksa” Menuju Representasi Lembaga Secara Utuh

Majalah internal BPK sebelumnya menggunakan nama Warta Pemeriksa sejak Januari 2018. Penggunaan kata “Pemeriksa” bertujuan mengenalkan profesi pemeriksa kepada khalayak. 

Namun, seiring dengan berkembangnya cakupan isi majalah yang tak hanya memuat pemeriksaan, melainkan juga kebijakan kelembagaan, penguatan kapasitas, hingga dinamika internal dan eksternal lembaga, maka nama Warta Pemeriksa dinilai terlalu sempit untuk menggambarkan representasi utuh lembaga.

Dengan menggunakan nama Warta BPK, majalah ini tidak hanya lebih mudah dikenali sebagai media resmi BPK, tetapi juga memberi ruang yang lebih luas untuk menyampaikan informasi strategis dan memperkuat brand identity lembaga. Nama yang lebih ringkas dan eksplisit ini diharapkan mampu meningkatkan kredibilitas publikasi serta memperluas keterlibatan pembaca dari kalangan internal maupun eksternal.

Sebagai bentuk adaptasi terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan komunikasi digital yang semakin dinamis, platform berita harian website Warta Pemeriksa juga mengalami pembaruan identitas menjadi WartaBPK.Go. Website ini tidak hanya menampilkan berita-berita hasil pemeriksaan terkini yang diolah dari Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS), tetapi juga menyajikan berbagai isu kelembagaan dengan pendekatan yang lebih komunikatif. Website ini juga diharapkan mampu menjangkau generasi muda yang semakin akrab dengan informasi digital dan menjadi kanal partisipatif dalam mendukung pengawasan pengelolaan keuangan negara.

Komitmen Komunikasi yang Lebih Kuat

Transformasi nama majalah dan website ini menjadi salah satu wujud komitmen BPK dalam meningkatkan efektivitas komunikasi publik. Warta BPK dan WartaBPK.Go hadir sebagai bagian dari strategi menyeluruh untuk memperkuat hubungan dengan pemangku kepentingan, mendorong keterbukaan informasi, serta mendukung akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.

Dengan identitas baru ini, BPK berharap publikasi yang dihasilkan dapat semakin informatif, relevan, dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap peran BPK sebagai lembaga negara yang independen, profesional, dan berintegritas.

1 FacebookTwitterPinterestEmail
BeritaBPK BekerjaSLIDER

Wakil Ketua BPK Soroti Risiko Fraud Digital, Tekankan Urgensi Kolaborasi Nasional

by admin2
written by admin2

YOGYAKARTA, WARTA PEMERIKSA- Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Budi Prijono, mengingatkan tentang peningkatan ancaman fraud di era digital yang semakin kompleks dan lintas sektor. Dalam kondisi ini, integritas dan kolaborasi dinilainya menjadi pilar utama untuk mencegah kerugian negara sekaligus menjaga kepercayaan publik.

“Yang baik akan terlihat, yang menyimpang tak akan lama tersembunyi” ujar Wakil Ketua BPK saat menyampaikan keynote speech dalam National Anti-Fraud Conference 2025 yang digelar oleh ACFE Indonesia Chapter di Yogyakarta, Rabu (25/6). Wakil Ketua BPK menilai peribahasa Jawa tersebut menggambarkan esensi pengawasan berbasis nilai dan akuntabilitas, yang harus menjadi fondasi tata kelola lembaga publik maupun privat.

Wakil Ketua BPK menyoroti bahwa fraud tidak hanya berdampak pada kerugian finansial, tapi juga merusak kepercayaan publik dan mencederai martabat institusi. Wakil Ketua BPK memetakan tiga tren global dalam pemberantasan fraud: pergeseran dari deteksi ke pencegahan proaktif berbasis teknologi, peningkatan tekanan terhadap sektor privat dan publik untuk menjaga integritas rantai pasok dan tata kelola ESG, serta kolaborasi lintas yurisdiksi untuk menangani kejahatan lintas batas.

“Dunia bergerak ke arah tata kelola berbasis integritas yang tidak lagi hanya defensif, tetapi juga progresif dan kolaboratif” tegas Wakil Ketua BPK. Dalam konteks ini, peran lembaga seperti BPK dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) semakin strategis. Tidak cukup hanya akurat, mereka dituntut mampu membaca risiko secara strategis dan menjalin kerja sama lintas aktor.

Selama 2023-2024, BPK mencatat penyelamatan uang dan aset negara senilai lebih dari Rp132 triliun, serta mengungkap potensi penyimpangan sebesar Rp20 triliun. Namun, kepatuhan terhadap rekomendasi hasil audit masih menjadi tantangan besar. “Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas pengawasan harus dibarengi dengan tanggung jawab lintas aktor kebijakan” kata Wakil Ketua BPK.

Menutup sambutannya, Wakil Ketua BPK mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk membangun sistem pengawasan yang bersifat kolektif dan adaptif terhadap tantangan digital. “Pemberantasan fraud bukanlah pilihan tambahan, melainkan fondasi dari keberlanjutan bangsa. Mari kita pastikan bahwa integritas bukan hanya tertulis di dinding, tetapi tertanam dalam setiap tindakan dan keputusan kelembagaan” pungkas Wakil Ketua BPK.

0 FacebookTwitterPinterestEmail
BeritaBPK BekerjaSLIDER

Hadiri SAI20 Summit 2025, Ketua BPK Dorong Kolaborasi Global

by admin2
written by admin2

WARTA PEMERIKSA—Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Isma Yatun, menegaskan pentingnya solidaritas global antar lembaga pemeriksa negara dalam menghadapi tantangan pendanaan infrastruktur dan pembangunan tenaga kerja masa depan. Pernyataan ini disampaikan saat menghadiri SAI20 Summit 2025 di Johannesburg, Afrika Selatan, pada 24–25 Juni 2025.

Pertemuan tahunan ini merupakan forum para pimpinan lembaga pemeriksa (Supreme Audit Institution/SAI) dari negara-negara anggota G20. Tahun ini, SAI Afrika Selatan menjadi tuan rumah sekaligus memegang kepemimpinan SAI20, melanjutkan estafet dari Brazil (2024), India (2023), dan BPK Indonesia sebagai inisiator pada 2022.

Selain sembilan SAI negara G20 yang hadir, termasuk Arab Saudi, Cina, India, Indonesia, Korea Selatan, Rusia, Turki, dan Uni Emirat Arab, forum ini juga diikuti oleh SAI dari negara undangan seperti Djibouti, Nigeria, Kenya, Norwegia, Maroko, dan Mesir. Organisasi regional AFROSAI-E turut berpartisipasi.

SAI20 2025 mengangkat tema yang selaras dengan nilai “ubuntu” Afrika Selatan, yakni solidaritas, kesetaraan, dan keberlanjutan. Dua isu utama dibahas dalam pertemuan ini: Public Infrastructure Funding dan Future-Ready Workforce. Melalui SAI20 Communiqué, para peserta menyepakati pentingnya memperkuat kolaborasi antar SAI untuk mendorong akuntabilitas publik, mendukung proses demokrasi, serta memberikan masukan strategis bagi pemerintah.

Dalam sesi pleno, Ketua BPK menyoroti urgensi strategi pendanaan jangka panjang yang menyatukan investasi publik, keterlibatan swasta, dan kerja sama internasional untuk mengatasi tantangan pembangunan infrastruktur. Ia juga menekankan perlunya kolaborasi lintas sektor dalam menciptakan tenaga kerja yang adaptif dan tahan terhadap disrupsi.

BPK turut menjadi panelis dalam sesi yang membahas pengaruh SAI dalam menjembatani kesenjangan keterampilanuntuk tenaga kerja yang sesuai untuk masa depan

Dalam diskusi ini, BPK memaparkan bagaimana lembaga pemeriksa dapat berkontribusi dalam menjembatani kesenjangan keterampilan melalui audit kebijakan dan program pelatihan tenaga kerja.

0 FacebookTwitterPinterestEmail
BeritaBPK BekerjaSLIDER

BPK dan UAEAA Perkuat Kerja Sama Pemeriksaan

by admin2
written by admin2

WARTA PEMERIKSA–Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK) dan United Arab Emirates Accountability Authority (UAEAA) memperkuat kerja sama di bidang pemeriksaan sektor publik melalui penandatanganan nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU). Penandatanganan dilakukan pada Kamis (19/6) di kantor pusat UAEAA, Abu Dhabi, Uni Emirat Arab oleh Ketua BPK Isma Yatun dan Chairman UAEAA Humaid Obaid Abushibs.

Ketua BPK Isma Yatun menyebut penandatanganan MoU ini sebagai langkah strategis dan formal atas komitmen kedua lembaga dalam meningkatkan kerja sama di bidang pemeriksaan sektor publik.

“Nota kesepahaman ini menjadi kerangka kerja sama yang komprehensif, yang akan memfasilitasi pertukaran pengetahuan, pengalaman, serta mendukung berbagai inisiatif bersama dalam pengembangan kapasitas dan profesionalisme di bidang pemeriksaan sektor publik,” ujar Ketua BPK.

Melalui MoU ini, BPK dan UAEAA berkomitmen memperluas kerja sama dalam sejumlah bidang strategis, termasuk pemberantasan korupsi, pemeriksaan teknologi informasi, penguatan kerangka hukum, serta isu ketahanan pangan. 

Kolaborasi ini juga mencakup pelatihan bersama, program pertukaran, dan pengembangan metodologi pemeriksaan berbasis praktik terbaik global.

Selama ini, BPK dan UAEAA telah menjalin hubungan kelembagaan yang erat melalui partisipasi aktif dalam berbagai forum internasional seperti INTOSAI dan ASOSAI. Keduanya tergabung dalam sejumlah kelompok kerja, antara lain Working Group on Environmental Auditing (WGEA), Working Group on Fight Against Corruption and Money Laundering (WG FACML), dan Working Group on the Impact of Science and Technology on Auditing (WG ISTA), serta terlibat dalam kegiatan INTOSAI Development Initiatives (IDI). 

Di ASOSAI, kedua lembaga juga bekerja sama dalam WGEA, dengan UAEAA menjabat sebagai anggota Governing Board ASOSAI dan INTOSAI.

Penandatanganan MoU ini diharapkan menjadi fondasi kemitraan transformatif yang memperkuat kontribusi kedua lembaga dalam mewujudkan tata kelola keuangan negara yang akuntabel, transparan, dan efektif di tingkat nasional, regional, maupun global

0 FacebookTwitterPinterestEmail
BeritaBPK BekerjaSLIDER

Untuk Apa BPK Memeriksa Organisasi Internasional?

by admin2
written by admin2

WARTA PEMERIKSA–Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) saat ini tengah aktif melaksanakan pemeriksaan terhadap sejumlah organisasi internasional. Sebenarnya, untuk apa BPK melakukan itu?

Kepala Badan Perencanaan, Evaluasi, dan Kebijakan Pemeriksaan Keuangan Negara (Badan Renvaja) BPK, Novy G. A. Pelenkahu, menyampaikan hal itu terkait dengan adanya Rencana Strategis (Renstra) BPK Tahun 2025-2029. Dari visi dan misi yang terdapat dalam Renstra tersebut, diharapkan BPK menjadi lembaga pemeriksa yang kredibel dan dipercaya oleh seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan pencapaian tujuan negara yang ada di dalam pembukaan UUD 1945.

Tujuan negara itu adalah melindungi bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

“Hal yang saya coba garis bawahi di antara pencapaian tujuan negara, yaitu yang keempat yakni ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial,” ujar Novy.

Dari tujuan negara tersebut, Novy mengatakan, lembaga negara lain telah berkiprah dengan cara masing-masing. Novy mencontohkan, TNI berkiprah dengan mengirimkan pasukan perdamaian, POLRI dengan aktif dalam kegiatan Interpol, dan Kementerian Luar Negeri dengan berbagai diplomasinya.

Sementara itu, BPK dapat berperan dengan turut aktif melaksanakan pemeriksaan terhadap lembaga internasional, khususnya di lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Sehingga, Novy menekankan, kiprah BPK di lingkungan internasional itu merupakan bentuk upaya pencapaian tujuan negara.

“Jadi jika ada yang bertanya untuk apa BPK melakukan pemeriksaan lembaga internasional, maka itu (pencapaian tujuan negara) adalah salah satu alasannya,” kata Novy.

BPK pun telah membuktikan diri dengan pencapaian menjadi pemeriksa di sejumlah lembaga internasional seperti Badan Energi Atom Internasional (IAEA) dan Organisasi Maritim Internasional (IMO). Saat ini, BPK tengah berupaya untuk mendapatkan posisi sebagai Ketua UN Board of Auditors (BoA).

“Kalau kita menjadi salah satu negara yang memeriksa United Nation secara khusus dalam hal ini sebagai representasi Asia, maka akan lebih banyak lagi lembaga internasional yang diperiksa oleh BPK,” ujar Novy.

Sejalan dengan itu, BPK pun telah melaksanakan perombakan organisasi dengan adanya Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja (OTK) Pelaksana BPK. Dalam perubahan itu, BPK kini memiliki Direktorat Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara VIII dan Organisasi Internasional (Ditjen PKN VIII dan OI) yang membawahi Direktorat Pemeriksaan Organisasi Internasional (POI). Di dalam unit kerja tersebut, BPK kemudian menempatkan  pemeriksa-pemeriksa yang akan bekerja dalam berbagai tugas pemeriksaan pada lembaga internasional.

0 FacebookTwitterPinterestEmail
BeritaBPK BekerjaSLIDER

Rampungkan Pemeriksaan WIPO, BPK Sampaikan Sejumlah Rekomendasi

by admin2
written by admin2

JENEWA, WARTA PEMERIKSA—Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK) menyampaikan sejumlah rekomendasi kepada World Intellectual Property Organization (WIPO) usai merampungkan pemeriksaan atas laporan keuangan dan kinerja organisasi tersebut. Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dilakukan pada Senin (17/6/2025) di kantor pusat WIPO, Jenewa, Swiss, oleh Wakil Ketua BPK Budi Prijono, dalam rangkaian kegiatan the 39th Session of the Program and Budget Committee (PBC), forum perwakilan negara anggota WIPO di bidang anggaran dan keuangan.

Laporan mencakup tiga aspek utama, yaitu hasil pemeriksaan atas laporan keuangan, hasil pemeriksaan kinerja, dan tindak lanjut atas rekomendasi pemeriksaan pada tahun-tahun sebelumnya. Terkait hasil pemeriksaan keuangan, Wakil Ketua BPK menyatakan bahwa laporan keuangan WIPO telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, sesuai dengan International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) dan ketentuan keuangan WIPO. Namun, BPK memberikan sejumlah catatan penting kepada manajemen, termasuk perlunya optimalisasi dan otomasi sistem pelaporan keuangan serta penyesuaian kebijakan akuntansi.

Untuk aspek kinerja, BPK menilai bahwa WIPO telah melaksanakan perencanaan, pemantauan, dan evaluasi program secara efektif atas dua pilar dalam kerangka Medium-Term Strategic Plan (MTSP) WIPO 2022–2026, yakni pilar edukasi publik tentang kekayaan intelektual dan pilar penguatan kemitraan global.  Meski demikian, BPK merekomendasikan peningkatan lebih lanjut, khususnya dalam penyusunan indikator kinerja (KPI) yang lebih terukur dan relevan.

Wakil Ketua BPK menyampaikan apresiasi atas tindak lanjut manajemen WIPO terhadap temuan sebelumnya. WIPO tercatat telah menyelesaikan sekitar 91 persen dari total rekomendasi yang disampaikan oleh United Kingdom National Audit Office (UK NAO), auditor eksternal pada periode sebelumnya.

BPK juga menyampaikan penghargaan atas dukungan dari berbagai pihak selama proses pemeriksaan, khususnya Sekretariat WIPO yang telah menyediakan dokumen dan informasi yang diperlukan secara responsif. 

Penyerahan laporan diakhiri dengan sesi diskusi dan tanggapan dari delegasi negara anggota yang hadir, termasuk dari Jepang, Tiongkok, Kanada, dan Rusia, yang mengapresiasi kualitas laporan serta mendorong tindak lanjut rekomendasi demi peningkatan akuntabilitas organisasi.

0 FacebookTwitterPinterestEmail
BeritaBPK BekerjaSLIDER

BPK dan NAD Malaysia Bahas Audit on Sharia Compliance dan Tindak Lanjut Pemeriksaan

by admin2
written by admin2

JAKARTA, WARTA PEMERIKSA – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dan National Audit Department (NAD) Malaysia menggelar pertemuan teknis yang membahas dua topik utama, yakni Audit on Sharia Compliance dan Follow-Up Audit Information System. Pertemuan ini dipimpin oleh Anggota III BPK dan menjadi ajang tukar pengalaman kedua lembaga dalam pengawasan sektor keuangan syariah serta pengelolaan sistem pemantauan hasil audit.

BPK memaparkan praktik pemeriksaan pada bank syariah serta sistem SIPTL dan laboratorium big data analytics (BIDICS) yang mendukung manajemen pemeriksaan. NAD Malaysia membagikan praktik audit terhadap zakat, wakaf, dan penggunaan dashboard tindak lanjut. Diskusi diakhiri dengan kunjungan ke laboratorium BIDICS.

Pertemuan ini berlangsung dalam rangka kunjungan Ketua NAD Malaysia ke BPK di sela agendanya memimpin ASEAN Audit Committee Meeting di Jakarta pada 13 Juni 2025. Ketua dan Wakil Ketua BPK mengapresiasi kunjungan ini dan menyepakati penguatan kerja sama di bidang pelatihan, pengembangan sumber daya, dan audit bersama untuk memperkuat hubungan yang telah terjalin sejak 2007.

0 FacebookTwitterPinterestEmail
BeritaBPK BekerjaSLIDERSuara Publik

Benarkah Laporan Keuangan Pemerintah untuk Konsumsi Masyarakat Umum?

by admin2
written by admin2

Oleh: M. iqbal Haridh, Pemeriksa pada Ditjen PKN VII BPK RI

Semua pihak mungkin sepakat dengan pernyataan bahwa salah satu fungsi Laporan Keuangan adalah untuk memberikan informasi kepada para pemangku kepentingan, diantaranya adalah masyarakat umum. Informasi dalam Laporan Keuangan penting untuk menjaga kepercayaan publik pada institusi tersebut. Lantas bagaimana cara menyusun laporan keuangan? Akuntansi diyakini oleh berbagai pihak media yang bertanggung jawab pada penyusunan Laporan Keuangan. Karena peran itulah akuntansi juga sering disebut sebagai “bahasa bisnis”.

Di sektor swasta, jamak ditemui perusahaan dengan model tertutup, yang tidak menyampaikan Laporan Keuangan ke publik. Bagaimana dengan entitas pemerintah? Berdasarkan regulasi yang berlaku, entitas pemerintah wajib menyusun laporan keuangan. Setelah diaudit dan mendapatkan opini atas laporan keuangan tersebut, Laporan Keuangan selanjutnya disampaikan kepada publik.

Maka dapat kita simpulkan bahwa Laporan Keuangan disampaikan kepada publik, sehingga masyarakat dapat membaca Laporan Keuangan tersebut.

Tapi, apakah benar begitu? Mari kita lihat bersama-sama.

Pola Pelaporan Keuangan

Regulasi yang mengatur pola pelaporan keuangan pemerintah di Indonesia tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Layaknya sebuah standar akuntansi, regulasi tersebut juga menyertakan Kerangka Konseptual. Meskipun tidak membahas pernyataan standar akuntansi secara rinci, Kerangka Konseptual memuat banyak hal penting yang harus diperhatikan, yang mencakup: ruang lingkup, pengguna dan kebutuhan informasi para pengguna, peranan dan tujuan pelaporan keuangan, asumsi dasar pelaporan keuangan, karakteristik kualitatif laporan keuangan, prinsip akuntansi, kendala informasi yang relevan, serta unsur laporan keuangan.

Mari kita coba lihat bersama, bagaimana penyampaian informasi Laporan Keuangan diatur dalam Kerangka Konseptual.

Dalam paragraf 17, disebutkan bahwa terdapat beberapa kelompok utama pengguna laporan keuangan pemerintah, yaitu:

  1. Masyarakat;
  2. Wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa;
  3. pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, pinjaman;
  4. pemerintah.

Berdasarkan paragraf 17, dapat kita lihat bahwa masyarakat merupakan satu dari beberapa kelompok pengguna utama laporan keuangan. Dalam daftar tersebut, kelompok masyarakat bahkan berada di urutan pertama. Hal ini menyiratkan seolah-olah masyarakat adalah kelompok pengguna laporan keuangan paling penting, meskipun urutan kepentingan kelompok pengguna laporan keuangan tidak disebutkan dalam Kerangka Konseptual dimaksud. Hal ini terbilang wajar, karena pemerintah beroperasi dalam wadah publik, serta mendapatkan pendanaan dari publik. Sehingga dapat dikatakan bahwa institusi pemerintahan adalah institusi dengan tingkat akuntabilitas publik paling tinggi.

Selain paragraf 17, paragraf 25 juga mendukung hal ini. Paragraf 25 menyebutkan bahwa setiap entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan, antara lain: akuntabilitas. Maka berdasarkan paragraf 25, kita mengetahui bahwa paling tidak, ada peran yang diemban oleh pelaporan keuangan terkait dengan akuntabilitas. Mari kita coba kupas lebih dalam.

Laporan Keuangan Pemerintah harus memiliki asas akuntabilitas, yaitu mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Karena entitas pemerintah didanai oleh publik, maka bentuk pengelolaan sumber daya sudah seharusnya dilaporkan kepada publik. Lantas bagaimana mekanisme pelaporannya? Laporan keuangan berperan penting dalam menjalankan peran akuntabilitas tersebut. Melalui pelaporan keuangan yang akuntabel, pengelolaan sumber daya diharapkan dapat dipertanggungjawabkan secara profesional.

Maka berdasarkan Kerangka Konseptual Paragraf 17 dan 25, dapat disimpulkan bahwa masyarakat umum adalah salah satu pengguna utama Laporan Keuangan Pemerintah. Sehingga sudah seharusnya, masyarakat umum dapat mengakses dan membaca Laporan Keuangan Pemerintah agar peran akuntabilitas dapat terpenuhi dengan baik.

Membaca Laporan Keuangan

Saat ini, Laporan Keuangan Pemerintah boleh dikata telah tersedia bagi publik, karena cukup mudah diakses melalui media internet. Namun untuk dapat memahami informasi dari laporan keuangan, maka pengguna (dalam konteks ini adalah masyarakat) harus mampu membaca laporan keuangan. Pertanyaan penting selanjutnya adalah: apakah seluruh elemen masyarakat kita sudah mampu membaca laporan keuangan?

PP 71 tahun 2010 telah mengantisipasi hal tersebut, yaitu mengingatkan pengguna tentang cara membaca laporan keuangan. Pada lampiran I Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Nomor 4 tentang Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) paragraf 9, dinyatakan sebagai berikut:

“… Laporan Keuangan mungkin mengandung informasi yang dapat mempunyai potensi kesalahpahaman di antara pembacanya. Oleh karena itu, untuk menghindari kesalahpahaman, atas sajian laporan keuangan harus dibuat Catatan atas Laporan Keuangan yang berisi informasi untuk memudahkan pengguna dalam memahami Laporan Keuangan.”

Dari paragraf tersebut dapat dilihat bahwa untuk dapat memahami laporan keuangan, maka laporan keuangan harus dibaca secara utuh. Laporan keuangan yang utuh tentu tidak sedikit. Menurut standar yang berlaku saat ini, Instansi Pemerintah harus menyajikan 7 buah laporan.

PP 71 Tahun 2010 lebih lanjut menjelaskan pada paragraf 10 dan 11 di lampiran yang sama:

“Kesalahpahaman dapat saja disebabkan oleh persepsi dari pembaca laporan keuangan…”

“…pengungkapan basis akuntansi dan kebijakan akuntansi yang diterapkan akan dapat membantu pembaca menghindari kesalahpahaman dalam memahami laporan keuangan”

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam membaca dan memahami laporan keuangan, maka pembaca harus dapat memahami basis akuntansi dan kebijakan akuntansi yang digunakan oleh entitas tersebut.

Maka pertanyaan selanjutnya adalah: apakah kita, masyarakat umum telah memahami basis akuntansi dan kebijakan akuntansi, serta membaca seluruh laporan keuangan? PP 71 tahun 2010 mengingatkan, jika tidak mengikuti cara tersebut, pembaca mungkin saja salah persepsi dalam memahami laporan keuangan.

Lantas, apakah tidak terlalu banyak bagi masyarakat umum, sehingga harus membaca sampai 7 buah laporan untuk satu entitas? Menurut saya, itu terlalu banyak. Lalu bagaimana caranya agar masyarakat umum mampu membaca dan memahami laporan keuangan?

Analisis Laporan Keuangan

Menurut saya, ada dua cara bagi masyarakat umum agar bisa memahami laporan keuangan secara utuh.

Cara pertama adalah melalui wakil rakyat. DPR, yang secara lembaga mewakili rakyat, tentu mempunyai tugas mengawasi pihak pemerintah, termasuk dari sisi keuangan. Itu sebabnya, laporan keuangan yang telah diperiksa diserahkan ke lembaga ini. Melalui DPR, masyarakat umum seharusnya bisa memahami laporan keuangan secara utuh.

Cara kedua adalah menggunakan metode, yakni Analisis Laporan Keuangan (ALK). Metode ALK merupakan bahan ajar standar yang diajarkan di Jurusan Akuntansi. Sehingga, alumnus akuntansi secara umum dapat memahami laporan keuangan secara utuh.

Yang menjadi hambatan adalah, sistem akuntansi pemerintahan belum memiliki instrumen ALK yang memadai. Selain itu, secara umum ALK belum dipahami secara luas. Agar dapat digunakan masyarakat secara umum, ALK tidak harus diajarkan di sekolah atau kampus, namun dibentuk dalam sebuah desain baku, kemudian dituangkan dalam sebuah regulasi yang dapat dibaca masyarakat luas. Cara ini tentu menuntut dukungan dari riset dan praktik akuntansi pemerintahan yang cukup luas.

Menurut hemat penulis, cara kedua layak dicoba, agar masyarakat tidak salah paham dalam membaca dan memahami Laporan Keuangan.

0 FacebookTwitterPinterestEmail
Newer Posts
Older Posts
@2021-2022 - Warta BPK GO. Kontak : warta@bpk.go.id