pemeriksaan BPK

JAKARTA, WARTAPEMERIKSA – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mencoba untuk memastikan bahwa tindak lanjut rekomendasi yang disampaikan dapat memberikan manfaat bagi entitas yang diperiksa. Hal ini sejalan dengan visi dan misi BPK, yaitu untuk melakukan pemeriksaan yang berkualitas dan bermanfaat.

“Berkualitas artinya melakukan pemeriksaan sesuai dengan standar, dalam hal ini SPKN (Standar Pemeriksaan Keuangan Negara) dan ketentuan peraturan yang ada. Bermanfaat itu artinya selama proses pemeriksaan sudah ada interaksi dari kami yang memberikan manfaat kepada pihak yang diperiksa,” kata Auditor Utama Keuangan Negara (Tortama KN) I BPK Novy Gregory Antonius Pelenkahu kepada Warta Pemeriksa, beberapa waktu lalu.

Menurut dia, untuk pemantauan tindak lanjut hasil rekomendasi pemeriksaan KN I memang menggunakan format yang dikeluarkan Kaditama Revbang. Hanya saja, ada penambahan satu kolom untuk mencatat dampak hasil pemeriksaan.

Dengan kolom ini maka akan terlihat dampak dari setiap rekomendasi yang dikeluarkan BPK itu seperti apa. Karena bisa saja jika kemudian entitas menolak rekomendasi yang disampaikan karena menganggap tidak ada memiliki dampak yang berarti.

“Kalau rekomendasi tidak ada dampak atau entitas menolak, berarti ada masalah. Bisa saja rekomedasinya tidak pas atau sudah tidak sesuai dengan kondisi sekarang, atau rekomendasinya harus diperbaiki, atau ada kesalahan dari kita. Buat BPK pun ini jadi refleksi diri. Jangan BPK nantinya hanya mengeluarkan rekomendasi sebanyak-banyaknya tapi tidak ada dampak,” papar dia.

Novy menjelaskan, di lingkungan AKN I, sesuai arahan Anggota I, Hendra Susanto, komunikasi pemeriksaan harus diperhatikan dan wajib dilaksanakan karena merupakan prinsip penting dalam standar pemeriksaan keuangan negara. Di standar itu dijelaskan bahwa setiap pemeriksa harus membangun komunikasi yang efisien dan efektif di seluruh proses pemeriksaan. Mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan khusus untuk BPK ada proses tindak lanjut.

Karenanya, tambahnya, BPK selalu membangun komunikasi mengenai tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan pihak yang diperiksa dan berdiskusi terkait pemeriksaan. Misalnya saja mereka mengalami kesulitan melakukan tindak lanjut karena ada kaitan dengan kementerian/lembaga (K/L) lain.

Untuk itu, BPK pun mencoba memfasilitasi untuk melakukan diskusi bersama dengan pihak-pihak lain yang terkait. Di BPK pun disediakan forum resmi untuk berdiskusi mengenai tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan (Pemutahiran Tindak Lanjut/PTL) yang digelar setiap semester.

“Saat ini kami sedang memfasilitasi antara Basarnas, badan pengelola Kemayoran, dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terkait masalah gedung dan sebagainya dan tetap berkomunikasi dengan AKN III sebagai pemeriksa BLU PPK Kemayoran dan AKN II sebagai pemeriksa Kementerian Keuangan. Itu upaya yang kami lakukan supaya memastikan entitas menjalankan rekomendasi,” ungkap dia.

Melalui kolom tambahan, Novy mengatakan, interaksi pemeriksa dan entitas pada saat pemantauan tidak lanjut hasil pemeriksaan menjadi semakin bagus. Dengan cara ini juga entitas bisa menjadi lebih terbuka karena merasakan langsung dampak dari rekomendasi yang disampaikan.

Bahkan dalam beberapa kasus, penyelesaian dari masalah yang ditemukan BPK sudah diselesaikan pada saat pemeriksaan masih berjalan. Sebagai contoh pemeriksaan yang dilakukan terhadap Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) terkait pembangunan gedung Sekretariat ASEAN.

Menurutnya, BPK menemukan permasalahan pada saat proses pemeriksaan. Akan tetapi, selama proses pemeriksaan permasalah itu langsung ditindaklanjuti oleh Kemenlu sehingga tidak lagi jadi temuan BPK. “Oleh kami, dalam laporan hal itu ditulis khusus,” ungkap dia.

Melakukan pemeriksaan yang berkualitas dan bermanfaat disebut Novy menjadi salah satu hal yang akan terus dijalankan BPK, khususnya AKN I, ke depannya. Karena ini bisa menjadi cara yang efektif untuk mendorong entitas untuk menyelesaikan rekomendasi yang diberikan. 

“Kalau begini tidak perlu itu entitas dikejar-kejar untuk menyelesaikan rekomendasi. Malah mereka dengan senang hati akan menyelesaikannya,” tegas Novy.

JAKARTA, WARTAPEMERIKSA – Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara/Anggota IV Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Isma Yatun, mengapresiasi tingkat tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan (TLRHP) oleh entitas di lingkungan AKN IV. Isma Yatun menyatakan, BPK pun akan terus mendorong agar entitas dapat menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan secara tepat waktu. Sebab, tindak lanjut rekomendasi merupakan muruah BPK.

Isma Yatun memaparkan, tingkat TLRHP entitas di lingkungan AKN IV mengalami peningkatan dalam tiga tahun terakhir. Berdasarkan data di Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS), rata-rata tingkat penyelesaian TLRHP pada 2018 sebesar 63,86 persen. Kemudian, meningkat lagi menjadi 66,79 persen pada 2019 dan menjadi 69,29 persen pada 2020.  

“Akan tetapi, saya juga gemas dengan lambatnya tindak lanjut dari entitas, apalagi ketika saya meneliti usulan status 4. Selama ini entitas ngapain saja kok ada rekomendasi yang sejak tahun 2004 belum ditindaklanjuti,” ujar Isma Yatun kepada Warta Pemeriksa, belum lama ini.

Wanita kelahiran Palembang itu mengatakan, ada beberapa rekomendasi BPK yang diusulkan menjadi status 4 (tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah) karena tindak lanjut rekomendasinya sudah tidak relevan dengan sejumlah alasan. Alasan itu, antara lain, karena organisasi telah dilikuidasi, peraturan perundang-undangan sudah berubah, pejabat sudah pensiun atau meninggal.

“Kalau rekomendasi ditindaklanjuti dalam batas waktu 60 hari, maka rekomendasi tersebut harusnya masih relevan, namun karena sudah terlewat lebih dari lima tahun atau bahkan 10 tahun, maka rekomendasinya menjadi tidak relevan,” ujar Isma Yatun.

Kewajiban pejabat dalam menindaklanjuti rekomendasi BPK merupakan amanat Pasal 20 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.  Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan. Jawaban atau penjelasan mengenai tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.

Isma Yatun mengatakan, jika ada rekomendasi yang tidak segera diselesaikan oleh pihak entitas, bahkan sampai bertahun-tahun dan akhirnya diusulkan menjadi status 4, hal tersebut dapat mengganggu muruah BPK. “Kita sudah susah payah melakukan pemeriksaan dan memberikan rekomendasi, namun sepertinya rekomendasi kita tidak diindahkan atau hanya dilecehkan oleh pihak entitas dan kita diam saja. Untuk ke depan hal ini tidak boleh terjadi lagi,” tegas Isma Yatun.