Sunday, 20 July 2025
Copyright 2021 - All Right Reserved
Category:

Berita

BeritaBPK BekerjaDAERAHSLIDER

Kualitas LKPD Terus Meningkat

by Admin
written by Admin

JAKARTA, WARTA PEMERIKSA — Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) terus mengalami perbaikan dalam lima tahun terakhir (2018-2022). Selama periode tersebut, LKPD yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) naik sebesar 9 poin persen, yaitu dari 82 persen pada LKPD Tahun 2018 menjadi 91 persen pada LKPD Tahun 2022. Ada beberapa hal yang telah dilakukan pemda sehingga jumlah LKPD yang meraih opini WTP mengalami peningkatan.

Sementara itu, jumlah LKPD yang memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) mengalami penurunan sebesar 8 poin persen dari 16 persen pada LKPD Tahun 2018 menjadi 8 persen pada LKPD Tahun 2022. Apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2021, jumlah LKPD tahun 2022 yang memperoleh opini WTP mengalami penurunan. Pada LKPD tahun 2021, sebanyak 500 dari 542 LKPD memperoleh opini WTP, sedangkan pada LKPD tahun 2022 sebanyak 496 dari 542 LKPD  memperoleh opini WTP.

“Hasil pemeriksaan BPK juga menunjukkan adanya kenaikan opini dari WDP menjadi WTP pada 15 LKPD. Kenaikan tersebut terjadi karena pemda telah melakukan perbaikan atas permasalahan yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, sehingga akun-akun dalam laporan keuangan telah disajikan dan diungkapkan sesuai dengan SAP,” demikian dikutip dari Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I 2023.

Menurut BPK, ada beberapa perbaikan yang telah dilakukan pemda. Perbaikan itu, antara lain, terkait dengan aset lancar. Pemda dinilai telah mencatat nilai tuntutan ganti kerugian daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga penyajian nilai piutang lainnya pada laporan keuangan telah sesuai dengan SAP.

Kemudian, pemda melakukan identifikasi, verifikasi, mengesahkan bukti-bukti pengeluaran, serta melakukan koreksi-koreksi yang diperlukan dan penyetoran ke kas daerah atas pengeluaran yang belum disahkan Bendahara Umum Daerah (BUD) dan belum tercatat dalam laporan keuangan.

Selain itu, pemda melakukan verifikasi dan validasi data piutang pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) tahun 1994-2017 dan melakukan penghapusan piutang PBB-P2 yang sudah kedaluwarsa dan tidak diketahui subjek dan objek pajaknya.

Perbaikan juga dilakukan dalam hal belanja operasi. Terkait ini, sejumlah pemda sudah menyetorkan ke kas daerah atas kelebihan pembayaran belanja barang dan jasa serta melengkapi bukti pertanggungjawaban atas belanja bantuan operasional sekolah (BOS) Reguler dan BOS Afirmasi Tahun Anggaran (TA) 2021.

Perbaikan lainnya adalah menyusun prosedur operasional standar (POS) verifikasi dan validasi, melakukan koordinasi dengan Bank Rakyat Indonesia (BRI), dan memvalidasi ulang atas penyaluran bantuan sosial kepada pihak yang tidak berhak.


0 FacebookTwitterPinterestEmail
BeritaBerita FotoBPK BekerjaSLIDER

Cek Water Treatment Plant, BPK Tingkatkan Pemeriksaan Sektor Pertambangan

by admin2
written by admin2

Sangatta, Kutai Timur-Kaltim – BPK menemukan sejumlah permasalahan yang berkaitan dengan aspek pengelolaan lingkungan hidup. Hal ini menunjukkan pengawasan dan pemeriksaan sektor pertambangan pada aspek lingkungan hidup harus ditingkatkan.

Dalam tugas pemeriksaan atas laporan keuangan Kementerian ESDM, Anggota IV BPK, Haerul Saleh bersama Auditor Utama KN IV, Syamsuddin melakukan peninjauan langsung Water Treatment Plant yang berasal dari Air Void Tambang dan Menara Kontrol aktivitas Vessel dan Uji Mutu Kalori Batubara yang berada di Provinsi Kalimantan Timur (22/2).

BPK hadir di Provinsi Kalimantan Timur untuk melakukan observasi, inspeksi fisik, serta permintaan keterangan dengan tujuan antara lain untuk meyakini pengelolaan kegiatan pertambangan batubara pada PT Kaltim Prima Coal (KPC) yang berdampak pada Laporan Keuangan pemerintah serta pengelolaan lingkungan.

0 FacebookTwitterPinterestEmail
Ilustrasi pemeriksaan BPK (Sumber: Freepik)
BeritaBPK BekerjaSLIDER

BPK Perwakilan Terus Tingkatkan Kualitas Laporan Hasil Pemeriksaan

by Admin
written by Admin

BPK Perwakilan di berbagai daerah terus berupaya meningkatkan kualitas laoran hasil pemeriksaan (LHP). BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat, misalnya, berhasil mendapatkan penghargaan juara ke-3 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) terbaik tahun 2023. Penghargaan itu diberikan atas LHP Kepatuhan atas Belanja Infrastruktur Tahun Anggaran 2022 (s.d. 30 November) pada Pemerintah Kabupaten Bengkayang.

Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat, Wahyu Priyono menyampaikan, pihaknya terus aktif mendukung adanya penilaian kualitas LHP di BPK. “Setiap tahun, BPK menyelenggarakan penilaian kualitas LHP keuangan, kinerja, dan DTT dalam rangka pemberian penghargaan atau reward. Sebagai salah satu satuan kerja pemeriksaan di daerah, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat selalu berpartisipasi dengan mengusulkan LHP yang menurut kami akan dapat memenuhi kriteria seleksi yang ditetapkan oleh Inspektorat Utama selaku penyelanggara penilaian,” ujarnya.

Menurut Wahyu, terdapat sejumlah faktor yang membuat LHP tersebut berhasil mendapatkan penghargaan. Hal itu antara lain hasil pemeriksaan telah dapat menjawab tujuan dan harapan penugasan, permasalahan yang diungkapkan cukup variatif serta LHP telah disusun secara tepat waktu dengan memperhatikan gaya bahasa selingkung, akurasi angka, dan konsistensi.

Wahyu menyampaikan, proses penyusunan LHP dilaksanakan pada Desember 2022 yang bersamaan dengan penugasan pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan dan kerugian keuangan daerah semester II tahun 2022. Selain itu, terdapat periode masa libur akhir tahun yang mengurangi hari kerja efektif.

Hal itu menjadi salah satu tantangan dalam proses pemeriksaan.Untuk menyiasatinya, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat menetapkan jadwal reviu KHP dengan memperhitungkan target waktu penyelesaiannya. Reviu tahap awal oleh tim reviu dilakukan segera setelah pemeriksaan lapangan selesai.

Reviu KHP dilanjutkan secara berjenjang oleh PT, WPJ, dan PJ yang dilaksanakan secara paralel dengan pelaksanaan kegiatan pemantauan. Proses finalisasi oleh HTUK yang mencakup pengecekan kesesuaian penulisan, akurasi angka dan konsistensi dilaksanakan bersamaan dengan proses reviu oleh PJ.

Wahyu menyampaikan, penetapan target penyelesaian LHP, pelaksanaan reviu oleh tim reviu maupun secara berjenjang serta finalisasi oleh HTUK telah dilakukan secara rutin dalam setiap proses penyusunan LHP. Atas keberhasilan mendapatkan penghargaan tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat pun turut memberikan apresiasi kepada tim pemeriksa yang mengerjakan LHP.

“Selanjutnya, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat menargetkan untuk mendapatkan penghargaan LHP atas jenis pemeriksaan yang lain dengan terus mendorong tim pemeriksa agar lebih baik lagi dalam menyusun LHP dan KKP pendukungnya sesuai juklak dan juknis,” ujar Wahyu.

Dikutip dari LHP kepatuhan tersebut, BPK menemukan beberapa permasalahan ketidakpatuhan. Hal itu antara lain kegiatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus pada dua SKPD senilai Rp10,26 miliar tidak terlaksana. Selain itu, pelaksanaan tender 13 paket pekerjaan konstruksi tidak sesuai dengan pedoman pemilihan penyedia.

BPK juga menemukan, kekurangan volume senilai Rp 839 juta pada lima paket pekerjaan rekonstruksi jalan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta terdapat penanganan keterlambatan pelaksanaan pekerjaan dan kontrak kritis tidak sesuai syarat-syarat umum kontrak.

Atas temuan-temuan itu, BPK merekomendasikan antara lain kepada Bupati Bengkayang agar memerintahkan kepala SKPD terkait untuk menginstruksikan Tim Penyusun Rencana Kerja Anggaran menyusun usulan anggaran belanja sesuai pedoman serta lebih optimal dalam mengendalikan penyusunan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya.

Bupati Bengkayang juga perlu meminta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk lebih cermat dalam memverifikasi dan mengevaluasi usulan anggaran belanja dari SKPD. BPK juga merekomendasikan Bupati Bengkayang agar memerintahkan Sekretaris Daerah melalui Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa menginstruksikan Pokja Pemilihan lebih cermat dalam melakukan evaluasi atas dokumen penawaran peserta tender. Selain itu, Kepala Dinkes PPKB dan Kepala Dinas PUPR selaku pengguna anggaran menginstruksikan pejabat pembuat komitmen (PPK) lebih optimal dalam menyimpan dan menjaga dokumen pelaksanaan kegiatan.

0 FacebookTwitterPinterestEmail
BeritaSLIDERSuara Publik

Budaya Brainstorming Menuju BPK Kuat dan Hebat di Tahun 2029 

by admin2
written by admin2

Oleh: Puteri Anggun Amirillis, Perancang Peraturan Perundang-Undangan Muda pada Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sebagai lembaga tinggi negara di Indonesia yang diamanatkan dalam UU No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan,  memiliki kekuatan visi, misi, tujuan, sasaran strategis, dan nilai-nilai dasar yang semua tercantum dalam Rencana Strategis (Renstra) BPK Tahun 2020-2024. Visi dan misi tersebut memberikan batasan tujuan dan tata cara kerja bagi BPK dalam menjalankan organisasi. Untuk mewujudkan visi dan misi BPK, serta seluruh isi dari Renstra BPK, perlu untuk menurunkan dan menyederhanakan Renstra BPK sehingga dapat diterapkan oleh pegawai bahkan membuat pegawai merasa memilikinya. 

Permasalahan unik terjadi ketika Renstra BPK tidak terasa dimiliki oleh Pegawai BPK sebagai ujung tanduk pelaksananya. Renstra hanya dianggap artefak. Hal tersebut terjadi bukan karena tidak ada aturan dan ketentuan turunannya yang menyederhanakan Renstra BPK. Tapi karena pegawai merasa jauh dari Renstra BPK. Renstra BPK hanya rencana strategis yang dijalankan oleh para Pimpinan. Pegawai hanya menjalankan tugas sehari-hari tanpa tahu apa hubungan pekerjaannya dengan Renstra BPK. Permasalahan unik tersebut menimbulkan pertanyaan, sudahkah Renstra BPK diketahui dengan baik oleh Pegawai? Apa hubungan Renstra BPK dengan visi dan misi BPK? Apakah Renstra BPK sudah memenuhi visi BPK untuk mewujudkan tujuan negara? Dan yang paling penting, apakah selama ini pegawai sudah diberi ruang yang sebenar-benarnya untuk mengajukan pemikirannya mengenai BPK sesuai pendidikan dan bidang tugas masing-masing atau pegawai hanya menerima arahan tertentu dari Pimpinan tanpa diberi ruang untuk berekspresi dan menyampaikan ide dengan lepas, sehingga para pegawai pun enggan memberikan ide-ide terbaiknya.

Kritikan yang seringkali terlontar adalah ide-ide terbaik, ide-ide kreatif, ide-ide orisinal pegawai hanya dipakai ketika ingin membuat video WBK dan WBBM, ketika akan mengikuti lomba-lomba HUT BPK, atapun ketika akan tampil di acara family gathering maupun pisah sambut. Pegawai gembira merancang karya seni, merancang karya kreatif, dan merancang karya indah dengan lepas tanpa merasa takut bersalah. Namun ketika sudah berurusan dengan pekerjaan di BPK ide-ide itu seperti hilang. Ada rasa takut salah, takut tidak sesuai ketentuan, maupun kecewa karena idenya pernah ditolak oleh atasan tanpa ada alasan dan tidak diberi ruang untuk berbicara lebih lanjut. Hal ini membuat pegawai segan berkontribusi ide.

Misi BPK yang ketiga adalah melaksanakan tata kelola organisasi yang transparan dan berkesinambungan agar menjadi teladan bagi institusi lainnya. Tentu untuk meuwjudkan misi tersebut perlu untuk menata organisasi BPK secara baik pula. Suatu organisasi yang baik adalah organisasi dimana setiap orang di organisasi tersebut merasa puas dengan keberadaan dirinya dan merasa berkontribusi dalam mencapai visi dan misi organisasi. Pegawai setiap hari datang ke kantor dengan perasaan nyaman dan gembira karena merasa dirinya memberi manfaat bagi perwujudan tujuan organisasi. Pegawai tidak berpikir ke kantor hanya untuk mendapat penghasilan dan bekerja monoton setiap hari tanpa ada ide-ide segar untuk meningkatkan kinerjanya. Mungkin bekerja monoton tidak terlalu salah, namun tentunya akan lebih memiliki arti jika pegawai tersebut juga dapat bekerja dengan puas.

Apa sebenarnya yang dibutuhkan oleh pegawai untuk mewujudkan BPK yang kuat dan hebat di tahun 2029? BPK tidak mungkin menerapkan cara di tahun 2020-2024 untuk kemudian diterapkan pada tahun 2025-2029. Pegawai BPK sudah memasuki generasi Y dan generasi Z, suatu generasi yang harus dilibatkan dalam pekerjaan untuk membuat mereka merasa puas dengan pekerjaannya. Pada tahun 2029  generasi Y dan generasi Z akan mendominasi populasi pegawai BPK. Ide yang muncul untuk mengatasinya adalah menerapkan BRAINSTORMING.

Generasi Y dan Generasi Z

Pada tahun 2029,  generasi yang mendominasi BPK adalah mereka yang lahir setelah tahun 1979 dimana usia ini adalah usia di bawah 50 tahun. Untuk mereka yang lahir sebelum tahun 1979 sudah memasuki usia 50 tahun, dalam arti mereka sudah menjelang masa pensiun hingga mereka yang lahir di tahun 1971. Dari sini bisa kita pahami bahwa pada tahun 2029 ke depannya pegawai BPK yang masih berusia di bawah 50 tahun  adalah generasi Y dan generasi Z yaitu mereka yang lahir antara tahun 1981-2010. 

Generasi Y disebut generasi milenial. Generasi Y adalah generasi yang merasakan perubahan di bidang teknologi dan ekonomi. Tumbuh besar pada masa peralihan teknologi dari analog ke digital, mulai muncul media sosial dan internet menjadikan anak milenial canggih, kreatif, bebas, dan berani mengambil risiko. Mereka juga dikenal begitu ekspresif dan memiliki pikiran yang terbuka, lebih berani menyampaikan pendapat, kepercayaan diri yang tinggi dan out of the box.1

Generasi Z adalah generasi ketika teknologi sudah semakin maju dan internet sudah begitu pesat. Generasi Z merasakan kemudahan dari sisi fasilitas, akses, dan kestabilan finansial keluarga. Hal positif dari generasi ini adalah mereka tumbuh menjadi anak-anal yang berpikiran terbuka, menyukai keberagaman, menyukai hal-hal baru, berpikir kritis, dan ingin menjadi berbeda atau membawa perubahan.2

Ciri-ciri generasi Y dan generasi Z membawa brainstorming menjadi hal yang sudah harus dilakukan untuk membuat mereka mengenal Renstra dan merasa memilikinya.  Perlu melibatkan dengan penuh pemikiran mereka agar mereka tidak bosan dan menganggap Renstra hanya artefak yang tidak bisa dipahami dengan baik. Sehingga agar Renstra BPK tak hanya sekedar artefak di mata generasi Y dan generasi Z perlu membuat cara agar mereka memilikinya, yaitu dengan melibatkan mereka sepenuhnya dalam Brainstorming.

Brainstorming

We are all students of creativity, and what a path we walk! Best wishes to one who share’s my grandfather’s belief that each of our creative gardens can be “grown in this soil of life.” John R. Osborn.

Brainstorming pertama kali dikembangkan oleh Alex Faickney Osborn pada  tahun 1963 di New York. Brainstorming menciptakan suatu situasi yang memberi ruang untuk setiap orang dalam kelompok mencari suatu solusi atas permasalahan yang spesifik. Brainstorming diformulasikan untuk menciptakan keadaan dimana setiap orang akan lebih bebas berpikir dan berpindah menuju pemikiran baru dengan mengombinasikan ide-ide sendiri dengan ide orang lain untuk memunculkan ide baru ataupun menggunakan ide orang lain untuk merangsang munculnya ide. Brainstorming merupakan alternatif pengembangan kemampuan berpikir kreatif. 3

Brainstorming merupakan seni menggali informasi lebih dalam untuk melihat berbagai dimensi dan sudut pandang yang akan memperkaya perspektif. Brainstorming memiliki karakteristik yang berbeda dengan debat yang sudah memiliki bekal pemikiran sebelum sesi berlangsung, brainstorming “present in the moment” dimana setiap orang yang terlibat dalam brainstorming leluasa untuk mencurahkan pemikiran yang muncul saat sesi berlangsung. Brainstorming berbeda pula dengan sesi rapat yang memerlukan kesimpulan dan solusi di akhir sesi, brainstorming tidak harus menghasilkan solusi. Brainstorming bertujuan untuk melihat cara pandang dan ide baru dari masing-masing orang yang terlibat, tanpa penolakan dan tanpa menghakimi.4

Teknik yang dapat digunakan dalam brainstorming beragam agar dapat mengakomodir sesuai kebutuhan dan situasi yang dihadapi. Diantaranya teknik brainwriting, mind mapping, metode 6-3-5, reverse brainstorming, analisis SWOT (strength, weakness, opportunities, thread). Selain itu untuk menggunakan brainstorming secara efektif dan efisien tentu dibutuhkan sesi persiapan, tentukan proses, memilih teknik, mengalokasikan waktu yang cukup, dan menjadwalkan sesi lanjutan. Sehingga pada akhirnya BPK dan masing-masing tim yang akan melaksanakan brainstorming harus mempelajari dan meneliti terlebih dahulu cara yang tepat dengan situasi dan kondisi di BPK.

Sebagai contoh adalah brainstorming pada saat kita menentukan hal-hal yang perlu diatur dalam suatu konsep Peraturan BPK yang akan dibuat dimana penyusunan peraturan BPK merupakan turunan dari Renstra. Peraturan BPK merupakan peraturan perundang-undangan yang dihasilkan oleh BPK. Untuk awalan maka setiap peserta brainstorming akan diminta untuk mengeluarkan pikiran dan idenya mengenai konsep Peraturan BPK yang akan dibuat tersebut. Semua hasil pemikiran masing-masing peserta dicatat dan dikumpulkan. Tidak ada benar dan salah ketika awal brainstorming. Kemudian dilakukan metode-metode seperti analisis SWOT, brainwriting, mind mapping, dan sebagainya. Namun di awal benar-benar harus dipastikan tidak ada penolakan dari siapapun peserta brainstorming. Hal ini penting agar setiap peserta yang merupakan pegawai BPK merasa diterima, tidak ada batas dalam memberikan ide pikiran, dan satu hal yang penting adalah kenyamanan pegawai yang diterima ide pikirannya yang akan membuat pegawai termotivasi untuk selalu melakukan yang terbaik untuk BPK.

Renstra dan Brainstorming

Renstra BPK bukan artefak. Renstra BPK akan membawa perubahan untuk BPK di masa-masa mendatang. Untuk itu, Renstra BPK harus diupayakan agar bisa melibatkan pegawai untuk perwujudannya. Salah satu cara yang dapat digunakan adalah dengan Brainstorming. 

Generasi Y dan Generasi Z, yang akan menjadi pegawai yang mendominasi populasi pegawai BPK pada tahun 2029, merupakan generasi yang open minded, suka dengan perubahan, aktif berinternet dan bermedia sosial, suka dilibatkan, dan suka menyampaikan ide. Cara brainstorming akan bebas menyampaikan ide dan pendapat tanpa disalahkan dan tanpa dihakimi. Sehingga apabila brainstorming diterapkan di BPK akan menciptakan suasana kerja yang membuat semangat karena merasa dihargai baik ide maupun pemikiran sehingga menjadikan Budaya Brainstorming Renstra Bersama Gen Y dan Gen Z Menuju BPK Kuat dan Hebat di Tahun 2029.

  1. Umam, Mengenal Generasi Baby Boomers, X, Y, Z, dan Alpha,https://www.gramedia.com/literasi/generasi-baby-boomers-x-y-z-alpha ↩︎
  2. ibid ↩︎
  3. Asri Widowati, Brainstorming as An Alternatif of Creative Thinking Development in Biology Science Learning, core.ac.uk ↩︎
  4. Inspigo.id, https://id.linkedin.com/pulse/biar-brainstorming-di-kantor-makin-lancar-inspigoindonesia ↩︎
0 FacebookTwitterPinterestEmail
BeritaBerita TerpopulerBPK BekerjaSLIDER

BPK Temukan Pelanggaran Kontrak Penjualan Batu Bara

by Admin
written by Admin

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkap sejumlah permasalahan dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batu bara. Hal itu diungkap melalui pemeriksaan yang dirampungkan pada semester I 2023.

Pemeriksaan kepatuhan atas pengelolaan pertambangan mineral dan batu bara TA 2020-triwulan III 2022 dilaksanakan pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), serta instansi terkait lainnya di Provinsi DKI Jakarta, Bangka Belitung, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara dan Maluku Utara.

Hasil pemeriksaan BPK menyimpulkan bahwa pengelolaan pertambangan mineral dan batu bara TA 2020-triwulan III 2022 pada Kementerian ESDM, KLHK, serta instansi terkait lainnya dilaksanakan tidak sesuai dengan kriteria.

Permasalahan signifikan yang ditemukan, antara lain, terdapat pelanggaran kontrak penjualan batu bara kebutuhan dalam negeri. Hal itu berupa kekurangan/keterlambatan pemenuhan pasokan kontrak kebutuhan batu bara dalam negeri untuk kelistrikan umum oleh badan usaha pertambangan (BUP) serta pemegang izin pengangkutan dan penjualan (IPP) batu bara periode September 2021 sampai dengan triwulan III 2022, namun atas pelanggaran tersebut belum ditindaklanjuti dengan pengenaan sanksi administratif.

Hal tersebut mengakibatkan antara lain potensi denda pelanggaran yang belum dikenakan oleh Ditjen Minerba sebesar 1,44 miliar dolar AS.

Atas permasalahan itu, BPK merekomendasikan kepada Menteri ESDM supaya menginstruksikan Dirjen Minerba antara lain agar melakukan klarifikasi terhadap kekurangan/keterlambatan pemenuhan kebutuhan batu bara dalam negeri untuk kelistrikan umum kepada BUP serta pemegang IPP batu bara, dan menetapkan denda berdasarkan hasil klarifikasi.

0 FacebookTwitterPinterestEmail
BeritaBPK BekerjaSLIDER

BPK Ungkap Permasalahan dalam Proyek Unitisasi Jambaran Tiung Biru

by Admin
written by Admin

JAKARTA, WARTA PEMERIKSA — Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah menyelesaikan laporan hasil pemeriksaan (LHP) kepatuhan yang terkait dengan tema penguatan infrastruktur, yaitu hasil pemeriksaan atas pengembangan lapangan gas Unitisasi Jambaran-Tiung Biru (JTB). Lapangan Gas Unitisasi JTB yang berlokasi di Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur ini adalah penggabungan Lapangan Jambaran yang terdapat pada Wilayah Kerja (WK) Cepu dengan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) operator ExxonMobil Cepu Ltd (EMCL) dan Lapangan Tiung Biru yang terdapat pada WK Nusantara dengan KKKS operator PT Pertamina Eksplorasi Produksi (PT Pertamina EP).

PT Pertamina EP Cepu (PT PEPC), yang merupakan pemilik partisipasi (participating interest) 45 persen pada WK Cepu, ditunjuk sebagai Operator Lapangan Gas Unitisasi JTB sejak ditandatanganinya Head of Agreement antara EMCL, PT PEPC, dan PT Pertamina EP tentang Unitisasi Lapangan JTB pada 17 Agustus 2011. Pada tanggal 20 September 2022, SKK Migas dan PT PEPC telah berhasil melakukan kegiatan on stream gas pada Lapangan Gas Unitisasi JTB dan sampai dengan tanggal 18 November 2022 telah dilakukan lifting gas sebesar 1.391,71 Million Standard Cubic Feet (MMSCF).

Pada semester I tahun 2023, BPK telah menyelesaikan hasil pemeriksaan atas pengembangan Lapangan Gas Unitisasi JTB tahun 2017-semester I 2022 pada Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), KKKS PT Pertamina EP Cepu (PT PEPC), dan instansi terkait di DKI Jakarta dan Jawa Timur. Pengembangan lapangan gas dilakukan untuk mendukung Program Prioritas (PP) 4 yakni infrastruktur ketenagalistrikan, khususnya KP kecukupan penyediaan energi dan tenaga listrik.

Pemeriksaan ini dilakukan dalam upaya BPK mendorong pemerintah dalam mencapai TPB ke-7, terutama target 7.1, menjamin akses universal terhadap layanan energi yang terjangkau, andal dan modern.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, BPK menyimpulkan bahwa pengembangan Lapangan Gas Unitisasi JTB tahun 2017-semester I 2022 telah dilaksanakan sesuai kriteria dengan pengecualian atas beberapa permasalahan. Permasalahan signifikan yang ditemukan yaitu hasil pekerjaan proyek Engineering, Procurement, Construction, and Commissioning (EPCC) Gas Processing Facility (GPF) yang dilaksanakan oleh Konsorsium RJJ belum sepenuhnya sesuai dengan lingkup pekerjaan pada kontrak dan perubahannya.

Hal itu seperti terdapat pengurangan lingkup pekerjaan dan deviasi spesifikasi teknis hasil pekerjaan yang belum ditetapkan sebagai contract change order (CCO) pengurang nilai kontrak EPCC GPF sebesar 6,99 juta dolar AS. Kemudian, volume item pekerjaan terpasang yang kurang dari dokumen pendukung pembayaran sebesar 2,53 juta dolar AS.

Selain itu, terdapat keterlambatan atas pelaksanaan pekerjaan EPCC GPF. Hal ini mengakibatkan kelebihan pembebanan biaya operasi atas hasil pekerjaan EPCC GPF yang tidak sesuai lingkup pekerjaan minimal sebesar 9,52 juta dolar AS (6,99 juta dolar AS+ 2,53 juta dolar AS).

Kemudian, terdapat denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan EPCC GPF berpotensi tidak menambah bagi hasil bagian negara sebesar 82,79 juta dolar AS dan negara kehilangan potensi pendapatan dari gas yang tidak dapat dijual untuk periode 20 September-18 November 2022 karena belum selesainya seluruh GPF minimal sebesar 5,84 juta dolar AS.

BPK merekomendasikan Kepala SKK Migas agar memerintahkan Kepala Unit Percepatan Proyek (UPP) JTB SKK Migas berkoordinasi dengan Direktur Utama PT PEPC untuk menetapkan CCO EPCC GPF minimal sebesar 6,99 juta dolar AS dan memperhitungkannya sebagai pengurang nilai amendemen kontrak, mengenakan denda keterlambatan kepada Konsorsium RJJ sebesar 82,79 juta dolar AS, dan segera menyelesaikan pekerjaan EPCC GPF.

Kemudian, Kepala Divisi Pemeriksaan Perhitungan Bagian Negara SKK Migas untuk tidak memperhitungkan biaya item pekerjaan yang kurang terpasang dalam close out Authorization for Expenditure (AFE) GPF minimal sebesar 2,53 juta dolar AS, dan memperhitungkan denda keterlambatan sebagai pengurang nilai proyek pada proses close out AFE GPF.

Secara keseluruhan hasil pemeriksaan atas pengembangan Lapangan Gas Unitisasi JTB mengungkapkan 4 temuan yang memuat 7 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 1 kelemahan SPI dan 6 ketidakpatuhan sebesar Rp40,65 miliar dan 103,37 juta dolar AS atau total ekuivalen Rp1,59 triliun.

0 FacebookTwitterPinterestEmail
BeritaBerita TerpopulerBPK BekerjaSLIDER

Operasi SAR Basarnas Belum Efektif, Ini Rekomendasi BPK

by Admin
written by Admin

JAKARTA, WARTA PEMERIKSA — Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan sejumlah rekomendasi kepada Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan SAR (search and rescue) atau operasi pencarian dan pertolongan.

Rekomendasi ini diberikan BPK setelah melakukan pemeriksaan kinerja penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan pada Basarnas tahun 2022 sampai dengan semester I tahun 2023. Pada Kamis (22/2/2024), BPK telah menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kinerja tersebut kepada Kepala Basarnas Marsekal Madya Kusworo, di Jakarta.

Anggota I BPK/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I Nyoman Adhi Suryadnyana saat penyerahan LHP menyampaikan bahwa Basarnas telah melakukan sejumlah upaya dan capaian dalam penyelenggaran operasi pencarian dan pertolongan. “Namun, masih terdapat area-area yang belum efektif yang masih perlu dilakukan perbaikan-perbaikan,” kata Nyoman.

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, kata Nyoman, SDM pada Basarnas belum sepenuhnya mendukung efektivitas pencarian dan pertolongan, terutama penempatan rescuer belum berdasarkan kebutuhan satker serta kompetensinya yang harus ditingkatkan sesuai standar, dan program pengembangan kompetensi belum memadai.

“Hal ini mengakibatkan beban kerja dan pelayanan pencarian dan pertolongan yang belum merata. Ini menjadi pekerjaan rumah yang harus kita selesaikan,” kata Nyoman.

Permasalahan kedua, pelaksanaan siaga pencarian dan pertolongan belum sepenuhnya efektif dalam mendukung pencarian dan pertolongan, terutama pada komposisi regu siaga dan rescuer on call  tidak mewakili kemampuan kolektif, serta belum dibentuk sesuai analisis kebutuhan operasi pencarian dan pertolongan.

“Berdasarkan permasalahan ini maka mengakibatkan waktu respons paling lama 25 menit belum sepenuhnya terpenuhi dan kegiatan operasi pencarian dan pertolongan secara cepat dan tepat belum tercapai,” ujarnya.

Ketiga, Nyoman mengungkapkan bahwa operasi pencarian dan pertolongan belum sepenuhnya efektif, karena dari 873 operasi atau 24,82 persennya tidak memenuhi standar waktu tempuh. Kemudian, sebanyak 377 operasi tidak dapat mengevakuasi seluruh korban dan belum dilakukan evaluasi secara rutin.

Permasalahan keempat, pembinaan potensi pencarian dan pertolongan belum sepenuhnya mendukung pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan.

Atas permasalahan tersebut, BPK memberikan sejumlah rekomendasi kepada Basarnas. Nyoman mengatakan, BPK merekomendasikan Kepala Basarnas untuk menyusun rencana pengembangan SDM yang memuat target dan program pemenuhan standar kompetensi bagi seluruh personil rescuer jangka panjang.

Rekomendasi kedua, menyusun dan mentapkan perubahan Peraturan Basarnas Nomor 8 Tahun 2021 tentang Siaga Pencarian dan Pertolongan dengan memperhatikan formasi serta kompetensi rescuer pada masing-masing satker dan menetapkan metode siaga yang memadai.

Rekomendasi lainnya untuk Basarnas adalah menetapkan rencana nasional pencarian dan pertolongan. Kemudian, merevisi Peraturan Kepala Basarnas Nomor 6 Tahun 2022 yang secara spesifik mengatur kondisi di lapangan pada waktu pelaksanaan operasi. “Juga mengevaluasi pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan secara rutin.”

0 FacebookTwitterPinterestEmail
BeritaBerita FotoSLIDER

Periksa Progress Infrastruktur,  Haerul Saleh Kunjungi IKN

by admin2
written by admin2

Penajam Paser Utara – Dalam kunjungan lapangan, Anggota IV BPK, Haerul Saleh bersama Menteri PUPR Basuki Hadimuljono melakukan supervisi dan meninjau progress pembangunan infrastruktur dasar Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur (21/2).

Supervisi pemeriksaan ini merupakan bagian dari pemeriksaan atas kewajaran penyajian Laporan Keuangan Kementerian PUPR Tahun 2023. Pemeriksaan dilakukan berdasarkan pada  kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan informasi dalam laporan keuangan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Salah satu sampel pemeriksaan adalah pada Progress Pembangunan Infrastruktur Dasar IKN. Pemeriksaan ini dilaksanakan sesuai dengan SPKN, harapan penugasan, dan Prosedur Pemeriksaan  yang telah ditetapkan.

Kegiatan kunjungan lapangan dalam rangka Audit BPK tersebut diawali dari Balikpapan melewati jalan tol akses IKN menuju Jembatan Pulau Balang, hingga Bandara VVIP IKN Nusantara. Selanjutnya menuju Kawasan Inti Pusat Pemerintahan IKN Nusantara dengan meninjau  Kantor Presiden dan lapangan upacara pada Kawasan Istana Kepresidenan, tower hunian ASN, dan dilanjutkan ke Bendungan Sepaku Semoi

0 FacebookTwitterPinterestEmail
Ilustrasi audit (Sumber: Freepik)
BeritaBerita TerpopulerBPK BekerjaIHPS I 2023Sorotan

Kerugian Negara/Daerah Paling Banyak Terdapat di Pemda

by Admin
written by Admin

JAKARTA, WARTA PEMERIKSA — Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mencatat bahwa jumlah kerugian negara/daerah dengan status telah ditetapkan sepanjang periode 2005-semester I 2023 sebesar Rp4,89 triliun. Dari jumlah itu, kerugian negara/daerah paling banyak terdapat pada pemerintah daerah (pemda).

Kerugian negara/daerah tersebut tidak termasuk nilai kerugian negara/daerah dari hasil penghitungan kerugian negara atas permintaan instansi yang berwenang dalam rangka penanganan kasus tindak pidana korupsi.

“Hasil pemantauan menunjukkan kerugian negara/daerah yang telah ditetapkan selama periode 2005-semester I 2023 sebesar Rp4,89 triliun. Kerugian negara/daerah tersebut terjadi pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN,
Lembaga/Badan Lainnya, dan BUMD,” demikian dikutip dari Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I 2023.

Secara terperinci, kerugian negara/daerah yang terjadi pada pemda sebesar Rp3.825,56 miliar (78,17%). Jumlah itu merupakan nilai yang terbesar dari total kerugian negara/daerah dengan status telah ditetapkan sepanjang periode 2005-semester I 2023.

Sedangkan total kerugian negara pada pemerintah pusat, BUMN, Lembaga/Badan Lainnya, dan BUMD adalah, berturut-turut sebesar Rp1.032,15 miliar (21,09%), Rp16,43 miliar (0,34%), Rp8,39 miliar (0,17%) dan Rp11,34 miliar (0,23%).

Secara total, tingkat penyelesaian kerugian yang terjadi pada periode 2005-semester I 2023 menunjukkan terdapat angsuran sebesar Rp1.301,66 miliar (26,60%), pelunasan sebesar Rp1.775,76 miliar (36,28%), dan penghapusansebesar Rp90,90 miliar (1,86%). Dengan demikian, masih terdapat sisa kerugian sebesar Rp1.725,55 miliar (35,26%).

Secara terperinci, tingkat penyelesaian ganti kerugian negara/daerah dengan status telah ditetapkan melalui pengangsuran, pelunasan, dan penghapusan pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, Lembaga/Badan Lainnya, dan BUMD masing-masing sebesar 72,52%, 63,03%, 19,12%, 18,12%, dan 32,99%.

“Data tersebut menunjukkan bahwa pemerintah pusat memiliki persentase penyelesaian ganti rugi negara yang paling tinggi,” tulis BPK. 

0 FacebookTwitterPinterestEmail
Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Isma Yatun menyerahkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I tahun 2023 kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara, Jumat (8/12/2023). (Sumber foto: BPMI Sekretariat Presiden)
BeritaBerita TerpopulerBPK BekerjaIHPS I 2023SLIDER

Sejak 2005, BPK Hasilkan 697.383 Rekomendasi Senilai Rp313,98 Triliun

by Admin
written by Admin

JAKARTA, WARTA PEMERIKSA — Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terus memantau pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan (TLRHP) oleh entitas. Tindak lanjut sangat penting dan menjadi wujud komitmen entitas dalam memperbaiki tata kelola keuangan negara/daerah.

Seperti dikutip dari Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I 2023, ada sebanyak 697.383 rekomendasi yang diberikan BPK kepada entitas senilai Rp313,98 triliun sepanjang periode 2005-semester I 2023.

“Secara kumulatif sampai dengan semester I 2023, rekomendasi BPK atas hasil pemeriksaan periode 2005-semester I 2023 telah ditindaklanjuti entitas dengan penyerahan aset dan/atau penyetoran uang ke kas negara/daerah/perusahaan adalah sebesar Rp132,69 triliun, di antaranya sebesar Rp19,20 triliun atas hasil pemeriksaan periode RPJMN (2020-semester I 2023),” demikian dikutip dari IHPS I 2023.

Secara lebih terperinci, dari 697.383 rekomendasi, tindak lanjut oleh entitas yang sesuai dengan rekomendasi sebanyak 536.074  rekomendasi (76,9%) sebesar Rp153,71 triliun. Kemudian, belum sesuai dengan rekomendasi sebanyak 120.876 rekomendasi (17,3%) sebesar Rp114,51 triliun.

Rekomendasi yang belum ditindaklanjuti sebanyak 33.059 rekomendasi (4,7%) sebesar Rp22,21 triliun. Adapun yang tidak dapat ditindaklanjuti sebanyak 7.374 rekomendasi (1,1%) sebesar Rp23,55 triliun.

Sebagai informasi, UU Nomor 15 Tahun 2004 menyatakan secara tegas bahwa pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam LHP dan wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atasrekomendasi tersebut. 

Pejabat yang diketahui tidak melaksanakan kewajiban menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK dapat dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian dan/atau sanksi pidana.

BPK melakukan pemantauan pelaksanaan TLRHP untuk menentukan sejauh mana pejabat terkait telah melaksanakan rekomendasi hasil pemeriksaan dalam tenggang waktu yang telah ditentukan. Jawaban atau penjelasan tentang tindak lanjut rekomendasi disampaikan oleh pejabat yang diperiksa dan/atau pejabat yang bertanggung jawab kepada BPK.

Selanjutnya, BPK menelaah jawaban tersebut untuk menentukan apakah jawaban/penjelasan pejabat tersebut telah dilakukan sesuai dengan rekomendasi BPK. 

0 FacebookTwitterPinterestEmail
Newer Posts
Older Posts
@2021-2022 - Warta BPK GO. Kontak : warta@bpk.go.id