Category:

BPK Bekerja

Apakah Transformasi Digital Tingkatkan Kualitas dan Transparansi Pemeriksaan?

by Admin 1 06/04/2023

written by Admin 1

JAKARTA, WARTAPEMERIKSA — Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah mengembangkan sejumlah program dan aplikasi sebagai perwujudan transformasi digital. Menurut Wakil Ketua BPK Agus Joko Pramono, manfaat besar dari sebuah transformasi digital adalah terjadinya peningkatan kualitas pemeriksaan dan efisiensi kerja.

Dengan berbagai sistem yang dibangun, pemeriksa bisa mendapatkan informasi secara cepat tentang apa yang harus dan akan dilakukan saat melakukan pemeriksaan. “Kita juga jadi bisa semakin tepat dalam memberikan solusi karena tersedia data yang bersifat masif,” kata Wakil Ketua BPK saat berbincang dengan Warta Pemeriksa, di Jakarta, belum lama ini.

“Tapi dengan transformasi digital, auditor tersebut bisa melihat dan mengumpulkan dengan cepat data pemeriksaan di entitas baru tempat dia ditugaskan. Tidak lagi mencari-cari data hingga berminggu-minggu. Auditor itu akan dengan mudah mengetahui apa saja hasil pemeriksaan dan siapa saja yang pernah memeriksa. Semua informasi itu disajikan di dalam platform. Ini pasti meningkatkan kemampuan individu.”

Wakil Ketua BPK mencontohkan, seorang pemeriksa yang biasa melakukan pemeriksaan di pemerintah daerah lalu dipindahkan ke pemerintah pusat untuk memeriksa anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Dengan kondisi itu maka akan membutuhkan waktu yang cukup lama bagi pemeriksa tersebut untuk memahami permasalahan.

“Tapi dengan transformasi digital, auditor tersebut bisa melihat dan mengumpulkan dengan cepat data pemeriksaan di entitas baru tempat dia ditugaskan. Tidak lagi mencari-cari data hingga berminggu-minggu. Auditor itu akan dengan mudah mengetahui apa saja hasil pemeriksaan dan siapa saja yang pernah memeriksa. Semua informasi itu disajikan di dalam platform. Ini pasti meningkatkan kemampuan individu,” kata dia.

Manfaat lainnya yang juga sangat penting adalah menjamin transparansi kerja. Dalam proses pemeriksaan, siapa saja yang bertugas dan terlibat dalam pemeriksaan akan diketahui melalui sistem pemeriksaan yang sudah diterapkan BPK. “Dengan demikian, orang-orang bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan. Jadi, transformasi digital akan menjamin transparansi proses kerja,” ujar Wakil Ketua BPK.

Sejauh ini, sudah ada beberapa capaian signifikan yang telah diraih BPK terkait transformasi digital. BPK sudah membentuk Digital Enterprise Architecture BPK atau disingkat DNA BPK. DNA BPK menggambarkan hubungan antara proses bisnis, data, aplikasi, teknologi, sampai dengan implementasi arsitekturnya.

BPK Terus Pacu Transformasi Digital

Capaian lainnya adalah pengembangan Sistem Aplikasi Pemeriksaan (SiAP). Aplikasi tersebut sudah terintegrasi mulai dari perencanaan hingga pelaporan. Sehingga, pemeriksa yang melakukan reassessment, bisa terfasilitasi. Integrasi ini penting untuk mendukung audit berbasis risiko dalam melakukan pemetaan risiko entitas dan permasalahan di dalamnya, karena data yang dimiliki sudah terintegrasi. Pemeriksa sudah melaksanakan semua kegiatannya menggunakan SiAP sampai proses pelaporan. Bahkan SiAP sudah terintegrasi dengan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

BPK juga mengembangkan big data analytics atau BIDICS. BIDICS mempermudah pengambilan keputusan karena tersedia banyak data di dalamnya. Lewat BIDICS, pemeriksa mampu mengidentifikasi penyimpangan-penyimpangan tertentu.

06/04/2023

Berita Berita Terpopuler BPK Bekerja SLIDER

Ini Bentuk Reformasi Proses Pemeriksaan BPK Terkait Transformasi Digital

by Admin 1 05/04/2023

written by Admin 1

JAKARTA, WARTAPEMERIKSA — BPK terus berupaya mengubah proses bisnis di berbagai lini dari yang awalnya masih tradisional, lalu melakukan digitalisasi, dan masuk ke fase transformasi digital. Terkait transformasi digital dalam proses pemeriksaan, BPK terus mengembangkan sejumlah program dan aplikasi.

Salah satu program yang sedang dikembangkan adalah neuro language programme. Program itu dapat membantu pemeriksa mencari rekomendasi tertentu atas suatu temuan. Wakil Ketua BPK Agus Joko Pramono mengatakan, permasalahan yang ditemukan dalam pemeriksaan BPK banyak yang merupakan temuan berulang.

BPK Bentuk DNA BPK, Apa Itu?

Persoalannya, pemeriksa terkadang tidak tahu rekomendasi apa yang sebelumnya diberikan atas temuan berulang tersebut. Dengan mengetahui rekomendasi yang diberikan sebelumnya, auditor bisa menganalisis atau memperbaiki rekomendasi yang akan diberikan agar temuan berulang itu bisa diselesaikan.

“Jadi, pemeriksa punya informasi mengenai rekomendasi yang pernah dibuat untuk temuan yang sama. Ini yang kita sebut dengan transformasi digital,” kata Wakil Ketua BPK saat berbincang dengan Warta Pemeriksa, di Jakarta, belum lama ini.

Wakil Ketua BPK pun membayangkan bahwa dalam beberapa tahun ke depan, pemeriksa tidak lagi harus jalan ke suatu tempat untuk melakukan proses pemeriksaan. Dalam pemeriksaan pengadaan barang misalnya, pemeriksa cukup mengetik dan melakukan pencarian di sistem guna membandingkan pembelian barang di suatu kementerian dengan harga di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa (LKPP).

“Pada intinya, tujuan besar transformasi digital adalah kita mengubah proses kerja di BPK, baik untuk unsur pemeriksaan maupun unsur penunjang dan pendukung. Dari sisi pemeriksaan, dengan transformasi digital kita seharusnya bisa lebih advance dalam mengumpulkan data pemeriksaan.”

“Jadi, bukan lagi kita keluar mencari data. Tapi kita sudah masukkan semua data LKPP, data kementerian, harga per unit barang. Jika terjadi perbedaan, barulah auditor melakukan asesmen,â€ ungkap dia.

Wakil Ketua BPK menambahkan, saat ini juga sedang berupaya mengintegrasikan semua laporan hasil pemeriksaan (LHP). Lewat upaya itu, nantinya akan diketahui LHP mana saja, misalnya, yang menyebutkan ada kerugian negara. Kemudian, di temuan kerugian tersebut, apa saja bentuk rekomendasi yang disampaikan BPK.

“Pada intinya, tujuan besar transformasi digital adalah kita mengubah proses kerja di BPK, baik untuk unsur pemeriksaan maupun unsur penunjang dan pendukung. Dari sisi pemeriksaan, dengan transformasi digital kita seharusnya bisa lebih advance dalam mengumpulkan data pemeriksaan,” ujar dia.

Kembangkan Enterprise Architecture, Ini Alasan BPK

Capaian lainnya adalah pengembangan Sistem Aplikasi Pemeriksaan (SiAP). Aplikasi tersebut sudah terintegrasi mulai dari perencanaan hingga pelaporan. Sehingga, pemeriksa yang melakukan reassessment, bisa terfasilitasi. Integrasi ini penting untuk mendukung risk audit dalam melakukan pemetaan risiko entitas dan permasalahan di dalamnya, karena data yang dimiliki sudah terintegrasi. Pemeriksa sudah melaksanakan semua kegiatannya menggunakan SiAP sampai proses pelaporan. Bahkan SiAP sudah terintegrasi dengan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

05/04/2023

Berita Berita Terpopuler BPK Bekerja SLIDER

BPK Terus Pacu Transformasi Digital

by Admin 1 04/04/2023

written by Admin 1

JAKARTA, WARTAPEMERIKSA — Transformasi digital bukanlah pilihan, melainkan sebuah kebutuhan dan keharusan. Penerapan transformasi digital akan membuat proses bisnis di suatu organisasi menjadi semakin efektif dan efisien. Pentingnya melakukan transformasi digital disadari betul oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Jadi dia bisa melakukan asesmen terhadap dirinya sendiri ataupun mengikuti diklat kapan pun dia bisa melakukan. Caranya, dengan memasukkan modul diklat ke dalam platform yang mana orang bisa mengambil waktu diklat secara fleksibel. Lalu, di dalamnya ada tim yang melakukan asesmen terhadap kemampuan orang tersebut sampai akhirnya ruang dan waktu menjadi tidak relevan lagi dalam proses diklat.”

BPK terus memacu transformasi digital agar semakin kuat dan hebat dalam menjalankan mandat konstitusi untuk melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara. Wakil Ketua BPK Agus Joko Pramono mengatakan, BPK berupaya mengubah proses bisnis di berbagai lini, dari yang awalnya masih tradisional, lalu melakukan digitalisasi, dan masuk ke fase transformasi digital.

Menurut Agus, ada perbedaan mendasar antara digitalisasi dengan transformasi digital. Ia mengatakan, digitalisasi merupakan upaya mengubah proses bisnis dari yang tadinya bersifat manual menjadi menggunakan sebuah sistem informasi. Sedangkan transformasi digital lebih dari itu.

“BPK sekarang melompat lebih jauh dari sekadar digitalisasi, yaitu melakukan transformasi digital. Dalam transformasi digital, kita bisa mengeliminasi ruang dan waktu kerja. Seseorang bisa bekerja dimanapun dan kapanpun, tanpa menunggu kantor buka, tanpa menunggu dia ada di kantor, tanpa menunggu dia berkumpul dengan rekan kerjanya,” kata Wakil Ketua BPK saat berbincang dengan Warta Pemeriksa, di Jakarta, belum lama ini.

Ini Capaian BPK dalam Transformasi Digital

Salah satu contoh konkret bentuk transformasi digital yang sedang dikembangkan secara masif oleh BPK adalah dalam konteks pendidikan dan pelatihan (diklat). Dahulu, diklat BPK dilakukan dengan pelatihan di dalam ruang atau class room model.

Kemudian, meningkat dengan proses digitalisasi yang mana proses diklat bisa dilakukan dengan aplikasi konferensi video. Meskipun proses diklat sudah menggunakan layanan konferensi video, seseorang masih harus dibatasi dengan waktu. Sedangkan dalam konteks transformasi digital, seseorang bisa melakukan diklat di mana saja dan kapan saja.

“Jadi dia bisa melakukan asesmen terhadap dirinya sendiri ataupun mengikuti diklat kapan pun dia bisa melakukan. Caranya, dengan memasukkan modul diklat ke dalam platform yang mana orang bisa mengambil waktu diklat secara fleksibel. Lalu, di dalamnya ada tim yang melakukan asesmen terhadap kemampuan orang tersebut sampai akhirnya ruang dan waktu menjadi tidak relevan lagi dalam proses diklat.”

Menakar Kesiapan Masyarakat Menyambut Transformasi Digital

Terkait transformasi digital dalam proses pemeriksaan, BPK juga terus mengembangkan sejumlah program dan aplikasi. Salah satu program yang sedang dikembangkan adalah neuro language programme. Program itu dapat membantu pemeriksa mencari rekomendasi tertentu atas suatu temuan.

04/04/2023

Ilustrasi enterprise architecture BPK (Sumber: Freepik)

Berita Berita Terpopuler BPK Bekerja SLIDER

Kembangkan Enterprise Architecture, Ini Alasan BPK

by Admin 1 31/03/2023

written by Admin 1

JAKARTA, WARTAPEMERIKSA — Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengembangkan penerapan enterprise architecture (EA) untuk penguatan organisasi. Platform EA tersebut diberi nama Digital Enterprise Architecture atau DNA BPK.

Kepala Bagian Dukungan Pemeriksaan dan Manajemen Kinerja Teknologi Informasi, Biro TI Badan Pemeriksa Keuangan, Pingky Dezar Zulkarnain menjelaskan, EA adalah kerangka kerja yang digunakan oleh suatu organisasi untuk mengembangkan proses bisnis yang ada di organisasi tersebut.

“Supaya proses bisnis kita didukung oleh data yang cukup dan menghasilkan data yang bermanfaat. Supaya proses bisnis ini berjalan cepat dan akurat maka diperkuat dengan aplikasi untuk bisa mengalirkan data. Ini semuanya diikat dalam satu kesatuan. Tidak bisa lagi jalan kemana-mana sendiri-sendiri.”

Pingky mengatakan, dalam sebuah proses bisnis, EA akan mensyaratkan keterkaitan data, aplikasi, dan teknologi. “Itu menjadi satu kesatuan dan diikat. Rujukannya adalah visi misi organisasi. Sehingga, payung utamanya adalah visi dan misi BPK,” ujarnya kepada Warta Pemeriksa, belum lama ini.

Pingky mengatakan, penerapan EA pada masa lalu menggunakan dokumen-dokumen fisik. Sejatinya, BPK juga sudah memiliki dokumen proses bisnis. Akan tetapi, terdapat kelemahan karena akan menjadi sulit untuk menelusuri dokumen yang tidak terdigitalisasi tersebut.

“Kalau ada proses bisnis yang berubah itu akan susah misalnya kita harus menelusuri dokumen-dokumen tersebut,” ujarnya.

Pemilihan nama DNA ditampung dari beberapa masukan. Dengan mengedepankan unsur digital, ini sesuai dengan keinginan BPK yang ingin menjadi organisasi berbasis digital. Sering juga disebut dengan istilah digital by default.

“Jadi, apapun proses bisnisnya maka akan berjalan di atas platform digital,” ungkap Pingky.

SAI20 Kawal Transformasi Digital, Ini Penjelasan BPK

Dia menekankan, DNA bukan sebuah aplikasi. Dia mengakui masih banyak yang menganggap DNA adalah sebuah aplikasi yang dibuat oleh Biro TI. Dia menyampaikan, DNA adalah platform untuk merawat organisasi BPK.

“Supaya proses bisnis kita didukung oleh data yang cukup dan menghasilkan data yang bermanfaat. Supaya proses bisnis ini berjalan cepat dan akurat maka diperkuat dengan aplikasi untuk bisa mengalirkan data. Ini semuanya diikat dalam satu kesatuan. Tidak bisa lagi jalan kemana-mana sendiri-sendiri,” ujarnya.

Pingky menyampaikan, DNA telah memetakan 17 proses bisnis utama di BPK. DNA juga sudah memetakan apakah ada data yang dihasilkan dari proses bisnis tersebut. Kemudian, terpetakan pula berbagai aplikasi yang digunakan seperti Sistem Manajemen Pemeriksaan (SMP), Sistem SDM (SSDM), dan lain-lain.

Hal itu semua akan masuk dalam arsitektur aplikasi yang ada di dalam DNA. “Akan terlihat juga kolaborasi antaraplikasi. Jadi tidak ada yang redundant,” ungkap Pingky.

Pingky menyampaikan, tantangan utama saat ini adalah masih kurangnya SDM yang memahami konsep EA. Salah satu cara untuk mengatasi masalah itu yakni penyelenggaraan sertifikasi untuk keahlian EA. Ada enam orang yang kini sudah mendapatkan sertifikasi.

Hadapi Ancaman Digital, Ini Upaya Mitigasi BPK

Ke depannya, ujar Pingky, sertifikasi EA akan bertambah lagi. Menurutnya, pada tahun ini akan menjadi tahun sosialisasi ke pegawai supaya lebih banyak SDM yang memahami fungsi DNA.

“Jadi tidak ada lagi yang menganggap bahwa DNA adalah aplikasi buatan Biro TI,” kata Pingky.

31/03/2023

Berita Berita Terpopuler BPK Bekerja SLIDER

Ini Catatan BPK Terhadap Pengelolaan Dana Haji di BPKH

by Admin 1 30/03/2023

written by Admin 1

JAKARTA, WARTAPEMERIKSA — Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa Laporan Keuangan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) yang terdiri atas neraca per 31 desember 2021, laporan operasional, laporan arus kas, dan laporan perubahan aset neto untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan. Sesuai dengan LK BPKH Tahun 2021 (audited) nilai aset dan liabilitas BPKH per 31 Desember 2021 disajikan masing-masing sebesar Rp 160,59 triliun dan Rp 142,88 triliun.

“Dalam opini BPK, BPK memberikan penekanan bahwa proses integrasi dan sinkronisasi antara Laporan Keuangan Operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji Kementerian Agama dan LK BPKH penting untuk dioptimalkan. Ini mengingat proses tersebut belum berjalan dengan baik.”

Dengan demikian, jumlah aset neto sebesar Rp 17,71 triliun. Hal itu dikutip dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan BPKH Tahun 2021 yang dirampungkan pada Mei 2022.

Pendapatan dan beban BPKH Tahun 2021 masing-masing sebesar Rp10,76 triliun dan Rp3,04 triliun. Sehingga terdapat surplus komprehensif sebesar Rp7,72 triliun. Berdasarkan hasil pemeriksaan, BPK memberikan opini WTP atas LK BPKH Tahun 2021.

Dalam opini BPK, BPK memberikan penekanan bahwa proses integrasi dan sinkronisasi antara Laporan Keuangan Operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji Kementerian Agama dan LK BPKH penting untuk dioptimalkan. Ini mengingat proses tersebut belum berjalan dengan baik.

IHPS I 2022 Memuat Hasil Pemeriksaan Keuangan Pemerintah Pusat, Ini Detailnya

Selain memberikan opini, hasil pemeriksaan BPK mengungkapkan 13 temuan pemeriksaan yang memuat 27 permasalahan. Hal itu terdiri atas 19 permasalahan kelemahan SPI dan delapan permasalahan ketidakpatuhan sebesar Rp10,62 miliar. Namun demikian, permasalahan tersebut tidak memengaruhi secara material terhadap kewajaran penyajian laporan keuangan.

Permasalahan itu antara lain penyusunan laporan keuangan belum sepenuhnya dihasilkan dari sistem informasi akuntansi dan proses rekonsiliasi antara Divisi Akuntansi dan pelaporan dan bidang-bidang terkait. Selain itu, terdapat suspense account sebesar Rp2,09 miliar yang belum dapat ditelusuri, penyajian belanja pada LRA belum menggambarkan aliran kas keluar secara riil, dan cadangan kerugian penurunan nilai atas tabungan dan deposito belum diungkapkan dalam laporan keuangan.

BPK Ungkap 9.158 temuan Sebesar Rp18,37 triliun pada Semester I 2022

Akibatnya, penyajian beberapa akun dalam LK BPKH masih memerlukan penyesuaian dan koreksi. BPK pun merekomendasikan kepada kepala dan anggota Badan Pelaksana BPKH terkait untuk melakukan percepatan dalam penyempurnaan sistem informasi akuntansi dan melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan keuangan secara berkala dan tepat waktu dengan mempertimbangkan batas waktu penyampaian laporan keuangan untuk diaudit.

30/03/2023

Berita Berita Terpopuler BPK Bekerja SLIDER

Akses Air Minum Layak Belum Merata, Ini Rekomendasi BPK ke Pemerintah

by Admin 1 29/03/2023

written by Admin 1

JAKARTA, WARTAPEMERIKSA — Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan Pemeriksaan Kinerja atas Penyediaan Infrastruktur Air Minum dan Air Limbah Domestik Berbasis Masyarakat tahun 2020 sampai Semester I Tahun 2021 di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) serta instansi terkait lainnya. Pemeriksaan kinerja ini dilakukan karena pemerintah belum mencapai target RPJMN 2015â€“2019 sebesar 100 persen untuk akses air minum layak dan akses sanitasi layak di tahun 2019.

Sampai 2019, akses air minum layak baru sebesar 89,27 persen dan akses sanitasi layak sebesar 77,39 persen. Dalam RPJMN 2020-2024, pemerintah mencanangkan major project 10 juta sambungan rumah (SR) yang diharapkan dapat meningkatkan akses air minum sebagai bagian dari target 100 persen akses air minum layak.

“Tanpa mengurangi penghargaan BPK terhadap upaya dan keberhasilan Kementerian PUPR dalam penyediaan infrastruktur air minum dan air limbah domestik berbasis masyarakat tahun 2020 sampai semester i tahun 2021, BPK menyimpulkan apabila permasalahan-permasalahan di atas tidak segera diatasi maka dapat mempengaruhi pencapaian target nasional yang telah ditetapkan dalam penyediaan infrastruktur air minum dan air limbah domestik berbasis masyarakat.”

Termasuk di dalamnya 15 persen rumah tangga memiliki akses air minum aman. Kemudian, meningkatnya rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak menjadi 90 persen termasuk di dalamnya 15 persen rumah tangga memiliki akses sanitasi aman.

BPK menemukan beberapa permasalahan signifikan. Permasalahan ini berpotensi dapat mengganggu keberhasilan dan ketercapaian Kementerian PUPR dalam proses kebijakan dan kelembagaan, perencanaan, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi atas pemanfaatan infrastruktur air minum dan air limbah domestik berbasis masyarakat.

Terkait pelaksanaan, BPK menyebut, pemerintah daerah belum seluruhnya merealisasikan komitmen sharing dana pada program Pamsimas senilai Rp45,05 miliar untuk membiayai pembangunan sarana air minum pada 204 desa. Selain itu, pemerintah desa juga belum seluruhnya merealisasikan komitmen kontribusi senilai Rp11,20 miliar pada 324 desa.

Jawab Temuan BPK, Ini Langkah PDAM Jayapura

“Tanpa mengurangi penghargaan BPK terhadap upaya dan keberhasilan Kementerian PUPR dalam penyediaan infrastruktur air minum dan air limbah domestik berbasis masyarakat tahun 2020 sampai semester I tahun 2021, BPK menyimpulkan apabila permasalahan-permasalahan di atas tidak segera diatasi maka dapat mempengaruhi pencapaian target nasional yang telah ditetapkan dalam penyediaan infrastruktur air minum dan air limbah domestik berbasis masyarakat,” ungkap BPK dalam simpulan pemeriksaannya.

BPK merekomendasikan kepada Menteri PUPR sesuai dengan kewenangannya untuk segera melakukan perbaikan. Terkait pelaksanaan, Menteri PUPR perlu menyusun kebijakan terkait ketentuan yang memuat implikasi yang dapat diberikan kepada pemerintah daerah dan pemerintah desa yang tidak atau menunda untuk merealisasikan komitmen dana sharing BLM APBD atau kontribusi APBDes terhadap program pada desa sasaran BLM APBN yang menjadi kewajibannya.

Ini Temuan Signifikan BPK Terkait Kementerian PUPR

Kemudian, memerintahkan kepala BPPW pada masing-masing provinsi untuk secara aktif berkoordinasi dengan bupati daerah yang belum merealisasikan komitmen dana sharing dan kontribusi APBDes program Pamsimas agar dapat segera dianggarkan dan direalisasikan pada desa sasaran program. Ini sesuai daftar usulan pada saat pengajuan program ke Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR.

Atas temuan, simpulan, dan rekomendasi yang diberikan oleh BPK, Kementerian PUPR menyampaikan menerima keseluruhan temuan dan simpulan BPK. Kementerian PUPR juga akan menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi yang diberikan.

29/03/2023

Berita Berita Terpopuler BPK Bekerja SLIDER

Kurang Energik dalam Bekerja? Jangan-Jangan Anda Burnout

by Admin 1 28/03/2023

written by Admin 1

JAKARTA, WARTAPEMERIKSA — Apakah anda pernah merasakan kurang energik dalam bekerja serta mudah tersinggung? Jika iya, maka rekan-rekan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) wajib berhati-hati.

Alasannya, menurut tim Employee Care Center (ECC), kurang energik dalam bekerja dan mudah tersinggung adalah dua dari lima gejala sindrom burnout. Sementara sisanya adalah merasa kurang dapat mengendalikan diri, mudah marah, serta merasa kurang peka terhadap kebutuhan orang lain.

Mengapa Kejaksaan Sampaikan Terima Kasih ke BPK?

Tim ECC dalam paparannya menjelaskan, Kleiber dan Ensman menyebutkan bahwa dalam bibliografi yang memuat 2.496 publikasi tentang burnout di Eropa menunjukkan 90 persen burnout dialami pekerja kesehatan dan sosial (perawat). Kemudian 32 persen dialami oleh guru (pendidik), 43 persen dialami pekerja administrasi dan manajemen, 4 persen pekerja di bidang hukum dan kepolisian, serta 2 persen dialami pekerja lainnya.

Apa itu burnout? Fraudenberger mengartikan burnout sebagai kelelahan mental, kehilangan komitmen, dan penurunan motivasi dalam diri pekerja. Sedangkan menurut Chavalitsakulchai dan Shahvanaz (1991) dalam Setyawati (2010), burnout atau kelelahan kerja merupakan fenomena yang kompleks yang disebabkan oleh faktor biologi terhadap proses kerja yang dipengaruhi faktor eksternal maupun internal.

Burnout memiliki dampak yang beragam atau menunjukkan keadaan yang berbeda-beda. Akan tetapi semuanya berkaitan kepada menurunnya motivasi, pengurangan kapasitas kerja, dan ketahanan umum. Maka dari itu burnout akan menurunkan kinerja serta menambah tingkat kesalahan kerja.

“Pekerja dengan external locus of control cenderung lebih mudah terkena burnout karena konsep diri yang rendah.”

Burnout disebabkan faktor eksternal dan faktor internal. Faktor internal, misalnya, termasuk di antaranya jenis kelamin. Pekerja perempuan ternyata memiliki kemungkinan lebih besar terkena burnout daripada laki-laki. Satu alasannya karena lebih sering mengalami kelelahan emosional.

Faktor usia turut memengaruhi. Pekerja berusia muda akan lebih tinggi mengalami burnout. Ini karena pekerja usia muda lebih dipenuhi harapan yang seringkali tidak realistik.

Kemudian faktor status perkawinan. Pekerja yang telah memiliki anak akan memiliki kecenderungan lebih rendah dalam mengalami kejadian burnout dan sebaliknya.

Selain faktor internal, burnout juga disebabkan faktor eksternal. Pertama soal kepribadian locus of control dalam kepribadian terbagi dua, yaitu internal locus of control dan external locus of control. Pekerja dengan external locus of control cenderung lebih mudah terkena burnout karena konsep diri yang rendah.

Foresight BPK Bantu Pemerintah Susun Strategi Masa Depan

Faktor lainnya adalah beban kerja. Lama jam kerja, banyaknya jumlah dari individu yang perlu ditangani, pekerjaan yang rutin dilakukan, mengakibatkan setiap pekerja mendapatkan beban yang dapat berujung kepada burnout.

Masa kerja juga menjadi salah satu faktor penyebab burnout. Semakin lama seseorang bekerja maka akan semakin berisiko orang tersebut mengalami burnout.

Faktor lainnya berkaitan dengan peran konflik. Pekerja akan memiliki perasaan konflik apabila peran dengan tuntutan tidak seimbang atau tidak sesuai serta tidak konsisten dengan beban yang diberikan kepadanya. Hal ini mengakibatkan terjadinya konflik peran yang dapat berujung kepada burnout.

Kemudian soal lingkungan kerja. Lingkungan kerja berbentuk fisik maupun nonfisik memiliki pengaruh terhadap terjadinya burnout pekerja.

“Burnout memiliki dampak yang beragam atau menunjukkan keadaan yang berbeda-beda. Akan tetapi semuanya berkaitan kepada menurunnya motivasi, pengurangan kapasitas kerja, dan ketahanan umum. Maka dari itu burnout akan menurunkan kinerja serta menambah tingkat kesalahan kerja.”

Berikut merupakan empat cara untuk menghadapi burnout.

1. Dukungan Sosial

Pekerja yang memiliki dukungan sosial akan merasa lebih nyaman, merasa diperhatikan, dan dibantu oleh orang lain.

2. Relaksasi Progresif

Relaksasi progresif dapat mengontrol diri dan memfokuskan perhatian seseorang.

3. Self-efficacy

Pekerja dengan efikasi diri tinggi memiliki komitmen dalam memecahkan masalahnya dan tidak mudah menyerah dalam bekerja.

4. Olahraga

Olahraga dapat mengoptimalkan produksi hormon endorphine, yaitu hormon yang berfungsi memberikan perasaan senang.

ECC BPK Sediakan Penanganan Khusus Pegawai

Sebagai informasi, Employee Care Center (ECC) merupakan wadah representatif untuk kegiatan Employee Assisstance Program (EAP). EAP merupakan bentuk perhatian BPK terhadap kebutuhan pegawai atas pendampingan penyelesaian masalah psikologis.

Jenis permasalahan dapat timbul dari dalam maupun luar lingkungan pekerjaan dan berdampak kepada kinerja pegawai. Contohnya motivasi bekerja, komunikasi dengan kolega, pengasuhan anak, komunikasi perkawinan, kesehatan mental, dan lainnya.

28/03/2023

Berita Berita Terpopuler BPK Bekerja SLIDER

Perkuat Komunikasi dalam Proses Pemeriksaan

by Admin 1 23/03/2023

written by Admin 1

JAKARTA, WARTAPEMERIKSA — Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berharap entitas pemeriksaan dan dapat terus meningkatkan komunikasi serta bekerja sama dengan pemeriksa dalam proses pemeriksaan laporan keuangan (LK). Komunikasi yang baik penting untuk kelancaran proses pemeriksaan.

Hal itu ditekankan Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara/Anggota III BPK Achsanul Qosasi dalam kegiatan entry meeting dengan entitas di lingkungan AKN III, di kantor pusat BPK, Jakarta, beberapa waktu lalu.

“Saya harap inspektorat dapat menjadi koordinator dan penghubung selama pelaksanaan pemeriksaan agar lebih memahami substansi permasalahan yang ditemukan, sehingga mempercepat proses tindak lanjut dan knowledge sharing permasalahan.”

Achsanul Qosasi mengatakan, pemeriksaan laporan keuangan merupakan amanat Undang-Undang Dasar. “Dan hasilnya akan disampaikan kepada rakyat melalui parlemen, serta kepada pemerintah melalui presiden,” ujar Anggota III BPK.

Oleh karena itu, Anggota III berharap tim pemeriksa dan entitas dapat membangun komunikasi yang baik untuk memperlancar proses pemeriksaan. Selain itu, entitas diminta untuk kooperatif dalam menyediakan data, dokumen, dan keterangan yang diperlukan dalam rangka pemeriksaan, baik secara langsung maupun melalui media elektronik.

“Saya harap inspektorat dapat menjadi koordinator dan penghubung selama pelaksanaan pemeriksaan agar lebih memahami substansi permasalahan yang ditemukan, sehingga mempercepat proses tindak lanjut dan knowledge sharing permasalahan,” tambahnya.

IHPS I 2022 Memuat Hasil Pemeriksaan Keuangan Pemerintah Pusat, Ini Detailnya

Lingkup pemeriksaan atas laporan keuangan kementerian/lembaga (LKKL) meliputi laporan realisasi anggaran (LRA), laporan operasional, neraca, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan (CaLK). Pemeriksaan ini bertujuan untuk menilai kecukupan pengungkapan pada LKKL Tahun 2022 per posisi 31 Desember 2022.

Selain pemeriksaan LKKL, BPK juga melaksanakan pemeriksaan terhadap empat laporan keuangan pinjaman/hibah di lingkungan entitas pemeriksaan AKN III BPK.

23/03/2023

Berita Berita Terpopuler BPK Bekerja SLIDER

BPK Fokuskan Pemeriksaan LK pada Empat Area

by Admin 1 21/03/2023

written by Admin 1

JAKARTA, WARTAPEMERIKSA — Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara/Anggota II BPK Daniel Lumban Tobing menyampaikan ada empat area yang menjadi fokus pemeriksaan atas laporan keuangan tahun 2022. Entitas pun diharapkan dapat bekerja sama dengan pemeriksa BPK terkait pemenuhan data dan dokumen pemeriksaan yang dibutuhkan.

Hal tersebut disampaikan Daniel dalam kegiatan entry meeting dengan sembilan entitas, di kantor pusat BPK, belum lama ini. Daniel menjelaskan, area yang jadi fokus pemeriksaan BPK adalah temuan-temuan yang berulang dan perkembangan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan sebelumnya.

“Area yang menjadi fokus pemeriksaan BPK, di antaranya adalah pengendalian intern atas pelaporan keuangan (internal control over financial reporting) dalam pencatatan transaksi-transaksi keuangan dan proses penyusunan laporan keuangan.”

“Selain itu, BPK mencermati situasi dan/atau peristiwa yang terindikasi kecurangan dan menilai dampaknya terhadap kewajaran penyajian laporan keuangan, dan pengujian atas pendapatan, belanja barang, belanja modal, dan pengelolaan barang milik negara (BMN),” kata Daniel.

Dalam melakukan pemeriksaan, kata Daniel, BPK menggunakan pendekatan audit berbasis risiko. Dengan pendekatan tersebut, pemeriksaan akan difokuskan kepada area yang dinilai berisiko cukup tinggi dan berdampak pada penyajian laporan keuangan tahun 2022, antara lain pengendalian intern.

“Area yang menjadi fokus pemeriksaan BPK, di antaranya adalah pengendalian intern atas pelaporan keuangan (internal control over financial reporting) dalam pencatatan transaksi-transaksi keuangan dan proses penyusunan laporan keuangan,” ujar Anggota II BPK.

Anggota II BPK menyampaikan, dalam menilai sistem pengendalian intern (SPI), salah satu unsur yang dievaluasi adalah terkait efektivitas penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan. Untuk itu, Anggota II BPK mengharapkan masing-masing kementerian/lembaga dapat melakukan langkah-langkah strategis untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK. “Khususnya rekomendasi hasil pemeriksaan dari periode pemeriksaan yang sudah cukup lama,” kata dia.

Definisi Opini atas Laporan Keuangan

Hal lain yang juga ditekankan oleh Anggota II BPK, yakni mengenai pemenuhan data dan dokumen pemeriksaan. Menurutnya, dokumen dan data tersebut penting bagi pemeriksa BPK sebagai bukti pendukung dalam memperoleh keyakinan yang memadai terhadap penyajian laporan keuangan. Apakah terdapat penyimpangan dari kebijakan akuntansi, kelemahan pengendalian intern, atau ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Kami mengharapkan dukungan, komitmen, sinergi, dan komunikasi yang efektif, sehingga hasil pemeriksaan BPK dapat memberikan keyakinan yang memadai terhadap pertanggungjawaban keuangan kementerian/lembaga tahun 2022,” katanya.

21/03/2023

Berita Berita Terpopuler BPK Bekerja SLIDER

Pemeriksaan LK Fokus Telisik Area Berisiko

by Admin 1 20/03/2023

written by Admin 1

JAKARTA — Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memulai proses pemeriksaan laporan keuangan (LK) tahun anggaran 2022. Pemeriksaan LK dilakukan dengan pendekatan audit berbasis risiko atau risk based audit (RBA).

Sebelum pemeriksaan dimulai, seluruh Auditorat Keuangan Negara (AKN) terlebih dahulu melakukan entry meeting dengan para entitas pemeriksaan. Entry meeting merupakan bentuk komunikasi awal antara BPK selaku pemeriksa dan kementerian serta lembaga yang akan diperiksa. Tujuannya untuk mewujudkan kesamaan persepsi terhadap proses dan pelaksanaan pemeriksaan.

Audit TI Tunjang Pemeriksaan Laporan Keuangan

Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara/Anggota I BPK, Nyoman Adhi Suryadnyana, dalam entry meeting dengan entitas di lingkungan AKN I beberapa waktu lalu mengatakan, untuk mewujudkan akuntabilitas keuangan dibutuhkan komitmen yang tinggi dari pimpinan entitas dan didukung dengan Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang kuat. Menurut Nyoman, hal tersebut akan tercermin pada capaian opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dan tercapainya good governance dan clean government.

“Dalam seluruh tahapan pengelolaan keuangan negara diperlukan penguatan SPI yang baik dalam rangka memitigasi risiko permasalahan yang dapat muncul pada setiap tahapan siklus anggaran,” kata Anggota I.

Dia menyampaikan, BPK dalam melakukan pemeriksaan laporan keuangan menerapkan metodologi audit berbasis risiko. “Dengan pendekatan risk based audit ini, pemeriksaan difokuskan pada aspek-aspek yang berisiko terkait akun/satuan kerja agar diperoleh keyakinan yang memadai dalam penentuan opini,” katanya.

Agar jadwal pemeriksaan dapat dipenuhi secara tepat waktu, Anggota I BPK berharap komunikasi antara pemeriksa dan semua pihak dapat berjalan dengan baik serta efektif. Termasuk diberikan akses yang seluas-luasnya terhadap data dan dokumen yang berkaitan dengan pelaporan keuangan.

Selain itu, Anggota I berharap agar aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) kementerian/lembaga berperan serta dalam memperlancar pelaksanaan pemeriksaan.

“Dengan pendekatan risk based audit ini, pemeriksaan difokuskan pada aspek-aspek yang berisiko terkait akun/satuan kerja agar diperoleh keyakinan yang memadai dalam penentuan opini.”

Nyoman dalam pidatonya di kegiatan entry meeting yang dihadiri 20 kementerian dan lembaga, menjelaskan bahwa pemeriksaan LK bersifat mandatori dan dilaksanakan oleh BPK setiap tahun. Tujuan pemeriksaan atas laporan keuangan adalah menilai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan.

Selain menjadi cerminan atas tata kelola keuangan yang baik, opini yang merupakan pernyataan profesional pemeriksa juga memiliki beberapa arti penting. Opini WTP dapat meningkatkan kepercayaan publik atas kredibilitas dan keandalan informasi yang disajikan, serta meningkatkan rating dan citra positif pada stakeholder.

20/03/2023

Newer Posts

Older Posts