Sunday, 20 July 2025
Copyright 2021 - All Right Reserved
Category:

BPK Bekerja

BeritaBPK BekerjaSLIDER

BPK sebagai Sekretariat ASEANSAI Memimpin the 7th ASEANSAI Senior Officials’ Meeting (SOM)

by Achmad Anshari
written by Achmad Anshari

JAKARTA, WARTAPEMERIKSA-ASEANSAI Seniors’ Officials’ Meeting (SOM) merupakan pertemuan high-level management yang membahas dan mencari solusi atas ongoing issue di ASEANSAI. BPK RI sebagai Sekretariat ASEANSAI memfasilitasi rangkaian pelaksanaan pertemuan ini pada Senin hingga Rabu, 3-5 Juli 2023 melalui media Webex yang diikuti oleh 61 peserta dari 10 negara anggota ASEANSAI.

Sekretaris Jenderal BPK

Pertemuan ini diawali dengan Technical Meeting yang dilaksankan di hari pertama dan SOM yang berlanjut di hari kedua serta hari ketiga. Secara umum, the 7th SOM membahas beberapa isu penting diantaranya; penyelesaian isu Laporan Keuangan ASEANSAI, revisi ASEANSAI Rules and Procedures (R&P), finalisasi rencana kerja Komite-komite ASEANSAI, kerjasasama ASEANSAI dengan SAI Swedia (SNAO), perpanjangan Sekretariat ASEANSAI 2024-2029, agenda the 7th ASEANSAI Summit 2023, penunjukan Komite-komite ASEANSAI 2024-2025, serta penunjukan Auditor untuk Laporan Keuangan ASEANSAI 2022-2023.

Sebagai Kepala Sekretariat ASEANSAI, Sekretaris Jenderal BPK RI, Bahtiar Arif membuka dan memimpin jalannya pertemuan didampingi oleh Tim Sekretariat dari Biro Humas dan Kerjasama Internasional. Sebagai perwakilan Sekretariat, Kepala Biro Humas dan Kerjasama Internasional, R. Yudi Ramdan Budiman, memberikan presentasi terkait laporan keuangan ASEANSAI, kerjasama ASEANSAI dengan Development Partners, proposed budget untuk kegiatan 2024-2025, dan penunjukan Auditor laporan keuangan ASEANSAI periode 2022-2023.

Pertemuan ini menghasilkan kesepakatan positif atas penandatanganan laporan keuangan ASEANSAI, penyesuaian R&P ASEANSAI, penyesuaian rencana kerja Komite, kelanjutan kerjasama dengan SNAO, penunjukan BPK sebagai Sekretariat ASEANSAI periode 2024-2029, pelaksanaan the 7th ASEANSAI Summit di Manila pada bulan November 2023, penunjukan Ketua dan anggota Komite ASEANSAI periode 2024-2029, serta penunjukan SAI Thailand sebagai Auditor laporan keuangan ASEANSAI periode 2022-2023.

Lebih lanjut, hasil dari pertemuan SOM ini akan dibawa ke ASEANSAI Summit mendatang untuk disahkan oleh para Ketua SAI.

0 FacebookTwitterPinterestEmail
Ilustrasi pemeriksaan BPK (Sumber: Freepik)
BeritaBerita TerpopulerBPK BekerjaSLIDER

Waspadai Risiko Korupsi dalam Skema KPBU 

by Admin 1
written by Admin 1

JAKARTA, WARTAPEMERIKSA — Skema kemitraan pemerintah dengan badan usaha (KPBU) mendatangkan manfaat dalam percepatan pembangunan, tetapi juga memiliki risiko yang signifikan. Staf Ahli Bidang Keuangan Pemerintah Pusat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Beni Ruslandi dalam kajiannya menyampaikan, risiko-risiko tersebut apabila tidak dikelola dengan tepat dapat menghambat pencapaian tujuan pembangunan nasional, membebani anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan ketidakakuratan penyajian laporan keuangan pemerintah.

BPK Dukung Peningkatan Dampak Pemeriksaan Kinerja Terhadap Ekonomi Hijau

Bahkan, salah satu potensi yang dapat sangat merugikan dalam proyek KPBU adalah risiko korupsi. Insiden korupsi dalam kontrak KPBU dan konsesi telah ditemukan secara luas. Di Eropa, kekhawatiran tersebut telah berulang kali ditekankan oleh para pengambil keputusan hingga ditetapkannya aturan baru tentang transparansi klausul kontrak dalam kontrak pengadaan pemerintah.

“Korupsi dapat terjadi pada tahap yang berbeda dari proses pengadaan yaitu pada tahap perencanaan, tender, kontrak, atau pelaksanaan,” kata Beni dalam hasil kajiannya.

Dari berbagai cara korupsi yang ada, bentuk korupsi yang paling halus dan sulit untuk dideteksi adalah kontrak yang sengaja dirancang tidak lengkap sehingga manfaat yang tidak semestinya diterima kontraktor sulit untuk diketahui. Perjanjian KPBU sangat rentan terhadap korupsi semacam itu karena sangat kompleks.

“Korupsi dapat terjadi pada tahap yang berbeda dari proses pengadaan yaitu pada tahap perencanaan, tender, kontrak, atau pelaksanaan.”

Oleh karena itu, tahap desain kontrak yang mengikat untuk jangka waktu lama memiliki peran penting. Kontrak juga biasanya dirahasiakan dan hanya sedikit transparansi khususnya mengenai kontinjensi yang mendasari pemberian kompensasi kepada kontraktor atau jumlah yang harus dibayarkan. “Proses yang tidak transparan tersebut memudahkan terjadinya korupsi.”

Sebagai informasi, implementasi skema KPBU diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur.

Ada Retak di Jalan Tol Pejagan Pemalang, BPK Ingatkan Potensi Kegagalan Konstruksi

Skema KPBU dibuat untuk mempercepat pembangunan, salah satunya pembangunan infrastruktur. Sebab, ketersediaan infrastruktur sebagai penggerak ekonomi serta sarana untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, sangat penting dalam mendukung daya saing nasional. 

Namun, ada tantangan yang harus dihadapi dalam membangun infrastruktur, yaitu selisih pendanaan (funding gaps) antara kebutuhan investasi infrastruktur dengan terbatasnya kemampuan keuangan negara untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Salah satu solusi untuk mengatasi masalah tersebut adalah penggunaan skema KPBU.

0 FacebookTwitterPinterestEmail
Pelaksanaan haji (Sumber: Freepik)
BeritaBPK BekerjaIHPS II 2022SLIDER

Pembagian Kuota Haji per Daerah Belum Sesuai Ketentuan

by Admin
written by Admin

WARTAPEMERIKSA-Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan sejumlah rekomendasi kepada Menteri Agama untuk meningkatkan pelayanan dalam penyelenggaraan ibadah haji. Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, terdapat beberapa permasalahan yang jika tidak segera diselesaikan, dapat memengaruhi efektivitas kinerja penyelenggaraan ibadah haji. 

Salah satu rekomendasi BPK adalah meminta Menteri Agama agar menginstruksikan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah untuk menghitung kuota haji per provinsi/kabupaten/kota sesuai ketentuan, yaitu berdasarkan proporsi data jumlah penduduk Muslim dan/atau jumlah daftar tunggu jamaah haji paling mutakhir. Sebab, berdasarkan temuan BPK, perhitungan dan pendistribusian kuota haji ke provinsi dan kabupaten/kota belum sesuai dengan ketentuan. 

Permasalahan itu ditemukan BPK saat melakukan pemeriksaan kinerja atas penyelenggaraan ibadah haji tahun 1443H/2022M yang dilaksanakan pada Kementerian Agama di DKI Jakarta, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, dan Arab Saudi. Hasil pemeriksaan ini tercantum dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II (IHPS) 2022 

Hasil pemeriksaan BPK menunjukkan, terdapat penetapan kuota per provinsi tahun 2022 yang tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 13 Tahun 2021. Sesuai ketentuan, pembagian kuota haji provinsi didasarkan pada pertimbangan proporsi jumlah penduduk muslim dan/atau proporsi jumlah daftar tunggu jamaah haji antarprovinsi. 

“Hal ini ditunjukkan dengan terdapatnya beberapa provinsi yang jika dihitung berdasarkan jumlah penduduk Muslim, seharusnya mendapatkan kuota lebih banyak daripada kuota saat ini, seperti Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, dan Provinsi Banten,” demikian disampaikan BPK dalam IHPS II 2022.  

Begitu juga sebaliknya, terdapat beberapa provinsi yang seharusnya mendapatkan kuota lebih sedikit daripada kuota saat ini, seperti Provinsi Papua Barat, Provinsi Papua, Provinsi Sulawesi Barat, dan Provinsi Maluku. Selain itu, Provinsi Jawa Timur yang merupakan provinsi dengan jumlah pendaftar haji terbanyak, kuota hajinya lebih kecil dari kuota haji Provinsi Jawa Barat yang jumlah pendaftarnya lebih sedikit. 

“Permasalahan ini mengakibatkan adanya kesenjangan masa tunggu keberangkatan calon jamaah haji antarprovinsi/kabupaten/kota.”

Selain soal pendistribusian kuota haji, BPK juga menemukan permasalahan lainnya. Permasalahan itu, antara lain, regulasi mengenai kuota haji belum mengatur jumlah kuota jamaah haji lanjut usia, pembimbing Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) dan Petugas Haji Daerah (PHD). Permasalahan lainnya, perencanaan penempatan jamaah haji di Arab Saudi belum sepenuhnya memperhatikan sistem zonasi sesuai asal embarkasi.

Pemeriksaan kinerja ini dilakukan BPK sebagai upaya mendorong pemerintah dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), yaitu tujuan ke-16 terutama target 16.6, yaitu mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat. Kementerian Agama dalam hal ini Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah telah melakukan upaya dalam memberikan pelayanan yang baik kepada jamaah haji regular tahun 1443H/2022M. 

Ini ditunjukkan dengan hasil survei bahwa jemaah haji puas atas layanan pemondokan di asrama haji, layanan akomodasi di Arab Saudi, layanan konsumsi di Arab Saudi dan layanan transportasi bus shalawat di Arab Saudi. Akan tetapi, hasil pemeriksaan menyimpulkan masih terdapat permasalahan yang apabila tidak segera diselesaikan, maka dapat memengaruhi efektivitas kinerja pelaksanaan ibadah haji.

0 FacebookTwitterPinterestEmail
BeritaBPK BekerjaIHPS II 2022SLIDER

BPK Ungkap Sejumlah Kelemahan SPI dan Ketidakpatuhan dalam LKPP Tahun 2022

by Admin
written by Admin

JAKARTA — Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2022. Walau LKPP mendapat opini WTP, pemerintah pusat diminta untuk terus meningkatkan tata kelola keuangan negara. Sebab, BPK menemukan sejumlah permasalahan kelemahan Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan,

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) LKPP tahun 2022 secara administratif telah disampaikan BPK kepada DPR, DPD, dan Presiden pada 31 Mei 2023. Ketua BPK Isma Yatun saat acara penyerahan LHP LKPP tahun 2022 dan IHPS II 2022 kepada pimpinan DPR RI pada Selasa (20/6/2023) menjelaskan, hasil pemeriksaan 82 LKKL dan LKBUN menunjukkan opini WTP atas 81 LKKL dan LKBUN. Satu LKKL, yakni Laporan Keuangan (LK) Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2022 memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

“Berdasarkan opini atas LKKL dan LKBUN tersebut, termasuk opini WDP pada LK Kementerian Komunikasi dan Informatika yang tidak berdampak material terhadap kewajaran LKPP Tahun 2022, BPK memberikan opini WTP LKPP Tahun 2022,” kata Ketua BPK.

Meski opini LKPP meraih opini WTP,  Isma menyampaikan bahwa pemeriksaan BPK juga mengungkapkan kelemahan SPI dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Akan tetapi, permasalahan itu tidak berpengaruh material terhadap kewajaran LKPP Tahun 2022.

Isma mengungkapkan, salah satu permasalahan itu terkait pengelolaan pendapatan. Permasalahan yang ditemukan, antara lain, fasilitas dan insentif perpajakan yang belum memadai serta pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) belum sesuai ketentuan. Terkait ini, BPK merekomendasikan pemerintah agar mengoptimalkan fungsi pengawasan atas pemanfaatan fasilitas dan insentif perpajakan.

Permasalahan berikutnya mengenai pengelolaan belanja, antara lain, belanja transfer Dana Bagi Hasil secara nontunai belum memadai dan Belanja Subsidi Bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang belum sepenuhnya didukung kebijakan pelaksanaan dan anggaran.

“BPK merekomendasikan pemerintah antara lain agar melakukan evaluasi dan perbaikan formulasi penghitungan Dana Bagi Hasil yang akan disalurkan secara nontunai dan menetapkan kebijakan penyelesaian kewajiban pemerintah atas pelaksanaan Program Subsidi Tambahan KUR,” kata Isma.

Isma menambahkan, hasil pemeriksaan BPK juga mengungkapkan bahwa pengelolaan dan penyelesaian piutang negara belum optimal, belum memadai, dan belum sesuai ketentuan. Ini terutama pada piutang negara dari proses likuidasi BUMN, piutang pajak, dan piutang bukan pajak.

Terkait permasalahan itu, BPK merekomendasikan pemerintah agar mengamankan hak tagih piutang negara, memutakhirkan data piutang pajak, dan meningkatkan pengawasan maupun pengendalian piutang bukan pajak tersebut.

Selain itu, guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan APBN Tahun 2022, BPK juga menyampaikan Laporan Hasil Reviu Pelaksanaan Transparansi Fiskal. Secara umum, hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa Pemerintah telah memenuhi sebagian besar kriteria transparansi fiskal berdasarkan praktik terbaik internasional.

0 FacebookTwitterPinterestEmail
BeritaBPK BekerjaIHPS II 2022SLIDERSorotan

IHPS II 2022 Ungkap Temuan Senilai Rp25,85 Triliun

by Admin
written by Admin

JAKARTA — Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah menyelesaikan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II 2022 dan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2022. IHPS II 2022 mengungkap temuan-temuan senilai Rp25,85 triliun.

IHPS II 2022 dan LHP LKPP telah diserahkan oleh Ketua BPK Isma Yatun kepada pimpinan DPR RI pada Selasa (20/6/2023). Ketua BPK dalam kesempatan tersebut menyampaikan,

IHPS memuat ringkasan dari 388 laporan hasil pemeriksaan (LHP) yang terdiri dari 1 LHP Keuangan, 177 LHP Kinerja, dan 210 LHP Dengan Tujuan Tertentu (DTT).

IHPS tersebut memuat temuan-temuan pemeriksaan yang seluruhnya bernilai Rp25,85 triliun. Nilai temuan itu terdiri atas temuan terkait ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan (3E) sebesar Rp11,20 triliun dan temuan terkait ketidakpatuhan sebesar Rp14,65 triliun.

IHPS juga mengungkapkan temuan terkait kelemahan sistem pengendalian intern. “Atas hasil pemeriksaan tersebut, selama proses pemeriksaan, entitas telah menindaklanjuti dengan melakukan penyetoran uang dan/atau penyerahan aset sebesar Rp577,69 miliar,” kata Isma.

IHPS II Tahun 2022 turut memuat hasil pemeriksaan atas prioritas nasional penguatan infrastruktur, serta penguatan stabilitas polhukam dan transformasi pelayanan publik. Pemeriksaan dilakukan pada 29 instansi pemerintah pusat, 90 pemerintah daerah, dan 4 BUMN.

Hasil pemeriksaan atas penguatan infrastruktur menunjukkan sejumlah permasalahan, antara lain, manajemen aset konsesi jalan tol masih belum memadai, di antaranya tanah seluas 87,90 juta m2 pada 33 ruas jalan tol belum bersertifikat. BPK merekomendasikan pemerintah agar melakukan pendataan, inventarisasi ulang, dan menyelesaikan proses sertifikasi tanah pada ruas jalan tol tersebut.

Selanjutnya, hasil pemeriksaan atas pengelolaan penyertaan modal negara (PMN) di BUMN menyimpulkan bahwa pengelolaan PMN di BUMN tahun 2020 sampai dengan semester I tahun 2022 telah dilaksanakan sesuai kriteria dengan pengecualian. Hasil pemeriksaan yang ditemukan BPK, antara lain, pekerjaan yang didanai dari tambahan PMN tahun 2015 dan 2016 pada 13 BUMN sampai dengan semester I tahun 2022 sebesar Rp10,49 triliun, belum dapat diselesaikan.

“BPK merekomendasikan pemerintah agar mereviu kembali penggunaan dana PMN dimaksud sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” kata Isma.

Terkait LKPP, Isma menyampaikan bahwa BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LKPP Tahun 2022. Hasil pemeriksaan 82 Laporan Keuangan Kementerian Lembaga (LKKL) dan Laporan keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) menunjukkan opini WTP atas 81 LKKL dan LKBUN.

Satu LKKL, yaitu Laporan Keuangan (LK) Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2022, memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Opini WTP atas LKPP Tahun 2022 berdasarkan opini atas LKKL dan LK BUN tersebut, termasuk opini WDP pada LK Kementerian Komunikasi dan Informatika yang tidak berdampak material terhadap kewajaran LKPP Tahun 2022.

Untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan APBN Tahun 2022, BPK juga menyampaikan Laporan Hasil Reviu Pelaksanaan Transparansi Fiskal. “Hasil reviu secara umum menunjukkan bahwa pemerintah telah memenuhi sebagian besar kriteria transparansi fiskal berdasarkan praktik terbaik internasional,” kata Isma.

0 FacebookTwitterPinterestEmail
Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Isma Yatun (kanan) bersama Sekjen Bahtiar Arif menghadiri SAI20 Summit di Goa, India, 12-13 Juni 2023.
BeritaBerita TerpopulerBPK BekerjaSLIDER

Ketua BPK Ajak SAI20 Bersinergi Kawal Ekonomi Biru

by Admin 1
written by Admin 1

JAKARTA, WARTAPEMERIKSA — Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Isma Yatun menghadiri SAI20 Summit di Goa, India, 12-13 Juni 2023. Dalam kesempatan itu, Ketua BPK mengajak supreme audit institution (SAI) untuk bersinergi mengawal tantangan dan risiko blue economy (ekonomi biru) serta artificial intelligence (AI).

SAI20 merupakan engagement group G20 yang dibentuk tahun 2022 di Bali saat Presidensi G20 Indonesia. KTT SAI20 di Bali menghasilkan komunike pertama dengan tiga prioritas isu, yaitu gobal health architecture, sustainable energy transition, dan digital transformation.

Ketua BPK Jelaskan Alasan Dukung Kolaborasi P20 dan SAI20

Tahun ini, KTT SAI20 dihelat Badan Pemeriksa India atau Comptroller and Auditor General India, sejalan dengan presidensi G20 India. Pertemuan diikuti delapan SAI dari negara-negara anggota G20.

KTT SAI20 di India mengangkat tema “Blue Economy and Responsible AI”. Ketua BPK RI pun menyampaikan penghargaan kepada SAI India atas penyelenggaraan Summit SAI20.

“Kehadiran kita hari ini menunjukkan dedikasi yang luar biasa mendukung dan promosikan transparansi dan akuntabilitas di Forum G20,” kata Ketua BPK.

Ketua BPK juga mengapresiasi SAI India yang membahas tema “Blue Economy dan Responsible AI”. Menurutnya, blue economy merupakan isu penting bagi Indonesia sebagai negara kepulauan yang memilliki 63 persen luas lautan dari total luas negara dan 83 ribu km panjang pesisir pantai.

Selain itu, dengan adanya AI diharapkan dapat berperan memberikan peningkatan peran SAI dengan memitigasi tantangan potensi risiko atas AI.

“SAI perlu melakukan kerja sama yang erat dalam menghadapi tantangan dan risiko di bidang blue economy dan artificial intelligence,” kata Ketua BPK.

“Kehadiran kita hari ini menunjukkan dedikasi yang luar biasa mendukung dan promosikan transparansi dan akuntabilitas di Forum G20.”

Seperti diketahui, ekonomi biru merupakan pemanfaatan sumber daya laut yang berwawasan lingkungan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan, dan mata pencaharian sekaligus pelestarian ekosistem laut.

Pada hari kedua SAI20 Summit, para anggota SAI20 menyepakati komunike sebagai output SAI20. Termasuk juga bekerja bersama dan berkolaborasi dalam upaya berbagi pengetahuan yang melibatkan pertukaran ide-ide inovatif dan praktik terbaik. Tujuannya agar SAI dapat saling melengkapi untuk menghadapi tantangan mengaudit dalam bidang blue economy dan responsible AI.

SAI20 Summit tidak hanya menghasilkan komunike, namun juga menghasilkan compendium studi kasus pemeriksaan responsible AI dari semua anggota SAI20 yang hadir dan SAI invitee (SAI yang tidak tergabung dalam SAI20). Ketua BPK berharap komitmen dalam keanggotaan SAI20 dalam mempromosikan transparansi dan akuntabilitas G20 dapat sejalan dengan hasil agenda G20, komunike SAI20, dan INTOSAI global voice.

SAI20 Kawal Transformasi Digital, Ini Penjelasan BPK

Sementara itu, Ketua Badan Pemeriksa India atau Comptroller and Auditor General India menekankan bahwa lembaga pemeriksa berperan penting dalam blue economy dan responsible artificial intelligence untuk memastikan tata kelola yang baik, transparansi dan akuntabiltas, serta mengoptimalkan dampak positifnya untuk kehidupan.

Sementara itu, G20 Sherpa India menyampaikan bahwa prioritas SAI20 tersebut sangat relevan dengan tema G20 Presidensi India. “Peran SAI sangat penting untuk meyakinkan sumber daya digunakan secara efektif dan efisien untuk meningkatkan kepercayaan publik.”

0 FacebookTwitterPinterestEmail
BeritaBerita TerpopulerBPK BekerjaSLIDER

BPK: Pemeriksaan Ekonomi Hijau Guna Wujudkan Kesejahteraan Rakyat

by Admin 1
written by Admin 1

JAKARTA, WARTAPEMERIKSA — Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait ekonomi hijau (green economy) sejalan dengan amanat konstitusi untuk mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. Hal ini sejalan dengan mandat konstitusi BPK dalam melaksanakan pemeriksaan, salah satunya guna mendukung peningkatan tata kelola dan akuntabilitas kinerja pemerintah.

Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara/Anggota IV BPK Haerul Saleh menyampaikan, BPK turut serta mendukung melalui pemeriksaan kinerja dan memberikan rekomendasi. Hal ini seiring upaya pemerintah dalam membangun ekonomi hijau. Dengan begitu, dapat meningkatkan keekonomian, efisiensi, dan efektivitas program pemerintah.

Bagaimana Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah pada Semester I 2022?

“Kami telah mendesain pemeriksaan kami agar sejalan dengan agenda pembangunan nasional dan Sustainable Development Goals yang di dalamnya turut memperhatikan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan,” ungkap Haerul dalam Seminar Internasional bertajuk “Leveraging Performance Audit Impact Towards Green Economy” di Jakarta, Senin (5/6/2023).

Haerul mengatakan, dalam beberapa tahun terakhir, BPK telah melaksanakan sejumlah pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan kepatuhan dalam bidang ekonomi hijau. Terutama, dilakukan dalam sektor energi dan kehutanan. Menurut Haerul, pemeriksaan ini krusial karena dua sektor tersebut menjadi kontributor utama terhadap emisi gas rumah kaca dan degradasi lingkungan.

Dia menyampaikan, dalam sektor energi, BPK telah memeriksa antara lain pengembangan penggunaan energi baru dan terbarukan (EBT). Kemudian pengembangan jaringan gas perkotaan dan SPBG dan pengadaan infrastruktur kendaraan listrik berbasis baterai untuk mendukung transportasi perkotaan.

“Lewat pemeriksaan ini kami fokus dalam mencapai keseimbangan terkait trilema energi, yakni ketahanan energi, ekuitas energi, dan keberlanjutan lingkungan,” ungkapnya.

“Kami fokus pada isu relevan dan terkini yang sedang dihadapi publik sembari juga mengidentifikasi area yang memiliki potensi signifikan untuk perbaikan.”

Sementara dalam sektor kehutanan, BPK telah melaksanakan pemeriksaan antara lain pengendalian dan manajemen polusi DAS Citarum, implementasi minyak sawit berkelanjutan, dan supervisi dalam perizinan penggunaan area hutan. “Dengan melaksanakan audit ini, kami mencoba untuk memberikan masukan dan rekomendasi untuk meningkatkan upaya pemerintah dalam membangun ekonomi hijau yang berkelanjutan,” ujarnya.

Terkait tema seminar, Haerul menekankan, dampak dari sebuah pemeriksaan perlu dipikirkan sejak proses perencanaan hingga tindak lanjutnya. Pada proses perencanaan, BPK berupaya selektif dalam memilih topik pemeriksaan.

“Kami fokus pada isu relevan dan terkini yang sedang dihadapi publik sembari juga mengidentifikasi area yang memiliki potensi signifikan untuk perbaikan,” ungkapnya.

BPK juga berupaya melaksanakan pemeriksaan secara komprehensif guna memberikan pandangan menyeluruh terhadap suatu hal. Selain itu, Haerul juga menyampaikan, BPK berupaya mengambil pendekatan lintas sektor dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait.

India Komitmen Lanjutkan SAI20 yang Diinisiasi BPK

Menurutnya, dengan menggandeng berbagai stakeholder mulai dari pemerintah, swasta, serta para pakar dapat memperkaya rekomendasi pemeriksaan BPK. Haerul juga menyampaikan pentingnya kolaborasi bersama antara para SAI guna meningkatkan dampak dari hasil pemeriksaan.

Dia mengatakan, dengan bersama-sama merancang pemeriksaan yang berdampak terhadap ekonomi hijau dan mampu menjaga konsistensinya maka akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap SAI. “Jadi, mari kita bekerja bersama untuk membuat perubahan positif terhadap hajat hidup masyarakat,” ujar Haerul.

0 FacebookTwitterPinterestEmail
BeritaBerita TerpopulerBPK BekerjaSLIDER

SAI Bekerja Sama untuk Perkuat Pemeriksaan Kinerja Ekonomi Hijau

by Admin 1
written by Admin 1

JAKARTA, WARTAPEMERIKSA — Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah menyelenggarakan seminar internasional bertajuk “Leveraging Performance Audit Impact Towards Green Economy” di Jakarta pada 5-7 Juni 2023. Perwakilan dari Brazilian Federal Court of Account Wanessa Carvalho Amorim de Mello mengatakan, seminar internasional yang digelar atas kerja sama dengan Bank Dunia dan beberapa mitra pembangunan lain itu merupakan acara penting yang dapat mendukung upaya supreme audit institution (SAI) dari seluruh dunia untuk mempererat kerja sama.

Ketua BPK Jelaskan Alasan Dukung Kolaborasi P20 dan SAI20

“Selamat kepada BPK atas keberhasilannya dalam menyelenggarakan seminar internasional ini,” ungkap Wanessa kepada Warta Pemeriksa di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Dalam seminar tersebut, turut diikuti oleh 14 SAI dari berbagai belahan dunia. Wanessa menjelaskan, masing-masing SAI memiliki cara kerja yang berbeda. Sementara, isu terkait ekonomi hijau dan perubahan iklim merupakan isu besar yang perlu dihadapi secara bersama-sama.

“Seminar ini adalah acara yang tepat bagi kami para SAI untuk saling memperbaiki dan berkolaborasi dalam menciptakan sistem, mekanisme, dan audit kinerja yang lebih baik untuk dunia yang lebih baik,” ujarnya.

Wanessa menekankan, SAI bisa bekerja sama utamanya dalam tiga hal, yakni pelatihan, peningkatan kapasitas, dan komunikasi. Dengan saling bertukar keahlian dan memperbaiki komunikasi, dia meyakini, tujuan bersama dapat tercapai.

“Ketika kita saling bertukar keahlian, bertukar pelatihan, dan berkolaborasi satu sama lain, saya yakin kita bisa mencapai tujuan apapun. Kita semua sudah memiliki metodologi yang baik. Saya pun belajar banyak dari SAI lain hari ini,” ungkapnya.

Persaingan Bisnis Kurir Ketat, Bagaimana Kinerja Pos Indonesia?

Wanessa juga mengapresiasi hubungan baik yang terjalin antara BPK dan SAI Brasil selama ini. Pada 2022, kedua lembaga telah menandatangani memorandum of understanding (MoU) untuk memperkuat, mempromosikan, dan mengembangkan kerangka kerja sama dalam pemeriksaan di sektor publik.

Dia menilai, seminar yang digelar BPK menjadi awal yang baik dalam upaya memperkuat peran SAI dalam menangani isu ekonomi hijau. “Para SAI, juga sudah mulai bergerak dalam menindaklanjuti ekonomi hijau serta merumuskan kebijakan publik yang lebih baik untuk dunia. Jadi ini semua adalah awal yang sangat baik,” ungkapnya.

0 FacebookTwitterPinterestEmail
Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara/Anggota III BPK, Achsanul Qosasi
BeritaBerita TerpopulerBPK BekerjaSLIDER

Anggota III BPK Dorong Penguatan Diskusi tentang Dampak Pemeriksaan Kinerja

by Admin
written by Admin

JAKARTA — Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara/Anggota III Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Achsanul Qosasi menyampaikan, diskusi dan penelitian lebih lanjut perlu dilakukan untuk memperkuat dampak pemeriksaan kinerja, terutama untuk pengembangan ekonomi hijau. Hal itu guna mendukung pelaksanaan Seminar Internasional bertajuk “Leveraging Performance Audit Impact Towards Green Economy”.

Apresiasi Inisiatif BPK, ANAO: SAI Bisa Berbagi Pengalaman

“Saya sangat setuju bahwa seminar ini perlu dilanjutkan dengan diskusi dan penelitian lebih lanjut serta kemudian mengungkit diskusi dalam seminar yang lebih strategis untuk dampak yang nyata dan efektif,” ungkap Achsanul dalam sambutannya di Jakarta, Selasa (6/6/2023).

Dalam paparannya di seminar tersebut, Achsanul mengungkapkan kontribusi BPK dalam melaksanakan pemeriksaan kinerja melalui pemeriksaan program Penangan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN). Achsanul mengatakan, sejak merebaknya Covid-19, seluruh pemerintah di dunia telah membuat upaya extraordinary dalam menghadapi virus baru tersebut. Pada saat yang sama, SAI juga menghadapi tantangan berat dalam menjaga kualitas pemeriksaannya.

Di tengah periode sulit tersebut, BPK langsung mengambil langkah strategis guna memastikan transparansi dan akuntabilitas tetap bisa terjaga dalam penanganan pandemi. BPK menetapkan sejumlah strategi pemeriksaan untuk bisa memeriksa pengelolaan keuangan negara, stabilitas sistem keuangan, dan penanganan bencana.

“Kami melakukan itu tidak hanya sebagai reaksi langsung tapi juga bentuk respons dalam menghadapi krisis kesehatan jangka panjang, pelemahan ekonomi, dan krisis sosial,” ujarnya.

Cerita Deg-degan Tim BPK di Balik Ajang SAI20

Achsanul mengatakan, dalam melaksanakan pemeriksaan kinerja, SAI kerap menghadapi adanya keterbatasan terkait sumber daya dan waktu. Sehingga, menurut Achsanul, strategi pemeriksaan menjadi faktor penting untuk menentukan wilayah pemeriksaan, tujuan pemeriksaan yang jelas, kriteria, dan indikator yang terukur,” ujarnya.

0 FacebookTwitterPinterestEmail
Peserta seminar internasional bertajuk "Leveraging Performance Audit Impact Towards Green Economy".
BeritaBerita TerpopulerBPK BekerjaSLIDER

Apresiasi Inisiatif BPK, ANAO: SAI Bisa Berbagi Pengalaman

by Admin 1
written by Admin 1

JAKARTA, WARTAPEMERIKSA — Australian National Audit Office (ANAO) mengapresiasi peran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dalam menyelenggarakan seminar internasional bertajuk “Leveraging Performance Audit Impact Towards Green Economy”. Senior Director, Performance Audit Service Group ANAO Joshua Francis menilai, seminar tersebut dapat menjadi tempat untuk berbagi pengalaman dan keahlian dalam melaksanakan pemeriksaan kinerja, terutama untuk mendukung pembangunan ekonomi hijau.

Kunjungi BPK, ANAO Bahas QA Review Terkait IAEA

“Kami bisa berbagi pengalaman mengenai topik terkait dengan ekonomi hijau (green economy) serta kita bisa belajar mengenai apa yang sedang dilakukan SAI (supreme audit institution) lainnya,” ujar Francis di Jakarta, Senin (5/6/2023).

Seminar internasional yang digelar atas kerja sama dengan Bank Dunia dan beberapa mitra pembangunan lain itu berlangsung selama tiga hari mulai 5-7 Juni 2023. Terdapat 14 SAI yang terlibat dalam acara tersebut.

Pada hari pertama seminar, Francis mengatakan telah berhasil mendapatkan masukan dari diskusi yang menarik.

“Saya mendapatkan banyak pemikiran yang bisa saya bawa pulang dan bagikan ke kolega di ANAO mengenai apa yang terjadi di Indonesia,” ujarnya.

Francis mengatakan, diskusi dalam rangkaian seminar juga akan membahas bagaimana cara SAI dapat meningkatkan pembangunan ekonomi hijau. Diharapkan, lewat pemeriksaan kinerja, SAI dapat memperbaiki peran pemerintah menjalankan aktivitas pembangunan.

BPK-ANAO Gelar Pertemuan Tatap Muka Pertama Sejak Pandemi

ANAO akan memaparkan pengalaman pemeriksaan kinerja yang terkait ekonomi hijau. Francis mengatakan, ANAO telah melakukan sekitar 27 pemeriksaan kinerja terkait ekonomi hijau sejak 2015-2016.

“Kami juga akan membagikan bagaimana kami menyusun strategi audit jangka menengah dan jangka panjang,” ujarnya.

0 FacebookTwitterPinterestEmail
Newer Posts
Older Posts
@2021-2022 - Warta BPK GO. Kontak : warta@bpk.go.id