WartaBPK.go
  • BERANDA
  • ARTIKEL
    • Berita Terkini
    • BERITA FOTO
    • Suara Publik
  • MAJALAH
  • INFOGRAFIK
  • SOROTAN
  • TENTANG
WartaBPK.go
  • BERANDA
  • ARTIKEL
    • Berita Terkini
    • BERITA FOTO
    • Suara Publik
  • MAJALAH
  • INFOGRAFIK
  • SOROTAN
  • TENTANG
Monday, 21 July 2025
WartaBPK.go
WartaBPK.go
  • BPK.GO.ID
  • Tentang
  • Kebijakan Data Pribadi
  • Pedoman Media Siber
  • Kontak
Copyright 2021 - All Right Reserved
Category:

BPK Bekerja

Air bersih (Sumber: Freepik)
BeritaBPK BekerjaIHPS II 2022SLIDER

BPK Dorong Penyediaan Akses Air Minum dan Sanitasi yang Aman

by Admin 24/10/2023
written by Admin

JAKARTA, WARTAPEMERIKSA — Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan pemeriksaan kinerja atas efektivitas upaya pemerintah dalam penyediaan akses air minum yang layak dan aman pada sejumlah objek pemeriksaan (obrik). Termasuk di antaranya obrik pemerintah pusat, yakni Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Hasil pemeriksaan BPK mengungkapkan sejumlah temuan yang memuat permasalahan. Misalnya saja, basis data capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) air minum dan sanitasi belum lengkap dan andal. Basis data BUMD air minum yang belum menerapkan full cost recovery (FCR) dan/atau memiliki idle capacity belum dimanfaatkan secara optimal.

Akibatnya, pemerintah belum sepenuhnya dapat merumuskan kebijakan yang tepat untuk mendorong penyediaan akses air minum dan sanitasi layak dan aman. Hal itu antara lain Kementerian Keuangan belum dapat mengalokasikan proporsi dana alokasi umum (DAU) specific grant untuk bidang pekerjaan umum berdasarkan data SPM untuk mendukung pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar SPM. 

Selain itu, Kemendagri juga belum sepenuhnya dapat merancang prioritas pembinaan kepada pemda dalam perencanaan dan penganggaran pemenuhan kebutuhan SPM. Termasuk juga kepada BUMD air minum dan air limbah/sanitasi dalam peningkatan kinerja dan cakupan layanan.

Norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) tentang tata cara penyelarasan RPJMD/RKPD dengan RPJMN/RKP serta pedoman penyusunan RKPD belum diatur secara lengkap dan jelas. Akibatnya, target program prioritas nasional terkait penyediaan akses air minum dan sanitasi layak dan aman berpotensi tidak tercapai.

NSPK tentang desain pembinaan terhadap pemerintah desa dan kelompok masyarakat pascaprogram Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) belum ditetapkan secara lengkap. Akibatnya, pengelolaan aset Pamsimas dan kelembagaan pascaprogram Pamsimas berpotensi tidak berkelanjutan untuk mendukung pencapaian target RPJMN dan TPB.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Menteri Dalam Negeri agar menginstruksikan unit kerja eselon I terkait penyediaan akses air minum dan sanitasi/air limbah untuk lebih optimal dalam melakukan koordinasi.

Mendagri juga perlu menginstruksikan Dirjen Bina Bangda untuk menetapkan NSPK tentang tata cara fasilitasi rancangan perkada tentang RKPD dan berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait. Khususnya untuk menetapkan NSPK yang mengatur tentang tata cara penyelarasan antara RPJMD/RKPD dengan RPJMN/RKP serta nomenklatur dan kodefikasi kegiatan dan subkegiatan untuk mendukung pencapaian indikator air minum aman.

Dirjen Bina Pemdes juga perlu berkoordinasi dengan K/L terkait dalam menetapkan NSPK yang mengatur tentang pembinaan pascaprogram Pamsimas secara lengkap. Ini antara lain percepatan capaian target air minum dan sanitasi layak dan aman di desa serta tata kelola aset hasil program Pamsimas dan kelembagaan penyelenggara SPAMS berbentuk Lembaga Kemasyarakatan Desa.

24/10/2023
0 FacebookTwitterPinterestEmail
BeritaBerita TerpopulerBPK BekerjaSLIDER

Bakal Pimpin INTOSAI, Ketua BPK Tekankan Pentingnya Kolaborasi SAI

by Admin 1 20/10/2023
written by Admin 1

JAKARTA, WARTAPEMERIKSA — Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Isma Yatun menekankan pentingnya kolaborasi di antara supreme audit institution (SAI) guna mencapai masa depan yang lebih baik untuk masyarakat dan sekaligus lingkungan. Pesan tersebut disampaikan seiring dengan terpilihnya BPK menjadi Tuan Rumah INCOSAI XXVI tahun 2028 sekaligus Ketua INTOSAI 2028-2031.

BPK Raih Penghargaan Infografis Hasil Audit Terbaik dari INTOSAI WGEA

Hal itu diputuskan dalam Pertemuan ke-59 Pengurus Organisasi Lembaga Pemeriksa se-Asia atau Governing Board Asian Organization of Supreme Audit Institutions (GB ASOSAI) di Busan, Korea Selatan pada 20-22 September 2023.

“Dengan berkolaborasi menuju tujuan bersama melalui upaya di antara SAI dan stakeholder, kita bisa memperkuat hubungan dalam komunitas global untuk berkontribusi terhadap masa depan masyarakat dan bumi yang lebih baik,” ungkap Isma.

Hasil Pertemuan ke-59 GB ASOSAI tersebut akan disahkan pada ASOSAI Assembly ke-16 di India Tahun 2024. Keketuaan BPK pada organisasi lembaga pemeriksa sedunia tersebut merupakan yang pertama kali sejak INTOSAI didirikan tahun 1953.

INTOSAI merupakan organisasi lembaga pemeriksa negara-negara sedunia yang bersifat otonom, independen, dan non-politis. Tujuannya, bertujuan mendorong tata kelola sektor publik dengan memperkuat peranan lembaga pemeriksa untuk membantu meningkatkan kinerja pemerintah yang transparan, akuntabel, dan kredibel serta memberikan manfaat bagi publik di masing-masing negara.

BPK Terpilih sebagai Ketua Organisasi Lembaga Pemeriksa Sedunia 2028-2031

Saat ini, INTOSAI memiliki 195 anggota penuh (full member), 5 anggota rekanan (associate member), dan 2 anggota terafiliasi (affiliate member). BPK menjadi anggota penuh INTOSAI sejak 1968. Keketuaan 2022-2025 saat ini dipegang oleh regional Amerika (SAI Brasil), dan keketuaan 2025-2028 oleh regional Afrika (SAI Mesir).

20/10/2023
0 FacebookTwitterPinterestEmail
BeritaBerita TerpopulerBPK BekerjaSLIDER

Ini Rekomendasi BPK untuk Atasi Persoalan Sampah di Daerah

by Admin 1 17/10/2023
written by Admin 1

JAKARTA, WARTAPEMERIKSA — Permasalahan pengelolaan sampah belakangan mencuat di sejumlah daerah. Akibat tempat pemrosesan akhir (TPA) yang overkapasitas, timbunan sampah menggunung di tempat pembuangan sementara (TPS) hingga berserakan di jalan raya.

Pengelolaan sampah turut menjadi perhatian Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). BPK pada semester II 2022 telah melakukan pemeriksaan atas efektivitas pengelolaan sampah rumah tangga (SRT) dan sampah sejenis sampah rumah tangga (SSSRT) tahun 2021 dan 2022 (sampai dengan triwulan III) yang dilakukan pada 20 pemda.

Ini Jawaban Pemprov DKI Soal Pemeriksaan BPK Terkait Sampah

Ada sejumlah rekomendasi yang disampaikan BPK untuk mengatasi permasalahan sampah berdasarkan temuan-temuan dari hasil pemeriksaan.

Seperti dikutip dari Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II 2022, salah satu permasalahan yang ditemukan BPK adalah pemda belum sepenuhnya menyediakan fasilitas pengolahan di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)/Tempat Pengelolaan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R) yang cukup dan memenuhi persyaratan. “Hal ini mengakibatkan meningkatnya volume sampah yang dibuang ke TPA,” demikian dikutip dari IHPS II 2022.

Untuk mengatasi masalah itu, BPK telah merekomendasikan bupati/wali kota agar menetapkan rencana penyediaan, pengoperasian dan pemanfaatan fasilitas TPS3R dalam renstra, rencana kerja, dan usulan anggaran sesuai target dalam kebijakan dan strategi daerah atau jakstrada.

Permasalahan lainnya, pemerintah daerah belum optimal melaksanakan pemilahan sampah dan belum menyediakan sarana pewadahan dan pemilahan sesuai persyaratan. Permasalahan tersebut mengakibatkan partisipasi masyarakat dalam proses pemilahan sampah belum optimal, dan kurangnya wadah sampah pilah di area publik yang memadai.

“BPK merekomendasikan agar pemda mengevaluasi pola pengangkutan, penentuan rute dan jadwal pengangkutan SRT dan SSSRT supaya sesuai dengan persyaratan teknis yang ditentukan.”

Permasalahan itu menyebabkan sampah yang tercecer menimbulkan timbunan sampah di beberapa tempat. Ada sejumlah rekomendasi yang diberikan BPK terkait hal ini.

Pertama, BPK merekomendasikan bupati/wali kota agar menetapkan kewajiban pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya untuk menyediakan sarana pewadahan dan pemilahan sampah sesuai ketentuan. Kemudian, menyediakan sarana pewadahan dan pemilahan sampah di area publik yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah berdasarkan analisis kebutuhan.

Pengangkutan sampah juga menjadi permasalahan yang ditemukan BPK. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa pemda belum menyediakan alat angkut yang memenuhi persyaratan serta menyusun rute dan jadwal pengangkutan dengan mempertimbangkan jumlah dan sebaran titik sampah.

Permasalahan tersebut mengakibatkan minimnya sarana pengangkutan berpotensi tidak terangkutnya timbulan sampah, dan sampah yang dibuang ke TPA oleh truk belum terpilah dapat membebani pengolahan dan pemrosesan akhir di TPA.

Daerah Harus Perbaiki Strategi dan Manajemen Pengelolaan Sampah

BPK merekomendasikan agar pemda mengevaluasi pola pengangkutan, penentuan rute dan jadwal pengangkutan SRT dan SSSRT supaya sesuai dengan persyaratan teknis yang ditentukan.

Seperti diketahui, peningkatan kinerja pengelolaan sampah/limbah oleh pemerintah pusat dan daerah menjadi salah satu kebijakan yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024. Pemeriksaan atas pengelolaan sampah menjadi salah satu kontribusi BPK untuk mendukung pelaksanaan agenda pembangunan tersebut.

17/10/2023
0 FacebookTwitterPinterestEmail
BeritaBPK BekerjaIHPS II 2022SLIDER

Daerah Harus Perbaiki Strategi dan Manajemen Pengelolaan Sampah

by Achmad Anshari 13/10/2023
written by Achmad Anshari

JAKARTA, WARTAPEMERIKSA — Peningkatan kinerja pengelolaan sampah/limbah oleh pemerintah pusat dan daerah menjadi salah satu kebijakan yang ditetapkan dalam Rencana Pembngunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024. Untuk mendukung pelaksanaan agenda pembangunan tersebut BPK, telah melakukan pemeriksaan atas efektivitas pengelolaan sampah rumah tangga (SRT) dan sampah sejenis sampah rumah tangga (SSSRT) tahun 2021 dan 2022 (sampai dengan triwulan III) yang dilakukan pada 20 pemda.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, beberapa pemda telah melakukan upaya. Misalnya saja, sebanyak 7 pemda telah menyusun kebijakan dan strategi daerah (jakstrada) pengelolaan SRT dan SSSRT secara lengkap dan sinkron dengan kebijakan dan strategi nasional (jakstranas).

Namun demikian, BPK menyimpulkan bahwa masih terdapat permasalahan yang apabila tidak segera diatasi, maka akan memengaruhi efektivitas pengelolaan SRT dan SSSRT. Salah satu permasalahan yang ditemukan BPK adalah bahwa sebanyak empat pemda telah menyusun jakstrada secara lengkap, namun belum sinkron dengan jakstranas.

“Kemudian, sebanyak 9 pemda belum menyusun secara lengkap yang berakibat target capaian program dan kegiatan pengelolaan SRT dan SSSRT yang ditetapkan dalam jakstrada berpotensi tidak dapat dicapai,” demikian disampaikan BPK dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II 2022.

Untuk mengatasi permasalahan itu, BPK merekomendasikan bupati/wali kota agar menyusun dan menetapkan Jakstrada pengelolaan persampahan yang lengkap, selaras, dan mengikuti kebijakan perencanaan pemerintah diatasnya.

Permasalahan lainnya, pemerintah daerah belum sepenuhnya merencanakan kebutuhan sumber daya (anggaran, SDM, sarana prasarana) berdasarkan analisis kebutuhan. Ini mengakibatkan penyusunan rencana anggaran untuk pemenuhan SDM dan sarpras pengelolaan sampah belum mendukung pencapaian target pengurangan dan penanganan SRT dan SSSRT sesuai timeline dalam jakstrada.

Terkait itu, BPK merekomendasikan bupati/wali kota agar memerintahkan OPD terkait untuk menyusun anggaran pengelolaan sampah berdasarkan perhitungan kebutuhan sumber daya (anggaran, SDM, dan sarpras) sesuai dengan target yang ditetapkan dalam jakstrada.

Soal Penanganan Sampah, Ini Penjelasan Pemkot Medan ke BPK

Permasalahan yang juga ditemukan BPK adalah neraca pengelolaan sampah belum sepenuhnya disusun berdasarkan data dan keadaan riil. Serta pemda belum melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan jakstrada.

“Permasalahan tersebut mengakibatkan laporan evaluasi pencapaian jakstrada tidak dapat digunakan sepenuhnya untuk mengukur pencapaian target pengurangan dan penanganan sampah yang telah ditetapkan dalam jakstrada.”

BPK merekomendasikan bupati/wali kota agar memerintahkan Kepala OPD terkait untuk menyusun dan menerapkan metode evaluasi capaian kinerja dan menyusun data necara sampah yang lengkap dan valid.

13/10/2023
0 FacebookTwitterPinterestEmail
BeritaBerita TerpopulerBPK BekerjaSLIDER

Visi Indonesia Emas Jadi Panduan BPK Susun Renstra 2024-2029

by Admin 1 10/10/2023
written by Admin 1

JAKARTA, WARTAPEMERIKSA — Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Isma Yatun, menyatakan Visi Indonesia Emas 2045 dan Pembangunan berkelanjutan selalu menjadi pertimbangan dalam menyusun rencana strategis pemeriksaan untuk mendukung pencapaiannya. Keduanya juga menjadi langkah menguat BPK dalam visi integritas, independensi, profesionalisme serta budaya aparatur sipil negara BPK yang berakhlak.

Bagaimana Forensik Digital Menunjang Pemeriksaan BPK?

Hal ini Ketua BPK sampaikan saat membuka rapat kerja (raker) pelaksana BPK 2023 di kantor pusat BPK, Jakarta, beberapa waktu lalu.  Saat pembukaan Raker Pelaksana BPK 2023, Isma mengapresiasi seluruh pimpinan dan pelaksana BPK atas capaian pemeriksaan dan kelembagaan sampai saat ini.

Pemeriksaan atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pemerintah dan badan lainnya telah diselesaikan dengan tepat waktu sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pemeriksaan tersebut telah mendorong perbaikan kualitas dan akuntabilitas pelaksanaan anggaran. Dari perolehan opini hingga kewajaran laporan keuangan yang sesuai standar akuntansi. Hasil pemeriksaan BPK yang berkualitas, turut berkontribusi dalam meningkatkan public trust dan public accountability atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pemerintah, pimpinan badan, atau lembaga lainnya.

Demikian juga pemeriksaan terhadap kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang turut memberikan kontribusi. Khususnya terhadap perbaikan kinerja dan tata kelola upaya pemberantasan korupsi. Termasuk di dalamnya pemeriksaan investigative.

Apakah Tindak Lanjut Rekomendasi Pengaruhi Kualitas LKPD?

Capaian pemeriksaan tersebut tentunya tidak terlepas dari tindak lanjut hasil pemeriksaan oleh pemerintah dan pimpinan entitas yang dimonitor bersama. “Hal ini karena tindak lanjut merupakan bagian integral dalam proses pemeriksaan. Hingga akhir semester II tahun 2022, rekomendasi BPK yang telah selesai ditindaklanjuti mencapai 77,3 persen,” ungkap Isma.

10/10/2023
0 FacebookTwitterPinterestEmail
Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas (menpan.go.id)
BeritaBerita TerpopulerBPK BekerjaSLIDER

Menpan-RB Berharap BPK Lahirkan Terobosan untuk Reformasi Birokrasi

by Admin 1 04/10/2023
written by Admin 1

JAKARTA, WARTAPEMERIKSA — Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI (MenPAN-RB) Abdullah Azwar Anas mengatakan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bisa menjadi mesin dari jalannya reformasi birokrasi. BPK juga bertanggung jawab memastikan tata kelola keuangan negara berkualitas dan bermanfaat.

BPK, kata dia, haus mendorong agar anggaran yang dibelanjakan instansi pemerintah harus berdampak terhadap masyarakat. “Saya berharap BPK punya terobosan-terobosan baru lagi. Termasuk proses bisnis audit yang ke depan saya kira ini akan bisa lebih baik,” ungkap dia, beberapa waktu lalu.

Mengawal Ekonomi Biru, BPK Periksa Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur

Apalagi ke depannya, hal ini juga sesuai dengan grand design reformasi birokrasi yang mengarah kepada digital bureaucracy. Di dalamnya ada transformasi digital, digital culture, dan digital competency.

Sehingga ke depan ini secara bertahap KemenpanRB mendorong kepada sistem pemerintah berbasis elektronik. “Jadi pemberantasan korupsi akan lebih efektif jika SPBE-nya (sistem pemerintah berbasis elektronik) jalan,” ucapnya.

04/10/2023
0 FacebookTwitterPinterestEmail
BeritaBerita TerpopulerBPK BekerjaSLIDER

BPK akan Prioritaskan Pemeriksaan Strategis RPJMN 2020-2024

by Admin 1 03/10/2023
written by Admin 1

JAKARTA, WARTAPEMERIKSA — Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Isma Yatun mengatakan memasuki semester II tahun 2023, BPK akan melaksanakan pemeriksaan tematik atas agenda pembangunan prioritas nasional. Pemeriksaan itu antara lain untuk PN2, yaitu pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.

Kemudian, PN4 terkait revolusi mental dan pembangunan kebudayaan serta penanganan stunting dalam rangka mengawal implementasi SPG’s dan pembangunan IKN. Ini tentunya memerlukan sinergi, kolaborasi, dan koordinasi lintassatker pemeriksaan maupun dukungan seluruh satker kesekjenan.

Capaian Opini WTP LKKL dan LKPD Lampaui Target RPJMN

“Kemudian untuk tahun 2024 dengan anggaran sebesar Rp 4,87 triliun, kita perlu memprioritaskan dan mengakselerasi kegiatan pemeriksaan maupun kelembagaan untuk menuntaskan pemeriksaan strategis secara menyeluruh atas rencana pembangunan jangka menengah nasional 2020-2024. Selain itu, mengingat tahun 2024 juga akhir dari rencana strategis BPK 2022-2024, maka target yang telah ditetapkan dan inisiatif strategis kelembagaan harus dapat dipenuhi,” ucap dia dalam rapat kerja (raker) pelaksana BPK 2023, di kantor pusat BPK, Jakarta, beberapa waktu lalu.

Isma juga mengingatkan keterlibatan seluruh elemen BPK merupakan hal yang fundamental untuk meningkatkan ownership, komitmen, dan kontribusi nyata seluruh elemen dalam implementasi rencana strategis. Lesson learned dan hasil evaluasi atas renstra saat ini juga perlu dilakukan untuk menentukan strategi yang masih relevan dengan kebutuhan dan tantangan pada 2025 hingga 2029, maupun strategi yang perlu disesuaikan ataupun dihentikan.

Dalam jangka pendek, perencanaan dan penganggaran untuk perencanaan kegiatan untuk tahun 2025 sudah harus dilaksanakan pada akhir 2023.

Namun demikian, ungkap dia, terdapat tantangan sehubungan dengan tersedianya RPJMN 2025-2029 dan Renstra BPK 2025-2029 yang akan menjadi referensi bagi penyusunan RKT BPK 2025. Untuk itu perlu mengelaborasi dan menindaklanjuti arahan pimpinan.

Akses Air Minum Layak Belum Merata, Ini Rekomendasi BPK ke Pemerintah

Ini menjadi sebagai acuan sekaligus referensi bagi unit atau satuan kerja untuk merumuskan rancangan awal RKT BPK tahun 2025 sebagai dasar untuk menghitung proyeksi anggaran BPK pada 2025.

“Saya berharap, sumber daya keuangan yang diperoleh BPK dapat dimanfaatkan secara efisien, efektif, dan akuntabel dalam pemenuhan seluruh tugas, fungsi, dan kewenangan BPK,” ucap dia.

03/10/2023
0 FacebookTwitterPinterestEmail
Candi Borobudur sebagai salah satu pariwisata Indonesia (Sumber: IDX)
BeritaBerita TerpopulerBPK BekerjaSLIDER

Ssst… Ini Rekomendasi BPK untuk Menparekraf untuk Tingkatkan Daya Saing Pariwisata

by Admin 1 02/10/2023
written by Admin 1

JAKARTA, WARTAPEMERIKSA — Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah melaksanakan pemeriksaan kinerja atas satu objek pemeriksaan pemerintah pusat terkait kegiatan prioritas peningkatan citra positif di dunia internasional. Pemeriksaan tersebut yaitu efektivitas pemasaran pariwisata Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) tahun anggaran 2021.

Berdasarkan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional 2011 sampai 2025, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011, pengembangan citra pariwisata merupakan bagian dari pemasaran pariwisata. Hal tersebut juga sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) 8, yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua.

Dorong Perbaikan Pembangunan Pariwisata DIY, Ini Rekomendasi BPK

Hasil pemeriksaan BPK mengungkapkan beberapa upaya pemerintah dalam peningkatan citra positif. Upaya tersebut antara lain, Kemenparekraf telah melakukan penyusunan strategi komunikasi pemasaran terpadu untuk dijadikan pedoman dalam melakukan pemasaran pariwisata Indonesia.

Kemenparekraf juga melakukan penyusunan pedoman pengukuran brand awareness untuk mengetahui tingkat awareness wisatawan terhadap brand Wonderful Indonesia. Selain itu, hasil pemeriksaan mengungkapkan 12 temuan yang memuat permasalahan.

Beberapa di antaranya, yaitu pelaksanaan perwakilan promosi pariwisata di luar negeri/Visit Indonesia Tourism Officer (VITO) belum didukung dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) yang disahkan oleh pejabat yang berwenang. Serta belum diperbaharui sesuai dengan kondisi terkini.

Selain itu, penetapan target VITO tidak didukung antara lain oleh kesepakatan target key performance indicator (KPI) yang dituangkan dalam dokumen yang ditandatangani Kemenparekraf dan VITO serta relevansi target KPI VITO dengan scope of work pada SK Penunjukan VITO. Akibatnya, komunikasi pemasaran menjadi tidak sepenuhnya optimal.

Upaya peningkatan daya saing pariwisata melalui Travel and Tourism Competitiveness Index/Travel Tourism Development Index (TTCI/TTDI) belum sepenuhnya memadai. Hal itu di antaranya, yaitu tim kerja lintas sektor yang dibentuk dalam rangka peningkatan indeks TTCI/TTDI, dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya belum sepenuhnya didukung dengan NSPK yang memadai. Khususnya dalam hal pemutakhiran data TTCI/TTDI.

“Hasil pemeriksaan BPK mengungkapkan beberapa upaya pemerintah dalam peningkatan citra positif. Upaya tersebut antara lain, Kemenparekraf telah melakukan penyusunan strategi komunikasi pemasaran terpadu untuk dijadikan pedoman dalam melakukan pemasaran pariwisata Indonesia.”

Mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan serta monitoring dan evaluasi. Tim kerja lintas sektor juga belum berfungsi optimal dan eksistensinya belum sepenuhnya dilakukan pembaharuan secara berkelanjutan.

Kemudian, pelaksanaan koordinasi lintassektor dalam pengolahan dan pemutakhiran data TTCI/TTDI belum mencakup semua indikator di dalam dashboard indikator penguatan sektor pariwisata (IPKN) dan TTDI belum terintegrasi. Pelaporan hasil koordinasi strategis lintassektor dalam pengelolaan indeks TTCI/TTDI tidak mencantumkan program-program yang akan dilakukan untuk meningkatkan indeks TTCI/TTDI berikut dengan target pencapaian dan hasil pencapaiannya.

Kemudian, tidak memuat progres penyelesaian tindak lanjut dari rencana aksi yang telah disepakati dari hasil rapat koordinasi strategis lintas sektor yang telah dilakukan, serta tidak memuat progres penyelesaian pemutakhiran data yang dilakukan oleh kementerian/lembaga terkait. Selain itu, tidak terdapat mekanisme monitoring dan evaluasi terhadap tindak lanjut rencana aksi hasil rapat koordinasi strategis lintassektor pada 2021 dan 2022. Akibatnya, upaya peningkatan daya saing pariwisata menjadi kurang optimal.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif agar menginstruksikan Deputi Bidang Pemasaran untuk menetapkan NSPK yang mutakhir. Ini mengatur penyelenggaraan VITO secara komprehensif mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, serta monitoring dan evaluasi.

Periksa Sektor Pariwisata, BPK Sampaikan Sejumlah Rekomendasi

Kemudian, menetapkan perjanjian kinerja dengan VITO yang secara jelas mengatur hak dan kewajiban dan target KPI beserta penjelasan detail lainnya yang terkait sesuai scope of work. Selain itu, perlu memerintahkan subkoordinator VITO untuk segera menyempurnakan perjanjian kinerja VITO sesuai dengan scope of work dan melakukan monitoring dan evaluasi secara tepat waktu.

Menparekraf juga perlu membentuk tim kerja lintas sektor secara konsisten dengan pembagian tugas dan fungsi yang jelas pada struktur organisasi tim kerja lintas sektor dan membentuk sekretariat untuk meningkatkan kinerja tim kerja lintassektor dalam rangka peningkatan indeks TTCI/TTDI. Selain itu, perlu juga memerintahkan tim kerja lintassektor untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai yang telah ditetapkan.

02/10/2023
0 FacebookTwitterPinterestEmail
Ketua BPK Isma Yatun.
BeritaBerita TerpopulerBPK BekerjaSLIDER

Ketua BPK: Sekretariat ASEAN dan ASEANSAI Bisa Perkuat Kolaborasi

by Admin 1 27/09/2023
written by Admin 1

JAKARTA, WARTAPEMERIKSA — Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Isma Yatun mengatakan, pandemi Covid-19 dan krisis multidimensi telah direspons dengan peningkatan tata kelola di berbagai organisasi internasional. Menurutnya, hal ini perlu mendapat perhatian yang cermat.

Hal itu disampaikan Isma pada saat membuka the 48th ASEAN Audit Committee (AAC) Meeting yang diselenggarakan pada 6 Juli 2023. Dalam sambutannya, Isma menyampaikan, ACC harus mampu untuk menjawab tantangan dalam memenuhi peran dan tanggung jawabnya.

BPK Ajak Lembaga Pemeriksa di ASEAN Tingkatkan Kapasitas

“Dalam pertemuan yang penting ini, saya berharap bahwa pertemuan kita tidak hanya untuk menjalankan peran dan tanggung jawab, tapi juga untuk memberikan pandangan dan pemikiran terhadap pemeriksaan laporan keuangan serta pengendalian intern dan tata kelola yang lebih baik dari Sekretariat ASEAN,” kata Isma.

Menurut Isma, AAC perlu memperhatikan perkembangan terkini dalam pelaporan keuangan dan proses audit, terutama di organisasi publik. Hal ini termasuk standar akuntansi publik internasional, standar audit internasional. Termasuk standar internasional supreme audit institutions (SAI) dan best practices dalam laporan keuangan dan pemeriksaannya di tingkat organisasi internasional.

Dia menilai, AAC perlu mempertimbangkan pembaruan terhadap terms of reference (TOR) yang dimiliki serta memperkuat audit internal dan fungsi evaluasinya. Hal ini untuk memperbaiki akuntabilitas Sekretariat ASEAN dan menjaga independensi pemeriksaan.

Pemilihan pemeriksa eksternal, menurutnya, juga perlu memperhatikan standar internasional dan praktik terbaik. Rotasi terhadap pemeriksa eksternal menjadi penting untuk menjaga standar dan praktik terbaik tersebut.

“Dalam hal ini, kita perlu mempertimbangkan peran SAI negara anggota ASEAN dalam mewujudkan transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola Sekretariat ASEAN yang lebih baik,” ujarnya.

Cerita Deg-degan Tim BPK di Balik Ajang SAI20

Salah satu tantangan yang dihadapi saat ini adalah terbatasnya sumber daya. Menurut Isma, para anggota perlu mencari cara salah satunya dengan menggenjot kolaborasi di dalam organisasi serta entitas di ASEAN.

“Kerja sama dan kolaborasi Sekretariat ASEAN dan ASEANSAI dalam peningkatan kapasitas dan berbagi pengalaman bisa diperkuat,” ujarnya.

27/09/2023
0 FacebookTwitterPinterestEmail
Ilustrasi konflik moral (Sumber: Freepik)
BeritaBerita TerpopulerBPK BekerjaSLIDER

Bagaimana Mencegah Konflik Moral di Tempat Kerja?

by Admin 1 26/09/2023
written by Admin 1

JAKARTA, WARTAPEMERIKSA — Moralitas sangat diperlukan dalam hubungan kerja dan biasanya menjadi bagian dari budaya organisasi. Kualitas moralitas di tempat kerja dapat ditingkatkan melalui pendidikan dan pengetahuan.

Mengingat pentingnya moralitas di lingkungan kerja, Bincang ECC edisi Agustus mencoba mengulas mengenai konflik moral di tempat kerja. ECC dalam ulasannya yang diterima Warta Pemeriksa menekankan, diperlukan pelatihan yang berkelanjutan agar moralitas yang kuat terbentuk dan membudaya di tempat kerja.

ECC BPK Sediakan Penanganan Khusus Pegawai

Moralitas, kesadaran diri, disiplin diri, dan manajemen diri sangat diperlukan oleh setiap karyawan saat melayani pekerjaan di tempat kerja. Moralitas adalah kunci sukses untuk terjadinya kerja sama, komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi di tempat kerja.

Jelas, setiap orang di tempat kerja harus bisa berbagi fungsi dan peran agar pekerjaan besar menjadi lebih ringan. Saat moralitas tinggi, setiap karyawan dapat dengan bahagia dan gembira saling membantu agar tujuan dan pelayanan dapat terwujud sesuai harapan.

Nilai moral yang bersifat pribadi harus menyesuaikan diri dengan nilai moral yang dibuat oleh perusahaan. Jadi, nilai-nilai moral yang diutamakan dalam perusahaan haruslah menjadi sesuatu yang wajar bagi setiap karyawan.

Bila karyawan diam-diam lebih mengutamakan nilai-nilai moral dari apa yang mereka yakini di luar keyakinan perusahaan, maka akan terjadi konflik yang berdampak pada hilangnya tujuan moralitas yang diharapkan oleh perusahaan.

Nilai-nilai perusahaan dan kode etik perusahaan bertujuan untuk tidak mengembangkan sudut pandang tentang apa yang benar dan apa yang salah dari persepsi masing-masing orang. Jadi, moralitas di tempat kerja tidak bersumber dari sudut pandang seseorang, tetapi bersumber dari kode etik dan aturan kerja yang dimiliki oleh perusahaan.

Sifat moralitas itu relatif atau tidak mutlak, karena bisa bersumber sesuai keyakinan dan tradisi masing-masing kelompok. Tetapi di tempat kerja, sumber moralitas haruslah satu, yaitu dari kode etik tertulis yang ditetapkan oleh manajemen.

Ini harus menjadi kesepakatan dari setiap karyawan sejak mereka pertama kali masuk ke dalam perusahaan. Setiap perusahaan/organisasi memiliki kode etik masing-masing, namun demikian ada beberapa etika di tempat kerja yang berlaku secara umum.

Bagaimana Membangun Ketahanan Psikologis dalam Bekerja?

Contoh-contoh etika di tempat kerja secara umum adalah sebagai berikut:

1. Tepat waktu

2. Disiplin

3. Bertanggung jawab

4. Berpakaian rapi

5. Jangan libatkan masalah pribadi di tempat kerja

6. Hindari membicarakan atasan

7. Hormati semua rekan kerja

8. Menjadi pribadi yang fleksibel

9. Jangan pernah memotong pembicaraan

10. Tidak gugup

Ternyata, Employee Care Center BPK Makin Aktif pada Masa Pandemi

Pengertian konflik dan konflik moral

Terdapat berbagai macam prinsip etika yang berkembang dalam kehidupan kontemporer, seperti utilitarianisme, deontologi, etika hak asasi manusia, etika lingkungan, dan etika profesional. Setiap prinsip etika memiliki kelebihan dan kekurangan dalam penerapannya, sehingga diperlukan penilaian yang seksama dalam memilih prinsip etika yang tepat untuk diterapkan dalam suatu situasi.

Konflik moral sering terjadi dalam kehidupan kontemporer, baik dalam lingkungan kerja, kehidupan pribadi, maupun dalam konteks sosial dan politik.

Konflik moral dapat disebabkan oleh perbedaan nilai atau prinsip etika yang berbeda antara individu atau kelompok, serta situasi yang kompleks dan sulit dipahami (Ar Rasyid, dkk., 2023). Tantangan dalam kehidupan kontemporer menuntut individu untuk memiliki pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip etika dan kemampuan untuk menerapkannya dalam situasi yang kompleks.

Beberapa tantangan etika yang dihadapi dalam kehidupan kontemporer, antara lain, adanya perkembangan teknologi yang cepat dan  berdampak pada hak privasi dan keamanan, isu-isu lingkungan dan kesehatan, serta masalah korupsi dan kecurangan dalam berbagai sektor.

Menurut Taquiri dalam Newstorm dan Davis (1977), konflik merupakan warisan kehidupan sosial yang boleh berlaku dalam berbagai keadaan akibat daripada berbangkitnya keadaan ketidaksetujuan, kontroversi dan pertentangan di antara dua pihak atau lebih pihak secara berterusan.

Menurut Gibson, et al (1997: 437), hubungan selain dapat menciptakan kerja sama,hubungan saling tergantung dapat pula melahirkan konflik. Hal ini terjadi jika masing-masing komponen organisasi memiliki kepentingan atau tujuan sendiri.

Kurang Energik dalam Bekerja? Jangan-Jangan Anda Burnout

Beberapa contoh masalah etika di tempat kerja:

1. Kejujuran dan integritas

2. Konflik kepentingan

3. Pelecehan

4. Diskriminasi

5. Pencurian dan penipuan

6. Privacy

Masalah etika di tempat kerja terjadi ketika muncul situasi yang mengharuskan orang yang terlibat membuat keputusan tentang apa yang benar atau salah. Terlepas dari seberapa besar atau kecilnya masalah ini, mereka dapat dengan cepat meningkat jika dibiarkan.

Jika perusahaan memiliki standar etika yang tinggi, berarti mendukung lingkungan yang dibangun atas dasar kepercayaan dan kejujuran. Ini juga berarti mengikuti hukum dan peraturan yang diperlukan.

Kenali dan Cegah Praktik Perundungan di Tempat Kerja

Berikut adalah beberapa contoh dilema etika yang dapat terjadi di perusahaan:

– Seorang karyawan mempertimbangkan apakah akan menyimpan perlengkapan kantor untuk penggunaan pribadi

– Seorang karyawan mengambil penghargaan dan pujian untuk pekerjaan rekan kerja lainnya

– Manajer meminta karyawan untuk berbohong tentang sesuatu terkait pekerjaan mereka

– Atasan secara terbuka menunjukkan lebih suka pada satu orang karena mereka masih berkerabat

– Seorang karyawan menggunakan Bahasa kasar terhadap rekan kerja dan supervisor mereka.

Cara menghadapi dilema etika di tempat kerja

o Melakukan analisis risiko

o Berkaca pada pelatihan yang telah didapatkan

o Reviu panduan perusahaan

o Mengacu pada peraturan yang berlaku di industri

o Mempercayai insting sendiri

o Berbicara dengan orang yang bersangkutan

o Meninggalkan situasi tersebut sepenuhnya

26/09/2023
0 FacebookTwitterPinterestEmail
Newer Posts
Older Posts

Berita Lain

  • Audit BPK Ungkap Tantangan Ekonomi Biru Indonesia
  • Majalah Warta BPK Edisi April 2025
  • Transformasi Digital Dorong Efisiensi Keuangan Negara
  • Selamat! Ini Dia Pemenang Kuis WartaBPK.Go!
  • Sampaikan Hasil Pemeriksaan, BPK Rekomendasikan IMO Perkuat Manajemen Aset dan Anggaran
  • BPK.GO.ID
  • Tentang
  • Kebijakan Data Pribadi
  • Pedoman Media Siber
  • Kontak

@2021-2022 - Warta BPK GO. Kontak : warta@bpk.go.id

WartaBPK.go
  • Home
WartaBPK.go

Recent Posts

  • Audit BPK Ungkap Tantangan Ekonomi Biru Indonesia

    17/07/2025
  • Majalah Warta BPK Edisi April 2025

    16/07/2025
  • Transformasi Digital Dorong Efisiensi Keuangan Negara

    11/07/2025
  • Selamat! Ini Dia Pemenang Kuis WartaBPK.Go!

    10/07/2025
  • Sampaikan Hasil Pemeriksaan, BPK Rekomendasikan IMO Perkuat Manajemen...

    10/07/2025
@2021-2022 - Warta BPK GO. Kontak : warta@bpk.go.id