Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merekomendasikan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim untuk melakukan percepatan sertifikasi guru. Hal ini menjadi salah satu rekomendasi BPK dari pemeriksaan kinerja terkait efektivitas pengelolaan pendidikan profesi guru (PPG) yang dilaksanakan pada Kemendikbudristek dan instansi terkait lainnya tahun 2021-2023 di Jakarta dan daerah.
JAKARTA, WARTA PEMERIKSA — Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada triwulan ketiga tahun ini melakukan dua pemeriksaan kinerja dan dua pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) atas Kementerian Perhubungan dan instansi terkait lainnya.
Anggota I/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I BPK Nyoman Adhi Suryadnyana memerinci, BPK akan melakukan pemeriksaan pendahuluan atas Kinerja Pelayanan Uji Tipe dan Registrasi Uji Tipe Kendaraan Bermotor Tahun Anggaran 2023 sampai dengan Semester I 2024 pada Kementerian Perhubungan dan instansi terkait lainnya.
Pemeriksaan tersebut dilaksanakan selama 35 hari mulai 5 Agustus sampai dengan 18 September 2024. “Lingkup pada pemeriksaan ini adalah Kegiatan Pelayanan Uji Tipe dan Registrasi Uji Tipe Kendaraan Bermotor pada Kementerian Perhubungan dan Instansi terkait lainnya tahun 2023 sampai dengan semester I 2024,†kata Nyoman dalam kegiatan entry meeting yang juga dihadiri Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, di Subang, Jawa Barat, Rabu (21/8/2024).
Selanjutnya, BPK melalukan pemeriksaan pendahuluan atas Kinerja Pengelolaan Inaportnet dalam Penyelenggaraan Pelayanan Pelabuhan Tahun Anggaran 2023 sampai dengan semester I 2024.
Ketiga, BPK melakukan pemeriksaan atas Pengelolaan Belanja Pembangunan Pelabuhan Patimban Tahun Anggaran 2023 sampai dengan semester I 2024 pada Kantor Kesyahbandaraan dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Patimban, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan dan instansi terkait lainnya.
Lingkup pemeriksaan tersebut meliputi kegiatan pembangunan Pelabuhan Patimban, penyedia lahan/tanah untuk area Pelabuhan Patimban, baik area utama Pelabuhan maupun backup area yang telah ditetapkan dalam Penetapan Lokasi Pelabuhan Patimban. “Juga pengelolaan BMN atas hasil pembangunan Pelabuhan Patimban,†kata Nyoman.
Terakhir, BPK melakukan pemeriksaan DTT atas Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahun 2022 sampai dengan semester I Tahun 2024 pada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan dan instansi terkait lainnya.
Dalam pelaksanaan pemeriksaan ini, kata Nyoman, BPK sangat mengharapkan kerja sama seluruh pihak di Kementerian Perhubungan atas kelancaran/akses data dan informasi yang dibutuhkan oleh Tim Pemeriksa, sehingga Pemeriksa dapat mengambil simpulandan rekomendasi yang tepat.
Oleh karena itu, Nyoman berharap komunikasi antara pemeriksa dengan semua pihak dapat berjalan dengan baik dan efektif. “Komunikasi yang baik ini jangan diartikan negatif. Kita harus tetap memperhatikan nilai-nilai Integritas, Independensi, dan Profesionalisme,†kata Nyoman.
Nyoman juga berharap agar akses terhadap data dan dokumen yang berkaitan dengan pemeriksaanagar diberikan yang seluas-luasnya. Ia mengatakan, peran aktif dari Itjen dalam hal pendampingan terkait pemeriksaan juga sangat menentukan efektivitas pemeriksaan BPK.
“Oleh karena itu, diharapkan adanya sinergi yang baik antara tim pemeriksa dengan jajaran APIP agar pemeriksaan dapat berjalan dengan efektif dan efisien,†ujar dia.
JAKARTA, WARTA PEMERIKSA- Anggota I BPK, Nyoman Adhi Suryadnyana, mengingatkan agar kinerja KPU dalam penyelenggaraan Pilkada menjadi lebih baik, perlu untuk memperkuat sistem pengendalian intern dan mitigasi risiko dalam tahapan pemilihan dan pertanggungjawaban keuangan.
Hal itu dikatakan dalam kegiatan Konsolidasi Nasional Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam rangka kesiapan Pilkada 2024, di Jakarta, Selasa (20/8).
“KPU diharapkan juga dapat mempersiapkan regulasi, perencanaan anggaran, sumber daya manusia dan sarana prasarana yang memadai dalam mendukung penyelenggaraan Pilkada dan memegang teguh prinsip-prinsip pemilihan yang jujur, adil, dan terbuka serta independen,” ujar Anggota I BPK.
Untuk mengawal pelaksanaan Pilkada 2024, BPK senantiasa merencanakan program pemeriksaan yang bersifat mandatory dan yang terkait dengan program prioritas nasional, antara lain saat ini sedang dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) atas Pengelolaan Keuangan Pemilu 2024. Pada tahun 2025 akan dilakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan KPU tahun 2024 dan PDTT atas Pengelolaan Keuangan Pilkada tahun 2024.
JAKARTA, WARTA PEMERIKSA — Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merekomendasikan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) untuk meningkatkan program pendidikan terhadap anak binaan di lembaga pemasyarakatan. Hal itu menjadi salah satu rekomendasi BPK dari pemeriksaan kinerja atas manajemen pemasyarakatan tahun 2020-semester I 2023 yang dilaksanakan pada Kemenkumham serta instansi terkait lainnya.
Seperti dikutip dari Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II 2023, hasil pemeriksaan BPK menemukan bahwa Ditjen Pemasyarakatan dalam menyelenggarakan pembinaan dan pembimbingan WBP, anak, dan/atau klien pemasyarakatan belum optimal, antara lain, sebanyak 1.133 anak dan anak binaan belum mendapatkan pendidikan di 207 unit pelaksana teknis (UPT) pemasyarakatan, serta pembimbing kemasyarakatan (PK) dan asisten pembimbing kemasyarakatan (APK) belum menyusun program pembimbingan klien secara jelas dan komprehensif.
Selain itu, jumlah pembimbingan yang dilaksanakan oleh pemda masih sangat minim dan terdapat balai pemasyarakatan (bapas) yang belum pernah menyelenggarakan kerja sama dengan pemda setempat sebanyak 30 bapas.
“Akibatnya, hak anak dan anak binaan atas pendidikan tidak terpenuhi secara optimal dan terdapat klien yang belum mendapatkan bimbingan kemandirian sampai dengan bebas murni,†tulis BPK dalam IHPS II 2023.
Terkait masalah itu, BPK merekomendasikan Kemenkumham agar menyusun Memorandum of Understanding (MoU) dan perjanjian kerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri serta Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi terkait dukungan pemda dan kementerian terhadap pendidikan anak dan anak binaan di lembaga pemasyarakatan khusus anak (LPKA), lapas dan rutan, serta pembimbingan klien.
Permasalahan lain yang ditemukan BLK adalah Ditjen Pemasyarakatan dalam melakukan upaya pengurangan kelebihan kapasitas pada lembaga pemasyarakatan (lapas) dan rumah tahanan (rutan) belum optimal. Salah satu temuan BPK mengungkapkan bahwa belum ada kajian terkait restorative justice (RJ) pada tahap pasca-adjudikasi dan RPP tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak dan kewajiban tahanan, anak, dan WBP, yang mengatur asimilasi dan remisi cuti bersyarat, cuti menjelang bebas, dan pembebasan bersyarat belum ditetapkan menjadi Peraturan Pemerintah (PP).
Selain itu, terdapat narapidana tindak pidana korupsi yang mendapatkan remisi setelah diterbitkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 yang tidak mensyaratkan pelunasan denda/uang pengganti, serta indikasi narapidana keluar mendahului tanggal Surat Keputusan Integrasi. Akibatnya, penanggulangan kelebihan kapasitas pada lapas dan rutan belum efektif, dan terdapat indikasi pemberian remisi dan pengeluaran WBP secara tidak sah.
BPk merekomendasikan Kemenkumham agar menyusun kajian mengenai RJ pada tahap pasca-adjudikasi secara komprehensif; berkoordinasi dengan Dirjen Peraturan Perundangundangan untuk segera memproses dan menerbitkan PP tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak dan kewajiban tahanan, anak, dan WBP; dan melakukan evaluasi dan kajian secara menyeluruh atas pelaksanaan remisi dan integrasi di UPT serta hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya.
JAKARTA , WARTA PEMERIKSA — Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas dan manfaat hasil pemeriksaan. Hal ini sejalan dengan tema peringatan HUT ke-79 RI, yaitu “Nusantara Baru Indonesia Majuâ€.
“Pada peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Kemerdekaan ini, marilah kita maknai dengan kontribusi nyata melalui peningkatan kualitas dan manfaat hasil pemeriksaan untuk mencapai tujuan negara,” kata Ketua BPK dalam upacara peringatan HUT RI ke-79 di kantor BPK, Sabtu (17/8/2024), yang dibacakan oleh Sekretaris Jenderal BPK Bahtiar Arif.
Upaya meningkatkan kualitas pemeriksaa itu sejalan dengan hasil penelaahan sejawat atau peer review tahun 2024 yang telah dijalankan BPK. Hasil peer review menunjukkan bahwa sistem pengendalian mutu BPK telah mencapai standar yang tinggi, khususnya dalam hal sumber daya manusia, manajemen etika dan integritas, serta teknologi informasi.
“Besar harapan saya, agar kolaborasi dan sinergi dengan seluruh satuan kerja yang ada di BPK dapat dioptimalkan, sehingga hasil yang sudah baik ini dapat terus ditingkatkan guna menguatkan kepercayaan pemangku kepentingan serta kredibilitas BPK, baik di tataran nasional maupun global,” kata Ketua BPK.
Selain fokus pada peningkatan kualitas internal, BPK juga telah memberikan kontribusi signifikan bagi negara. Dalam perjalanan mengisi kemerdekaan, BPK telah memberikan serangkaian sumbangsih nyata melalui pelaksanaan mandatnya. Setiap tahunnya, tak terkecuali pada tahun 2024, BPK telah menyampaikan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta badan lainnya tahun 2023, yang secara umum telah menunjukkan kualitas pertanggungjawaban keuangan yang baik.
Selain itu, BPK juga telah menyampaikan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II tahun 2023 yang mengungkapkan temuan dan rekomendasi untuk perbaikan tata kelola keuangan negara, serta hasil pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan dan penyelesaian kerugian negara pada tahun-tahun sebelumnya. IHPS tersebut menyampaikan hasil pengembalian uang/penyerahan aset sebagai tindak lanjut keuangan negara senilai Rp136,88 triliun sejak tahun 2005 hingga tahun 2023.
Dalam hal capacity building, BPK juga telah dipercaya sebagai Ketua Organisasi BPK sedunia (atau INTOSAI) Tahun 2028-2031 serta menjadi External Auditors di berbagai lembaga internasional.
“Dan pada kesempatan yang baik ini, marilah kita terus berdoa dan berupaya terbaik untuk keterpilihan BPK sebagai member of the United Nations Board of Auditors (atau UN BOA) pada tahun 2025.
Dengan terus mengobarkan semangat Kemerdekaan serta sinergi dan kolaborasi, mari kita satukan tekad mewujudkan BPK Hebat untuk Nusantara Baru Indonesia Maju,” kata Ketua BPK.
JAKARTA, WARTA PEMERIKSA — Presiden Joko Widodo menyampaikan apresiasi kepada seluruh kementerian dan lembaga saat menyampaikan pidato terakhirnya di Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) di Gedung MPR/DPR, Jumat (16/8/2024). Apresiasi Presiden salah satunya ditujukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Dalam kesempatan itu, Presiden mengatakan bahwa segala pencapaian, seperti pembangunan hingga pertumbuhan ekonomi, tak tak lepas dari hasil kerja keras semua pihak. “Begitu juga dengan BPK RI yang telah mengawasi penggunaan anggaran negara serta memperkokoh kepercayaan dan kepemimpinan Indonesia di dunia internasional melalui keaktifannya dalam organisasi dan forum-forum global,” kata Presiden Jokowi dalam pidatonya.
Presiden mengatakan, selama 10 tahun terakhir Indonesia telah mampu membangun sebuah fondasi dan peradaban
baru, dengan pembangunan yang Indonesiasentris, membangun dari pinggiran, membangun dari desa dan membangun dari daerah terluar.
Sampai saat ini, kata Presiden, pemerintah telah membangun 366 ribu kilometer jalan desa, 1,9 juta meter jembatan desa, 2.700 kilometer jalan tol baru, 6.000 kilometer jalan nasional, 50 pelabuhan dan bandara baru, serta 43 bendungan, dan 1,1 juta hektare jaringan irigasi baru.
“Dengan pembangunan itu, kita berhasil menurunkan biaya logistik dari sebelumnya 24% menjadi 14% di tahun 2023. Kita bisa meningkatkan daya saing dari sebelumnya peringkat 44 menjadi peringkat 27 di tahun 2024,” ucap Presiden.
Presiden menambahkan, Indonesia juga merupakan merupakan satu dari sedikit negara yang mampu pulih lebih cepat dari dampak pandemi Covid-19, bahkan terus bertumbuh. Pertumbuhan ekonomi Indonesia terjaga di atas 5 persen, walau banyak negara tidak tumbuh, bahkan melambat.
Inflasi juga terkendali di kisaran 2-3 persen saat banyak negara mengalami kenaikan yang luar biasa, bahkan ada yang mencapai lebih dari 200 persen. “Angka kemiskinan ekstrem mampu kita turunkan dari sebelumnya 6,1 persen menjadi 0,8 persen di tahun 2024. Angka stunting mampu kita kurangi dari sebelumnya 37,2 persen menjadi 21,5 persen di tahun 2023. Tingkat pengangguran juga mampu kita tekan dari sebelumnya 5,7 persen menjadi 4,8 persen di tahun 2024.”
Upaya perlindungan bagi masyarakat ekonomi bawah juga telah memberi manfaat luas bagi masyarakat. Rp361 triliun anggaran Kartu Indonesia Sehat selama 10 tahun ini telah digunakan untuk membiayai layanan kesehatan lebih dari 92 juta peserta JKN per tahun, mulai dari usia dini sampai lansia yang tersebar di seluruh Indonesia.
Rp113 triliun anggaran Kartu Indonesia Pintar selama 10 tahun telah digunakan untuk pendidikan lebih dari 20 juta siswa per tahun, mulai SD sampai SMA/SMK di seluruh Indonesia. Rp225 triliun anggaran Program Keluarga Harapan selama 10 tahun telah dimanfaatkan untuk meningkatkan ekonomi sekitar 10 juta keluarga kurang mampu per tahun. Rp60,3 triliun anggaran Pra Kerja selama 5 tahun telah dimanfaatkan untuk menambah keahlian 18,8 juta pekerja yang tersebar di seluruh Indonesia.
Jokowi mengatakan, hal tersebut merupakan pembangunan yang diita-citakan bersama, yaitu pembangunan yang menyentuh semua lapisan masyarakat. Pembangunan yang memberi dampak bagi masyarakat luas serta membuka peluang untuk tumbuh bersama.
“Di pengujung masa jabatan ini, izinkan saya dan Prof KH Ma’ruf Amin mohon maaf untuk setiap hati yang mungkin kecewa, untuk setiap harapan yang mungkin belum bisa terwujud, untuk setiap cita-cita yang mungkin belum bisa tergapai. Sekali lagi, kami mohon maaf. Ini adalah yang terbaik, yang bisa kami upayakan bagi rakyat Indonesia, bagi bangsa dan negara Indonesia,” kata Presiden Jokowi.
JAKARTA — Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada semester II 2023 melakukan pemeriksaan kinerja atas efektivitas upaya pemerintah daerah (pemda) dalam penyelenggaraan jalan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas jalan tahun anggaran 2021-Triwulan III 2023. Salah satu hasil pemeriksaan BPK menunjukkan bahwa belanja infrastruktur belum maksimal sehingga banyak kondisi jalan di daerah yang mengalami kerusakan.
Pemeriksaan ini dilakukan pada 33 objek pemeriksaan yang terdiri atas 11 (33,3 persen) pemerintah provinsi, 20 (60,6 persen) pemerintah kabupaten, dan 2 (6,1 persen) pemerintah kota. Berdasarkan pemeriksana BPK, kemantapan jalan pada kurun waktu 2021, 2022, dan 2023, sebanyak 47 persen jalan dalam kondisi rata-rata baik.
“Sedangkan sisanya sebanyak 53 persen jalan dalam kondisi sedang/rusak ringan/rusak berat. Hal tersebut menunjukkan masih banyak ruas jalan yang membutuhkan anggaran besar untuk perbaikan atau penanganan,” demikian dikutip dari Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II 2023.
Berdasarkan penelaahan BPK, permasalahan itu terjadi karena seluruh pemda yang diuji petik belum menyusun dan menerapkan pedoman penentuan prioritas penanganan/pemantapan jalan. Kemudian, pemda yang diuji petik pada kurun waktu 2021,2022, dan 2023 belum memenuhi target mandatory spending belanja infrastruktur dengan
perincian sebanyak 88 persen pemda (2021), 91 persen pemda (2022), dan 84 persen pemda (2023).
Pada periode yang sama, pemda yang memiliki kemampuan fiskal yang rendah/sangat rendah adalah 44 persen pemda (2021), 50 persen pemda (2022), dan 53 persen pemda (2023). Di sisi lain, terdapat pemda yang menganggarkan belanja pegawai melebihi ketentuan UU Nomor 1 tahun 2022 (sebesar 30 persen dari total belanja APBD) yaitu sebanyak 73 persen pemda (2022), dan 64 persen pemda (2023).
“Akibatnya, penanganan jalan tidak berdasarkan kondisi kemantapan jalan dan pemenuhan target mandatory spending belanja infrastruktur masih sulit dicapai oleh pemda.”
Terkait masalah ini, BPK merekomendasikan Kepala Daerah agar menyusun dan menerapkan pedoman penentuan prioritas penanganan/pemantapan jalan serta melakukan penyelarasan proporsi anggaran belanja dan berkoordinasi dengan Kemendagri dalam rangka pemenuhan target mandatory spending belanja infrastruktur.
Dalam hal pengaturan penyelenggaraan jalan, BPK juga menemukan bahwa pemda belum menetapkan/mengusulkan fungsi jalan dan kelas jalan yang merupakan dokumen dasar untuk perencanaan penyelenggaraan jalan. Sebanyak 10 dari 11 (91 persen) pemerintah provinsi yang diuji petik belum menetapkan ruas-ruas jalan menurut fungsi dan kelas jalan dengan keputusan gubernur.
Dari 22 (100 persen) pemerintah kabupaten/kota yang dilakukan uji petik, seluruhnya belum mengusulkan penetapan fungsi jalan dan menetapkan kelas jalan. Akibatnya, fungsi dan kelas jalan belum dapat digunakan sebagai dasar perencanaan pembangunan dan preservasi jalan, pembatasan pemanfaatan jalan belum dapat diterapkan, dan meningkatnya risiko kerusakan jalan.
BPK merekomendasikan Kepala Daerah agar menyusun dan menetapkan/mengusulkan fungsi jalan dan kelas jalan sebagai dasar untuk perencanaan penyelengaraan jalan. Secara keseluruhan, hasil pemeriksaan mengungkapkan 290 temuan yang memuat 304 permasalahan ketidakefektifan. Selain itu terdapat 7 permasalahan kerugian senilai Rp1.174,31 juta, 2 permasalahan potensi kerugian kerugian senilai Rp286,17 juta, dan 2 permasalahan kekurangan penerimaan senilai Rp133,31 juta. Atas temuan tersebut, terdapat penyetoran senilai Rp85,45 juta.
JAKARTA, WARTA PEMERIKSA- Anggota I BPK, Nyoman Adhi Suryadnyana menegaskan bahwa komitmen Kementerian Pertahanan untuk mewujudkan akuntabilitas tidak saja diukur dari opini, tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah komitmen untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK.
“Sebelum LHP ini kami terbitkan, dalam rangka menindaklanjuti kelebihan bayar, pihak Kemhan dan TNI serta pihak lain yang terkait telah melakukan penyetoran ke kas negara. BPK menyampaikan apresiasi atas tindak lanjut temuan pemeriksaan BPK ketika pemeriksaan masih berlangsungâ€, tuturnya dalam Penyerahan LHP LK Kementerian Pertahanan di Jakarta (5/ 8).
Dalam acara tersebut, Nyoman juga menyoroti temuan dalam tata kelola keuangan negara di Kementerian Pertahanan dan TNI. Di antaranya, permasalahan alokasi anggaran/ dana kontijensi untuk kegiatan yang bersifat darurat dan tidak terencana serta realisasi belanja barang dan belanja modal.
JAKARTA, WARTA PEMERIKSA — Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada semester II tahun 2023 telah menyelesaikan laporan hasil pemeriksaan kepatuhan atas pemenuhan kewajiban pemegang perizinan berusaha dan persetujuan lingkungan terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tahun 2020-2023 pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) serta instansi terkait lainnya. Salah satu permasalahan yang ditemukan BPK dalam pemeriksaan itu terkait kerusakan lingkungan pada areal bekas tambang.
Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, terdapat indikasi kerusakan lingkungan pada areal bekas pertambangan yang belum dilakukan pemulihan lingkungan oleh pemegang perizinan berusaha pada areal Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang telah habis masa dan/atau dicabut, areal pertambangan tanpa IUP, dan area IUP yang akan habis masa dalam dua tahun.
“Akibatnya, pemerintah berisiko menanggung biaya pemulihan lahan atas kegiatan pertambangan yang ditinggalkan seluas 432.697,66 hektare,” demikian dikutip dari Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II 2023.
Terkait masalah itu, BPK merekomendasikan kepada Menteri LHK agar melakukan koordinasi dengan Menteri Keuangan dan Menteri ESDM terkait kebijakan pengelolaan dan penggunaan dana jaminan reklamasi, jaminan tutup tambang, dan atau biaya pemulihan yang dibayarkan oleh pihak ketiga sebagai akibat dari putusan pengadilan, sehingga dapat digunakan untuk kegiatan pemulihan lingkungan secara transparan dan akuntabel.
Selain itu, Menteri LHK diminta berkoordinasi dengan Menteri ESDM dan aparat penegak hukum terkait upaya
pemulihan kerusakan lingkungan.
Temuan BPK lainnya adalah penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan belum taat terhadap kewajiban pengendalian pencemaran udara, seperti terdapat 258 perusahaan melebihi baku mutu emisi yang telah ditetapkan dan belum dikenakan sanksi. Permasalahan tersebut mengakibatkan terjadinya pencemaran udara atas lebihnya baku mutu emisi.
BPK merekomendasikan kepada Menteri LHK agar menginstruksikan Dirjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk memproses pemberian sanksi kepada penanggung jawab dan/atau kegiatan yang melebihi baku mutu emisi.
Secara keseluruhan hasil pemeriksaan kepatuhan atas pemenuhan kewajiban pemegang perizinan berusaha dan
persetujuan lingkungan terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup mengungkapkan 8
temuan yang memuat 11 permasalahan, meliputi 5 kelemahan SPI dan 6 permasalahan ketidakpatuhan.
JAKARTA, WARTA PEMERIKSA -Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah menerima Laporan Hasil Peer Review Tahun 2024 dari Tim Peer Review dari tiga badan pemeriksa keuangan (Supreme Audit Institution/SAI) negara lain. Tim pemeriksa itu terdiri atas German Federal Court of Auditors (SAI Jerman), Austrian Court of Audit (SAI Austria), dan Swiss Federal Audit Office (SAI Swiss).Â
Hasil Peer Review tersebut juga telah disampaikan secara langsung oleh Wakil Ketua BPK Hendra Susanto kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Rabu (7/8/2024) di Gedung DPR, Jakarta. Usai penyerahan tersebut, Wakil Ketua Komisi XI DPR Amir Uskara menyampaikan, peer review ini menjadi salah satu cara bagi BPK untuk meningkatkan kredibilitas.
“Dengan adanya peer review, maka dapat meningkatkan kualitas dan kredibilitas pemeriksaan BPK,” ujar Amir.
Amir mengatakan, hal ini dibuktikan lewat pemeriksaan terhadap BPK yang dilakukan oleh lembaga pemeriksa tinggi resmi negara lain. Sehingga hasil apapun yang diperoleh oleh pemeriksa, dapat dipertanggungjawabkan karena membawa kredibilitas negara asal pemeriksa tersebut. Dia menilai, peer review BPK juga dilakukan untuk memastikan bahwa BPK menjaga profesionalismenya sebagai lembaga pemeriksa.
Dengan diperiksa oleh negara lain, BPK juga menunjukkan kualitas yang seimbang dengan negara lain. Menurut Amir, sebagai sebuah entitas, BPK harus menggunakan standar untuk mengukur kualitas kerja pemeriksaan yang dilakukan. Dengan skala BPK sebagai lembaga negara di Indonesia, standar itu harus berskala internasional.
“Artinya, kualitas BPK juga setidaknya harus mampu sama dengan yang dijalankan di negara-negara lain,” ujarnya.
Terkait hasil peer review, pada tahun 2024 ini, BPK direviu oleh SAI Jerman sebagai koordinator serta SAI Austria dan SAI Swiss. Peer review menilai sistem pengendalian mutu BPK yang terkait dengan sumber daya manusia, etika, dan TI.
“Sektor-sektor yang diperiksa ini merupakan komponen yang penting bagi sebuah lembaga pemeriksa. Reviu yang dilakukan BPK negara lain ini juga tentunya akan meningkatkan kualitas mutu hasil pemeriksaan BPK dan dapat mewujudkan visi menjadi lembaga pemeriksa tepercaya,” ujar Amir.
Amir menyampaikan, peer review bertujuan menilai sistem pengendalian mutu BPK. Hal itu untuk memberi keyakinan yang memadai bahwa lembaga itu telah mengimplementasikan standar pemeriksaan, kebijakan pemeriksaan, dan prosedur secara memadai.
“Kalau memang sudah efektif, maka harus terus dipertahankan. Sedangkan kalau belum efektif, maka harus segera diperbaiki. Harapannya tentu dengan BPK yang lebih baik maka kemakmuran masyarakat Indonesia juga akan menjadi lebih baik lagi,” ujarnya.
