Sunday, 20 July 2025
Copyright 2021 - All Right Reserved
Category:

Berita Terpopuler

BeritaBerita TerpopulerBPK BekerjaSLIDER

Big Data Dapat Perkuat Foresight BPK

by Admin 1
written by Admin 1

JAKARTA, WARTAPEMERIKSA – Penerbitan foresight yang pertama dinilai dapat menjadi cerminan dari berbagai hal yang sudah dan akan dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Kepala BPK Perwakilan Provinsi DI Yogyakarta (DIY) Jariyatna mengatakan, penerbitan foresight semakin menunjukkan arah perkembangan BPK ke depan.

Menurutnya, pemanfaatan teknologi sangat berperan untuk mendukung kesuksesan foresight. Jariyatna mengatakan, analisis big data sangat kuat dalam memberikan pemahaman kepada pemeriksa terkait kondisi yang terjadi di lapangan.

“Big data memang bukan obat mujarab semua penyakit, tapi dengan big data itu dia bisa memberikan red flag kepada pemeriksa atau indikasi permasalahan yang signifikan,” ungkap Jariyatna kepada Warta Pemeriksa, beberapa waktu lalu.

Dia mengatakan, peran terbesar pemanfaatan big data berada di tangan pemeriksa. Menurutnya, Biro Teknologi Informasi dan Direktorat Litbang dapat mendukung pemerolehan dan pengolahan data untuk mendukung tercapainya tujuan audit.

“Pemeriksa bisa mengidentifikasi permasalahan apa yang akan dihadapi, data apa yang tersedia, bagaimana bentuk datanya? Terstruktur atau tidak terstruktur? Siapa yang punya data? Nantinya, orang TI dapat membantu dalam mendapatkan dan mengolah data itu,” ungkap Jariyatna.

Dengan menggunakan big data, foresight yang disampaikan BPK juga akan didukung dengan argumentasi yang kuat karena berlandaskan data dengan jumlah banyak (komprehensif).

“Karena memang perlu data yang besar sehingga kita bisa melakukan analisis tren ke depan dan bisa mempertimbangkan berbagai faktor atau keterkaitan antarkejadian dengan data yang besar,” ujarnya.

0 FacebookTwitterPinterestEmail
Nadiem Makarim
BeritaBerita TerpopulerBPK BekerjaSLIDER

Mendikbudristek: Foresight BPK Bantu Rancang Strategi Masa Depan

by Admin 1
written by Admin 1

JAKARTA, WARTAPEMERIKSA – Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim mengapresiasi langkah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang telah menjalankan peran foresight. Menurut Nadiem, foresight pertama yang telah diluncurkan BPK dapat membantu pemerintah merancang strategi pada masa depan.

BPK pada Oktober lalu telah merilis pendapat strategic foresight pertama yang dituangkan dalam sebuah buku dengan judul “Membangun Kembali Indonesia dari Covid-19: Skenario, Peluang, dan Tantangan Pemerintah yang Tangguh. Dalam foresight tersebut, BPK menyampaikan berbagai kemungkinan yang dapat terjadi pada lima tahun ke depan (2021-2026) dalam empat skenario.

Setiap skenario memberikan gambaran masa depan Indonesia di delapan sektor, termasuk sektor pendidikan. Adapun perincian delapan sektor tersebut terdiri atas sektor kesehatan, perekonomian, keuangan, sosial, politik, pendidikan, lingkungan hidup, dan teknologi.

Penyusunan foresight dilakukan dengan menggunakan data ikhtisar hasil pemeriksaan BPK, pendapat BPK, tren dalam negeri, regional, dan global, serta masukan dari pakar di bidang terkait yang menggambarkan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi pada masa depan.

BPK pun kini menjadi supreme audit institution (SAI) ke-12 di dunia dan kedua di Asia yang mampu menjalankan foresight. Nadiem mengatakan, terwujudnya foresight pertama BPK merupakan pencapaian luar biasa bagi yang dapat menjadi praktik baik bagi negara lain.

“Pencapaian ini akan menjadi kemajuan yang luar biasa untuk lembaga pemeriksa keuangan, khususnya dalam kondisi yang penuh tantangan dan keterbatasan seperti saat ini. Kami mengapresiasi inisiatif BPK untuk melakukan foresight guna memberikan masukan kepada pemerintah, khususnya terkait pengelolaan keuangan negara,” kata Nadiem kepada Warta Pemeriksa, beberapa waktu lalu.

Nadiem menilai, foresight BPK dapat membantu mengurai permasalahan yang sedang dan akan dihadapi Indonesia. Apalagi, kata Nadiem, jika foresight disinergikan dengan pendapatan fenomena bias hindsight dan peningkatan integritas, independensi, kejujuran, objektivitas, dan kepastian hukum.

Sinergitas tersebut akan menghasilkan solusi yang lebih komprehensif atas tantangan yang ada, mendukung program dan kebijakan pemerintah terkait upaya bangkit dari pandemi, serta membangun strategi mitigasi kondisi bencana di masa depan.  “Foresight akan memberikan masukan bagi pemerintah dalam merancang dan mengesahkan kebijakan, termasuk dalam melakukan evaluasi atas implementasinya,” kata Nadiem.

Foresight BPK terkait Pendidikan

Skenario 1: Berlayar Menaklukkan Samudra (Respons Pemerintah Lebih Efektif dan Pandemi Mereda)

– Gaya hidup sehat masuk ke kurikulum baru dari sekolah dasar hingga sekolah menengah atas.

– Prior learning assessment and recognition (PLAR) diimplementasikan oleh banyak lembaga pendidikan, pelatihan, dan tallent pooling untuk mengevaluasi keterampilan dan pengetahuan yang diperoleh melalui pendidikan nonformal di luar kelas guna mengenali kompetensi berdasarkan standar dan hasil belajar tertentu.

Skenario 2: Mengarung di Tengah Badai (Respons Pemerintah Lebih Efektif dan Pandemi Memburuk)

– Pembelajaran jarak jauh (PJJ) masih menjadi kebijakan umum pemerintah.

– Adaptasi terhadap PJJ menghasilkan kreativitas dan prakarsa baru di lingkungan komunitas dan lembaga pendidikan.

Skenario 3: Tercerai-berai Terhempas Lautan (Respons Pemerintah Kurang Efektif dan Pandemi Memburuk)

– Di banyak daerah, pembelajaran jarak jauh (PJJ) terhenti atau tidak berjalan efektif; keberlanjutan lembaga pendidikan di tingkat SD di sejumlah daerah terancam karena tingginya kematian di lingkungan guru.

– Subsidi di bidang pendidikan tidak terserap dengan baik; banyak anak usia SMP dan SMA terancam putus sekolah secara permanen karena ekonomi keluarga yang memburuk.

Skenario 4: Kandas Telantar Surutnya Pantai (Respons Pemerintah Kurang Efektif dan Pandemi Mereda)

– Sekolah-sekolah di kota-kota besar melakukan hybrid, gabungan antara pembelajaran tatap muka (PTM) dan pembelajaran jarak jauh (PJJ). Sekolah-sekolah di daerah, khususnya di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar tidak sanggup untuk melakukan model hybrid karena terkendala infrastruktur digital yang tidak memadai.

– Desakan kepada pemerintah daerah dan pusat untuk mereformasi kurikulum dan metode pembelajaran pascapandemi menguat.

Sumber: Buku pendapat strategic foresight BPK “Membangun Kembali Indonesia dari Covid-19: Skenario, Peluang, dan Tantangan Pemerintah yang Tangguh”.

0 FacebookTwitterPinterestEmail
BeritaBerita TerpopulerBPK BekerjaSLIDER

Terbitkan Foresight, Apa Unsur Penting yang Perlu Diperkuat?

by Admin 1
written by Admin 1

JAKARTA, WARTAPEMERIKSA – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah menerbitkan foresight yang pertama dengan judul “Indonesia Remade by Covid-19: Scenarios, Opportunities, and Challenges for Resilient Government” atau “Membangun Kembali Indonesia Pasca Pandemi Covid-19: Skenario, Peluang, dan Tantangan Pemerintah yang Tangguh”. Auditor Utama Keuangan Negara (Tortama) VI BPK Dori Santosa menilai, unsur penting yang perlu ada dalam foresight BPK adalah kemampuan dalam memberikan rekomendasi yang konkret dan bisa dimanfaatkan oleh entitas.

BPK juga harus memperkuat SDM internalnya. Selain itu, BPK harus mampu memiliki basis data yang kuat sebagai referensi dalam memberikan rekomendasi. “Kalau datanya lengkap dan valid maka akan lebih mudah bagi kita untuk memberikan masukan,” ungkap Dori kepada Warta Pemeriksa, beberapa waktu lalu.

Dori menjelaskan, efektivitas foresight BPK ditentukan oleh kualitas penyusunan scenario planning dan predictive modelling. Dia menekankan, keberhasilan dalam menyusun hal itu ditentukan oleh kemampuan sumber daya internal BPK dan dukungan dari sumber daya eksternal.

Dukungan sumber daya internal antara lain adalah dukungan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta keuangan agar BPK mencapai kemampuan augmented intelligence. Sehingga, BPK mampu memanfaatkan secara optimal kemampuan machine learning and artificial intelligence, termasuk dengan membangun big data dan kemampuan big data analytics.

“Dukungan sumber daya eksternal juga dibutuhkan seperti dukungan tenaga ahli dan komitmen pemerintah untuk menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik dan satu data,” ujarnya.

Dori berharap, foresight BPK dapat menjadi pedoman dalam melakukan evaluasi pemeriksaan saat ini dan merumuskan kebijakan pemeriksaan yang lebih baik pada masa mendatang. Sehingga, pihaknya dapat memberikan kontribusi optimal pada kegiatan pemeriksaan baik dalam bentuk hasil pemeriksaan maupun rumusan bahan pendapat.

0 FacebookTwitterPinterestEmail
BeritaBerita TerpopulerBPK BekerjaSLIDER

BPK Bentuk BLU untuk Perkuat Kiprah di Kancah Internasional

by Admin 1
written by Admin 1

JAKARTA, WARTAPEMERIKSA – Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Agus Joko Pramono mengatakan, BPK akan terus meningkatkan kiprahnya di kancah internasional. BPK sudah memiliki program dan strategi guna meningkatkan positioning BPK di dunia.

Untuk mendukung tujuan tersebut, BPK saat ini sedang  membentuk badan layanan umum (BLU) yang secara khusus bertugas menangani kegiatan BPK sebagai pemeriksa eksternal di lembaga internasional. “Pemeriksa yang terpilih ke dalam BLU tersebut nantinya hanya akan ditugaskan di dalam tim pemeriksa eksternal organisasi internasional,” kata Wakil Ketua BPK kepada Warta Pemeriksa beberapa waktu lalu.  

Saat ini, ujar Wakil Ketua BPK, tim pemeriksa internasional diambil dari berbagai satuan kerja. Menurut dia, pola ini tidak efektif. Sebab, tim pemeriksa baru akan dibentuk ketika BPK akan menjalankan tugasnya sebagai pemeriksa eksternal di lembaga internasional.

Sedangkan dengan adanya BLU, para pemeriksa dapat fokus bekerja sebagai pemeriksa internasional tanpa terganggu dengan beban kerja di satker masing-masing seperti saat ini. “Nantinya di BLU juga ada penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) tersendiri bagi para pemeriksa. Kalau saat ini, auditor yang mendapat penugasan di tim pemeriksa eksternal, kita ambil dari berbagai satker dan itu tidak ada kaitannya dengan IKU mereka,” katanya.

Menurut Agus, pembentukan BLU sudah disepakati di sidang badan BPK. Peraturan pemerintah mengenai penerimaan negara bukan pajak (PP PNBP) atas BLU tersebut juga sudah selesai.

“Diharapkan proses pembentukan BLU selesai tahun ini dan tahun depan sudah berjalan. Hal paling utama dari adanya BLU ini adalah, kegiatan kita sebagai pemeriksa eksternal menjadi lebih terorganisasi,” kata Agus.

Seperti diketahui, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah dipercaya sejumlah lembaga internasional sebagai pemeriksa eksternal. Kepercayaan tersebut salah satunya diberikan oleh International Atomic Energy Agency (IAEA). Lembaga di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) itu bahkan memercayakan BPK sebagai pemeriksa eksternal mereka tiga periode pemeriksaan atau selama enam tahun.

Setelah menjadi pemeriksa eksternal IAEA, BPK semakin diakui di dunia internasional. Lembaga internasional lainnya di bawah PBB, yaitu Institute Maritime Organization (IMO), turut menunjuk BPK sebagai pemeriksa eksternal mereka.

0 FacebookTwitterPinterestEmail
BeritaBerita TerpopulerBPK BekerjaSLIDER

Foresight BPK Dukung Perkembangan Daerah

by Admin 1
written by Admin 1

JAKARTA, WARTAPEMERIKSA – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah menerbitkan foresight yang pertama dengan judul “Indonesia Remade by Covid-19: Scenarios, Opportunities, and Challenges for Resilient Government” atau “Membangun Kembali Indonesia Pasca Pandemi Covid-19: Skenario, Peluang, dan Tantangan Pemerintah yang Tangguh”. Sesuai dengan supreme audit Institution (SAI) maturity model, BPK berupaya mewujudkan peran tertingginya, yakni melaksanakan foresight.

Auditor Utama Keuangan Negara (Tortama) V BPK Akhsanul Khaq mengatakan, saat ini BPK sudah melaksanakan peran rutinnya dalam melakukan oversight melalui pemeriksaan laporan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT). Selain itu, BPK juga melaksanakan peran insight dengan memberikan suatu rekomendasi kepada entitas agar pelaksanaan pengelolaan keuangan negara tidak melenceng dari perencanaan.

Akhsanul menilai, langkah BPK menerbitkan foresight dapat terus dikembangkan termasuk mendukung perkembangan daerah. Menurut Akhsanul, BPK bisa terlibat memberikan foresight dalam proses perancangan suatu program atau kebijakan yang berdampak signifikan.

Auditorat Utama Keuangan Negara (AKN) V BPK melaksanakan pemeriksaan tematik terkait kemandirian fiskal dan perizinan di daerah. Menurut Akhsanul, hal ini adalah dua hal yang dapat menjadi tema foresight BPK.

Dia mencontohkan, terkait isu kemandirian fiskal, BPK bisa membuat scenario planning dan proyeksi dalam lima tahun ke depan. Akhsanul meyakini, entitas di daerah pun menyambut positif foresight BPK. Dengan adanya foresight, pemerintah daerah dan seluruh stakeholders bisa menyadari sejak dini konsekuensi yang terkait kemandirian fiskal di daerah.

“Kalau defisit anggaran tetap dilakukan, misalnya, dalam jangka waktu lima tahun kemudian apa konsekuensinya? Ada alternatif kebijakan apa yang bisa diambil? Artinya, mereka sangat terbuka dengan adanya foresight ini,” ujar Akhsanul.

Akhsanul berharap, ke depannya semakin banyak foresight yang bisa diterbitkan BPK. “Ini benar-benar membuka suatu cakrawala baru bagi BPK agar ke depannya bisa memberikan sesuatu yang lebih kepada stakeholders,” ujar Akhsanul.

0 FacebookTwitterPinterestEmail
Wakil Ketua BPK Agus Joko Pramono
BeritaBerita TerpopulerBPK BekerjaSLIDER

Enam Tahun Jadi Pemeriksa IAEA, Ini Best Practice yang Didapat BPK

by Admin 1
written by Admin 1

JAKARTA, WARTAPEMERIKSA – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah dipercaya sejumlah lembaga internasional sebagai pemeriksa eksternal. Kepercayaan tersebut salah satunya diberikan oleh International Atomic Energy Agency (IAEA). Lembaga di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) itu bahkan memercayakan BPK sebagai pemeriksa eksternal mereka tiga periode pemeriksaan atau selama enam tahun.

Wakil Ketua BPK Agus Joko Pramono mengatakan, ada beberapa best practice yang didapat BPK dari pengalaman selama enam tahun memeriksa IAEA.  Pertama, mengenai segregation of function atau pemisahan fungsi. Wakil Ketua BPK mengatakan, IAEA benar-benar melakukan pemisahan fungsi dengan sangat bagus di dalam organisasi.

“Siapa yang melakukan operasional hingga siapa yang melakukan pengawasan, itu benar-benar berjalan bagus. Sistem pelaporan IAEA juga terstandardisasi secara baik,” kata Wakil Ketua BPK kepada Warta Pemeriksa beberapa waktu lalu.

Wakil Ketua BPK menambahkan, hal paling penting yang didapatkan BPK dari proses pemeriksaan di organisasi internasional, termasuk IAEA, adalah mengenai corporate culture atau budaya perusahaan. Dia mengatakan, sebuah organisasi harus mengarah kepada sesuatu yang lebih baik secara budaya.

Perbaikan itu bukan hanya dalam konteks prosedur dan sistem manajemen kepatuhan, tetapi juga dalam konteks perilaku dan keseharian dalam mengelola organisasi.

Wakil Ketua BPK menjelaskan, organisasi-organisasi internasional mempunyai budaya kerja yang sangat bagus dan maju. “Sistem kontrol internal serta check and balance mereka betul-betul berjalan. Sehingga, apabila ada permasalahan-permasalahan yang kecil saja, itu akan dengan cepat dapat diketahui. Kemudian, penyimpangan-penyimpangan akan dapat termitigasi secara cepat karena mereka mempunyai budaya check and balance yang cukup bagus,” katanya.

BPK pertama kali terpilih sebagai pemeriksa eksternal IAEA dalam Sidang Umum ke-59 IAEA di Wina, Austria pada 17 September 2015, untuk periode pemeriksaan tahun 2016-2017. Selanjutnya, dalam Sidang Umum IAEA ke-61 pada 21 September 2017, BPK terpilih kembali sebagai pemeriksa eksternal untuk Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2018-2019. Adapun dalam Sidang Umum ke-63 pada 19 September 2019, BPK untuk ketiga kalinya dipercaya IAEA untuk memeriksa LK tahun anggaran 2020 dan 2021.

0 FacebookTwitterPinterestEmail
BeritaBerita TerpopulerBPK BekerjaSLIDER

BPK Paparkan Overview Kerja Sama Internasional ke ACH Rusia

by Admin 1
written by Admin 1

JAKARTA, WARTAPEMERIKSA – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan penjelasan (overview) mengenai bagian Kerja Sama Internasional kepada the Account Chamber of the Russian Federation (ACH). Paparan itu disampaikan dalam seminar bilateral dua lembaga tahun 2021 yang digelar secara virtual, Kamis (14/10). 

Kegiatan bilateral seminar dibagi menjadi dua sesi diskusi. Sesi pertama mengambil tema “Managing International Relations” dan dimoderatori oleh Kepala Bagian Kerja Sama Internasional Kusuma Ayu Rusnasanti. Narasumber yang hadir yaitu Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Internasional, Selvia Vivi Devianti dan Director of Department for International and Regional Cooperation ACH, Timur Makhmutov.

Overview bagian Kerja Sama Internasional BPK disampaikan oleh Selvia Vivi. Dia menjelaskan mulai dari tugas dan tanggung jawab, struktur organisasi, cakupan pekerjaan, aktivitas yang dilaksanakan, serta koordinasi yang dilakukan dengan Kantor Perwakilan BPK di seluruh Indonesia.

Dijelaskan juga strategi pengelolaan kerja sama internasional, aktivitas kerja sama internasional yang saat ini dilakukan, tantangan dan solusinya, pelajaran yang didapat dalam pengelolaan organisasi ASEANSAI, dan analisis aktivitas Kerja Sama Internasional BPK.

Sementara Timur Makhmutov memaparkan beberapa topik, antara lain, pertama, kondisi terkini kerja sama internasional. Kedua, ruang lingkup pekerjaan, termasuk strategi, program dan aktivitas kerja sama internasional ACH. Dijelaskan, saat ini ACH memiliki 70 perjanjian kerja sama dan MoU dengan SAI negara lain serta organisasi serta 85 perjanjian dengan regional audit institution (RAI) dan municipalities audit institution (MAI) di seluruh Rusia.

Ketiga, strategi ACH dalam meningkatkan kapasitas sumber daya manusia. Keempat, paparan terkait aktivitas kerja sama internasional sebagai ketua INTOSAI maupun berbagai terobosan baru yang dilakukan dalam upaya meningkatkan peran lembaga dalam peningkatan kapasitas dan kapabilitas SAIs. Ini dilakukan melalui INTOSAI University, audit knowledge repository, dan 1st INTOSAI International Scientific and Practical Conference.

Kelima, lesson learnt dalam mengelola kerja sama internasional. Keenam, rencana ACH Rusia pada masa mendatang yang berkaitan dengan aktvitas kerja sama internasional.

Sementara itu, sesi kedua mengambil topik “International Institusions and External Audit by SAIs” yang dimoderatori oleh Pengendali Teknis Tim International Maritime Organizaiton (IMO) BPK, Nanik Rahayu. Pembicara dari ACH pada sesi kedua ini yaitu director of the Department for Financial Audit, Elena Boytsova dan deputy director of Department for Financial Audit, Dennis Strizheusov. Sedangkan narasumber BPK yaitu deputy in charge of external audit, Yudi Rahman Budiman.

Dalam paparannya Yudi Ramdan menyampaikan tiga subtopik pembahasan. Pertama, keterlibatan BPK dalam pemeriksaan organisasi. Kedua, keterlibatan BPK dan SAI negara lain dalam forum internasional. Ketiga, proses bisnis BPK dalam keterlibatannya dalam berbagai penugasan dan pemeriksaan organisasi internasional.

Ini meliputi berbagai program pengembangan kapasitas dan pengetahuan mengenai standar audit internasional dan best practices. Kemudian metodologi pemeriksaan yang dikembangkan, dokumentasi audit berdasarkan pengalaman menjadi pemeriksa IAEA dan IMO, dan quality control yang dikembangkan berdasarkan International Standard on Quality Control 1 (ISQC 1).

Selanjutnya Elena Boytsova dan Dennis Strizheusov menyampaikan beberapa hal. Pertama SAI’s cooperation yang membahas interkoneksi antar-SAI dalam melaksanakan pemeriksaan lembaga internasional di bawah PBB. Kemudian kerja sama antar-SAI, khususnya dalam suksesi serta prosedur handover tugas dari satu SAI ke SAI berikutnya, perbedaan metode audit dan kompetensi serta kerja sama dengan KAP utama untuk meningkatkan kapasitas pemeriksa SAI.

Kedua, professional standards, meliputi peningkatan keterampilan dan kompetensi pemeriksa terutama terkait peningkatan kemampuan bahasa, pengetahuan International Public Sector Accounting Standards (IPSAS), International Auditing Standards (ISA) dan aplikasi SAP.

Ketiga, international practices, meliputi pengalaman ACH Rusia menjadi ketua INTOSAI dan berbagai kerja sama dengan SAI negara lain. Keempat, pembahasan mengenai audit documentation and quality control.

0 FacebookTwitterPinterestEmail
Wakil Ketua BPK Agus Joko Pramono
BeritaBerita TerpopulerBPK BekerjaSLIDER

Dimulai dari Wina, BPK Kini Semakin Mendunia

by Admin 1
written by Admin 1

JAKARTA, WARTAPEMERIKSA – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah dipercaya sejumlah lembaga internasional sebagai pemeriksa eksternal. Kepercayaan tersebut salah satunya diberikan oleh International Atomic Energy Agency (IAEA). Lembaga di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) itu bahkan memercayakan BPK sebagai pemeriksa eksternal mereka tiga periode pemeriksaan atau selama enam tahun.

Penugasan BPK sebagai pemeriksa eksternal IAEA yang berbasis di Wina, Austria, merupakan tonggak pertama BPK. Setelah menjadi pemeriksa eksternal IAEA, BPK semakin diakui di dunia internasional. Lembaga internasional lainnya di bawah PBB, yaitu Institute Maritime Organization (IMO), turut menunjuk BPK sebagai pemeriksa eksternal mereka.

Wakil Ketua BPK Agus Joko Pramono mengatakan, ada banyak manfaat yang didapat BPK dengan menjadi pemeriksa eksternal di lembaga internasional. Salah satu manfaat itu, kata Agus, BPK dapat mengetahui best practice di dunia internasional terkait pelaksanaan pertanggungjawaban publik.

“Sehingga kita bisa memperbaiki proses bisnis di BPK dengan melihat prosedur operasional standar terkait pertanggungjawaban publik secara internasional. Kita juga bisa memberikan insight terkait best practice di BPK, sehingga kita bisa saling tukar menukar pengalaman dan wawasan dengan SAI lain. Apalagi, kita ditunjuk sebagai pemeriksa eksternal oleh IAEA tidak sebentar, melainkan selama enam tahun,” kata Agus saat berbincang dengan Warta Pemeriksa beberapa waktu lalu.

Agus mengatakan, BPK akan terus meningkatkan kiprahnya di kancah internasional. BPK sudah memiliki program dan strategi guna meningkatkan positioning BPK di dunia. “Dan kita bersyukur bahwa dunia internasional dalam hal ini United Nations (UN) menerima kita untuk menjadi auditor eksternal di beberapa organisasi di bawah UN,” kata Agus.

Seperti diketahui, BPK pertama kali terpilih sebagai pemeriksa eksternal IAEA dalam Sidang Umum ke-59 IAEA di Wina, Austria pada 17 September 2015, untuk periode pemeriksaan tahun 2016-2017. Selanjutnya, dalam Sidang Umum IAEA ke-61 pada 21 September 2017, BPK terpilih kembali sebagai pemeriksa eksternal untuk Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2018-2019. Adapun dalam Sidang Umum ke-63 pada 19 September 2019, BPK untuk ketiga kalinya dipercaya IAEA untuk memeriksa LK tahun anggaran 2020 dan 2021.

0 FacebookTwitterPinterestEmail
BeritaBerita TerpopulerBPK BekerjaSLIDER

Seperti Apa Hubungan BPK dan ACH Rusia?

by Admin 1
written by Admin 1

JAKARTA, WARTAPEMERIKSA – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan The Account Chamber of the Russian Federation (ACH) memiliki sejarah hubungan yang panjang. Tidak hanya hubungan kerja sama bilateral. Akan tetapi juga melalui organisasi pemeriksa, seperti ASOSAI dan INTOSAI.

“Kedua SAI telah bersama-sama berpartisipasi secara aktif dalam berbagai working group di ASOSAI dan INTOSAI. Termasuk beberapa kegiatan yang diselenggarakan oleh ACH dalam kerangka organisasi INTOSAI,” kata Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Internasional, Selvia Vivi Devianti saat memberikan sambutan pembukaan seminar bilateral tahun 2021 secara virtual, Kamis (14/10).

Seminar bilateral ini merupakan bagian dari implementasi kerja sama dua institusi yang telah dimulai sejak penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) pada 2007 yang diperbaharui pada 2019. Seminar ini bertujuan untuk saling berbagi pengetahuan dan pengalaman, khususnya terkait pengelolaan kerja sama internasional dan pelaksanaan pemeriksaan eksternal yang dilakukan oleh kedua supreme audit institution (SAI) pada organisasi internasional. Khususnya organisasi di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Ada dua topik utama yang dibahas dalam acara ini, yaitu “Managing International Relations” dan “International Institutions and External Audit by SAIs”.

Selvia menjelaskan, topik pembahasan pada seminar kali ini relevan untuk peserta karena membicarakan topik yang menjadi pekerjaan sehari-hari dalam mengelola kerja sama internasional. Selain itu, diskusi juga penting bagi kedua institusi yang sedang terlibat dalam pemeriksaan lembaga internasional di bawah PBB. Seperti International Maritime Organization (IMO), International Automic Energy Agency (IAEA), dan United Nations Industrial Development Organization (UNIDO).

“Forum berbagi pengetahuan dan pengalaman ini diharapkan memberikan pencerahan dan memunculkan ide-ide baru yang segar untuk meningkatkan kualitas pengelolaan kerja sama internasional dan pelaksanaan pemeriksaan di organisasi PBB,” papar dia.

Sementara itu, dalam sambutannya, Director of Department for International and Regional Cooperation ACH, Timur Makhmutov juga menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih kepada BPK yang telah menjadi tuan rumah penyelenggaraan seminar bilateral ini. Dia pun mendorong peningkatan kerja sama yang telah ada mengingat kedua organisasi memiliki kesamaan pengalaman dan pengetahuan dalam berbagai hal.

Khususnya sebagai pengelola organisasi internasional dan menjadi pemeriksa eksternal organisasi PBB. “Kedua lembaga juga memiliki kemauan untuk terus mengembangkan diri menjadi lembaga pemeriksa yang andal dan memberikan dampak bagi negara dan komunitas internasional,” papar dia.

Pada kesempatan ini, Timur Makhmutov didampingi oleh Director of the Department for Financial Audit, Elena Boytsova. Hadir juga para pejabat terkait dari Department for International and Regional Cooperation dan Department for Financial Audit.

Sedangkan Selvia Vivi didampingi oleh para pejabat dan staf Bagian Kerja Sama Internasional BPK. Hadir juga Deputy in charge for External Audit BPK, Yudi Ramdan serta pengendali teknis dan ketua tim eksternal audit BPK. 

Sebagai tindak lanjut atas kegiatan tersebut, akan dilaksanakan kembali seminar bilateral pada 2022. Sementara topik dan waktu akan disepakati kemudian oleh kedua institusi. 

0 FacebookTwitterPinterestEmail
Ketua BPK Agung Firman Sampurna
BeritaBerita TerpopulerBPK BekerjaSLIDER

Jalankan Peran Foresight, BPK Bantu Cegah Krisis pada Masa Depan

by Admin 1
written by Admin 1

JAKARTA, WARTAPEMERIKSA – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terus meningkatkan perannya dalam mengawal keuangan negara. Saat ini, BPK sedang mengoptimalkan peran foresight dengan memberikan tinjauan atas pilihan alternatif masa depan.

Salah satu wujud konkret BPK untuk memperkuat peran tersebut adalah dengan membuat buku pendapat foresight BPK yang berjudul “Membangun Kembali Indonesia dari Covid-19: Skenario, Peluang, dan Tantangan Pemerintah yang Tangguh (“Indonesia Remade by Covid-19: Scenarios, Opportunities, and Challenges of a Resilient Government”)” dengan menggunakan metodologi scenario planning. Penyusunan buku tersebut sedang dalam proses finalisasi.

Ketua BPK Agung Firman Sampurna mengatakan, melalui pendapat foresight tersebut, BPK mengungkap risiko-risiko dalam lima tahun ke depan terkait berbagai aspek akibat pandemi Covid-19. Hal ini diharapkan dapat membantu pemerintah untuk mengantisipasi dan memitigasi risiko-risiko tersebut.

“Foresight diharapkan dapat memberikan gambaran tentang masa depan dengan menyoroti implikasi jangka panjang dari keputusan atau kebijakan yang diambil pemerintah saat ini. Sehingga dapat mencegah terjadinya krisis,” kata Ketua BPK dalam Workshop Eksekutif Foresight yang dilaksanakan di Auditorium BPK, belum lama ini.

Ketua BPK menjelaskan, penyusunan foresight BPK merupakan upaya untuk mengaktualisasikan dua prinsip yang ada di dalam INTOSAI 12 “Principles on the Value and Benefits of SAIs-Making a Difference to the Lives of Citizens”. Prinsip pertama, yaitu “Demonstrating ongoing relevance to citizens, parliament, and other stakeholders” (menunjukkan relevansi berkelanjutan bagi warga negara, parlemen, dan pemangku kepentingan lainnya). Sedangkan prinsip yang kedua adalah “Being a credible source of independent and objective insight and guidance to support beneficial change in the public sector” (menjadi sumber yang kredibel untuk wawasan dan panduan yang independen dan objektif untuk mendukung perubahan yang bermanfaat di sektor publik).

“Dengan memberikan wawasan dan panduan yang independen terkait skenario-skenario pada masa depan, maka BPK dapat meningkatkan manfaatnya dengan membantu pemerintah melihat risiko-risiko tersembunyi untuk mencegah terjadinya krisis.

Dengan terwujudnya pendapat foresight BPK untuk pertama kalinya, kata Ketua BPK, maka BPK akan menjadi lembaga pemeriksa atau supreme audit institution (SAI) ke-11 di dunia dan ke-2 di Asia yang menjalankan peran foresight.

0 FacebookTwitterPinterestEmail
Newer Posts
Older Posts
@2021-2022 - Warta BPK GO. Kontak : warta@bpk.go.id