Sunday, 20 July 2025
Copyright 2021 - All Right Reserved
Category:

Berita Terpopuler

Anggota VI Nyoman Adhi Suryadnyana
BeritaBerita TerpopulerBPK BekerjaSLIDER

Pemeriksaan LK, AKN VI BPK Cermati Aset Tetap

by Admin 1
written by Admin 1

JAKARTA, WARTAPEMERIKSA – Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara/Anggota VI Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Nyoman Adhi Suryadnyana meminta para pemeriksa untuk mencermati pencatatan aset tetap oleh kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah. Nyoman menekankan, aset tetap perlu mendapat perhatian serius karena menjadi temuan berulang.

Hal tersebut disampaikan Nyoman dalam acara Workshop Persiapan Pemeriksaan LKPP, LKKL, dan LKBUN Tahun 2021 di Auditorium Kantor Pusat BPK, di Jakarta, beberapa waktu lalu. Dalam kesempatan tersebut, dia menggarisbawahi bahwa hasil pemeriksaan pada tahun-tahun sebelumnya, menunjukan masih adanya permasalahan signifikan terkait aset tetap.

Dia mengungkapkan, terdapat pencatatan ganda pada aset tetap di kementerian atau lembaga, antara lain BUMN dan badan lainnya di pemerintah pusat, serta antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dia mencontohkan, permasalahan tersebut antara lain terjadi di pemprov DKI, yaitu terdapat 12 bidang tanah dicatat ganda pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemprov DKI Jakarta dan dan Laporan Keuangan Kementerian Lembaga (LKKL) Kementerian Sosial dan Sekretariat Negara.

Selain itu, pemeriksaaan sebelumnya menunjukkan masih terdapat kelemahan-kelemahan dalam pengelolaan aset tetap, antara lain aset terlantar yang tidak dimanfaatkan, aset tidak didukung bukti pemilikan, dan aset dalam sengketa. “Saya berharap, tim pemeriksa baik tim LKKL dan LKPD dapat mencermati permasalahan signifikan yang masih berulang pada akun aset tetap tersebut dan menelusuri penyebabnya,” kata Nyoman.

Menurut Nyoman, ketidakcermatan terhadap pencatatan aset merupakan hal yang sangat mendasar. Kendati demikian, Nyoman menilai hal tersebut tidak bisa sepenuhnya dibebankan kepada pemda maupun K/L. BPK disebut juga memiliki tanggung jawab karena setiap tahun menggelar pemeriksaan. “Artinya edukasi kepada auditee belum optimal.”

Ia pun berharap pemeriksa senior bisa memberikan bimbingan dan penjelasan kepada auditee terkait bagaimana seharusnya melakukan pencatatan aset. Hal itu agar pemeriksa BPK tidak hanya berkutat pada kesalahan yang sama tiap tahunnya, sehingga dapat memindahkan perhatian kepada aspek-aspek lain yang mungkin lebih penting.

0 FacebookTwitterPinterestEmail
Nyoman Adhi Suryadnyana
BeritaBerita TerpopulerBPK BekerjaSLIDER

Apa Pentingnya Kualitas Hasil Pemeriksaan?

by Admin 1
written by Admin 1

JAKARTA, WARTAPEMERIKSA – Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara/Anggota VI Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Nyoman Adhi Suryadnyana mengingatkan para pemeriksa untuk selalu mengacu kepada Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) dalam melakukan pemeriksaan. Dia menegaskan, hal tersebut penting untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dan bermanfaat.

Hal tersebut disampaikan Nyoman dalam acara Workshop Persiapan Pemeriksaan LKPP, LKKL, dan LKBUN Tahun 2021 di Auditorium Kantor Pusat BPK, di Jakarta, beberapa waktu lalu. “Kepatuhan dan konsistensi kita terhadap pelaksanaan SPKN sebagaimana kita telah tetapkan dalam Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017, di mana kepatuhan dan konsistensi kita tersebut merupakan syarat mutlak bagi berkualitas dan tidak berkualitasnya LHP yang kita hasilkan. Saya mengajak kepada kita semua terutama kepada pemeriksa untuk me-refresh kembali ingatan dan pemahaman kita mengenai SPKN,” ucap Nyoman.

Ia mengatakan, SPKN merupakan pedoman wajib dalam melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.  Dia mengatakan, kesadaran dan kepatuhan dalam mengimplementasikan SPKN, pedoman pemeriksaan, juklak, juknis, panduan pemeriksaan LKPP, LKKL dan LKBUN yang diterbitkan setiap tahun, bukan hanya untuk meningkatkan mutu pemeriksaan.

Menurut dia, kepatuhan terhadap SPKN juga sangat erat kaitannya dengan upaya untuk melindungi atau mengurangi mitigasi risiko. “Terutama risiko hukum dan pengaduan serta opini yang dapat mengurangi kredibilitas BPK sebagai lembaga negara yang tepercaya,” katanya.

Anggota VI dalam kesempatan tersebut juga meminta pemeriksa memberi perhatian khusus pada pengelolaan aset tetap saat melakukan pemeriksaan LK. Sebab, aset tetap kerap menjadi temuan berulang.

0 FacebookTwitterPinterestEmail
BPK menggunakan big data analytics dalam pemeriksaan LKPP tahun 2020 (Ilustrasi).
BeritaBerita TerpopulerBPK BekerjaSLIDER

BPK Gencarkan Pemanfaatan Bidics dalam Pemeriksaan

by Admin 1
written by Admin 1

JAKARTA, WARTAPEMERIKSA – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berupaya mengembangkan dan meningkatkan pemanfaatan big data analytics. Sosialisasi BPK Big Data Analytics (Bidics) pun dilaksanakan dalam Workshop Persiapan Pemeriksaan Laporan Keuangan Tahun 2021 di Lingkungan Auditorat Keuangan Negara (AKN) V, beberapa waktu lalu.

“Portal ini sudah bisa kita rasakan sejak tahun lalu kita melaksanakan pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), Laporan Keuangan Kementerian dan Lembaga (LKKL), dan pemeriksaan Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN),” ungkap Kabag Dukungan Pemeriksaan dan Manajemen Kinerja Teknologi Informasi Biro Teknologi Informasi (TI) BPK Novis Pramantyabudi.

Secara umum, perkembangan pemanfaatan big data di BPK dapat dilihat di www.bidics.bpk.go.id. Selain itu, terdapat portal yang berisikan data hasil visualisasi. Hal itu ditampilkan di laman www.dashboard.bpk.go.id.

“(Dashboard) itu berisikan hasil visualisasi data yang kita berhasil sajikan berdasarkan permintaan Bapak atau Ibu,” terang Novis.

Dalam portal tersebut, terdapat sejumlah klaster data mulai dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah yang dikumpulkan dari domain publik. Misalnya, data terkait realisasi anggaran PC-PEN atau kurs Bank Indonesia yang ditampilkan dalam situs dan dapat diakses umum.

Portal itu juga mengumpulkan data dari Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) seluruh tingkat pemerintahan. Data tersebut diperbarui oleh Biro TI setiap hari untuk kemudian diolah dan divisualisasikan.

Dalam dashboard terdapat beberapa menu yang dapat digunakan untuk mendukung pemeriksaan. Dia mengatakan, menu-menu tersebut dapat dimanfaatkan untuk mengamati perilaku anggaran pemerintah seperti belanja pegawai, belanja modal, dan belanja barang. “Polanya seperti apa? Kalau ada yang polanya berbeda bisa menjadi kewaspadaan,” ujar Novis.

Pemeriksa juga bisa membandingkan harga untuk barang yang serupa dan dipesan antara K/L satu dan K/L lainnya. Spesifikasi dan harga bisa dibandingkan. Pemeriksa juga bisa mengecek profil supplier serta rekam transaksinya.

“Analisis berdasarkan supplier bisa dilihat misalnya ada kecenderungan sering bersama-sama dalam sebuah lelang. Bukan berarti tidak boleh tapi ini bisa menjadi kewaspadaan untuk dicermati pemeriksa,” ujarnya.

0 FacebookTwitterPinterestEmail
Ketua BPK Agung Firman Sampurna
BeritaBerita TerpopulerBPK BekerjaSLIDER

Tingkat Kepuasan Pemangku Kepentingan terhadap BPK Meningkat

by Admin 1
written by Admin 1

JAKARTA, WARTAPEMERIKSA – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terus berupaya meningkatkan kualitas hasil pemeriksaan. Ketua BPK Agung Firman Sampurna bersyukur karena upaya tersebut membuahkan hasil positif.

Ketua BPK menyampaikan, tingkat kepuasan pemangku kepentingan atas manfaat hasil pemeriksaan BPK dalam dua tahun terakhir terus meningkat dan melebihi dari target yang ditetapkan. Dia memaparkan, Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan meningkat menjadi 4,25 (sangat memuaskan) pada tahun 2021 dari sebelumnya berada di angka 4,18 pada 2020.

“Bahkan, tingkat kualitas dan manfaat tata kelola keuangan negara berdasarkan hasil pemeriksaan BPK juga meningkat dalam dua tahun terakhir, yakni dari 69,93 persen pada 2020 menjadi 72,61 persen pada 2021,” kata Ketua BPK dalam peringatan HUT ke-75 BPK, beberapa waktu lalu. 

Apa Dampak Foresight Terhadap BPK di Mata Masyarakat?

Ketua BPK menyampaikan, BPK juga patut bersyukur karena selama masa pandemi Covid-19, BPK mendapat pengalaman yang sangat berharga. “Yaitu bagaimana tekanan yang kita hadapi dan kita respons dengan prestasi dan inovasi. Tapi sekali lagi jangan biarkan itu membuat kita terlena dan berpuas diri,” katanya.

Ketua BPK menambahkan, pengakuan atas kiprah dan kompetensi BPK tidak hanya sebatas level nasional, tetapi juga pada level regional, kontinental dan internasional. BPK tidak hanya mendapat kepercayaan untuk dipilih sebagai auditor eksternal lembaga-lembaga internasional, seperti International Anti-Corruption Academy (IACA), International Atomic Energy Agency, dan International Maritime Organization.

“BPK juga menduduki jabatan-jabatan internasional strategis, mulai dari ASEANSAI, ASOSAI, INTOSAI Development Initiative, dan puncaknya adalah di United Nations,” ujar Ketua BPK.

0 FacebookTwitterPinterestEmail
Keuangan negara (Ilustrasi/Sumber: djkn.kemenkeu.go.id)
BeritaBerita TerpopulerBPK BekerjaSLIDER

BPK Selamatkan Kerugian Negara Rp4,16 Triliun

by Admin 1
written by Admin 1

JAKARTA, WARTAPEMERIKSA – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terus mendorong pelaksanaan peran oversight untuk mendorong upaya pemberantasan korupsi, meningkatkan transparansi, dan menjamin terlaksananya akuntabilitas. Melalui pelaksanaan kewenangan penghitungan kerugian negara, BPK ikut berperan dalam menyelamatkan keuangan negara.

Ketua BPK Agung Firman Sampurna mengatakan, total kerugian negara yang telah ditetapkan BPK berdasarkan data terakhir mencapai Rp4,16 triliun. Dari jumlah tersebut, terdapat pengembalian melalui angsuran sebesar Rp391,05 miliar (9 persen), pengembalian melalui pelunasan sebesar Rp1,76 triliun (42 persen), dan penghapusan sebesar Rp114,17 miliar (3 persen).

“Selebihnya, sebesar 1,89 triliun (46 persen) perlu didorong upaya penyelesaiannya sesuai dengan misi kedua BPK untuk mendorong pencegahan korupsi dan percepatan penyelesaian ganti kerugian negara,” kata Ketua BPK saat kegiatan syukuran HUT ke-75 BPK, beberapa waktu lalu.

BPK Perkuat Penghitungan Kerugian Negara

Dalam kaitannya dengan misi tersebut, BPK pun telah meluncurkan Investigative Audit Task Force (IATF) di kantor perwakilan guna rangka meningkatkan kualitas pemeriksaan investigative. Termasuk juga mempercepat pemenuhan permintaan pemeriksaan investigatif/penghitungan kerugian negara/daerah dari instansi penegak hukum. 

“Pembentukan IATF ini diharapkan dapat mengoptimalkan koordinasi dan sinergi dengan instansi penegak hukum,” kata dia.

Ketua BPK menambahkan, BPK juga terus memperkuat peran insight untuk mendalami kebijakan dan masalah publik. Selain itu, BPK sudah mulai melaksanakan peran foresight.

“Peran foresight dijalankan untuk memberikan tinjauan masa depan dengan menyoroti implikasi jangka panjang dari keputusan/kebijakan pemerintah saat ini dengan mengidentifikasi tren kunci dan tantangan negara dan masyarakat sebelum berubah menjadi krisis,” katanya menambahkan.

0 FacebookTwitterPinterestEmail
Ketua BPK Agung Firman Sampurna
BeritaBerita TerpopulerBPK BekerjaSLIDER

BPK Semakin Berperan pada Usia Berlian

by Admin 1
written by Admin 1

JAKARTA, WARTAPEMERIKSA – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) genap berusia 75 tahun pada 1 Januari 2022. Pada usianya saat ini, BPK bertekad untuk semakin meningkatkan peran dan kontribusinya dalam mengawal keuangan negara.

Ketua BPK Agung Firman Sampurna mengatakan, usia 75 tahun merupakan sebuah capaian dan tahapan istimewa dalam usia organisasi. Dia mengatakan, ulang tahun ke-75 disebut juga sebagai ulang tahun berlian. Secara kelembagaan, analogi berlian memiliki dua pemahaman, yaitu karakter organisasi dan proses pembentukannya.

Secara fisik, ujar Ketua BPK, berlian adalah mineral terkeras di bumi dalam bentuk kristal atau alotrop dari karbon yang faktor kekerasannya bisa mencapai skala kekerasan Mohs tingkat tertinggi dan kemampuannya mendispersikan cahaya. Selain itu, secara proses, berlian dihasilkan dari tekanan yang luar biasa untuk dapat menghasilkan karakter fisik yang keras, indah, bercahaya, dan bernilai tinggi.

“Hal ini menunjukkan bahwa BPK seharusnya menampilkan karakter organisasi pada tingkat soliditas dan kinerja tertingginya, setelah melalui proses waktu berhasil survive dari tekanan yang luar biasa. Dan untuk menghasilkan prestasinya yang dicapai pada saat ini, BPK memang menghadapi berbagai tekanan, tidak hanya dari luar tetapi juga dari dalam BPK sendiri,” kata Ketua BPK dalam upacara bendera saat peringatan HUT ke-75 BPK, beberapa waktu lalu.  Upacara bendera tersebut digelar secara fisik terbatas dan virtual.

Ketua BPK mengatakan, hal yang paling menantang adalah mendorong dan mengembangkan proses transformasi organisasi di BPK, khususnya dalam meningkatkan maturitas perannya dengan mematangkan oversight, memantapkan insight dan mengembangkannya hingga mencapai foresight.  Dan BPK telah sukses melakukan hal tersebut.

BPK Perkuat Pemanfaatan Big Data dalam Pemeriksaan

“Dengan telah diluncurkannya Strategic Foresight, BPK tak hanya telah berkembang dari oversight di level tata kelola-entitas, tetapi juga telah berkontribusi secara strategis pada level kebijakan makro,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua BPK menyampaikan sejumlah prestasi yang diraih BPK dalam beberapa kurun waktu terakhir. Pada tahun ini, kata dia, BPK menerima lebih dari 30 penghargaan di tingkat nasional, baik untuk satker pusat maupun perwakilan.

Penghargaan nasional yang diterima itu mulai dari popularitas di media, jurnal atau media yang diterbitkan, pengelolaan anggaran, aset, dan sumber daya manusia, hingga penetapan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. “Semua ini memperlihatkan bahwa secara nasional, sebagai lembaga publik, dalam 2,5 tahun ini BPK telah benar-benar menunjukkan leading by example,” katanya.

Pengakuan atas kiprah dan kompetensi BPK bahkan tidak saja sebatas level nasional, tetapi juga pada level regional, continental, dan internasional. BPK tidak hanya mendapat kepercayaan untuk dipilih sebagai auditor eksternal lembaga-lembaga internasional, seperti International Anti-Corruption Academy (IACA), International Atomic Energy Agency, dan International Maritime Organization. BPK juga menduduki jabatan-jabatan internasional strategis, mulai dari ASEANSAI, ASOSAI, INTOSAI Development Initiative, dan puncaknya adalah di United Nations.

Dalam sejarah 76 tahun Persatuan Bangsa-Bangsa, baru BPK  yang menduduki jabatan strategis sekaligus di bidang pemeriksaan, yakni Wakil Ketua BPK Agus Joko Pramono sebagai Vice Chairman UN IAAC yang merupakan lembaga internal Audit PBB dan Ketua BPK sebagai Vice Chairman UN Panel of External Auditor yang merupakan lembaga yang mewadahi forum auditor eksternal seluruh lembaga di bawah UN.

“Tentu saja kebanggaan ini tidak boleh membuat kita berpuas diri, bahkan lengah dan terlena. Kita perlu menjaga agar peran BPK tidak saja semata memenuhi kewajiban konstitusionalnya, tetapi sejalan dengan INTOSAI Principle-12 “Value and Benefits of SAI: Making a Difference to the lives of citizens”, BPK terus meningkatkan nilai dan manfaat kehadirannya agar tetap stay relevant dengan memenuhi ekspektasi masyarakat dan para pemangku kepentingan,” kata Ketua BPK.

0 FacebookTwitterPinterestEmail
Ketua BPK Agung Firman Sampurna
BeritaBerita TerpopulerBPK BekerjaSLIDER

Apa Kemajuan Signifikan BPK dalam Dua Tahun Terakhir?

by Admin 1
written by Admin 1

JAKARTA, WARTAPEMERIKSA – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengalami kemajuan signifikan yang tidak pernah terbayang sebelumnya dalam dua tahun terakhir. Puncak dari kemajuan itu adalah pengakuan internasional atas kompetensi BPK.

“Saat ini tercatat dalam sejarah hanya BPK satu-satunya SAI yang menduduki dua jabatan sekaligus di Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam bidang audit,” kata Ketua BPK Agung Firman Sampurna dalam Raker Pelaksana BPK tahun 2021, beberapa waktu silam.

Selain itu, ungkap dia, wakil ketua Agus Joko Pramono juga ditunjuk menjadi wakil ketua Audit Internal PBB, United Nations Independence Advisor Committee. Selain itu lewat tim yang dipimpin wakil ketua, BPK juga menjabat sebagai vice chair UN PAnel External Auditor 2022. “Tahun ini BPK juga memimpin SAI 20 sebagai engagement group G20,” ungkap dia.

Ditambahkan, sebagai rasa syukur atas raihan itu BPK wajib melakukan yang terbaik bagi bangsa dan negara. Hal itu bisa dicapai dengan peningkatan kapasitas kelembagaan dan kompetensi individu BPK.

Dalam pembukaan raker yang mengusung tema “Bersama Melangkah untuk BPK Tangguh dan Indonesia Maju” tersebut, Agung juga menjelaskan mengenai tantangan besar saat menghadapi pandemi Covid-19. Seperti, industri yang mendapat tekanan hebat dan tempat usaha yang tutup.

Foresight BPK Bantu Pemerintah Susun Strategi Masa Depan

Artinya, kata dia, pandemi Covid-19 sudah menjadi krisis kesehatan yang berekskalasi menjadi krisis ekonomi dan sosial. Akan tetapi pada saat yang sama pandemi juga mendorong masyarakat untuk lebih kreatif, agile, lincah, adaptif, dan tangguh dari sebelumnya. Pada masa ini juga BPK menjadi lebih tangguh dan berkembang.

Bahkan, ujar Agung, selama masa pandemi BPK mampu melewati bahkan memutakhirkan teknik pemeriksaan. Dengan begitu seluruh pemeriksaan mandatory selalu diselesaikan secara terbaik dan tepat waktu.

“Selama masa pandemi ada 12 penghargaan tingkat nasional yang diraih BPK. Seperti peringkat I BKN Award, terbaik 1 Anggota JDIH kategori Lembaga Negara, Anugerah Badan Publik Informatif, dan lainnya,” ucap dia.

Di tingkat internasional, BPK juga tak hanya hadir sebagai peserta ataupun penyelenggara acara. Akan tetapi juga sebagai driving force dalam lingkup kelembagaan dalam ASEANSAI, ASOSAI, INTOSAI, dan PBB.

Pada saat yang sama, BPK juga melakukan inovasi organisasi, seperti memenuhi peran sebagai SAI, yaitu oversight, insight, dan foresight sesuai Renstra BPK 2020-2024. BPK juga melahirkan pendapat dalam bentuk strategic foresight yang berjudul “Membangun Kembali Indonesia dari Covid-19”. Melalui buku itu, BPK menyampaikan empat skenario masa depan pascapandemi Covid-19.

“Strategic foresight sudah disampaikan kepada Presiden Joko Widodo pada 15 Oktober 2021 dan dirilis kepada seluruh pemangku kepentingan pada 21 Oktober 2021. BPK merupakan negara pertama di Asia Tenggara yang telah meraih kapasitas foresight,” ucap Agung.

Pada saat yang sama, BPK juga dalam proses membentuk Badan Layanan Umum (BLU). Ini merupakan unit pengelola keuangan atas PNBP yang diperoleh BPK yang utamanya dari layanan pemeriksaan organisasi internasional.

“Seiring dengan peningkatan pemeriksaan internasional, proses yang sedang berlangsung di Kementerian PANRB dan Kementerian keuangan harus dikawal agar bisa berfungsi pada tahun 2022,” ucap dia.

Agung mengingatkan, BLU bukan unit kerja tambahan. Akan tetapi metode untuk mengelola keuangan secara lebih fleksibel. Karenanya, pelaksanaan pemeriksaan tetap dilakukan oleh AKN-AKN terkait.

Ketua BPK menambahkan, tema ini sejalan dengan arah kebijakan BPK dalam meningkatkan sinergi dan kolaborasi dalam pemeriksaan dan tata kelola organisasi melalui dua perspektif sekaligus. Dua perspektif itu yakni inward looking (bagi BPK Tangguh) dan outward looking (bagi Indonesia Maju).

“Dengan demikian, kehadiran BPK semakin dirasakan manfaat dan nilai tambahnya serta terus stay relevant dengan amanat konstitusi dan harapan pemangku kepentingan,” ujar ketua BPK.

Agung mengungkapkan, tema ini diharapkan dapat mengobarkan api semangat pelaksana BPK dalam melakukan refleksi untuk menggali lessons learned dari capaian dan kinerja 2021. Serta menentukan prioritas kegiatan BPK pada 2022. Selain itu, juga diharapkan dapat menyelaraskan dan menyamakan persepsi terkait isu-isu strategis dan permasalahannya. Termasuk memantapkan perencanaan tahunan dan perencanaan kinerja melalui optimalisasi sumber daya dan kelembagaan.

Dalam kesempatan itu, Agung menyampaikan bahwa untuk menyikapi tantangan dan harapan baru ke depan, BPK harus merespons dengan menciptakan lingkungan dan cara kerja baru yang semakin adaptif. Untuk itu, ketua BPK menekankan agar sinergi dan kolaborasi terus dikembangkan dengan memperhatikan tiga aspek, yakni change management, knowledge management, dan risk management. Tiga aspek ini harus menjadi satu kesatuan konsep dan model dalam pengelolaan organisasi BPK ke depan.

Agung juga berharap para peserta dapat menjadikan momentum raker kali ini sebagai penyemangat untuk memantapkan rencana kerja 2022. Yaitu untuk terus memberikan yang terbaik dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan peran BPK sebagai SAI.

“Baik dalam peran oversight, insight, foresight, maupun sebagai lembaga negara yang menjaga transparansi dan akuntabilitas. Sehingga pada gilirannya tata kelola keuangan negara dapat mewujudkan tujuan bernegara,” ungkapnya.

Menutup arahannya, Agung berpesan kepada para pelaksana BPK untuk berkomitmen secara berkesinambungan memperkuat sistem tata kelola di BPK. Hal ini dilakukan agar dapat menjaga dan meningkatkan resiliensi secara kelembagaan.

“Apa arah penguatan sistem tata kelola itu? Suatu sistem tata kelola modern yang didasari meritokrasi, transparansi, akuntabilitas, dan berorientasi kinerja. Serta senantiasa berupaya untuk mengembangkan terobosan, inovasi, dalam memperbaiki dan meningkatkan kualitas dan manfaat tata kelola. Khususnya tata kelola keuangan negara. Untuk BPK yang lebih baik, untuk Indonesia yang lebih baik,” tutupnya.

0 FacebookTwitterPinterestEmail
BeritaBerita TerpopulerBPK BekerjaSLIDER

2021 Tahun Terbaik BPK, Ini Alasannya

by Admin 1
written by Admin 1

JAKARTA, WARTAPEMERIKSA – Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Agus Joko Pramono menjelaskan bahwa ini merupakan tahun terbaik BPK. Laporan dan capaian yang ada membuktikan bahwa kerja sama yang telah dilakukan pada periode yang lalu dan saat ini telah membuahkan hasil.

“Kita patut mempertahankan bahkan wajib menyongsong BPK yang lebih baik lagi,” kata dia dalam Raker Pelaksana BPK tahun 2021 yang digelar beberapa waktu lalu.

Dia juga menjelaskan bahwa tema “Bersama Melangkah untuk BPK Tangguh dan Indonesia Maju” mengandung arti bahwa BPK merupakan bagian dari Republik Indonesia. Karenanya, bersama sama harus mencapai tujuan negara yang sudah ditetapkan oleh para pendahulu yang tercantum dalam konstitusi.

Dia juga mengingatkan bahwa raker pelaksana merupakan sarana refleksi dan evaluasi atas pencapaian kinerja yang didapatkan selama ini. Selain itu, sarana untuk memantapkan dan menyepakati rencana kegiatan pemeriksaan dan kelembagaan dalam konteks implementasi Renstra 2020-2024.

“Raker ini juga sebagai sarana memperkuat komitmen, sinergi, kolaborasi, dan kebersamaan untuk menghadapi tahun 2022,” ucap dia.

BPK Ingatkan Para Menteri Perkuat Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

Satu hal yang menurutnya penting adalah saat ini dunia memasuki era digitalisasi. Mereka yang tidak melakukan digitalisasi maka akan tertinggal.

Alasannya, ujar Agus, seluruh sendi negara dan masyarakat saat ini telah bertransformasi secara digital. “Esensi dari transformasi digital adalah menghilangkan ruang dan waktu. Jadi bila kita bekerja menggunakan laptop namun masih bekerja sekuensial maka belum bertransformasi digital” ucap dia.

Transformasi digital ini yang bisa membuat insan BPK bekerja kapan saja dan di mana saja. Tanpa perlu membedakan ruang dan waktu. Akan tetapi justru yang lebih penting adalah model transformasinya tepat, yaitu mengarah pada e-government dan digital government di Indonesia. “Agar kita tidak kehilangan momentum, dalam raker ini juga perlu dipahami bahwa BPK telah menetapkan enterprise architecture,” tutur dia.

Transformasi digital ini juga mendorong BPK menggunakan big data dan artificial intelligence. AKN II, ucap dia, telah melakukan hal untuk mengumpulkan dan memformulasikan bentuk data yang bisa digunakan untuk pemeriksaan.

“Sebenarnya pemeriksaan itu bentuknya sederhana. Ketika kita menggunakan sembilan metode pemeriksaan, tujuh dari sembilan metode ini bisa menggunakan mesin. Sementara yang tidak bisa adalah metode analisis, seperti interviewing dan analisis personal,” tutur dia.

Agus menjelaskan, strategi renstra 2020-2024 memberikan BPK ruang untuk perubahan secara masif, fleksibel, dan inovatif. “Saat ini Anda tidak perlu lagi berpikir bahwa dokumen juknis dan juklak itu dokumen yang statis atau tidak,” tutur dia.

Sehingga ke depan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan mengikuti enterprise architecture yang dalam prosesnya mengikuti perubahan tanpa perlu menunggu pergantian aturan. Perubahan itu pun tidak boleh dibebankan kepada Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi, dan Pengembangan Pemeriksaan Keuangan Negara (Ditama Revbang).

Alasannya, kata dia, memang yang menginput semuanya adalah Ditama Revbang. Akan tetapi ide dasar perubahan bisa dilakukan oleh pemeriksa atau tiap satuan kerja di BPK. “Karena dalam enterprise architecture semua hal dianggap penting,” ucap dia. Agus pun mengingatkan bahwa saat ini yang perlu dianggap penting adalah setiap insan BPK mampu memahami enterprise architecture karena bukan hal yang sederhana.

Melalui raker ini, BPK diminta meningkatkan kapabilitas organisasi pemeriksaan agar lebih modern dan dinamis. Jadi kebutuhan risiko audit harus berbanding lurus dengan apa yang dimampu oleh BPK. “Jangan sampai kita berkutat terhadap apa yang kita inginkan, auditee sudah menyeberang ke ujung dunia. Artinya berbeda apa yang dilihat BPK dengan yang dikerjakan oleh auditee,” ungkap dia.

Agus pun meminta BPK tetap berperan sebagai pusat pengembangan standar. Karena hanya BPK organisasi yang memilki standar pemeriksaan keuangan negara (SPKN). “Jadi tidak perlu susah-susah membuat standar, yang penting aplikatif dan paham, itu sudah cukup,” ucap dia.

0 FacebookTwitterPinterestEmail
BeritaBerita TerpopulerBPK BekerjaSLIDER

BPK Minta KLHK Tindak Ratusan Pertambangan Ilegal di Kawasan Hutan

by Admin 1
written by Admin 1

JAKARTA, WARTAPEMERIKSA – Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara/Anggota IV Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Isma Yatun meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menindaklanjuti rekomendasi terkait aktivitas pertambangan ilegal. Menurut Isma, rekomendasi atas permasalahan signifikan yang telah disampaikan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan (LK) KLHK tahun anggaran 2020 belum ditindaklanjuti secara memadai. 

Hal tersebut ditekankan Isma saat kegiatan entry meeting atas Pemeriksaan LK TA 2021 pada KLHK yang digelar secara virtual, beberapa waktu lalu. Kegiatan ini turut diikuti Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar.

Isma mengungkapkan, salah satu permasalahan signifikan yang belum ditindaklanjuti KLHK adalah terkait 516 pelaku usaha yang melakukan aktivitas tanpa izin di kawasan hutan dengan luas 1.090 juta hektare. Sebanyak 516 pelaku usaha tersebut tidak memiliki Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH), beraktivitas di luar wilayah IPPKH yang dimiliki perusahaan, dan ada juga yang beraktivitas pada area IPPKH yang izinnya telah dicabut. 

Isma mengingatkan, BPK di dalam LHP yang telah diserahkan kepada KLHK sudah menyampaikan data dan informasi terkait pelaku usaha tersebut. Informasi itu antara lain mencakup nama perusahaan, jenis pelanggaran, lokasi, dan luasan wilayah yang dilanggar. “Dalam kesempatan ini, saya meminta ketegasan Ibu Menteri dan seluruh jajarannya untuk menindaklanjuti permasalahan tersebut,” kata Isma. 

Beberapa rekomendasi yang disampaikan BPK adalah meminta KLHK memproses seluruh pelaku usaha yang tidak memiliki perizinan bidang kehutanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian, melakukan koordinasi dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan pemerintah daerah, serta melakukan monitoring dan evaluasi pada setiap aktivitas penggunaan kawasan hutan dengan memanfaatkan data dan sistem teknologi informasi. 

“Karena berdasarkan pemantauan kami atas tindak lanjut yang telah dilakukan KLHK hingga Desember 2021, baru 43 pelaku usaha dengan luasan 116,2 ribu hektare yang ditetapkan dalam SK tentang Data dan Informasi Kegiatan Usaha yang Telah Terbangun dalam Kawasan Hutan yang tidak Memiliki Perizinan Bidang Kehutanan. Ini untuk selanjutnya agar diproses penyelesaiannya sesuai ketentuan perundang-undangan,” ujar Isma. 

Isma mengingatkan, ada dampak besar jika aktivitas tanpa izin di kawasan hutan tidak segera diselesaikan. Risiko pertama adalah kerusakan hutan dan ancaman terhadap kelestarian lingkungan. Risiko lain yang tidak kalah pentingnya adalah negara kehilangan hak atas penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang berasal dari kawasan pemanfaatan hutan. 

Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar dalam kegiatan entry meeting tersebut berkomitmen mempercepat pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK. “Terima kasih atas berbagai catatan penting dari Ibu Anggota IV tentang tindak lanjut ini. Kami tentu memperhatikan dan terus berupaya keras dalam menuntaskan rekomendasi BPK,” kata Siti.  

0 FacebookTwitterPinterestEmail
BeritaBerita TerpopulerBPK BekerjaSLIDER

BPK Dorong KLHK Tingkatkan Tindak Lanjut Rekomendasi

by Admin 1
written by Admin 1

JAKARTA, WARTAPEMERIKSA – Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara/Anggota IV Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Isma Yatun mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) meningkatkan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan (TLRHP). Isma berharap KLHK dapat mencapai persentase TLRHP sesuai target yang ditetapkan BPK. 

Sejauh ini, kata Isma, persentase tertinggi penyelesaian tindak lanjut oleh KLHK sebesar 69,79 persen. Isma mengatakan, capaian tersebut belum sesuai dengan target yang ditetapkan oleh BPK, yakni di atas 75 persen. 

“Kami berharap agar penyelesaian TLRHP dapat ditingkatkan lagi dan segera diselesaikan dalam proses pemeriksaan saat ini,” kata Isma dalam kegiatan entry meeting atas Pemeriksaan LK TA 2021 pada KLHK yang digelar secara virtual, beberapa waktu lalu. Kegiatan ini turut diikuti Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar.

Untuk meningkatkan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan, Isma mendorong jajaran eselon I KLHK memperkuat koordinasi dengan Inspektorat Jenderal. Isma menegaskan, penyelesaian tindak lanjut merupakan salah satu faktor yang menjadi pertimbangan dalam menentukan opini laporan keuangan (LK). 

“Kami juga ingin menyampaikan gagasan kepada Ibu Menteri. Kami berharap agar capaian tindak lanjut rekomendasi menjadi salah satu indikator kinerja keberhasilan satuan kerja di KLHK,” kata Isma. 

KLHK dalam beberapa tahun terakhir, termasuk LK Tahun Anggaran 2020, meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP). Isma mengingatkan, meskipun KLHK sudah mendapatkan opini WTP, tidak ada jaminan bahwa KLHK akan bisa kembali mendapatkan opini yang sama. 

“Opini LK tergantung tergantung dari kepatuhan Ibu Menteri dalam melaksanakan pengelolaan dan pertanggungjawaban anggaran. Kami juga perlu menyampaikan bahwa rekomendasi dalam LHP-LHP kami sebelumnya, termasuk LHP LK Tahun Anggaran 2020 agar segera ditindaklanjuti, sehingga penyelenggaraan negara semakin akuntabel dan transparan,” kata Isma mengingatkan. 

Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar mengucapkan terima kasih kepada BPK atas asistensi dan bimbingan yang telah diberikan kepada KLHK untuk meningkatkan tata kelola keuangan negara. Siti menegaskan, akan memastikan penyusunan LK tahun anggaran 2021 akan dilakukan sebaik mungkin dengan mengedepankan validitas. 

“Kami bertekad mewujudkan LK yang berkualitas dan mempertahankan opini WTP yang telah dicapai selama empat tahun berturut-turut.  Kami juga berkomitmen untuk terus bersinergi dengan BPK demi mendapatkan proses pemeriksaan yang independen dan nasihat untuk menghasilkan pemeriksaan yang optimal. Tentu, tujuan akhirnya adalah untuk menghasilkan rekomendasi yang tepat bagi penyelesaian atas permasalahan yang ditemukan,” kata Siti. 

0 FacebookTwitterPinterestEmail
Newer Posts
Older Posts
@2021-2022 - Warta BPK GO. Kontak : warta@bpk.go.id